Aku menuliskan ini karena dalam sejam, menjumpai beberapa kesalahan, yang bagi sebagian besar orang dianggap sepele. Remeh. Padahal, bagiku itu fundamental, sehingga aku menyebutnya sebagai kesalahan fatal! Memang, ke-Indonesia-an seseorang tidak bisa dilihat hanya lewat caranya berbahasa. Tapi, mengabaikan bahasanya sendiri, menjadi penanda seseorang sedang memasuki sebuah perbuatan dosa terhadap bangsa.

Pada status Facebook seorang teman, kalimat yang dia tulis mengandung dua kata yang salah: merubah dan sekedar. Lalu, pada Guideline yang terpampang pada situs resmi Photo Contest Pesta Blogger 2009, juga aku dapati kata merubah.

Pada kasus status Facebook, aku kirimkan catatan ke kotak pesan pemilik akun. Itu semata-mata kutempuh agar tidak ‘mempermalukan teman di depan publik ( Facebook).

Mungkin Anda akan bertanya, kenapa saya menulis status di Facebook-ku dengan pernyataan:

cerita, ada DUA SEBAB belum memutuskan iku kontes foto pertablogger 2009. PERTAMA, belum punya foto….. KEDUA, ada ketentuan “tidak boleh meRubah obyek gambar”. padahal, aku sangat ingin menjadi RUBAH, lho… (editor bahasane sopo to?)

dan lantas kuteruskan dalam kotak komentar dengan tulisan (berbahasa Jawa):

*ketoke, copywriter-e durung tau entuk order gawe tulisan advertorial, tur pada ora seneng mikir konten. apa maneh mencintai (bahasa) Indonesia….. tapi aku yakin dudu karana sponsore Amerika sing ora ngerti basa Indonesia. xixixixix…..*

Anda mau menyebut apapun, aku rela. Karena, nyatanya toh tampak tak beradab. Silakan pula bila ingin menanggapi. Targetku cuma satu: dengan kemarahan Anda semua terhadapku, maka kuharap Anda jadi ingat perlunya menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah dianggap remeh itu. Salahkah Anda? Tidak!

Sebab, bisa saja orang se-Indonesia menyepakati kata merubah lebih betul dibanding mengubah. Toh, yang namanya bahasa itu dihasilkan dari sebuah konsensus, kesepakatan bersama, yang jelas-jelas tak diharuskan menyepakati melalui sebuah referendum. Ya, kan? Hahahaha…..

Sumangga, terserah Anda menilaiku. Yang penting aku berani teriak di sini, di rumah (eh, blog) saya sendiri…. Salah atau benar, silakan bikin kesepakatan sendiri. Pilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat, semuanya sah-sah saja. Uhuyyy……..

(Untuk panitia Pesta Blogger 2009, c/q Kang Iman Brotoseno, aku minta maaf, ya… Event-mu kupinjam untuk dijadikan bahan olok-olok, agar orang Indonesia tahu, bahwa empat hari setelah acara puncak PestaBlogger2009, akan diperingati Sumpah Pemuda, yang salah satunya mengingatkan kita akan pentingnya ikrar kebangsaan, salah satunya soal bahasa Indonesia)

Catatan:
Tulisan ini juga di-posting di blog saya yang baru

Melalui posting ini, saya beritahukan kepada Anda sekalian, bahwa terhitung sejak Juli 2009, saya menempati alamat baru: http://blontankpoer.com/

Rumah baru itu merupakan penyatuan dari tiga blog yang saya kelola, dimana dua yang lain, yakni:

1. http://solo.dagdigdug.com/ yang merupakan panduan bagi yang ingin jalan-jalan ke Solo dan sekitarnya, dan

2. http://caturanoragawe.dagdigdug.com/ yang tak lain adalah blog berbahasa Jawa

Saya tunggu kehadiran Anda di rumah baru saya, nikmati foto-foto yang (siapa tahu) Anda suka.

salam,
blontank poer

Kalau pergi ke Candi Borobudur atau ke Pantai Samas atau Parangtritis dari Kota Yogyakarta, Anda akan menjumpai reklame yang disponsori sebuah merek rokok di depan pos-pos polisi lalu lintas, dengan tulisan mencolok: Obsesi Polisi: Siap Melayani Masyarakat. Sekilas, reklame itu memberi petunjuk seragam, bahwa dimana ada reklame itu, di situ juga polisi siap setiap saat untuk diminta pelayanannya oleh masyarakat.

Dua tahun lebih saya memperhatikan reklame semacam itu, yang ternyata dipasang di seluruh pos polisi lalu lintas yang ada di sepanjang utama dari Yogyakarta menuju Magelang, Solo atau ke arah Bantul. Hingga menjelang pergantian tanggal dari 30 Juni ke 1 Juli, tadi malam, saya masih menyaksikan reklame-reklame itu masih tegak berdiri, seolah menjadi petunjuk keberadaan polisi, sumbangan sebuah produsen rokok yang menjadikan obsesi sebagai tema utama kampanye pemasarannya.

Kalau di televisi iklan rokok itu menawarkan menjadi sutradara atau orator sebagai obsesi, menurut saya masih jauh lebih bagus meski kemasan pesannya tidak menarik. Terobsesi menjadi sutradara memberi pesan bahwa betapa tingginya derajat sutradara dalam sebuah kerja seni, baik itu dalam pembuatan film, maupun penciptaan karya tari, teater dan sebagainya.

Begitu pula dengan obsesi menjadi orator, maka citra yang disodorkan kepada khalayak adalah betapa hebatnya seorang orator. Selain harus memiliki kadar intelektualistas tertentu, seorang orator pasti mampu menyampaikan menyampaikan gagasannya secara memikat sehingga memiliki daya mempengaruhi orang lain.

Bagaimana bila kalimat Siap Melayani Masyarakat dijadikan sebagai SEBATAS obsesi bagi polisi?

Kalau saya seorang pejabat kepolisian yang memiliki kewenangan, maka tidak hanya akan memerintahkan pencopotan reklame-reklame itu. Kalau perlu, saya akan melakukan upaya hukum, setidaknya pernyataan keberatan atau somasi atas ditonjolkannya –bahkan bertahun-tahun, bahwa kesiapan melayani masyarakat hanyalah sebuah obsesi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, obsesi berarti gangguan jiwa berupa pikiran yang selalu menghantui atau sangat sukar dihilangkan. Obsesi sendiri merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris obsession yang berarti 1. godaan, gangguan pikiran, obsesi. 2. kesurupan/kemasukan setan.

Kalau mendasarkan pada pengertian gangguan jiwa yang selalu menghantui, maka Obsesi Polisi: Siap Melayani Masyarakat bisa dimaknai dengan bahasa yang kurang lebih demikian: kesiapan melayani masyarakat hanyalah semacam gangguan kejiwaan bagi polisi, sehingga tak tersisa ruang kesadaran untuk mewujudkannya. Padahal, sesuai mandat undang-undang, melayani masyarakat merupakan kewajiban setiap individu polisi, apalagi secara kelembagaan, sebab tugas polisi adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam setiap sendi kehidupan kemasyarakatan.

Lain halnya kalau pesan itu dimaksudkan sebagai olok-olok atas kenyataan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja aparat kepolisian belum sepenuhnya memuaskan. Contohnya, penuntasan kasus-kasus besar yang dianggap lamban seperti terjadi pada penyelidikan kematian Nasrudin yang diduga melibatkan Antasari Azhar hingga razia lalu lintas atau tempat-tempat hiburan yang dianggap sering melanggar privasi masyarakat.

Sebagai warga negara yang baik dan merindukan dampak positif kinerja aparat kepolisian untuk mewujudkan tatana kehidupan kemasyarakatan yang aman, nyaman dan tenteram, maka saya sangat berkeberatan dengan pernyataan ‘kesiapan melayani’ hanya sebagas sebagai obsesi. Citra buruk akibat ulah sebagian oknum polisi tidak boleh dibenarkan dengan reklame menyesatkan semacam itu.

Kepolisian –bersama-sama dengan institusi kejaksaan dan pengadilan, bagi saya adalah ujung tombak yang mengawal terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang demokratis. Masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan mustahil terwujud bila hukum tidak dikedepankan dan supremasi sipil dikesampingkan.

Penyelewengan aparat birokrasi berupa korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan masyarakat mustahil dibongkar dan disidangkan tanpa bukti kerja aparat kepolisian yang terukur dan transparan. Pers yang bebas hanyalah pelengkap untuk memantau kinerja mereka sebagai mandat dari publik untuk mengawal tegaknya supremasi hukum.

Oleh karena itu, kesiapan melayani masyarakat tidak boleh lagi hanya menjadi obsesi, dimana kantor-kantor polisi tampak seperti rumah sakit bagi para penderita gangguan jiwa. Melayani masyarakat adalah kewajiban. Dan, kesiapan adalah sikap mental atau moralitas setiap anggota kepolisian. Bukan gangguan kejiwaan.

Berikut adalah sejumlah catatan saya tentang dunia kepolisian:
Star Mild Lecehkan Polisi
Razia Semau Gue ala Polisi Surakarta
Penjara adalah Sekolah
Setitik Nila pada Susu Polisi

Urusan mencari visa untuk bisa menginjakkan kaki di Amerika adalah urusan njlimet, verifikasi yang ekstrahati-hati, bahkan dengan semangat prasangka berlebihan. Apalagi di Kedutaan Amerika di Jakarta, yang dari arah Stasiun Gambir bisa kita saksikan sehari-hari seperti zona perang: kawat berduri, panser dan polisi Indonesia bersenjatakan senapan serbu.

Indonesia bagi Amerika adalah salah satu sarang teroris dunia, musuh utama Amerika sejak Bush berkuasa dan merasa tak punya musuh lagi setelah isu komunis dianggap usang. Apalagi, secara (mungkin) kebetulan, Amerika dan Indonesia telah ‘dipersatukan’ oleh kehadiran musuh yang sama: teroris beraroma Islam. Runtuhnya menara kembar WTC dan lelehan besi beton tempat hiburan di Legian adalah potret betapa sekelompok teroris Islam adalah musuh bersama.

Dan, ruwetnya birokrasi pengurusan visa adalah imbas. Amerika harus hati-hati, jangan sampai kemasukan orang Indonesia, apalagi berdalih kunjungan wisata. Mencegah lebih baik daripada mengobati, walau upaya pencegahan itu dilakukan dengan ketakutan dan prasangka teramat sangat. Dan itu pula yang mengilhami Goenawan Mohamad menulis Visa, sebuah naskah drama, yang berpijak pada perubahan sikap staf kedutaan Amerika terhadap calon tamu negaranya.

Maka yang terbayang di benak saya seusai membaca Visa, adalah ruang antrian yang bersih, teratur, dan suasana hening menegangkan. Hal yang sekurang-kurangnya bisa dibaca dari luar tembok pembatas kompleks: antrian panjang, di bawah sengatan sinar mentari, diawasi petugas pengamanan khusus yang disewa kedutaan serta polisi Indonesia bersenjata laras panjang!

***

Namun, bayangan tetaplah bayangan dan harapan akan kebenaran atas suasana serba tegang dan menyeramkan di Kedutaan Amerika, lenyap begitu menyaksikan pementasan Visa oleh Teater Lungid di Taman Budaya Surakarta, 21 Juni, malam. Bangku panjang untuk antri pemohon visa, mestinya jenis statis. Karenanya, sangat mengganggu ketika para aktor memindah kursi-kursi murahan (dan bertolak belakang dengan citra Amerika yang kaya dan moderen) seenaknya, demi blocking yang tampak semaunya.

Ruang tunggu menjadi gaduh oleh dialog antar-pengantri visa, yang keseluruhannya tampak mencitrakan sebagai kelas pekerja rendahan, buruh murah yang diidentikkan dengan TKI. Ya, Tenaga Kerja Indonesia! Padahal, di sana ada pengusaha berdarah Cina dan memiliki stereotip kaya. Juga ibu-ibu yang ingin berkunjung sekadar ingin menengok cucu setelah empat tahun tak bertemu.

Calon pengunjung Amerika, umumnya berbeda dengan calon pendatang ke Malaysia. Kalau tak untuk bekerja, urusan bisnis atau misi kesenian, pakansi, ya itu tadi: menengok cucu atau sanak-kerabat. Berbeda dengan rata-rata orang Indonesia yang datang ke Malaysia dengan kepentingan nyaris seragam: berharap hujan emas lantaran tak sanggup menghadapi hujan batu di negeri sendiri.

Dalam satu hal, eksplorasi Lungid cukup berhasil, terutama saat menghadirkan monitor besar sebagai pengganti desk staf verifikasi kelengkapan data formulir yang sudah harus diisi sebelumnya oleh para pemohon visa. Tapi sayangnya, ya baru pada sisi itulah tampak kepiawaian Djarot BD sebagai sutradaranya. Dialog pun masih tampak kedodoran, apalagi menilik pada salah satu aktor utama, yang mendominasi suasana, namun dengan intonasi yang selalu keras, dan monoton.

Catatan lain yang menurut saya perlu dilekatkan pada penggarapan Visa, adalah adaptasi naskah dari bahasa Indonesia ke Jawa. Dialog dan sejumlah persoalan yang ingin disampaikan Goenawan Mohamad seperti kehilangan ruh, kurang menyentuh. Bisa jadi, banyaknya pernyataan-pernyataan filosofis dan yang berasosiasi dengan problem-problem kotemporer menyangkut hubungan Barat-Timur terlalu di awang-awang bagi Trisno Santosa sebagai penerjemah dan Djarot yang mengadaptasinya kemudian.

Boleh jadi juga, oleh sebab ketelanjuran persepsi saya terhadap aktor/aktris Lungid, yang tak lain dan tak bukan adalah penerus spirit Teater Gapit, yang lebih akrab dengan problem-problem sosial kaum kelas bawah, kaum urban yang terdesak oleh modernitas. Dan baru kali ini, mereka bertemu dengan naskah yang mewakili dunia kelas atas, yang selama ini telanjur dilawan karena menjadi momor, terutama lewat kerja kreatif mereka memanggungkan naskah-naskah Bambang Widoyo SP yang berpihak pada kaum kalah dan tertindas itu.

Rasanya, bedah naskah dan mencocokkannya dengan situasi yang sesungguhnya dengan kerumitan mengurus visa di Kedutaan Amerika bisa menjadi jalan tengah untuk lebih membumikan naskah Goenawan Mohamad. Apalagi cukup banyak seniman-seniman asal Solo yang beberapa saat terakhir pernah berhubungan dengan Kedutaan Amerika. Juga, orang yang terbiasa berurusan dengan mereka, baik sebelum dan sesudah sejumlah peristiwa yang memupuk paranoia bangsa dan penguasa Amerika. Prinsipnya, menempatkan riset dan observasi sebagai hal penting, apalagi untuk bentuk garapan realis.

Dua bulan masih cukup untuk membuat perubahan-perubahan, sebelum pementasan Visa yang sesungguhnya dilangsungkan di Salihara, di kompleks ‘kerajaan’ baru Goenawan Mohamad dan teman-teman dalam menggiatkan kegiatan-kegiatan kultural dan humaniora di Jakarta. Untuk pementasan kali ini, bolehlah kita terima (seperti yang mereka niatkan), sebagai ajang uji coba.

Semoga, masih ada perbaikan sehingga proses penggarapan yang telah berlangsung tiga bulan sebelumnya, tidak menguap sia-sia…..

Indonesia Performing Arts Mart (IPAM) akan digelar di Solo, 3-6 Juni mendatang. IPAM seperti tak menawarkan keragaman pilihan kepada para buyers, mengingat materi penampil didominasi oleh artis-artis ‘lokal’, yakni seniman-seniman dari Solo dan sekitarnya. Lebih khusus lagi, mereka berasal dari STSI-Connections, yakni staf atau alumnus STSI (kini ISI) Surakarta.

Saya tak bermaksud meremehkan kualitas karya-karya artis yang saya sebut ‘lokal’ di atas, atau mengabaikan kerja keras dewan kuratornya yang kebanyakan juga berasal dari ISI Surakarta. Apapun alasannya, sulit bagi kurator dan penyelenggara untuk memilih calon penampil dengan reputasi tertentu, berikut kualitas produk kreatif para komponis dan koreografer.

Hingga dua bulan silam, perbincangan mengenai IPAM sudah ramai di kalangan seniman di Solo. Bahkan, beberapa seniman yang sudah mendengar bakal diundang pun masih ragu, sebab undangan resmi sebagai bukti keikutsertaan mereka dalam IPAM tak kunjung datang, bahkan hingga beberapa pekan sesudahnya.

Persoalan klasik mengemuka: nilai kontrak!

Hingga sebulan silam, para calon penampil masih belum tahu nilai kontrak pada event rutin ‘milik’ Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya itu. Akibatnya, para artis harus disibukkan dengan urusan keuangan hingga ke dinas terkait di Provinsi Jawa Tengah. Mereka yakin akan memperoleh honor dari penyelenggara, namun masih ragu akan besarannya, sehingga dikuatirkan hasil kalkulasinya tidak sepadan dengan biaya proses penciptaan dan latihan.

Pangkal persoalannya ada pada pemerintah, dalam hal ini Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. IPAM masih disikapi sebagai sebuah proyek, yang orientasinya hanya pada kerja-kerja administratif dengan output berupa laporan pertangungjawaban (LPJ).

Mestinya, IPAM bisa dijadikan sebagai forum kompetisi, dimana seniman-seniman Indonesia terdorong membuat karya-karya monumental untuk ditampilkan dalam forum semacam itu. Apalagi ada unsur market di dalam IPAM, sehingga ‘konsumen’ benar-benar memperoleh ‘produk-produk bermutu’ Made in Indonesia! Dengan demikian, calon penampil juga memiliki harapan ‘dibeli’ oleh para manajer festival atau para kurator dari berbagai institusi seni dari luar negeri.

Pertanyaan selanjutnya, apakah para kurator, manajer festival dan pengelola gedung-gedung kesenian akan datang melihat-lihat produk seni kita dalam IPAM? Saya termasuk orang yang meragukan hal itu bakal terjadi. Kurator dan manajer festival, biasanya punya network di berbagai negara. Mencari track record artis juga sudah bukan hal sulit atas peran Mbah Gugel, hantu lucu yang serba tahu itu.

Belum lagi, persiapan yang terkesan tak matang dari segi ketersediaan waktu bagi penyelenggara. Kita tahu, tak mudah mengundang orang-orang penting selevel kurator, manajer atau maesenas asing dalam waktu kurang dari dua bulan. Mereka, jelas jauh lebih serius dalam menyikapi kerja-kerja seni dibanding sebagian besar ‘orang-orang seni’ kita, apalagi kalangan birokrasi!

Kritik yang lainnya, adalah soal penyelenggaraan. Pada level teknis pemanggungan dan support pada wilayah artistik, orang-orang Solo sudah cukup mampu. Namun mengelola event dengan sebutan festival dalam arti yang luas, saya masih menyangsikan kemampuannya. Strategi pencitraan dan isu besar yang bakal dijadikan sebagai sebuah tawaran masih menjadi problem besar di Solo. Apalagi hal-hal yang dianggap remeh, seperti ketersediaan informasi yang memadai akan sebuah event, juga rekam jejak artis-artis penampilnya yang bukan sekadar overview yang bombastis.

Sekali lagi, mepetnya waktu yang tersedia tak bakal memungkinkan panitia pelaksana leluasa berkreasi merancang event. Visi yang tak terlalu jelas dan pelimpahan kewenangan operasional dari Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya yang setengah hati menjadi kendala lain, di luar masalah administrasi proyek.

Sedang bagi seniman, jelas mereka tak sanggup menyiapkan karya bermutu dalam waktu yang singkat, meskipun ‘hanya’ sebuah refreshing untuk karya-karya yang sudah jadi.

Aneh, memang. Penyakit lama yang sepertinya enggan beranjak dari dunia birokrasi kita, dimana kerja-kerja kesenian masih diperlakukan sama dengan lelang proyek pengadaan barang dan jasa. Saya kuatir, komisi dan akrobat akuntansi masih mendominasi kepala dan hati kalangan birokrasi. Semoga, yang saya kemukakan ini hanya fiksi…

Beberapa bulan silam, saya menginisiasi sebuah pertemuan kecil. Kami membahas sebuah konsep penyelenggaraan festival seni pertunjukan yang dikaitkan dengan upaya mem-branding Kota Solo menjadi salah satu kota festival. Pesertanya tak banyak, beberapa dari Jakarta. Ada budayawan yang tak diragukan lagi komitmen moralnya pada seni pertunjukan, sastra, senirupa dan kegiatan kebudayaan lainnya.

Ada juga komponis yang bermukim di Solo, dan dikenal memiliki jaringan luas serta sering terlibat sebagai artis tamu pada festival-festival bergengsi di seluru dunia. Juga ada seorang tokoh yang selama ini dikenal sebagai manajer festival dengan pengalaman sangat banyak dan berhasil. Ada pula seorang redaktur budaya, yang bersama-sama turut merancang sebuah festival di Solo. Dari pihak Solo, ada Walikota dan kepala Dinas Pariwisata dan beberapa staf. Diskusi santai namun intens, belangsung pada malam dan siang hari, dimana Pak Wali Jokowi aktif dan antusias, tanpa sejenak pun meninggalkan forum.

Prinsipnya, Solo akan menggelar festival yang periodisasinya pasti: dua tahunan. Bergantian dengan SIEM yang rencananya juga akan dibuat dua tahun sekali. Gagasannya bisa dibilang sederhana, meski pelaksanaannya akan rumit dan penuh tantangan dan kendala, meski wajar sifatnya.

Pijakannya jelas. Solo merupakan gudang seniman pertunjukan. Ada Konservatori (kini SMK), ada Institut Seni Indonesia (ISI), juga banyak sanggar/kelompok-kelompok kerja seni (tari, teater, musik) dan budaya. Pada masa lalu, Solo punya legenda Wayang Orang Sriwedari yang hingga kini masih eksis. Juga seni ketoprak di Balekambang.

Dalam percaturan seni pertunjukan kontemporer, Solo masih jadi salah satu kota utama sebagai penyangga seni pertunjukan di Indonesia. Terutama dalam bidang tari, banyak koreografer (nasional dan internasional) yang berkolaborasi atau melibatkan seniman-seniman Solo sebagai artis pendukungnya.

Singkat cerita, ketemulah satu usulan konsep festival, yang pelaksanaannya baru bisa dimulai tahun depan. Pertimbangannya, tak mungkin menghadirkan artis dengan bobot kesenimanan tertentu (unggul) dari luar tanpa pertimbangan waktu yang matang. Setahun adalah batas minimal sebuah persiapan agar menghasilkan event yang bermutu, bermanfaat, dan ‘nendang’!

Untuk menapak ke sana, pun perlu pertimbangan kuratorial yang matang. Siapa artis yang diundang, mesti ditelisik dengan jernih dan obyektif. Tren dialog multikultur juga harus jadi pertimbangan, sebab menghadirkan seniman-seniman internasional dan nasional yang berbiaya mahal akan sia-sia manakala tak memberi dampak apa-apa terhadap Surakarta dan masyarakatnya.

Ada aspek apresiasi, yakni artis penampil bisa jadi rujukan ‘belajar’ atau ‘dialog’ bagi sesama pelaku dan penggiat seni. Juga bisa membangkitkan partisipasi, dimana semua komponen merasa terlibat dan memiliki event demikian. Efeknya juga mesti dikalkulasi melalui prediksi, sejauh mana memberi dampak citra atau imaji bagi sebuah kota yang sedang tumbuh menapaki sebagai MICE City atau Kota Pertemuan, Wisata, Konvensi dan Pameran/Eksibisi.

Dampak ekonomi juga mesti dijadikan sebagai salah satu tujuan, dimana karya-karya kreatif bisa dinikmati publik yang lebih luas, sehingga pelakunya bisa memperoleh manfaat ekonomis dan kesejahteraan.

Bagaimana soal pembiayaan?

Ini memang masalah krusial dan harus menjadi perhatian utama. Dan, pada teman-teman yang terlibat dalam diskusi ketika itu, semua ditemukan komitmen moral yang sama. Bahwa penyelenggaraan event besar pesta seni pertunjukan bisa dicipta/direkayasa tanpa harus membebani anggaran Pemerintah Kota.

Dengan dana tak terlalu besar, berarti kegiatan ‘pesta’ semacam itu tidak mengurangi publik untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara yang membayar pajak, retribusi dan sejenisnya. Hak untuk memperoleh jaminan kesehatan, akses ekonomi, dan sebagainya.

Solusinya adalah, melibatkan pihak ketiga, seperti perusahaan-perusahaan dengan alokasi promosi/marketing dan CSR-nya, lembaga-lembaga funding untuk kebudayaan, juga pusat-pusat kebudayaan asing yang intens melakukan kerja-kerja diplomasi merekatkan hubungan persaudaraan antarbangsa melalui jalur kebudayaan.

Tantangannya, jelas sungguh berat. Mentalitas penyikapan kegiatan kebudayaan mesti diubah. Dari sekadar ‘menjalankan sebuah proyek’ harus digeser menjadi sebuah kerja besar dengan landasan perhitungan strategi kebudayaan yang matang. Dan ini, terletak pada aparatur birokrasi dalam institusi negara/pemerintah. Goodwill dan komitmen moral seorang walikota tak ada gunanya tanpa dikawal sebuah sikap aparatus pendukungnya.

Keberhasilan sebuah kerja kesenian/kebudayaan tak bisa diukur hanya dari keramaian dan kemeriahaan penyelenggaraannya semata. Apalagi bila hanya mendasarkan pada besaran publisitasnya semata.

Pukulan balik justru akan menjadi sandungan berat ke depannya, manakala publikasi besar-besaran sebuah peristiwa sudah diyakini sebagai kebenaran yang sesungguhnya, sementara faktanya, materi tampilannya tak memberi dampak apa-apa, baik kebanggaan bagi si seniman yang tampil, komunitas seniman di sekitar venue acara, juga masyarakatnya dalam artian yang lebih luas.

Pedagang makanan/kuliner, pengrajin cinderamata, pengrajin/produsen batik, industri jawa seperti travel, hotel-hotel dan jasa-jasa lainnya adalah mereka-mereka yang mestinya memperoleh manfaat atas sebuah peristiwa. Bila mereka memperoleh manfaat, otomatis multiplier effects-nya akan merambah kemana-mana.

Melalui forum ini, saya harap Anda berkenan memberikan masukan, catatan dan kritik. Tak bijak kalau Anda hanya bercerita sisi baiknya semata, sebab sisi-sisi lain yang ‘negatif’ perlu dikemukakan pula, agar kelak bisa jadi masukan dan bahan pertimbangan untuk menghasilkan sebuah event besar yang bermutu, dan memberi manfaat kepada banyak pihak. Tak cuma masyarakat Solo dan sekitarnya, namun juga Indonesia dan peradaban manusia pada umumnya.

Prinsipnya, beberapa beberapa hal penting dijadikan pertimbangan, di antaranya:

Pertama, penyelenggaraan harus ditangani oleh orang yang profesional dan memiliki pengalaman yang matang. Meng-handle artis asing tak semudah mengurus wisatawan biasa.

Kedua, kuratorial sangat mutlak. Sebuah festival tak akan bisa melibatkan seniman-seniman berkualitas bila sistem kuratorialnya lemah. Kriteria kurator menjadi penting, sebab mereka harus obyektif, independen, memiliki network nasional/internasional yang bagus, terbuka terhadap keragaman (multikultur) serta memiliki kredibilitas di kancah seni/kebudayaan dunia. Kurator yang kredibel akan mampu mendongkrak bobot sebuah event dan menumbuhkan kepercayaan artis dan manajer festival dari seluruh penjuru dunia, sehingga dialog peradaban melalui kerja-kerja kesenian/kebudayaan bisa terwujud.

Ketiga, semua pihak harus terlibat, terutama stakeholder lokal di sekitar venue, sebab merekalah penyangga utama event untuk bisa terlaksana dengan baik.

Keempat, penyelenggara harus memiliki komitmen moral yang bagus terhadap penyelenggaraan festival, sehingga memiliki kiat untuk meminimalisir pengeluaran negara/pemerintah, di antaranya dengan melibatkan sponsorship dan jaringan penyedia dana (funding agency) tanpa merusak bobot/nilai sebuah event.

Saya harap, Anda sudi meninggalkan catatan-catatan Anda di sana, sebab catatan di atas belumlah memiliki arti apa-apa tanpa dilengkapi masukan-masukan Anda.

Terima kasih.

Bermula dari sebuah pesan spamming di nomor Telkomsel saya dengan pengirim Mocoplus pada Rabu, 4 Maret 2009 pukul 15.57 (Foto 1). Bagi yang tak paham, pesan demikian pastilah menggiurkan. Iming-iming pulsa membuat orang mudah tergoda. Apalagi, harga sekali kirim sms kini sudah murah.

Saya coba kirim sms ke sesama Simpati- Telkomsel, pulsa hanya terpotong Rp 100 (untuk maksimal 160 karakter). Sedang ke operator lain ( XL), pulsa berkurang Rp 150 untuk jumlah karakter yang sama. Setidaknya, itulah fakta empiris yang saya peroleh ketika mencoba menguji janji manis Mocoplus, sekitar pukul 20-an.

Saya pun mendaftar dengan mengetikkan REG GPC lalu saya kirim ke nomor 9910, sesuai perintah. Tak lama, dua sms datang berurutan. Yang pertama begitu menggoda, berupa sebuah kalimat berita (Foto 2), yang rupanya sebuah pancingan usang. Sms kedua berisi pertanyaan. Semacam kuis yang jawabannya bisa dilihat pada sms sebelumnya (Foto 3).

Saya coba ikuti terus alur permainannya, sebab saya sudah menaruh curiga dan dendam lama terhadap sms spam model demikian. Hak publik sering dikelabuhi dengan iming-iming yang seolah-olah menggiurkan, sementara logika bisnis tak pernah kenal istilah merugi. Perusahaan-perusahaan content provider/CP menjamur, sementara regulator terkesan tutup mata terhadap ulah CP.

Foto 5 mengejutkan saya. Sebab mestinya, pemberitahuan itu muncul pada awal-awal. Setidaknya, sebelum pesan seperti terlihat pada Foto 2 dan Foto 3 muncul ke handphone saya. Oh, iya, sebelum terlupa, saya sudah mencatat nilai pulsa saya sebelum gunakan untuk registrasi. Posisi awalnya Rp 44.895,5 dan berubah menjadi Rp 40.695,5. Jadi, menurut kalkulator di Alcatel jadul saya, pulsa berkurang sebesar Rp 4.200.

Well. Kalau dihitung, hingga tercatat sebagai peserta ke-69, berarti si CP ‘hanya’ memperoleh Rp 289.800. Kalau 40 peserta awal memperoleh pulsa masing-masing Rp 50 ribu, berarti CP harus mengeluarkan voucher pulsa senilai Rp 2.000.000. Anda yakin, CP berani nombok, kan?

Kalau Anda menjawab YA, mungkin Anda berasumsi sayalah orang terakhir yang mengirim sms registrasi. Padahal, untuk mencapai ‘titik impas’ dalam pengertian CP bisa menutup pengeluaran voucher, dia hanya butuh 476,19 pendaftar! Asumsikan bila pesan serupa di-broadcast ke 10 persen dari total pengguna Simpati (yang sudah mencapai 45 juta seperti rilis Telkomsel pada 2 Pebruari 2009), lalu satu persen (45 ribu) penerima sms spam itu mendaftar.

Saya ikuti lagi permainannya. Pada Foto 6 atau sms yang kesekian, baru ada pemberitahuan bahwa saya sudah terdaftar sebagai peserta permainan. Di situ juga baru diberitahukan, bahwa setiap kali menjawab, terkena biaya Rp 1.000 yang dipotong langsung dari nilai pulsa yang tersisa.

Aneh bin ajaib. Sejak saya menjawab pertanyaan pertama (Foto 3) hingga pemberitahuan benar/salahnya jawaban saya, baru diberitahukan 10 menit kemudian, setelah dua pemberitahuan ‘penting’ mengenai biaya dan sebagainya itu Foto 7. Anda bisa menebak arahnya. Kalau kita menjawab/mengikuti kuis lagi, maka pulsa akan kembali terpotong Rp 1.000.

Tapi, saya putuskan untuk mengakhiri permainan. Pengujian dan pembuktian rasa penasaran itu saya anggap cukup. Saya lalu mengetikkan UNREG GP dan mengirimkannya ke 9910.

Ah, rupanya, untuk menyudahi permainan pun saya harus membayar Rp 350, yang lantas dijawab oleh mesin seperti terlihat pada Foto 8.

Melalui posting ini, saya mengajak semua orang untuk berhati-hati menyikapi sms spam model demikian. Kita dimanjakan oleh iming-iming, padahal diporotin pelan-pelan. Seolah-olah asyik, padahal gak ada asyiknya sama sekali.

Kepada perusahan-perusahaan content provider, sebaiknya Anda jangan mengelabuhi publik. Operator seluler, dalam kasus saya ini adalah Telkomsel, mestinya juga jangan asal mudah membuat kontrak kerja sama. Saya tahu, orang berbisnis itu dalam rangka mencari keuntungan, tapi menyembunyikan informasi yang berpotensi merugikan konsumen, mutlak harus dihindari. Hak konsumen mesti dihargai, sebab bisnis juga mengenal etika.

(YLKI, tidak cukupkah bukti untuk melakukan advokasi kepada konsumen telepon seluler?)

Content provider yang dalam kasus saya adalah Mocoplus saya anggap telah berbohong karena menyembunyikan informasi biaya registrasi, yang ternyata sebesar Rp 4.200. Dan, Telkomsel juga saya anggap terlibat dalam tindakan Mocoplus yang merugikan konsumen, karena turut menyiarkan informasi spamming demikian.

Entah karena kelalaian atau tidak, yang pasti Telkomsel bisa saja saya sebut: turut bersama-sama melakukan…..

Anda masih tergiur iming-iming demikian????? Silakan berderma kalau kebodohan demikian bisa diyakini membawa Anda masuk surga!

Update:

Sebagai pembanding, simaklah pesan yang dikirim melalui operator Fren, yang menyebutkan biaya sms registrasi sebesar Rp 2.000 (Foto 9). Dengan pemberitahuan demikian, seseorang jadi punya pilihan untuk mengambil keputusan: merespon penawaran atau menghapus pesan.

Catatan:
Bila Anda merasa dirugikan dengan peristiwa-peristiwa serupa, Anda bisa mengirimkan pengaduan ke BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia), bisa melalui SMS ke 0815-893-0000 atau melalui email ke pengaduan@brti.or.id

Sepulang Jum’atan, saya mampir di warung tempat teman-teman biasa nongkrong. Belum sempat duduk, seorang teman mengajak motret perayaan Hari Kasih Sayang di sebuah supermarket. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah unjuk rasa menentang perayaan Valentine’s Day juga terjadi di Solo, Jumat siang itu.

Saya memilih yang pertama. Menyaksikan, apalagi meliput ajakan kedua, tak menarik bagi saya. Mereka punya sikap, demikian pula saya.

Diselenggarakan oleh sebuah komunitas gereja, perayaan itu cukup unik. Pesertanya orang-orang lanjut usia, bahkan ada yang untuk berjalan pun harus ditopang tongkat, juga kotak penyangga. Kehangatan dan kasih sayang mereka terpancar. Sebagian bahkan menangis ketika pasangannya menyatakan cinta kasih (dan suka duka hidup) mereka dengan pengeras suara, dan di depan banyak orang.

Sepanjang perjalanan, saya membayangkan ungkapan kasih sayang seperti apa yang nantinya akan saya saksikan. Sekadar peluk cium, atau malah ada yang bergaya ala teenagers nan metropolis: lips kissing.

Macam-macam rupanya. Ada perempuan yang menunjukkan kasih sayangnya dengan cara mengelap wajah pasangan dengan sapu tangan. Ada yang menuntun istrinya, jalan pelan-pelan karena nenek renta sudah tak sanggup tegak menapak red carpet, arena utama kontes pengungkapan kasih sayang.

Saya tersenyum geli, kadang tergelak menyaksikan sebagian ulah para manula yang tampil sambil bercanda. Tapi juga iri, sebab saya merasa bukanlah seorang lelaki yang romantis. Mungkin ini kelemahan seorang yang baru menapaki jalan baru, meninggalkan gaya hidup bohemian yang lama saya jalani.

Kalaupun saya tak merayakan Valentine’s Day, itu lebih karena hati kecil belum bisa menerima. Nalar juga menggiring saya pada kesadaran, bahwa kasih sayang yang berbeda, yang penuh kejutan, tak perlu dibuktikan dengan perayaan sekali dalam setahun itu. Bukan lantaran agama, bukan pula oleh sebab sentimen budaya.

Jujur, saya tak suka dengan gerakan menentang perayaan Valentine’s Day. Karena itu, saya juga akan ikut menentang, bila ada kelompok yang memaksakan kehendak, lalu melibatkan instrumen negara untuk turut campur pada wilayah privat dengan cara membuat kebijakan pelarangan perayaan Hari Kasih Sayang.

Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Begitu Allah memerintahkan umatNYA agar menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan dan keragaman. Karena Islam, maka saya percaya dan menjalankan sepenuhnya. Islam juga menyuruh agar manusia saling mengasihi dan menyayangi, terhadap sesama, juga yang berbeda. Terhadap alam saja disuruh Tuhan untuk merawat, apalagi sesama manusia?!? Begitulah keyakinan saya.

Dari Valentine’s Day, justru saya menemukan kaca. Cermin untuk melihat diri saya, yang ternyata bukanlah orang yang romantis. Menyatakan kasih sayang kepada istri pun, saya masih sering kedodoran. Hehehe…..

Happy Valentine, pakDHE……….

Meski bukan muslim yang saleh, saya paling risih dengan bunyi dering telepon saat shalat berjamaah di masjid. Apalagi, pada momentum Jum’atan alias shalat Jum’at. Soal ketidakpedulian seseorang mengaktifkan nada panggil telepon genggam, saya sudah sangat sering menjumpai.

Sama dengan abai dan dungunya orang-orang yang membiarkan bunyi nada panggil teleponnya terdengar banyak orang di tengah-tengah pertunjukan tari, musik atau drama di gedung-gedung kesenian. Orang dungu, memang tak sanggup mengenal ruang dan waktu, apalagi soal harmoni sosial!

Muslim elementary level semacam saya saja tahu, bagaimana saya tak menyebut orang-orang demikian sebagau dungu nan tolol?!? Memang, Al Qur’an tidak melarang orang berlaku demikian. Lahirnya ayat-ayat Allah yang terlampau jauh dengan perkembangan teknologi kini tak bisa dijadikan alasan berkilah alias ngeles. Kalau bercakap-cakap saat khatib berkotbah saja dilarang, tentu kita harus pandai-pandai mengembangkan tafsir.

Datang ke masjid demi niat menunjukkan cinta dan patuhnya pada perintah Tuhan, bisa berbuah fatal, apalagi bagi orang-orang dengan tataran keimanan yang serba pas pada ambang batas. Sering, jujur saja, saya jadi marah dengan keadaan demikian. Malah, kebiasaan buruk yang mengumpat sering terpicu, meski kemudian saya mengucap syukur. Sebab, jebul saya masih muslim yang tahu adab dan semisaleh.

Banyak pemilik telepon seluler tak paham, ulah mereka membuat banyak tembok masjid jadi kotor tak karuan sebab takmir masjid terpaksa memasang pengumuman (yang kadang) asal-asalan hingga merusak keindahan. Malah, sepekan silam, saya menjumpai seseorang lelaki berusia 30-an meninggalkan tempat duduknya saat kotbah berlangsung demi menjawab panggilan. Lucu, tapi begitulah adanya.

Kualitas iman boleh pas-pasan, asal mengupayakan peningkatan meski hanya sebatas kemampuan. Tanpa ajaran agama pun, sepanjang masih waras, mestinya seseorang berupaya bertindak, berperilaku dan menciptakan perubahan yang lebih baik keesokan hari dan seterusnya.

Menilik tipografi yang sama persis dengan yang dipatenkan, saya yakin papan ini dibuat dengan perencanaan matang dan melibatkan tim kreatif profesional dan jempolan

Tapi, yang namanya manusia memang banyak warna. Anda tak banyak perilaku dungu ditunjukkan di banyak tempat dan kesempatan, saya yakin Telkomsel tidak perlu melihatnya sebagai peluang untuk beriklan secara murah tapi mengena (eh, yang begituan itu bikinan Telkomsel sendiri atau produk Ad Agency-nya, ya?). Entahlah.

Yang pasti, kehadiran peringatan a-la Telkomsel seperti yang saya lihat di Masjid Al Khoir, Timuran, Solo seperti itu cukup menarik. Sambil mengingatkan perlunya menjaga kekhusyukan ibadah (karenanya bakal beroleh pahala karena amal jariyah-nya), Telkomsel bisa beriklan secara murah sekaligus. Murah, sebab Telkomsel tak perlu membayar pajak reklame. Soal menyumbang uang kebersihan atau tidaknya terhadap masjid yang dipasangi iklannya, hanya Allah yang tahu.

Yang mengganjal di batin saya hanya satu. Copywriting yang berbunyi: Apalagi bagi pengguna kartuHALO & Simpati yang sinyalnya ada di mana-mana, menurut saya mengandung unsur kesombongan, riya’ sebab ada kesan merendahkan operator lain yang sinyalnya byar-pet (meski harus diakui, coverage operator yang satu ini memang terluas dengan pelanggan terbesar di Indonesia).

Kalau sombong saja dilarang oleh Islam, bagaimana menyusun teks yang baik supaya tidak dimurkai Allah, ya?

(Maaf, relijiusitas saya sedang kambuh)

Memarut kelapa itu asyik, meski bisa mendorong mulut jadi berisik kalau jari tergores lantaran kurang hati-hati. Saya baru tahu, ternyata ada trik khusus dalam memarut kelapa. Arah parutan harus berbeda, antara untuk dibuat santan atau untuk bikin srundeng alias abon nira.

Kalau saja hujan masih menimpa Surakarta dan sekitarnya, mungkin tulisan semacam ini tak akan pernah ada di blog saya. Langit yang cerah sejak Jumat sore membuat saya tak punya alasan lain untuk tidak pulang kampung, sampai akhirnya saya harus menunjukkan solidaritas saya, mencungkil lantas memarut kelapa. Tengah malam itu, saya harus menemani istri memasak, membuat hidangan bersahaja untuk sebuah rapat kampung esok hari.

Malam itu, istriku memerlukan santan. Baru satu teratasi, ibuku menyela. Mengingatkan akan arah parutan agar saya tak salah. Karena akan diperas untuk memperoleh santan, bidang putih harus berada di bawah. Sebaliknya, bidang kekuningan alias kulit kelapa harus berada di bawah bila ampas hendak di-srundeng-kan.

Tapi, bukan soal parut-memarut yang menarik. Lebih dari itu, justru pengetahuan baru terkait dengan kegunaan hasil parutan, sekaligus bangkitnya kenangan lamalah yang saya dapat. Memori jadul muncul kembali.

Dulu, sewaktu masih duduk di bangku SMA, saya paling suka di dapur. Membuat telor dadar dan telor mata sapi adalah kesukaan saya, selain mengiris tipis-tipis beberapa biji kentang sebelum saya goreng lalu saya simpan dalam kaleng biskuit. Satu kaleng biskuit penuh kentang, biasanya akan habis dalam dua hari. Agar crispy, saya dikasih tahu bapakku agar direndam beberapa saat terlebih dahulu ke dalam banyu injet, air kapur.

Keasyikan suasana dapur itu terus ada dan sering saya lakukan hingga kini. Memasak mi instan menjadi mahir, apalagi sejak berstatus sebagai anak kos, 22 tahun silam. Selain, oleh sebab dipaksa keadaan.

Bikin wedang kopi dan teh, saya juga berani mengklaim sebagai rada jagoan. Hehehe… Saya punya resep menyeduh kopi menjadi lebih enak meski dengan kualitas kopi yang pas-pasan. Meramu beberapa merek teh pun saya bisa, sebab banyak teman berkomentar enak seusai menyeduh teh buatanku (bisa jadi, mereka berbohong karena tak enak hati).

Kembali ke urusan parut-memarut kelapa, yang paling mengasyikkan adalah ketika saya menyantap sisa-sisa parutan. Uenak dan……

Banyak peziarah Wali Songo dari Jawa Timur mengakhiri rutenya dengan singgah di makam Pak Harto. Kata mereka, beliau dianggap manusia luar biasa semasa hidupnya, sehingga mereka merasa perlu mendoakannya.

Kalimat itu meluncur dari bibir Pak Sukirno, penanggung jawab Astana Giribangun, kompleks makam keluarga mantan Presiden Soeharto di Matesih, Karanganyar. Jumat pagi, dua pekan silam, merupakan kali pertama kedatangan saya setelah jasad Soeharto bersemayam di sana. Kali ini, saya datang mewakili kantor berita asing yang mengutus saya mencarikan bahan untuk sebuah story tentang mantan penguasa Orde Baru itu.

Agak mencengangkan memang. Soeharto bahkan masih dielu-elukan bak pahlawan. Pada hari libur, pengunjung bahkan mencapai 4.000 orang, sedang pada hari-hari biasa ‘hanya’ berkisar pada angka (minimal) 200 orang!

Ada banyak indikator, betapa Soeharto masih memiliki pesona. Puluhan pedagang kakilima, kini memenuhi area parkir B, yang terletak di bawah parkir utama. Aneka makanan dan minuman dijajakan. Juga oleh-oleh. Populasi tukang ojek pun melimpah –hingga seratus lebih, pertanda ada banyaknya orang yang tak sanggup berjalan mendaki demi menghampiri makam. Asal tahu saja, hanya mobil bermesin prima yang sanggup mencapai area parkir utama, yang terletak nyaris di puncak bukit.

Cinderamata pun tak kurang banyaknya dijajakan. Bahkan, di samping kantor pengelola, kini dibuat semacam toko aneka macam souvenir bergambar Pak Harto. Omzet toko ini, pun lumayan besar, rata-rata di atas Rp 1 juta dalam sehari. Ada kaos, kalender, jam dinding, gantungan kunci hingga buku-buku tentang….siapa lagi kalau bukan Si Mbah?!?

Sebagai bentuk apresiasi terhadap keikhlasan peziarah yang sengaja datang mendoakan ayahnya, Tommy pun rela menguras kocek pribadinya. Ia membangun jalan baru sepanjang 300 meter di sebelah utara makam, yang terhubung dengan area parkir baru yang sanggup menampung 50 bus besar sekaligus. Masjid yang semula hanya cukup untuk 300 jamaah, kini diperlebar sehingga sanggup menampung 800 orang.

“Keluarga tak sanggup membalas kebaikan mereka, sehingga diwujudkan dengan membuat sarana yang memudahkan bagi peziarah,” tambah Pak Kirno.

Soeharto luar biasa?

Kalau saya yang ditanya, maka jawaban saya singkat saja: biasa-biasa aja. Bagi saya, Soeharto hanya luar biasa dalam sedikit hal, seperti suksesnya membangun imperium kekuasaan yang ditopang tentara superperkasa, sekaligus membagun pamor kerajaan bisnis bagi orang-orang di lingkaran terdekatnya.

Kendati demikian, saya harus menghargai pendapat seorang peziarah dari Kalimantan namun asli mBantul, pada pagi itu. “Kalau tak ada Pak Harto , tak ada transmigrasi. Kalau tak ada transmigrasi, mungkin banyak tetangga saya di Bantul yang sekarang masih hidup miskin di tanah kelahiran mereka sendiri,” ujar lelaki 40-an tahun itu, yang datang bersama istri dan kedua anaknya.

Ia mengaku sengaja mampir untuk mendoakan Soeharto. Kebetulan, ia baru saja menengok keluarganya dan hendak bertolak ke Kalimantan melalui bandara Juanda, Surabaya. “Saya tahu persis, banyak transmigran asal Jawa yang kini hidup makmur, anak-anaknya sudah bergelar sarjana,” kata lelaki yang bekerja sebagai pegawai negeri itu.

Kembali ke soal peziarah wali, sejujurnya ada perasaan tak percaya. Kalau sekadar piknik sambil mendoakan, sih, mongga-monggo saja. Toh, sebagai sesama muslim, mendoakan merupakan teladan kemuliaan, yang berbuah pahala. Kekuatiran saya justru bila sampai tersesat, lantas menempatkan Soeharto bak wali, seperti halnya para sunan penyebar Islam di masa lampau.

Penggusuran dan penganiayaan warga sekitar Waduk Kedungombo, tragedi Tanjung Priok, terbunuhnya tokoh-tokoh agama dengan dalih dukun santet dan sebagainya, tak lain merupakan sisi buruk yang menodai ‘kewalian’ Soeharto dengan sekian banyak kebaikan yang telah diperbuatnya.

Mau mendoakan silakan, tapi jangan sampai menempatkannya berlebihan. Kasihan…(deh, lu…)

(Biarkan Soeharto jadi urusan orang-orang partai politik yang gatal dukungan pada pemilu mendatang)

Menjadi seorang Obama tidaklah mudah. Menyaksikan siaran pesta inaugurasinya lewat saluran HBO Signature dan pelantikan melalui siaran langsung di CNN, yang terbayang adalah rasa takut, cemas. Cemas bila sewaktu-waktu peluru nyasar merobohkan Obama, yang dimuntahkan dari senapan otomatis dari tangan-tangan orang Amerika yang belum siap menerima naiknya seorang Afro-Amerika dalam tampuk kekuasaan. Beruntung, Amerika kini sudah bukan lagi Amerika yang W-A-S-P.

Obama, kini dinanti dunia. Harapan besar ditumpukan kepadanya. Dari penyelesaian Palestina-Israel, penarikan pasukan multinasional di Irak, hingga dialog Amerika dan Barat dengan komunitas Islam internasional. Obama yang tidak rasis (meski pernah jadi korban rasialisme) adalah pembaru tata hubungan global di masa depan.

Harapan besar itu, rupanya masih harus diuji sang waktu. Apakah Obama benar-benar bisa membawa angin perubahan, atau dia sendiri yang bakal jadi korban. Sejujurnya, saya takut Obama tak tuntas memimpin. Bisa jadi ia diserang kelompok-kelompok yang masih yakin kelompok kulit putih adalah ras unggul, atau militan Islam yang tidak puas dengan pola penyelesaian ketimpangan Barat-Timur, Utara-Selatan dalam segala bentuknya.

Kita semua berharap, Obama benar-benar hadir bersama perubahan yang ingin diciptakannya bersama masyarakat internasional. Mari kita sambut dialog baru versi Obama……..

Neon box berwarna terang itu sudah lama terpampang gagah di depan pos polisi perempatan Beran, Kabupaten Sleman. Setahun bahkan lebih. Pesan pada iklan rokok Star Mild itu lugas dan tegas, dan bermakna tunggal melecehkan polisi! Obsesi: Siap Melayani Masyarakat.

Saya geregetan, marah setiap kali melintasi jalan itu. Entah kenapa, baru sekarang saya ingin memuntahkan kemarahan saya di sini. Mungkin karena saya menjumpai banyak neon box yang sama, menyatu dengan bangunan-bangunan pos polisi seperti di perempatan Monumen Yogya Kembali dan pertigaan ring road Maguwo.

Dalam perjalanan pulang dari temu blogger Wonosobo, Sabtu (17/1) malam lalu, saya benar-benar diliputi amarah. Begitu tololkah polisi-polisi dan masyarakat kita, sehingga bentuk pelecehan terbuka semacam itu dibiarkan, bahkan hingga bertahun-tahun?

Saya sering menjumpai oknum polisi dengan perilaku tak terpuji seperti saat menangani kasus penganiayaan di Klaten atau razia lalu lintas di Surakarta. Tapi, seperti pernah dipesankan Gus Dur, kita harus mendorong agar polisi kita tumbuh menjadi polisi yang profesional. Mereka adalah alat negara dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Sebuah negara akan menjadi demokratis bila hak-hak dan kewajiban sipilnya seimbang. Polisilah yang menjadi ujung tombak bagi proses penegakan hukum, salah satu instrumen penting menuju demokrasi. Dimana tentara? Tentara adalah angkatan bersenjata –yang juga harus profesional dan berdaya, karena bertugas mengamankan negara dari ancaman asing. Pengalaman menunjukkan, manajemen ala militer selalu gagal menciptakan demokrasi, sebab demokrasi tak mengenal hirarki komando.

Bagi yang berselera humor satir, copy writing iklan Star Mild itu akan dianggap sebagai jitunya di pembuat iklan dalam memotret keadaan. Apalagi, sebagian besar masyarakat masih sering menemui kenyataan yang terbalik-balik. Semboyan resmi polisi yang berbunyi melayani dan melindungi sering bertolak belakang pada prakteknya, sampai-sampai muncul ungkapan: lapor kehilangan ayam malah kehilangan kambing.

Bagi saya, institusi negara harus dihormati, betatapun kita tak suka dengan kinerjanya, atau perilaku sebagian orangnya, yang sering kita sebut sebagai oknum itu. Tapi, semua pihak yang terkait dengan iklan itu harus bertanggung jawab. Dari Star Mild sebagai pemilik produk yang butuh beriklan, ad agency yang membuat copy writing hingga rekanan lokal –biasanya jasa iklan outdoor yang memasang neon box-neon box itu.

Secara langsung atau tidak langsung, mereka telah bertindak dan perbuatan yang secara terang-terangan mengajak publik untuk mendiskreditkan institusi kepolisian. Melalui tulian ini, saya juga ingin menyarankan agar perusahaan iklan yang memproduksi neon box itu untuk mengirim copy writer(s) dan art director(s)-nya ke Pusat Bahasa untuk belajar kaidah-kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

Kepada pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia , saya sarankan pula untuk menambah wawasannya dalam berbahasa Indonesia. Cermati baik-baik makna copy writing: Obsesi: Siap Melayani Masyarakat! Dengan demikian, aparat Anda juga bisa memahami tugas dan fungsi kepolisian, yang menurut saya melayani dan melindungi merupakan sebuah tindakan aktif yang menyiratkan makna tanggung jawab, sebuah kewajiban dan amanat konstitusional. Bukan sekadar o-b-s-e-s-i.

Jujur, saya kuatir, pemasangan neon box pada pos-pos polisi semacam itu merupakan hasil ‘kerja sama’ oknum polisi dan orang-orang periklanan. Sebab di lapangan masih bisa kita jumpai, iklan akan terbebas dari pajak reklame bila bekerja sama dengan ‘pihak-pihak tertentu’ meski lokasinya pada ‘tempat-tempat tertentu’ pula.

Star Mild mestinya konsisten, sebelum mengajak orang/pihak lain lebih berselera dan berjuang membuat hidup lebih baik, lebih baik Star Mild memahami jargonnya sendiri, sehingga orang seperti saya akan tahu bahwa kalian memang Lebih Punya Taste, Lebih Terobsesi. Paham?

Keluarga munyuk sedang beruntung. Operator seluler XL menggunakan jenis satwa itu sebagai modelnya, bahkan menggusur Luna Maya. Tak mau kalah, AXIS pun melibatkan seekor munyuk lola, tanpa sanak-saudara demi mengejar pengakuan publik akan kedermawanan operator asal Timur Tengah itu, apalagi kalau buka dalam kontes pulsa murah. Baik, ya?

Munyuk pun manggut-manggut, mengamini pernyataan manusia yang mengapitnya. (Maaf ya, Nyuk, saya tak menyebutmu Si Pongo Pygmaeus atau siapa. Bagi saya, sebutan munyuk lebih egaliter untuk semua keluarga besarmu).

Kita tahu, munyuk tak bisa berpikir seperti manusia. Mereka tak beruntung sebab Tuhan tidak memberikan karunia-Nya berupa daya nalar. Meski demikian, mereka masih memiliki budi baik. Seperti dalam iklan dua operator itu, keluarga munyuk menuruti semua kemauan, bukan saja sutradara iklan, tapi juga sang pemberi order, yakni operator seluler itu.

Anehnya, sebagian dari kita, sepertinya justru lebih mudah diyakinkan oleh makhluk yang derajadnya di bawah manusia. Sepuluh tahun sebagai pengguna nomor 0817040xxxx keluaran XL, saya merasakan betul dampaknya. Panggilan keluar sering nyambung , tapi lawan bicara tak bisa menangkap suara saya. Sebaliknya, komplain lebih sering datang setelah terdengar nada sambung namun panggilan mereka tak kunjung saya terima. Padahal, tak ada tanda panggilan di layar handphone saya.

Baik, ya? Baik apanya, monyeeetttttttt!!! Kata seorang teman, sih, XL kebanjiran pelanggan baru dan –menurut bahasa bisnis, di luar ekspektasi sehingga base transceiver station/BTS tak sanggup menampung traffic yang mahapadat alias overload. Tak cuma pada lalu lintas percakapan, transfer data pun terganggu karenanya. Beberapa kali saya alami, akses internet program Xplor dengan BandLuxe yang berkemampuan hingga kecepatan 7,2 MBps pun terasa lelet.

Apa mau dikata, saya pasrah saja. Saya berpikir positip, mungkin Tuhan sedang melatih kesabaran saya. (Aneh juga, ya… Kenapa sikap tawakkal malah sering muncul lewat sentuhan kalbu dari operator seluler? Kenapa saat mengarungi kehidupan yang senyatanya, saya malah lupa pada Dia, padahal saya juga hafal beberapa syair Bimbo, termasuk Tuhan?)

Otak-atik gathuk pun lantas menjadi jalan pintas untuk lari dari kenyataan. Eskapis? Mungkin. Disebut klenik juga tak apa-apa, sebab kadang melintas di benak saya, jangan-jangan kehadiran munyuk-munyuk itu merupakan sasmita, semacam petunjuk atau tanda-tanda jaman, seperti yang pernah dinyatakan Rangawarsita sebagai jaman edan.

Memilih operator seluler bisa saja dianggap remeh. Tentu jika hal itu dibandingkan dengan aspirasi politik. Kita –ratusan juta manusia Indonesia, seperti sedang dihadapkan pada urusan gadai-menggadai, praktek mengagunkan masa depan.

Pemilu kian dekat, tak ada calon legislator yang bisa memikat, padahal sudah dikaruniai Tuhan akal sehat. Kemanapun kita pergi, di kanan-kiri banyak wajah-wajah asing yang nampang, minta dipilih dengan janji akan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai dalih.

Saya bingung. Tapi tawaran mereka, para politikus (yang masih karbitan atau sudah bangkotan) itu kadang memancing sikap congkak yang pinginnya saya sembunyikan dalam-dalam agar tak ketahuan. Desain dan isi pesan pada poster/spanduk/stiker mereka membuat saya muak. Jaka Sembung main gasing, gak nyambung, Cing!

Sudah begitu, mereka suka menganiaya lingkungan. Pepohonan, nyaris berubah menjadi milik partai atau calon legislator. Rambu-rambu lalu lintas pun tak luput dari atribut kampanye. Bayar pajak? So, pasti mereka tidak mau dengan dalih tak mampu.

Coba kita renungkan baik-baik, pantaskah mereka, politisi yang tak punya etika, tata krama dan kemampuan komunikasi itu kita pilih? Kalau berbicara saja tak mampu, masih percayakah kita akan kemampuan debat mereka dalam sidang-sidang di parlemen?

Kadang-kadang saya berpikir naif, tapi masuk akal meski terkesan sadis. Coba para calon legislator itu agak cerdas dan kreatif. Sedikiiiiiiiit saja….. Saya yakin mereka bisa menekan laju pertumbuhan kepadatan penduduk Indonesia.

Bagaimana bisa???

Mudah saja: kalau pesan dan desain-desain mereka menarik dan bersaing terpasang di setiap sisi jalan, dijamin akan menyita perhatian banyak orang. Dampaknya bisa diduga, angka kecelakaan akan meningkat drastis! Semoga para munyuk tak dieksploitasi orang sehingga tidak berjejalan di sepanjang jalan.

Eh, ntar nyoblos gambar munyuk aja, yuuu……kkkkkkkkkk!

Baik, ya?!?

Rasa peduli, sejatinya adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Tapi kerap kali orang tak kuasa menghadapi kerasnya lingkungan sosial-politik yang mengelilinginya. Atau, gagal berakselerasi dengan sistem nilai/budaya, sehingga memaksa kita tumpul hati, majal rasa. Sering kita dengar berseliweran gosip tentang pencatutan bantuan, manipulasi data korban untuk mengeruk keuntungan, dan banyak lagi.

Maaf. Jangan terkecoh dengan pengantar di atas. Secara pribadi, saya sangat mendukung gagasan Gerakan Blogger Peduli. Karena itu, melalui halaman ini, saya akan urun rembug, sekadar memberdayakan sisa akal-budi yang dipadu dengan keberadaan cangkem saya, yang hingga kini berstatus freelance, seenaknya sendiri!

Pertama, bencana sering datang tiba-tiba. Dalam kasus tsunami Aceh/Nias, kerusakan infrastruktur menjadi kendala distribusi bantuan, baik medis maupun bahan makanan dan pakaian. Pada gempa Klaten/Jogja, infrastruktur tak terlalu parah sehingga orang berbondong-bondong datang mengirim bantuan, terutama banyak bahan makanan dan pakaian. Akibatnya, kedua jenis bantuan itu menumpuk. Sebagian mubazir.

Saya ingat, sebagian korban gempa di Klaten sejak hari kedua hingga kelima justru pusing menghadapi tumpukan mie instan dan beragam pakaian. Rupanya, meski sedang ’sengsara’ mereka lebih senang dan terhibur ketika beberapa teman saya menyumbang bawang, cabe, minyak goreng, garam dan sayuran mentah. Itu cukup menghibur.

Saya pun menjadi paham, lidah mereka tak bisa dipaksa menerima menu yang sama selama beberapa hari. Ini soal kecil, tapi menarik untuk diperhatikan.

Kedua, jangan sekali-sekali menggelontor duit kepada para korban bencana. Bisa ribet dan memancing perselisihan di antara mereka sendiri. Kalau memiliki jaringan di lapangan, lebih baik wait and see. Melihat situasi lapangan baru memberikan bantuan. Tapi kalau kepepet, bolehlah disalurkan ke lembaga-lembaga semacam Palang Merah Indonesia atau pos-pos bantuan kemanusiaan. (Jujur, saya kurang percaya kalau bantuan diserahkan melalui pos-pos yang dikelola pegawai negara. Banyak bohong dan sunatannya).

Ketiga, dalam situasi lapangan yang pasti crowded, mendingan kita mengambil peran keliling lapangan lalu melaporkan dengan perangkat komunikasi yang kita miliki. Asal tahu saja, manajemen bencana kita masih sangat buruk. Polisi, tentara, aparatur negara suka ke lapangan, lalu membuat laporan sendiri-sendiri sesuai temuan mereka di lapangan. Data sering tumpang-tindih tak karuan.

Seandainya mereka berangkat dari satu titik (posko bersama?) lalu berpencar setelah berbagi tugas, ada harapan data mendekati valid, sehingga tak ada lagi cerita desa A memperoleh bantuan berlimpah, sedang desa B kekurangan atau ta tersentuh sama sekali.

Komunitas BloggerPeduli bisa mengambil peran (di luar nyumbang harta) lewat kemampuan, kecakapan dan kelebihan (teknologi) yang dimiliki.

Keempat, jangan sampai kita meniru kelompok-kelompok yang suka cari muka di tengah bencana. Sejauh pengalamanku nyambangi beberapa kasus bencana speerti tanah longsor Banjarnegara, Gunung Merapi, gempa Klaten/Jogja, longsor Tawangmangu, banjir di Solo dan sebagainya, PKS termasuk partai yang paling banyak memasang bendera dan atribut partai, disusul PDI Perjuangan, lalu partai-partai lain seperti Golkar, PAN, PKB dan banyak lagi.

Sejauh mata memandang, lokasi bencana menjadi zona promosi atau kampanye. Nah, peran blogger adalah mari beramai-ramai mengolok-olok partai apa saja yang lebih suka masang gambar daripada mengotori tangan untuk menangani korban. (Dengan begini, bisa juga memudahkan kita masuk surga, karena kita mengingatkan agar menyumbang itu ikhlas, tanpa pamrih. Kalau nyumbang pakai tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu).

Saya yakin, para politisi itu cuma lalai atau lupa-lupa ingat saja, bahwa beramal itu harus ikhlas, tanpa pamrih agar Tuhan melimpahkan pahala-Nya.

Hehehehe…………… Bingung saya mesti ngomong apa. Harap maklum, namanya juga cangkem freelance!

(Daripada diam, malah nanti disalahin PamanTyo. Lebih baik mengikuti saran beliau, daripada ngumpet)

Kampanye antikorupsi memang harus digalakkan. Kemana saja, kepada siapa saja, oleh siapa saja. Kalau perlu ke pusat-pusat perbelanjaan hingga tempat hiburan, tak cuma ke kantor-kantor atau sekolahan seperti selama ini mulai dilakukan oleh KPK. Lihat saja yang dilakukan oleh manajemen Hypermart di mal Solo Square, Surakarta dengan memajang kotak (kok bulet?) sampah berisi pesan antikorupsi.

Tak sedikit yang dipajang. Puluhan kotak sampah dipajang pada tempat mencolok, dua lapis pula. Sehingga, bagi saya, itu menjadi langkah maju dimana dunia usaha ikut berpartisipasi menyebarkan pesan-pesan antikorupsi. Kita tahu, pengunjung mal dan pusat perbelanjaan mewah didominasi oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi relatif lebih mapan. Anak-anak hingga kaum tua tumpah ruah di sana.

Di mal pula, pengusaha, birokrat, pejabat berbaur dengan rakyat. Tak jarang, pejabat dan kaum berduit menghabiskan waktu di mal sambil memborong aneka kebutuhan bersama kekasih gelapnya. Dimana duit mereka berasal? Hampir pasti, bukan uang keluarga (resmi) yang dibelanjakan. Duit haram? Bisa jadi!

Menurut peneliti korupsi Universitas Gadjah Mada, Denny Indrayana, pejabat pemerintah daerah (indeks 29) menempati urutan kedua dalam peringkat aktor korupsi di Indonesia pada 2007. Mereka terpaut beberapa angka di bawah bupati yang menempati angka 47 dari skala 50, sementara swasta memperoleh angka 23. (Sumber: kertas kerja diskusi Good Governance, Otonomi Daerah dan Korupsi di Palangkaraya, 3 Juni 2008).

Menurut temuan ahli Hukum Tata Negara itu, dari 66 kasus korupsi Pemda sepanjang 2007 mencapai angka Rp 4.165.626.370.000. Sebuah nilai, yang kalau dibagi rata kepada 220 juta penduduk Indonesia, maka setiap orang akan kebagian kira-kira setara dengan empat liter bensin!

Tapi, memasukkan koruptor ke tong sampah bukan persoalan mudah. Lembaga-lembaga superbody semacam KPK atau Timtas Tipikor pun, kita tahu, sering tak berdaya membasmi tikus-tikus penggerogot uang rakyat. Wangsit atau tanda-tanda jaman mudah kita temukan dalam dunia nyata: kucing kini mulai takut terhadap tikus-tikus. Sepele penyebabnya: banyak tikus lebih gemuk dibanding kucing.

Bagi saya, sebaiknya kita memulai dari diri kita sendiri untuk melawan praktik korupsi. Ketika belanja di mal misalnya, usahakan agar jumlah belanja kita masuk hitungan genap, supaya tak ada peluang kasir menyodori permen sebagai pengganti uang kembalian yang seharusnya kita terima. Bila berurusan dengan polisi di jalan, jangan sekali-sekali membayar sogokan, begitu pula di peradilan.

Hasil survey Transparansi Internasional Indonesia pada 2007 memberi petunjuk mencengangkan (meski sejatinya kita tak terlalu kaget), dimana ranking tertinggi tingkat inisiatif meminta suap diduduki oleh sektor peradilan (100 persen), disusul Bea dan Cukai (95 persen), Imigrasi (90 persen), Badan Pertanahan Negara (84 persen). ‘Terendah’ ditempati sektor pajak (70 persen) baru disusul kepolisian dengan angka 78 persen!

Uniknya, meski korupsi merebak kemana-mana, bahkan hingga ke pelosok Papua, episentrum korupsi masih berkutat pada ‘dunia yang empat’ yakni istana negara, Cendana, perdagangan senjata dan pengusaha naga alias raksasa-raksasa bisnis Indonesia!

Siapa berani melawan empat episentrum yang demikian kuat? Jawabannya, sederhana. Itulah sebabnya kita menjadi ‘maklum’ kenapa KPK, Timtas Tipikor, Kejaksaan, Kepolisian, perdilan dan sebagainya pada tunduk, takluk dan selalu berjalan menunduk. Mereka takut ditanduk?

Belum tentu. Siapa tahu, justru karena mereka merasa nyaman dipeluk!

Soal kreatifitet - seperti istilah Koentjaraningrat, orang Ngayogyakarta memang jagonya. Bukan semata sukses membanjiri Pulau Dewata dengan aneka produk kreatif (sehingga banyak pelancong terkecoh karena membeli buah tangan yang seolah-olah made in Bali). Dari kaos bergambar pohon nyiur di tepi pantai dengan tulisan ‘b a l i’ hingga aneka lukisan becorak ‘Bali’ dipasok dari Kota Bakpia pula.

So, jangan pernah menganggap orang-orang yang mengais rejeki di alun-alun selatan itu gemar menganiaya, apalagi menuduhnya tak memiliki rasa perikebinatangan. Justru di situlah hebatnya mereka menangkap peluang, seperti dengan menyewakan gerobik (sebab gerobak itu kalau ukuran besar :p) yang ditarik seekor kambing… eh, wedhus gembel.

Dengan ukuran mini, gerobik hanya bisa memuat satu penumpang anak-anak, tentu saja yang tidak mengidap obesitas. Apalagi, wedhus gembel termasuk hewan pemalas, tak kencang berlari (kecuali kalau kepergok harimau!), dan tak terlalu bertenaga. Lagi pula, bukan merupakan kelaziman kalau jenis kambing ternak seperti itu diberdayakan menjadi alat pengangkut.

Tapi, ya begitulah orang Yogya. Kreatip, kata orang Sunda. Wedhus gembel saja diangkat derajadnya, dimuliakan menjadi penghibur orang tua lewat keceriaan anaknya. Naik kuda, mungkin biasa. Nebeng gerobak atau delman, juga bukan hal aneh. Tak jelas benar, apakah para pemilik wedhus-wedhus itu terinspirasi oleh ide-ide nakal pelaku seni peran eks-Asdrafi yang tak jauh dari tempat mereka menawarkan jasa tunggangan sekarang.

Bukan sebatas gerobik wedhus saja kita bias menyaksikan tingkat kreatifitet warga Yogya. Lihatlah keceriaan anak-anak saat mengayuh becik (ingat, becak itu lebih besar ukurannya) sewaan di lokasi yang sama. Tawa lepas hanyalah sejumput contoh ekspresi kepolosan kanak-kanak.

Bagi pelancong asal Jakarta, naik becak saja sudah bisa memberikan pengalaman luar biasa. Bahkan mengguratkan rasa kangen untuk kembali mengenang sensasi. Dan itu, bisa ditemukan di ‘Jawa’. Ya, J..A..W..A, sebuah kata untuk menunjuk yang bukan Jakarta. Yang udik, yang eksotis…

Bagi anak-anak, pengalaman mengayuh becik mungkin akan sama luar biasanya dengan para orang tua atau mereka yang lebih dewasa saat keliling kota diantar abang becak, yang mungkin enggan atau malu-malu menyebut angka bila ditanya ongkos setiap sekali mengantar.

Ah, Yogya… Kota yang indah, yang selalu menggoda saya untuk kembali bertandang. Sayang, perilaku para pengguna jalan raya membuat jalanan kerap ruwet dan macet sehingga aku selalu enggan menyusuri jalan-jalan protokolmu….

Buat teman-teman yang rindu dengan dagangan saya, kini kembali ditawarkan desain kaos baru, dengan tema yang masih aktual (di Surakarta) dan menggelitik syaraf keberpihakan kita pada upaya pelestarian benda-benda cagar budaya. Meski saya yang jualan, ide desain dan produksi sepenuhnya dibiayai oleh seorang teman.

Dia punya keprihatinan yang sama dengan saya. Sama-sama sayang terhadap Benteng Vastenburg bila harus berubah bentuk menjadi hotel. Bukan saja merusak wajah situs yang sebenarnya, tapi upaya mengubah bentuk Vastenburg sama saja menghilangkan memori kolektif akan sejarah kelam, ketika Indonesia masih dijajah oleh kolonialis Belanda.

Sulit untuk mengatakan siapa yang bersalah. Pemilik sekarang, Robby Sumampouw, tak bisa disalahkan begitu saja. Logika pemodal dimana-mana sama: mencari keuntungan atas sejumlah investasi yang telah dikeluarkan. Apalagi, Robby bukan pembeli langsung dari pemilik sesungguhnya, yang ketika itu adalah (kalau tak salah) Departemen Pertahanan.

Robby hanyalah pembeli dari pemilik sebelumnya, konon keluarga pemilik kelompok usaha Batik Keris. De facto atau de jure, dia memang pemilik sah. Maka ketika ia ingin mengubah asetnya menjadi hotel, kita bisa memahami sebatas dengan kelakar: ya, begitulah logika saudagar.

Maka, posisi Walikota pun jadi sulit. Kalau tak memberi ijin atas permohonan yang diajukan Robby, maka ia bisa digugat lewat Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), apalagi semua syarat telah dipenuhi oleh pemohon. Misalnya, adanya surat lolos analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan rekomendasi dari Direktur Jenderal Peninggalan Purbakala (?).

(Persoalan kredibilitas tim Amdal, itu soal lain. Kekecewaan akan kecerobohan instansi yang seharusnya melindungi aset sejarah dan ilmu pengetahuan, itu juga soal yang berbeda pula).

Yang pasti, di sini saya ingin jualan kaos. Kalau mau beli, yang monggo saja. Polanya masih sama dengan ketika saya berjualan kaos Pornography? dan Poligami yang pernah saya jual sebelumnya.

Kalau Anda berminat, silakan kirim email atau mencatatkan pesanan Anda, lengkap dengan pilihan ukuran dan warnanya. Harga masih sama (krisis ekonomi dunia belum jadi pertimbangan kami): Rp 50.000 per buah, dan ditambah ongkos kirim (untuk pesanan lima kaos, gratis ongkos kirim untuk wilayah Pulau Jawa). Tersedia pula bagi Anda yang menginginkan lengan panjang, asal sanggup menambah biaya cetak sebesar Rp 5.000 per buah.

Ongkos kirim untuk kota-kota seperti Jakarta plus (Jabodetabek) dan Bandung tarifnya Rp 15 ribu, sedang Yogyakarta, Semarang dan Surabaya ongkosnya dipatok Rp 10 ribu. Semua pengiriman akan menggunakan jasa paket kilat TIKI.

Silakan tinggalkan pesan atau kirim email pribadi dengan mencantumkan nomor telepon seluler untuk pemberitahuan teknis transfer pembayaran. Kaos sudah siap dikirimkan mulai tanggal 25 Desember 2008. Hanya tersedia satu pilihan warna: HITAM! Ukuran, sementara tersedia allsize (L), extra large (XL) dan superjumbo (XXL).

Bila Anda memesan, kami akan menghubungi via sms (kalau menyertakan nomor telepon) atau ke email pribadi Anda. Prinsipnya, begitu Anda tertarik, segera hubungi saya. Jangan lupa menyebutkan ukuran kaos yang Anda inginkan.

Saya tunggu pesanan Anda. Saya sudah rindu akan keuntungan dari kedermawanan Anda.

Kalau ada polling warung internet mana paling lelet di Solo, mungkin saya akan menempatkan SoloNet di Jl. Slamet Riyadi di urutan teratas. Anda bisa membayangkan, seberapa besar kecepatan aksesnya, bila 19 menit lebih, login di Facebook pun tak kesampaian. Ironisnya, warnet yang satu ini bukan tak punya modal untuk menaikkan bandwith, sebab inti usahanya memang jualan akses. SoloNet, bahkan merupakan satu pionir internet service provider di Solo.

Tapi, ya dasar pelit. Mungkin, begitulah itung-itungan bisnis kapitalis. Sudah lambat, bayarnya tetep sama: mahal!

Sepanjang yang bisa saya pahami, SoloNet seperti putri cantik yang tampak pemalu, meski sejatinya sombong. Merasa dicari banyak orang karena lokasinya strategis dan memang enak untuk nongkrong, tapi tetap saja jual mahal. Sang Putri merasa, masih banyak lelaki bakal datang meski ia o’on, gak nyambung kalau diajak ngobrol.

Sudah lama pelanggan protes soal kecepatan akses, alasannya tetap sama klisenya. Kadang dibilang akses internasionalnya ngadat, lain kali dijawab sedang banyak yang download atau streaming. Pokoknya, macam-macam kalimatnya, namun maknanya tetap sama. Kalau mau positive thinking, memang ada hikmahnya: bisa untuk latihan sabar.

Sejatinya, saya tak tega menulis demikian. Tapi, ya mau bagaimana lagi, wong kesabaran itu juga ada batasnya. Hitung-hitung, curhat terbuka ini sekaligus untuk mengingatkan pemiliknya, supaya bisa memperbaiki performa usaha jasanya, sehingga para petugas jaganya tidak menjadi sasaran uring-uringan pelanggan.

Asal tahu saja, SoloNet yang di Jl. Slamet Riyadi ini memang enak buat nongkrong. Ada warung makan dan mie ayam yang enak di dekatnya. Dan mulai petang hingga dinihari, ada angkringan penjaja sego-kucing yang selalu rela hati mengantar pesanan hingga bilik terdalam SoloNet.

Saya berkenalan dengan internet juga di SoloNet, tapi kantor pusatnya, Jl. Arifin, Kepatihan. Jauh sebelum ada warnet, bahkan ketika SoloNet masih ‘berjuang’ mencari user baru untuk akses secara dial up. Ketika itu -akhir 1990-an, pelanggan korporat masih membayar sangat mahal karena harus menyewa saluranleased line dari Telkom. Teknologi Wi-Fi belum semarak kini.

Memperoleh akses gratis kapanpun saya mau, sungguh menyenangkan. Sesekali, saya ikut ‘membayar’ kebaikan SoloNet dengan ikut mengisi -baik foto maupun tulisan, pada halaman SoloLama. Juga, turut mengisi buletin SoloNetter pada awal-awal penerbitannya.

Kedekatan itu pula yang sejatinya membuat saya masih setia nongkrong di SoloNet. Walaupun terus kecewa dengan lambatnya akses warnetnya, namun tetap saja saya kembali ke sana. Aneh. Bahkan, kadang saya merasa aneh dengan sikap saya itu. Dikecewakan, tapi tetap saja sayang.

Bagi yang belum telanjur sayang, ada baiknya Anda menimbang untuk datang. Meski tak ada salahnya, untuk mencoba sesekali, meski cuma sekadar ngecek, apakah yang saya sampaikan di atas sesuai faktanya.

Saya cuma bisa berharap, semoga ke depan bisa ada perbaikan. (Walau saya tak yakin bakal kesampaian)

Seumur-umur, baru sekali itu saya melihat bulan tersenyum begitu indahnya. Tulus, tak ada yang disembunyikan. Dengan posisi melintang, bentuk sabit sang bulan menyerupai bibir, yang indahnya tak ditemukan pada artis manapun yang film atau sinetronnya pernah saya tonton.

Dua bintang yang kebetulan bertengger di atasnya, menyerupai mata yang tak kalah indahnya. Kedua mata itu menyempurnakan senyum sang bulan, mengawali bulan Desember, yang saya harap membawa ceria. Kebetulan, ia menyapa tepat pada tanggal 1, sejak menjelang magrib hingga beberapa saat selepas waktu isya.

Saya yang ketika itu sedang uring-uringan, dibuat tak berdaya ketika istriku berteriak histeris. Menjelang kami pergi jalan-jalan, ia menunjuk kolaborasi bulan-bintang, seraya mengejekku: “Orang, kok tak pernah tersenyum. Lihat tuh, si bulan!”

***

Kita tahu, Desember lantas menjadi bulan aneh dalam enam tahun belakangan. Sejak peristiwa Bom Bali 2002 (menyusul tragedi gedung WTC di New York dua tahun sebelumnya), lembaga kepolisian dan intelijen, dari Jakarta hingga Washington tak pernah alpa mengingatkan betapa Natal dan Tahun Baru adalah saat-saat krusial. Para menteri luar negeri –terutama negara-negara barat, juga begitu kompak mengingatkan warganya yang ingin pelesiran, kalau perlu dalam bentuk travel warning.

Desember lantas berubah menjadi bulan suram bagi siapapun. Semua persoalan seperti ditarik pada situasi yang saling berhadapan, bahwa Islam dan Kristen adalah musuh. Usaha-usaha kerjasama antarbangsa dan antarmasyarakat yang selama ini sudah mengabaikan unsur-unsur primordialisme, seperti dipancing dengan stimulus berupa pesan singkat: ‘Awas Ada Islam!’

Siapa yang sejatinya berkepentingan dengan situasi ‘ketidakrukunan’? Saya, kok justru curiga kepada para pihak-pihak yang semestinya bertanggung jawab pada penciptaan rasa aman, baik dalam sebuah negara maupun antarbangsa. Intelijen, sebagai institusi pengumpul data kecenderungan keamanan, saya yakin telah bekerja profesional. Persoalannya, bila analisis intelijen dipublikasikan dengan kemasan pesan menyeramkan.

Aparat keamanan, mestinya tak perlu membawa publik ikut serta dalam wilayah kerja dan tanggung jawab mereka. Pajak dan kewajiban-kewajiban lain yang sudah ditunaikan oleh warga negara, sudah seharusnya ditukar dengan hasil kerja yang bermutu, yang menenteramkan oleh penyelenggara negera melalui para aparaturnya.

Tentu, kalau kita sepaham, bahwa ketidakamanan, instabilitas dan semacamnya tidak boleh dimanipulasi sebagai sebuah proyek. Kita tahu, instabilitas dan kekacauan sangat mudah melahirkan ‘pahlawan’ selain memberi peluang bisnis persenjataan, apapun bentunya.

Saya percaya, ketika tatanan sebuah bangsa sudah mapan dan warganya sejahtera, tak bakal ada peluang munculnya keributan. Protes, apapun bentuknya, biasa dikelola menjadi seolah-olah berdasar, sepanjang klop dengan alasan pembenar.

Saatnya kita tersenyum, menyongsong peradaban lebih damai dan adil. Sehingga, kombinasi bulan dan bintang bisa menghasilkan senyum tulus, damai dan penuh kasih. Jangan lagi bulan-bintang (yang kerap diasosasikan dengan Islam) menjadi momok bagi umat Kristiani, atau apapun latar belakang agama, kultur, ras dan semacamnya.

Biarkan umat Kristiani merayakan Natal dengan damai dan dalam kasih Tuhan, tanpa ditakut-takuti dengan ancaman si bulan dan si bintang.

Seorang koreografer bercerita kepada saya tentang kesulitannya menentukan penawaran nilai kontrak. Kebetulan, kelompoknya diundang sebuah yayasan penggiat kesenian di Jakarta, untuk menampilkan karya terbarunya. Keresahan semacam itu seharusnya tak perlu ada, bila koreografer itu tahu posisinya, juga tahu posisi dan mengenal kepentingan si pengundang.

Singkatnya, siapapun si pengundang –ia bisa mewakili yayasan, badan, atau atas namanya sendiri, pasti punya perhitungan dan standar kuratorial tertentu. Ia juga punya kepentingan tertentu pula, sehingga ia akan menyiapkan diri untuk menghadapi setiap konsekwensi dari tindakannya (mengundang seorang seniman atau kelompok kesenian). Konsekwensi yang saya maksud, terutama menyangkut sistem dan nilai kontrak.

Sebuah adegan dalam pertunjukan The Iron Bed yang disutradarai Garin Nugroho.

Dengan mengetahui hitung-hitungan demikian, maka ia akan leluasa membuat keputusan: bersedia atau harus menolak tawaran atau undangan pentas. Meski uang bukan menjadi pertimbangan satu-satunya, tak ada salahnya seorang seniman harus hati-hati. Jangan sampai pementasan justru membuatnya merugi.

Ada sebuah ungkapan Jawa, yang tak ada salahnya kita simak baik-baik. Yen ora oleh jenang, ya oleha jeneng. Sukur loro karone, kalau tak dapat jenang (materi), berolehlah nama (eksistensi). Syukur mendapatkan keduanya. Sebab dunia kesenian, sejatinya adalah rimba. Jeruk makan jeruk, kerap terjadi di balik rimbun belantaranya.

Ironisnya, seniman suka terjebak pada persoalannya sendiri. Penyakit rindu tampil, kerap menjadi bumerang bagi dirinya. Alhasil, nilai kontrak ala kadarnya pun diembatnya, tak peduli apa yang bakal terjadi nanti. Capek, biasanya tak jadi soal bagi kebanyakan seniman kita. Kalau sudah begini, ya mau apa lagi?

Sebaliknya, pengelola yayasan, badan atau pribadi yang tampak gagah dan serba mampu mendanai, pun suka pura-pura tak tahu persoalan klasik seniman. Malah, ada pula yang menurut saya memanfaatkan situasi psikologis para seniman yang demikian: malu bicara angka, takut dianggap mata duitan. Tak peduli, nilai kontrak hanya untuk cukup untuk biaya latihan, makan dan keperluan akomodasi dan transportasi berstandar pas-pasan. Soal honor? Seniman cenderung tabu menyinggung persoalan yang satu itu.

Di luar seniman dan pengelola yayasan atau badan kesenian, ada satu lagi sosok atau posisi yang sering membuat saya geleng-geleng kepala. Yakni, manajer (grup) seniman.

Yang saya tahu, di Surakarta sudah mewabah individu atau sekumpulan orang yang menyebut diri mereka sebagai manajer artis. Namanya selalu mentereng: xxxx Art Management!

Yang membuat geleng-geleng kepala, apa yang mereka lakukan tak lebih seperti (maaf) babu! Mengapa saya menyebutnya babu, sebab apa yang mereka lakukan tak lebih hanya membelanjakan sejumlah uang yang diperoleh dari si pengundang. Kalaupun ada service-nya, ya tak jauh dari urusan administratif: surat-menyurat, telpon-telponan. Mereka menempatkan diri mirip penghubung, antara seniman dengan si pengundang.

Pertunjukan TUK oleh Teater Lungid Surakarta.

Manajer demikian, kebanyakan tak peduli dengan repotnya seniman mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk melakukan proses kreatif, terkait dengan upaya mewujudkan gagasan-gagasan artistik si seniman. Tak jarang, ketika hitung-hitungannya menunjukkan kekurangan, si manajer tak segan mengutarakannya kepada si seniman, dan meminta si seniman ikut berusaha ’menutup’ kekurangan biaya produksi.

Padahal, seharusnya sudah menjadi kewajiban sang manajer untuk memecahkan problem keuangan dan urusan-urusan teknis dari latihan hingga pementasan dan sesudahnya, sehingga si seniman bisa konsentrasi penuh pada upaya mempertanggungjawabkan karyanya. Menyedihkan kalau manajer masih tega meminta honor untuk model kerja yang demikian.

Semestinya, manajer bisa menjadi jembatan antara seniman dengan pihak-pihak di luar dirinya. Ketika seniman enggan menyebut nilai kontrak (karena lebih didorong rasa malu, sungkan dan sebagainya), maka manajerlah yang bisa menjembatani kendala klasik dan menjangkiti kebanyakan seniman itu. Bahkan, pelibatan sponsor atau donatur menjadi tugas sang manajer demi suksesnya proses kreatif sang seniman, meski saya tahu, banyak perusahaan atau institusi lainnya, tak mudah ditembus, meski sekadar ‘berbelas kasihan’. Tak usah muluk-muluk mengejar dana corporate social responsibility segala.

Kembali ke persoalan koreografer yang mengajak saya berbincang, saya hanya menyarankan agar jujur dan berani terbuka kepada pihak yang akan mengundangnya. Misalnya, meminta si pengundang menanggung beberapa komponen biaya seperti transportasi dan konsumsi latihan, transportasi pergi-pulang dengan standar kenyamanan tertentu (sebab seniman harus fit saat pentas), akomodasi, dan tak lupa honor masing-masing artis dan kru yang terlibat.

Kalau tak mau menanggung kebutuhan dasar itu, menurut saya, ya lebih baik tidak usah menerima kontrak untuk berpentas, daripada capek dan menggerutu di belakang. Kecuali, bila memang dasarnya sudah rindu tampil, tergila-gila pada panggung pementasan. (Padahal saya yakin, seniman masih punya harga diri)

Sejak Juli lalu, bahkan hingga beberapa hari silam, banyak teman berolok-olok kepada saya. Kalimatnya beragam. Muaranya jelas, mereka mempertanyakan alasan sikap diam saya terhadap pelaksanaan Solo International Ethnic Music (SIEM) Festival . Emangnya saya siapa?

Mungkin, teman-teman menilai saya berubah. Saya tidak lagi secerewet sebelumnya, yang menyebut SIEM sebagai festival asal-asalan , festival nonkomponis dan sebagainya. Karena perubahan sikap itulah, maka muncul tafsir dan tuduhan, bahwa saya memperoleh sesuatu atau terlibat dalam kepanitiaan.

Aneh juga rasanya, seseorang begitu mudahnya menghakimi orang lain, meski sejatinya saya paham, bahwa dunia kesenian tak berbeda jauh dengan politik. Banyak intrik, bejibun gosip. Makanya, anggap saja sudah lazim kalau di antara mereka lalu saling intip.

Mungkin Anda akan bertanya, dimana posisi saya? Maka, saya akan menjawab begini: saya berada di antara mereka.

Kebetulan saya berkawan dengan mereka semua, maka komplitlah gosip yang saya terima. Setidaknya, lebih banyak dibanding gosip yang dipunya orang pada masing-masing blok, kubu, atau apapun namanya.

Sejatinya, saya hanyalah penonton yang punya harapan manfaat terhadap peristiwa semacam itu. Mungkin berlebihan, mungkin pula terlalu mengangankan sesuatu yang ideal, sehingga terkesan sangat emosional. Monggo saja bila Anda ingin menilai saya. Memaki-maki sikap saya, pun silakan saja.

Umpatan, cacian bahkan ancaman seperti terlihat pada komentar-komentar pembaca tulisan saya terdahulu, toh itu juga ekspresi kemarahan sesaat. Bagi komentator yang kebetulan panitia SIEM
, tentu saja mereka tidak rela bila kerja kerasnya dikritik secara terbuka.

Baik saya, panitia, publik seni dan masyarakat awam sekalipun, pasti memilik harapan yang sesungguhnya baik. Yang membedakan dan kadang membuat seolah-olah berbenturan, biasanya karena alasan kepentingan yang memang beraneka ragam.

Kendang Rampak, karya tari yang menempatkan musik sebagai tempelan sajian.

Bagi yang tidak suka terhadap saya, kali ini, Anda punya kesempatan tertawa sepuasnya. Mau nyukur-nyukurin juga boleh. Ceritanya begini:

Pada tengah hari, 6 Agustus 2008 silam, wajah saya disiram air teh sebanyak satu gelas. Yang menyiram seorang teman pula, yang tersinggung atas tanggapan saya terhadapnya atas sebuah perkara. Ternyata, nama SIEM dibawa-bawa, karena saya dianggap mempengaruhi seseorang, sehingga pelaksanaan SIEM pertama itu menjadi ternoda, hanya oleh sebuah kata-kata. Padahal, demi Allah, tak pernah saya menyuruh atau memanfaatkan seseorang untuk menyerang atau mengganggu kepentingan orang lain.

Tak perlu saling curiga. Penyiram teh itu bukan anggota kelompok orang-orang di dalam kepanitiaan, yang pernah mencerca, menyerang dan mengancam-ancam saya melalui tanggapannya di blog saya.

Kalau sudah puas tertawa, mari kembali ke pokok persoalan semula. Asal Anda tahu saja, saya termasuk salah satu dari (mungkin) sekian orang yang mendorong Mas Bambang Sutejo untuk kembali mengadakan SIEM Festival. Alasan saya sederhana saja, saya tak rela kalau Mas Bambang dipojokkan seperti layaknya seorang tersangka. Apalagi, gosipnya dia tidak transparan dalam keuangan, meski yang saya dengar pula, dia mesti nombok atas kekurangan biaya. Makanya, dia memilih tidak membuka posisi keuangan akhir penyelenggaraan festival pertama.

Catatan saya atas dua kali pelaksanaan SIEM Festival sederhana saja. Pertama, dibentuk dewan kurator yang sifatnya tetap untuk jangka waktu tertentu. Anggota dewan kurator berjumlah ganjil, sedikitnya terdiri dari tiga orang. Kalau perlu, dari dua atau tiga kelompok yang berseberangan. Sebab, terdapat kecenderungan seorang kurator memilih teman-teman dan anggota jaringannya sendiri.

Dengan perbedaan sikap dan jaringan antarkurator, maka materi penampil akan lebih beragam. Dengan demikian, publik menjadi punya banyak pilihan.

Kedua, untuk posisi-posisi tertentu, panitia mesti diisi oleh orang-orang yang punya pengalaman pengorganisasian memadai, kredibel, dan memiliki sikap mental yang baik sehingga bisa melayani tamu dengan baik pula. Kalau tak ada pilihan, tak usah ragu melibatkan event organizer yang profesional.

Innisisri, satu-satunya kelompok musik yang tampil dalam pembukaan festival

Ketiga, festival musik etnik adalah forum bagi penggiat dan pelaku world music. Mereka bukan berasal dari kategori musik mainstream, sehingga penyikapan penyelenggaraan tidak mengacu pada festival rock atau pertunjukan-pertunjukan sejenis, yang ukuran kesuksesannya hanya pada berjubelnya penonton. Percayalah, asal gratisan, sebuah tontonan apapun pasti bakal ramai.

Dengan materi penampil yang beragam dan berkualitas, kepanitiaan yang andal dan profesional, serta sikap penyelenggaraan yang benar, maka peristiwa SIEM Festival bisa menjadi calendar of event Surakarta, sejalan dengan gebrakan Walikota Jokowi yang mengarahkan Surakarta menjadi daerah tujuan wisata yang mendunia.

Lambang Sari, tari gaya Bali yang diiringi musik rekaman

Dengan demikian, tak bakal terjadi pula, sebuah festival musik etnik namun dibuka dengan tari-tarian, seperti saat pembukaan SIEM Festival, 28 Oktober 2008. Dalam karya tari berjudul Kendang Rampak itu, komponis dan musisi hanya berperan sebagai pengiring tarian karya Irawati Kusumorasri.

Atau, supaya penonton tidak terkecoh nama besar Guruh Soekarnoputro yang menyajikan tarian gaya Bali berjudul Lambang Sari, dengan iringan…………musik rekaman!!!

Sayang duitnya, sayang peristiwanya. Bila Anda berasal dari luar kota dan telanjur terlalu berharap pada festival ini, tetaplah sudi berkunjung ke Surakarta. Jangan kapok karena SIEM .

Silakan baca pula kritik dari KOBOI URBAN, yang menyebut SIEM Etnik Bohongan

Penyelenggaraan konferensi keempat anggota Organisasi Kota-kota Pusaka Dunia (Organization of World Heritage Cities) regional Euro-Asia di Surakarta bisa dibilang berhasil. Sukses. Lebih dari 500 orang penting berdatangan dari penjuru Eropa-Asia.

Tak hanya puluhan walikota dari 37 negara yang berkunjung, 93 walikota se-Indonesia pun turut meramaikan perhelatan, menyambut kunjungan para sahabat, delegasi dari 63 kota di Eropa dan Asia. Bahkan, sejumlah walikota Indonesia juga bersepakat membentuk Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang dideklarasikan Sabtu (25/10) malam.

Dari sisi target jangka pendek, Pemerintah Kota Surakarta sudah menuai sukses. Dari target hanya delegasi dari 31 negara, malah kelebihan enam. Hanya dua negara anggota OWHC Euro-Asia saja yang absen. Kehadiran mereka diharapkan membawa berkah dalam rentang waktu yang lebih panjang, yakni kunjungan warga dunia ke Surakarta akibat informasi betapa menariknya Surakarta sebagai daerah kunjungan wisata baru di Jawa, setelah Yogyakarta.

Penyambutan cukup meriah. Puluhan ribu warga kota berderet di sepanjang jalan utama, menyambut para walikota yang dikirab di tengah kota.Para delegasi tampak tersenyum puas.

Sebagai perantau yang hampir setiap hari menghirup nafas kehidupan Surakarta, banyak celah yang terasa kurang, bahkan menodai obsesi Walikota Joko Widodo dalam mempersiapkan Surakarta sebagai kota MICE, meeting, incentive travel, convention and exhibiton.

Dalam dunia jasa, faktor keramahan sudah menjadi keniscayaan. Namun soal adab atau tata krama, belum tentu sama pada setiap bangsa. Ada satu contoh, yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, namun berpotensi menjadi persoalan besar di kemudian hari.

Pada banyak meja undangan terlihat sampah makanan berserakan. Gelas kosong tak disingkirkan, begitu pula daun pembungkus jajanan. Padahal, puluhan waiter dan waitress sudah disiapkan. Saya kuatir, faktor keterbatasan pengalaman melayani tamu menjadi penyebab. Mungkin, mereka tak bisa disalahkan sepenuhnya. Apalagi kalau pengusaha catering –yang memenangi tender pengadaan makanan, sejatinya tidak G.A.U.L. alias kuper. Bagaimana mungkin orang kuper bisa mengajarkan jenis pelayanan yang baik kepada para pelayannya?

Asal tahu saja, di Surakarta, banyak pengusaha catering mempekerjakan waiter dan waitress seadanya. Biasanya, para pemuda kampung yang tidak punya pekerjaan tetap. Dan, seperti kebiasaan yang kita jumpai dalam pesta-pesta pernikahan, piring dan gelas kotor sering menumpuk dan berserakan. Kadang di atas meja, atau di bawah meja-kursi tamu, yang baru dibersihkan ketika acara usai, tetamu sudah meninggalkan bangku.

Mungkin, sampah-sampah itu tak perlu ada di atas meja pesta para tamu, peserta konferensi WHC, bila panitia mengenali siapa tamu-tamu mereka, juga kesadaran untuk mempertaruhkan nama baik warga kota, juga pemerintahnya. Sekolah-sekolah pariwisata, dari tingkat menengah hingga level diploma, tersebar di seantero kota. Tentu, siswa/i dan mahasiswa/i itu bisa dipekerjakan, hitung-hitung kerja praktek dapat bayaran.

Noda kedua, yang menurut saya cukup fatal adalah klaim bangunan kampung Solo kuno yang menjadi bagian dari ekspo di halaman Pura Mangkunegaran. Menamakan diri Kampoeng Solo Koeno, sebuah kompleks rumah dilengkapi kandang kerbau –lengkap dengan dua kerbau asli di dalamnya. Anehnya, kandang itu diletakkan di bagian kiri depan, bersebelahan dengan gerbang masuk rumah.

Lazimnya, kerbau tidak pernah menjadi among tamu, yang menyambut kedatangan seseorang. Kandang, dalam masyarakat Jawa, terdapat di belakang rumah, sisi kiri, terpaut agak jauh dengan sumur yang terpisah dari bangunan utama.

Uniknya, ketika seorang teman –dosen jurusan Seni Rupa ISI Surakarta, memprotes pada pemilik bangunan, sang pemilik menjawab semaunya. Sang dosen bertanya, kenapa rumah khas Solo menggunakan ornamen ukir motif pedalaman Purwodadi, dan meletakkan dokar Kudus di halaman rumah ‘Jawa’.

Tak cuma itu, lesung, tempat menumbuk padi, yang dipajang di teras pun berasal dari pesisiran, termasuk perahu yang dijadikan pajangan, juga berasal dari kawasan pantai utara, yang bentuk dan fungsinya sangat berbeda dengan perahu Surakarta yang biasa digunakan untuk berdagang dengan menyusuri Sungai Bengawan Solo dan sebagainya.

Bagi Pak Dosen, tindakan semacam itu membohongi publik, bahkan membodohi banyak orang, termasuk para tamu. Sajian semacam itu, apalagi dalam forum bernuansa heritage, harus mempertimbangkan banyak faktor. Mulai antropologi budaya, aspek sosiologis, hingga pertimbangan-pertimbangan arkeologis.

Mau tahu kesalahan fatal lainnya? Lihatlah pendapa Pura Mangkunegaran yang diubah fungsi dan filosofinya. Tiga sisi utama, samping kiri-kanan dan depan, ditutup dengan kain dan aneka rupa demi memajang barang dagangan. Lalu?

So, what?!? Gitu, loh…..

Sebuah panggilan dari nomor 02187186xx masuk ke telepon saya, Jumat (24/10) pukul 11.12 WIB. Rupanya, pemilik suara dari seberang itu adalah Pak Atmono, salah satu pimpinan Bank Mandiri Cabang Jakarta Cimanggis. Beliau melakukan konfirmasi sekaligus menyatakan permintaan maafnya atas komplain, seperti yang saya kirim ke contact center, sepuluh hari sebelumnya. Terlambat, namun lebih baik daripada tidak sama sekali.

Dalam pembicaraan kami, Pak Atmono menyatakan bahwa ‘kebijakan’ calon nasabah harus memiliki nomor telepon tetap (fixed line) tidak dikenal di perusahannya. Pencantuman nomor telepon seluler, pun dianggap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Nomor telepon hanyalah pelengkap identitas nasabah, yang kemungkinan bermanfaat bila suatu ketika bank ingin melakukan korespondensi dengan nasabahnya.

Secara pribadi, saya salut dengan upaya Bank Mandiri Cabang Jakarta Cimanggis merawat calon nasabahnya. Apalagi, Pak Atmono bersama dua stafnya mendatangi kediaman mertua saya, yang kebetulan tidak jauh dari Bank Mandiri Cabang Jakarta Cimanggis, bahkan meninggalkan kenang-kenangan boneka untuk dua keponakan kami, dan sebuah jam dinding.

Sebuah kehormatan bagi saya, meski sejatinya saya sudah menyatakan Pak Atmono tak perlu repot-repot ke rumah. Dengan pernyataan beliau lewat telepon pun –apalagi dengan bahasa Jawa yang halus, sudah terbit apresiasi saya terhadap upaya Bank Mandiri. Kata Pak Atmono, sekalian silaturahmi, untuk kenalan, dan kebetulan beliau priyayi berasal dari dalam benteng Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Tulisan ini pun, saya tulis dalam rangka menyampaikan apresiasi dan hormat saya atas kerja public relations Pak Atmono itu, yang kebetulan sempat ternoda oleh tindakan salah seorang customer service officer, ketika melayani kami. Sang CSO, rupanya masih terjebak pada anggapan, bahwa mudahnya memperoleh SIM card telepon seluler membuat seseorang menanggalkan nomor lamanya, dan selalu berganti nomor baru untuk keperluan komunikasinya.

Sang CSO, rupanya terlalu gegabah, lalu terlalu mudah melakukan simplifikasi dalam membuat kesimpulan. Nggebyah uyah, kata orang Jawa.

Ia lupa, trust adalah modal utama bisnis perbankan. Ketika kami mendatangi Bank Mandiri untuk membuka account baru, sejatinya mesti dibaca bahwa kami punya kepercayaan tertentu pada Bank Mandiri. Sebaliknya, mestinya kami juga memperoleh kepercayaan yang sepadan, sehingga kami diperlakukan secara baik-baik, dan kalau perlu ditambahkan asas praduga tak bersalah. Sikap CSO yang menyatakan nomor telepon seluler bisa diganti-ganti, secara implisit, sama dengan menuduh kami sebagai orang bermasalah, sehingga harus berganti-ganti nomor telepon.

Sang CSO juga lupa pada satu hal: nomor telepon merupakan salah satu identitas masyarakat modern!

Dua pengalaman pada bank berbeda, namun intinya sama: kami jadi korban kejahatan! Saya pernah ditolak menarik dana oleh petugas Bank BCA lantaran tidak membawa kartu ATM. Sedang Bank Mandiri, menolak pembukaan rekening baru untuk istri saya gara-gara tidak punya nomor telepon rumah.

Saya sungguh tidak bisa menerima alasan penolakan kedua bank. Apakah hal demikian sudah menjadi ketentuan umum dari Bank Indonesia bagi seluruh perbankan, atau sebaliknya, hal itu disebabkan semata-mata karena kegenitan manajemen kedua bank. Kalau Bank BCA dan Bank Mandiri merasa dirinya putri jelita yang digandrungi banyak pria lantas jual mahal, mungkin saya bisa maklum.

Singkat cerita, Bank BCA Cabang Pembantu Purwosari, Solo, menolak penarikan dana lantaran saya tidak membawa kartu ATM yang kebetulan hilang beberapa waktu sebelumnya. Kejadian itu, kira-kira berlangsung sekitar bulan Juli. Hanya demi mengambil uang kurang dari Rp 100 ribu, saya antri hampir satu jam. Begitu sampai di loket teller, transaksi ditolak.

Saya protes, sang teller hanya bilang itu sudah ketentuan manajemen Bank BCA. Kejengkelan saya didengar seorang perempuan, yang ternyata kepala di kantor itu. Saya tanya kenapa ada ketentuan demikian, dia hanya menjawab sekadar menjalankan keputusan pimpinan.

Sejak kapan ada ketentuan itu? Kenapa tidak ada pengumuman?

Sudah lama, Pak. Itu kebijakan dari pusat.

Apa alasannya harus bawa buku tabungan dan ATM sekaligus?

Untuk pencocokan saja, Pak. Soalnya, banyak buku tabungan nasabah yang hilang, sehingga harus diverifikasi ulang.

Bukankah bisa dicocokkan data dari kartu identitas lain? Saya, kan juga punya KTP dan SIM…

Maaf, Pak. Itu sudah jadi ketentuan perusahaan….

Begitulah, hanya untuk urusan mengatasi perut keroncongan sekitar jam 11-an, saya harus meminta surat keterangan kehilangan kartu ATM ke kantor polisi, lalu ke kantor Bank BCA tempat saya membuka rekening, dan…. antri lagi! Akhirnya, hari itu aku minta ditraktir makan kepada teman.

***

Pengalaman lain yang kalah menyebalkan terjadi di Bank Mandiri Cabang Jakarta Cimanggis, Senin (13/10) kemarin. Antri dari jam 12.00, giliran kami tiba pada pukul 13.30-an. Meski ber-KTP Pekayon –yang berjarak cuma dua kilometer dari sana, tetap saja istri saya tak bisa membuka rekening, alias ditolak. Alasannya (menurut saya) sederhana: tak punya telepon rumah!

Kata customer service officer, setiap calon nasabah harus memiliki nomor telepon rumah. Dikasih nomor handphone pun, dia tetap ogah memproses. Alasannya lucu, dan menurut saya sangat TOLOL!

“Kalau handphone, orang bisa ganti-ganti nomor. Telepon mesti yang ada kabelnya,” kata Sang CSO.

“Berarti, orang miskin tak berhak membuka rekening di sini, dong,” sergah saya, dengan suara meninggi.

“Tidak begitu, Pak. Kami perlu nomor telepon rumah untuk verifikasi. Kalau tak ada telepon rumah, boleh pakai nomor tetangga, kok…” ujarnya.

Ya sudah. Saya segera mengajak istri meninggalkan meja CSO. Tak hanya diskriminatif, petugas itu juga tak ramah, selain kelihatan tolol. Dia tak bisa memperlakukan calon nasabahnya dengan baik.

Beberapa bulan lalu, saya juga sempat ingin membuka rekening di kantor Bank Mandiri Cabang Purwosari, Solo. Ketika itu, saya hanya membawa SIM karena KTP sembunyi entah dimana. Proses aplikasi tertunda, sebab disyaratkan harus menggunakan KTP, bukan SIM atau keterangan lurah/kepala desa. Untuk kasus itu, saya mafhum.

Tapi, kasus Cimanggis, menurut saya tetaplah kejahatan. Saya tidak membayangkan, orang-orang yang tinggal di pedesaan, dimana tidak ada saluran Telepon Kabel, menjadi tidak berhak menjadi nasabah Bank Mandiri. Betapapun kayanya mereka, uang tetap harus disimpan di bawah bantal, sambil menunggu perampok datang.

Tak bisa saya bayangkan, bagaimana manajemen bank sering main pat-gulipat menyalurkan kredit secara tak wajar kepada kaum berdasi, tapi orang kebanyakan diremehkan. Semoga bank kalian menyusul Lehman Brothers…. Biar tahu rasa!

Ilustrasi: Bank BCA dan Bank Mandiri

Tak cuma piawai menyutradarai film cerita, Garin Nugroho juga pintar bersandiwara soal kisah ranjang. Siapa Siti, perempuan cantik yang diajaknya ke Swiss pada pertengahan Agustus lalu? Menurut penuturan Kang Gareng, eh, Garin kepada saya, Siti itu adalah sosok yang dikenalnya sebagai perempuan anggun. Namun dalam urusan seks, bisa mendua. Bahkan, praktek perselingkuhan pernah dilakukannya di samping suaminya, yang tertidur pulas di ranjang.

Dua wajah Siti yang bertolak-belakang itu, rupanya hanyalah sebutir zarah, debu dunia. Bukan monopoli masyarakat perkotaan, namun sudah menyelusup ke pedalaman. Lelaki atau perempuan, sama saja. Sama-sama memiliki potensi menunjukkan wajah gandanya: baik-buruk bisa saja ditampilkan pada saat hampir bersamaan.

Kembali ke soal Siti, jangan buru-buru berprasangka kalau Siti adalah perempuan selingkuhan Kang Gareng. Kisah seputar ranjang Siti adalah rekaan Mas Garin untuk menandai debutnya sebagai sutradara tari. Dalam karya ini, ia dibantu dua koreografer alumnus UCLA, Martinus Miroto dan Eko Supriyanto.

Sebagai penikmat seni pertunjukan, karya Mas Garin berjudul The Iron Bed -menurut saya- itu sangat bagus. Meski lama tak sempat menyaksikan pertunjukan tari di Jakarta dan Bandung, saya sangat yakin The Iron Bed akan menyita perhatian media massa dan para kritikus tari. Apalagi, karya perdana seorang sutradara film itu sampai diundang untuk tampil dalam kategori penampilan khusus dalam Indonesian Dance Festival (IDF) 2008, 28 Oktober mendatang.

Bukan hanya karena Garin lebih dikenal sebagai sutradara film dan tidak memiliki catatan perjalanan seni sebagai koreografer sehingga karyanya bakal disorot banyak pihak. Lebih dari itu, karena bagusnya garapanlah yang menurut prediksi saya, bakal menyentak dunia tari di Indonesia.

Sepanjang pengamatan saya, The Iron Bed sangat enak ditonton. Kisahnya mengalir, mudah dicerna, sehingga penonton mudah memahami pesan yang hendak disampaikan Garin. Bahkan, saya berani menyebut The Iron Bed lebih bagus dibanding versi filmnya, Opera Jawa, yan menjadi induk cerita. Maka, tak aneh pula kalau The Iron Bed memukai publik Swiss saat dipertunjukkan dalam Zurcher Theater Spektakel 2008, sebuah festival seni yang melibatkan puluhan seniman dari 40 negara di Asia, Amerika Latin dan Afrika.

Mungkin karena tak terlalu banyak pretensi, sehingga Garin tidak terbebani dalam proses penyusunan karya. Sehingga, dari dirinya lahir karya tari yang nyaris sempurna. Padahal, tiga bulan latihan –tiga hari setiap pekan, bukanlah waktu yang memadai untuk menyusun sebuah karya sarat pesan. Enam bulan pun belumlah layak disebut sebagai waktu yang cukup untuk berproses.

Uniknya, tiga pekan sebelum mereka terbang ke Swiss, The Iron Bed belum matang betul. Saat menyaksikan presentasi pertama karya itu di ISI Surakarta, target 70 menit belum kesampaian. Malah, durasinya molor hingga hampir setengah jam. Yang terbayang saat itu, Mas Garin kesulitan memenggal adegan yang tak perlu. Ia larut dalam visualisasi yang memang indah. Bahkan, saat ia meminta komentar, saya menjawabnya secara sinis.

”Saya paham apa yang mau sampeyan sampaikan!” ujar saya.

”Asem! Bagaimana menurutmu? Aku serius,” tukas Kang Garin.

”Saya juga serius, kok. Intinya, saya wis mudheng,” jawab saya.

Dua pekan kemudian, undangan kembali datang. Dengan pembenahan di sana-sini dan memotong adegan yang semula panjang, akhirnya jadilah The Iron Bed sebagai karya tari yang bagus, enak ditonton dan perlu. Saya pun tercengang! Padahal saya tahu, menyutradarai Mas Miroto itu bukan soal gampang.

Melalui tulisan ini, saya sarankan Anda untuk menontonnya. Siapa tahu Anda sependapat dengan saya, bahwa The Iron Bed cukup bisa mengisi keringnya karya-karya tari bagus, yang diciptakan oleh seniman-seniman tari Indonesia, setidaknya sejak lima tahun terakhir.

Update :

Menyaksikan The Iron Bed ini, kita seperti sedang berada di dalam sebuah gedung bioskop. Mata benar-benar dimanjakan oleh visual-visual yang cantik, eksotis, seperti film-film Garin sebelumnya. Rasa ‘Jawa’-nya menjadi kabur, tidak seperti dalam Bulan Tertusuk Ilalang yang sarat unsur bedaya Surakarta (yang dimainkan oleh Mbak Hadawiyah) dan tembang-tembang klasik lantunan almarhum Ki Sutarman.

Jejak Garin sebagai sineas sangat terasa pada penyusunan koreografi The Iron Bed ini. Pendekatan editing pada film layar lebar sangat mendominasi model penyutradaraan. Alhasil, bagi yang tak memiliki referensi langendriyan, maka seseorang seperti dibawa ke alam teater-tari gaya Surakarta itu. Untuk yang film minded, bolehlah Anda mengasosiasikannya dengan film bisu, meski sebagian adegan ada ‘insert‘ tetembangan oleh pengrawit, yang juga masuk ke tengah arena pertunjukan.

Tak tahulah, saya seperti terlalu bernafsu menceritakan The Iron Bed kepada Anda. Habis, baru kali ini saya terpuaskan oleh sebuah pertunjukan tari karya orang Indonesia. Beberapa kali nonton pertunjukan pada event sekaliber Indonesian Dance Festival (IDF) dan Art Summit Indonesia sekalipun, saya baru terpuaskan oleh penampilan Yin Mei, Takiko Iwabuchi, dan Min Tanaka.

[Sejatinya, ada beberapa koreografer Indonesia yang berbakat. Tapi, ya begitulah dunia kesenian kita. Ada beberapa anak muda yang memiliki karya-karya bagus, kadang cuma diikutsertakan dalam showcase atau dimasukkan kategori emerging, sementara yang tua-tua sudah pada kehabisan ide, sehingga karyanya cuma begitu-begitu saja. Kalau kuratornya dibuat variatif antargenerasi, kira-kira kok bakal lebih bagus dinamika kesenian kita. Hehehe…..] Updated: 16 Okt 2008 12:49 PM

Alhamdulillah, telepon genggam saya jadi baru kembali. Saya memperoleh segalanya dari Mas Mansyur, pria berdarah Jawa-Kalimantan yang sangat baik hati. Kecuali cover depan yang imitasi, semua saya peroleh versi original-nya. Dia pernah bersinggungan dengan pemasaran telepon genggam asal Perancis itu, dan kini seperti jadi ketua penggemar Alcatel di Indonesia.

Selain saya, dia juga pernah mengerjakan perbaikan dan jasa lainnya dari pengguna Alcatel dari berbagai kota, tak terbatas Jakarta. Ada dari Surabaya, ada pula yang dar Jambi, nun di seberang lautan sana. Tak cuma asyik dan ramah, Mas Mansyur juga baik hati. Saya diberinya headset baru, asli bikinan Alcatel pula. Katanya, dia masih punya 150 biji!

Sejatinya, dua tahun silam saya sudah sms-an dengannya, namun tak kunjung ada kecocokan waktu bertemu. Barulah Sabtu (11/10) kemarin, saya sengaja menjumpainya di daerah Sunda Kelapa. Kebetulan, Alcatel seri OT-535 yang saya pakai sejak delapan tahun silam itu tak bisa digunakan untuk panggilan keluar. Incoming call pun tak pernah nyambung. Praktis, hanya bisa untuk kirim-terima pesan pendek.

Di Solo, tak satu pun tukang reparasi yang sanggup. Jangankan memperbaiki, membuka casing pun tak ada yang berani. Jadi, Mas Mansyur bagai juru selamat saya. Saya tak bisa memindahkan data-data di dalamnya ke komputer, sebab tak punya kabel datanya. Kebetulan, saya tak bisa mengoperasikan fasilitas infra merahnya. Maka, lengkaplah penderitaan saya bila telepon jadul itu sampai almarhum.

Asal tahu saja, 800 memori telepon dan data pendukungnya tak bisa disebut sedikit. Apalagi, satu entry nama dilengkapi 23 opsi nomor telepon utama, kantor, rumah, alamat (rumah/surat elektronik), homepage, dll. Pokoknya, rambut bakal memutih bisa sukses memindahkan semua data di dalamnya secara manual.

Rupanya, penyebab rusaknya telepon saya hanya sederhana: terjadi crash program antara software pesawat dengan SIM Card. Tak lebih dari 10 menit, telepon saya berfungsi kembali.

Selebihnya, pertemuan pertama yang berlangsung hampir dua jam di sebuah rumah makan Padang itu sangat mengasyikkan. Semua aksesoris asli dibawanya, dan saya bisa membelinya dengan harga sangat murah. Termasuk, sebuah baterai cadangan yang juga asli punya. Masih baru pula!

Sayangnya, Mas Mansyur berhati terlalu baik. Untuk membuat baru telepon saya, dia hanya meminta biaya pengganti sebesar Rp 150 ribu. Sebagai bentuk apresiasi kepuasan, dia tak mau menerima ongkos tambahan. Sebaliknya, saya malah diberi headset secara cuma-cuma. Aneh!

Bila mengacu pada hukum pasar, mestinya dia bisa menjualnya dengan harga mahal. Apalagi, telepon genggam keluaran Alcatel sudah tak beredar lagi di Indonesia, sehingga barang yang saya punya pun masuk kategori langka….

Matur nuwun, Mas Mansyur….. Kini, telepon saya sudah tak bisa diremehkan teman-teman saya lagi. Dulu, setiap diejek, saya selalu bilang bahwa telepon milik saya itu sangat Islami. Akronimnya asyik, Alcatel = Alhamdulillah Kayak Telepon!

Operator seluler atau perusahaan pengelola base transceiver station (BTS) mulai melirik masjid sebagai lokasi penempatan perangkat kerasnya. Antena dan mesin pembangkit diletakkan begitu saja di atap masjid, tak peduli tindakan semacam itu merusak keindahan arsitektur bangunan. Maka, kubah pun disandingkan dengan menara pemancar.

Entah mau nyari gampang atau ngejar murahnya, begitulah kenyataannya. Seperti tampak dalam foto yang menyertai tulisan ini, adalah ‘ciri arsitektur’ sebuah masjid di Rawamangun, tepatnya di belakang RS Dharma Nugraha. Sebuah ciri baru yang diperkenalkan para pebisnis, ketika lahan untuk pemancar kian mahal, bahkan di pelosok pedesaan.

Sebelum menjumpai BTS di Rawamangun itu, saya sudah melihat tren asitektur baru serupa itu di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tiga tahun silam, masjid Al Maghfiroh itu masih dalam tahap renovasi. Kini, menara masjid sudah menjulang, dengan kaligrafi tergrafir di kaca, juga kaca warna-warni dari bawah hingga puncak menara. Secara desain, arsitektur masjidnya cukup bagus, megah dan fungsional. Sayangnya, lagi-lagi, penempatan menara BTS lantas tampak merusak keindahannya.

Benar, uang sewa penempatan menara (konon di atas Rp 250 juta untuk masa 10 tahun) sangat bermanfaat untuk biaya maintenance gedung yang memang mahal. Tapi, saya yakin itu hanyalah kiat akal-akalan bagi perusahaan operator telepon seluler untuk menekan cost produksi. Kecurigaan saya, kira-kira begini: si penyewa menyatakan hendak memberi layanan terbaik bagi pelanggan, sekaligus beramal dan men-support takmir masjid dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana ibadah. Sekilas, memang terasa klop.

Tapi, umumnya takmir masjid merasa risih kalau melakukan tawar-menawar harga, apalagi mencermati secara saksama isi kontrak perjanjiannya. Kecenderungan umumnya, pengurus masjid merasa akan berdosa kalau tidak menyambut baik sebuah niat baik. Apalagi, memuliakan tamu adalah kewajiban bagi seorang muslim, bahkan hingga tiga hari lamanya. Repotnya, bila sang tamu, yang bisa jadi karena pingin urusan cepat beres dan maunya praktis-pragmatis, maka unsur keindahan diabaikan, apalagi urusan arsitektural.

Tapi, ya mau bagaimana lagi? Para pelaku usaha yang membutuhkan menara, sudah lama terdidik untuk tidak menghargai hal-hal yang berbau arsitektural. Tak hanya di Jakarta, pemerintah di berbagai daerah sudah terlalu lama merobohkan bangunan bersejarah lalu menggantikannya dengan mal-mal atau hotel. Di Bandung, gedung-gedung kuno juga berganti wajah, menjadi factory outlet.

Di Surakarta, bahkan belum lama ada tragedi. Seorang seniman papan atas Indonesia (bahkan namanya sudah mendunia), yang juga pendiri Solo Heritage Society memindahkan bangunan berupa pendapa kuno ke Jakarta, untuk kediaman pribadinya.

Ya sudah, mau apalagi? Semoga ke depan ada regulasi yang memadai soal penempatan menara-menara pemancar. Kebijakan pemerintah mengenai satu menara untuk banyak operator telepon seluler memang bermanfaat untuk mencegah laju peradaban kota yang berciri hutan menara. Tapi, bagaimana dengan bangunan lain seperti tempat-tempat peribadatan yang biasanya juga mengedepankan pertimbangan-pertimbangan keindahan arsitektur?

PT Kereta Api mulai ramah dan sadar kebutuhan penumpang. Setidaknya, begitulah yang saya rasakan saat berada di dalam gerbong kereta Argo Dwipangga yang membawa saya ke Surakarta. Mungkin karena terbiasa memperoleh layanan alakadarnya (bahkan sampai imun), maka colokan listrik pun sanggup membuat saya takjub. Hebat dan menghibur!

Ketakjuban itu, mungkin sangat personal. Karena tak bisa tidur, maka saya harus membunuh waktu dengan kegiatan yang lebih berfaedah. Saya bisa bermain Solitaire saat akses internet dari XL menghilang di wilayah blankspot, tanpa kuatir batre Latitude saya ngedrop.

Sungguh, baru kali ini saya bisa ‘tulus’ memuji layanan transportasi publik milik negara itu. Sepanjang pengalaman saya sebagai konsumen kereta api sejak pertengahan 1990-an, saya hanya menyukai kereta yang melayani rute ke Bandung. Entah yang dari Surabaya, Surakarta atau Jakarta. Saya menduga, layanan ke dan dari Bandung rata-rata lebih bagus dibanding rute lain, karena di Kota Kembang itulah para direksi berkantor.

Saat Argo Wilis diluncurkan, menurut saya, fasilitas dan pelayanannya jauh lebih bagus dibanding Argo Dwipangga, Argo Lawu, atau Argo Muria. Bahkan Argo Bromo Anggrek yang saat diluncurkan diklaim sebagai kereta termewah dan tercepat, pun menurut saya masih kalah dibanding Argo Wilis. Kereta jurusan Jakarta itu, toiletnya rata-rata berkualitas standar: kotor dan berbau. Pintunya, kalaupun ada yang bisa buka-tutup secara otomatis, biasanya sensornya ngadat.

Singkat kata, terlalu banyak dosa yang akan saya tanggung kalau harus menyebut seluruh kekurangannya. (Kalau saja Soeharto masih hidup dan berkuasa, bisa-bisa saya sudah dipenjara gara-gara mengabsen kekurangan dalam layanan PT Kereta Api. Selain tak nasionalis, saya bisa dikenai pasal menjatuhkan kewibaawan karya anak negeri!)

Kembali ke colokan listrik. Pada gerbong kepresidenan sekalipun, saya tak menjumpainya. (Entah sekarang, wong saya berkesempatan menumpang gerbong mewah begituan juga pada awal 2001, kok).

Sayang, gerbong dengan fasilitas colokan listrik baru terdapat pada Argo Dwipangga yang kebetulan saya naiki sepulang dari ‘mudik’ lebaran di Jakarta. Sayangnya lagi, satu rangkaian kereta yang gerbongnya berfasilitas colokan listrik akan segera dikandangkan kembali ke Madiun, ke PT INKA.

Rupanya, gerbong yang saya naiki belum siap dioperasikan sepenuhnya. Petunjuknya, sih cukup kuat: bau cat masih terasa menyengat, wallpaper-nya pun masih kelihatan baru keluar dari gudang, dan pintu otomatisnya masih ‘underconstruction!’ Buka-tutupnya masih perlu dukungan otot bagi yang menginginkan membuka atau menutupnya.

Ketika orang bepergian perlu dukungan daya listrik untuk telepon seluler, laptop, videogame atau perangkat elektronik lainnya, pemasangan colokan listrik yang terdapat di samping setiap bangku memang layak memperoleh apresiasi yang sepadan. Hanya saja, kalau suatu ketika ada fasilitas hotspot di setiap gerbong dan semua orang bawa laptop, jangan-jangan setiap rangkaian akan ada satu gerbong khusus untuk genset?!?

Menurut saya, ya tidak apa-apa. Toh selama ini PT Kereta Api juga suka curang, mau menangnya sendiri. Setiap akhir pekan, harganya dinaikkan. Setiap libur panjang, tarifnya juga dibuat setinggi bintang. PT Kereta Api seolah-olah menjadi preman tukang palak: memaksa bayaran mahal mentang-mentang dibutuhkan, sementara pelayanan tak ada beda: antara low season atau peak season.

Bagai sufi, XL tak pernah putus berbagi kebaikan. Dengan caranya sendiri, XL menghimpun rejeki, sambil diam-diam menguji kepekaan hati pelanggannya –termasuk saya. Beruntung, I-spot -pusat saraf iman, saya masih berfungsi, sehingga ada cukup rasa malu untuk ikut-ikutan menggerutu.

Pak Murti –pensiunan Kepala Taman Budaya Surakarta, misalnya, bertutur betapa mahalnya menelpon ke nomor rumah dari telpon genggamnya yang bernomor 0817256xxx. Dia lantas menggugat pesan iklan XL yang memberikan keleluasaan bagi pelanggannya untuk memilih sesuka hati: sms murah atau percakapan bertarif miring.

Untuk beralih pilihan dari SMS Semaumu ke Nelpon Semaumu atau sebaliknya, misalnya, pelanggan diminta mengirim pesan pendek ke *878#. Dan, pilihan bisa dinikmati setelah ada pemberitahuan dari operator, meski kata Pak Murti, “Harus menunggu hari berganti!”

Selain hal semacam itu yang membuatnya menggerutu, ia pun menyodorkan tambahan keluhan. “Saat di posisi SMS Semaumu, nelpon semenit bisa nyampe ribuan rupiah. Lebih boros!” katanya.

Saya tak banyak komentar. Sebaliknya, diam-diam saya justru menyalahkan Pak Murti yang saya anggap tak paham politik dagang. Sebagai pelanggan XL selama 8 tahun lebih, saya merasa lebih tahu suka-dukanya memakai XL. Semua teman selalu bilang kualitas suara XL lebih jernih dibanding semua operator, baik GSM, CDMA maupun PSTN.

Dukanya, XL pernah menjadi operator dengan tarif termahal, baik untuk panggilan keluar maupun terima panggilan dari operator lain. Makanya, beberapa teman sering meminta saya agar mengaktifkan nomor dari operator lain, demi memperlambat penyusutan dana pulsanya saat menelepon. Apalagi, panggilan ke XL dari operator lain seperti pakai argo kuda. Tentu, nomor 081704040xx milik saya tak ada dalam perkecualian. Semua warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama di dagang Republik Telekomunikasi.

Rupanya, saya masih lebih religius dibanding Pak Murti. Gagal sambung berkali-kali sejak sebulan ini saya sikapi sebagai cara Tuhan sedang menguji isi hati. Beberapa teman yang komplain karena gagal sulit nyambung ke nomor saya, pun masih saya hibur, kok. “Saya sedang sembunyi. Maklum aja kalau panggilan Anda sulit tersambung ke nomor ke saya,” kilahku.

Kalaupun sempat emosi terhadap layanan XL, itu terjadi sepekan menjelang ramadhan. Selama dua hari, 22-23 Agustus, layar telepon genggam saya selalu dihiasi tulisan Blocked area. Saat itu, saya berada di kawasan Jemursari, Surabaya.

Semula, saya menyangka Philips yang kurang ajar karena menghasilkan produk kacangan. Setelah saya matikan handset lalu mencoba menyalakan kembali, kalimat Blocked area telah digantikan oleh dua huruf: X dan L. Pada saat demikian, biasanya segera masuk beberapa pesan pendek, yang rupanya tersandera oleh situasi akibat blocking.

Kejadian serupa berulang terus selama dua hari sial itu. Bahkan, saya sampai dihantui perasaan sangat bersalah lantaran beberapa pesan pendek dari istri seorang teman terlambat masuk beberapa jam gara-gara kena musibah Blocked area itu. Saya merasa kian berdosa dan bingung, sebab sms terakhir yang baru saya terima kemudian, sudah masuk pada wilayah sensitif: makian dan ancaman pemutusan persaudaraan!!! Apalagi, sms yang sama, tak cuma masuk ke nomor saya, namun juga ke HP istri saya.

Beruntung, meski saat itu (eh, hingga kini) sering gagal sambung dalam upaya melakukan panggilan keluar, saya sempat bisa komplain ke petugas layanan konsumen meski penjaga saluran 817 di seberang menyatakan tak tahu-menahu penyebabnya. Tapi, ya mau berbuat apalagi, toh begitu keluar dari Surabaya hingga Surakarta, tulisan Blocked area tak muncul lagi hingga kini.

Kini, di bulan berkah ini, saya seperti memperoleh hidayah. Saya bisa memahami manfaat berpuasa. Kini saya relatif sabar menghadapi tulisan call failed di layar telepon. Pun tidak gampang menggerutu, apalagi komplain kepada petugas customer care.

Terima kasih, XL. Anda sudah menjalankan tugas-tugas kenabianmu. Bagai sufi, kamu telah menuntun saya memahami perintah Tuhan. Maka, tak keliru Anda memilih ad agency-mu, yang menyodorkan slogan jitu: XL Ramadhan, tak pernah putus berbagi kebaikan.

Semoga, peran sufimu berakhir bersamaan dengan ramadhan…..

Harapan adalah daya hidup. Demi hidup –termasuk di dalamnya pertaruhan eksistensi, seseorang akan rela dan ikhlas hati menempuh banyak cara. Rasional atau tidak, terukur atau sebaliknya, bisa saja menjadi pertimbangan nomor kesekian. Tergantung kebutuhan atau bisa jadi, suasana hati. Seperti yang sedang dihadapi beberapa teman.

Secara pribadi, tak sedikit pun saya memiliki kewenangan –apalagi hak, melarang teman-teman mewujudkan harapan mereka. Hidup adalah proses, dan setiap orang berhak menentukan arah hidupnya sendiri. Bahwa di sini sedang ‘sepi’ dan di sana ada harapan ‘ramai’, hanya mereka sendirilah yang bisa mengukurnya. Pakaian selalu punya ukurannya sendiri-sendiri, apalagi hasil produksi massal.

Kalau saja tidak dihinggapi sifat sok tahu –bahkan sudah kelewat akut, mungkin tak perlu pula saya tergesa-gesa kembali mengisi halaman blog ini.

Sekilas, kisahnya sederhana. Sepekan silam, beberapa teman menunjukkan draf kontrak kerja sebuah proyek ‘kesenian’ di Batam. Sebuah kontrak tak adil (menurut saya), sebab bila sang seniman memutus sepihak, maka ia (mereka) harus mengganti dua kali lipat dari honor yang seharusnya mereka terima selama masa kontrak. Sebaliknya, bila pihak event organizer yang memutus, hanya membayar sesuai masa kerja yang dijalani.

Dalam draf kontrak juga terdapat klausul aneh. Bila muncul persoalan atau perselisihan (di luar kondisi force majeur), maka mekanisme musyawarahlah yang dikedepankan. Bila mufakat tak dapat dicapai, maka penyelesaian diserahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)!

Ah, jangan-jangan saya saja yang tak tahu perkembangan, bahwa kini, sengketa buruh-majikan sudah jadi wilayah kerja Badan Arbitrase. Lama saya bergumam, suntuk merenung, lagi-lagi yang muncul hanyalah bayangan menyeramkan. Terlalu lama saya dicekoki berita-berita patgulipat cukong-aparat.

Kabarnya, pertunjukan di Batam akan ditujukan bagi penonton dari Singapura. Yang jadi persoalan, tidak rasional bagi orang Singapura menyeberang ke Batam dengan mengeluarkan banyak dana, sementara di Esplanade, mereka bisa memperoleh pertunjukan yang lebih bagus dengan harga setengah dari pengeluaran mereka ke Indonesia

Terlalu banyak orang termakan janji manis penipu. Dijanjikan pekerjaan terhormat-karir hebat-gaji berlipat, namun hanya sesal yang didapat. Dan, Batam adalah belantara bagi kaum papa. KTP dengan identitas baru mudah didapat, dan paspor bisa tersedia dengan superkilat. Tak seperti di Jawa, kabarnya, uang sangat berkuasa di sana.

Pendapatan bersih dua setengah juta rupiah sebulan, mungkin sangat berarti di Surakarta. Apalagi bila kebutuhan makan dan tempat tinggal sudah tersedia. Tapi menari enam hari sepekan –tanpa kejelasan berapa kali tampil dalam 24 jam, alangkah menjenuhkan. Apalagi hingga berbulan-bulan…..

Sejujurnya, saya ragu terhadap kredibilitas dan itikad calon ‘majikan’ kalian. Klausul kontrak yang serampangan, tak adil dan hanya menguntungkan dirinya sendiri, biasanya muncul karena dua alasan: sengaja dengan tujuan melakukan kecurangan atau karena tidak tahu bahwa perjanjian dibuat selalu memiliki konsekwensi hukum yang mengikat.

Kecurangan, sudah jelas harus dilawan. Sementara ketidaktahuan akan menunjukkan kredibilitas, yang karenanya juga wajib dijadikan bahan pertimbangan.

Teman-teman, maafkan kecerewetan saya. Sepekan tinggal di Batam, segudang cerita saya peroleh. Dari Ny. Ira, seorang bekas buruh migran yang memilih meninggalkan kampung halaman lalu menetap di kota itu, bertutur bagaimana mudahnya di sana mengganti identitas yang bakal legal secara formal –meski terkesan tak masuk akal.

Maafkan saya, teman-teman. Semoga yang saya sampaikan hanya ekspresi paranoia belaka. Semoga sukses di tanah seberang.

Penggemar drama modern berbahasa Jawa, kini bisa menarik nafas lega. Pementasan TUK di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta, 26-28 Juni lalu, sekaligus menandai era baru kelanjutan Teater Gapit yang sempat mati suri, dengan nama baru: Teater Lungid. Beberapa aktor muda bergabung, namun personil lama masih mendominasi sehingga ruh Gapit nyaris tak berubah.

Pemakaian nama baru, kata aktor kawakan Jarot Budi Dharsono, semata-mata untuk membebaskan paguyuban seniman itu dalam mengembangkan kreatifitas mereka. “Kami tidak ingin berhenti pada pemanggungan naskah-naskah almarhum Kentut (Bambang Widoyo SP, sutradara dan penulis naskah Gapit, Pen.) saja. Kami akan terbuka terhadap lakon-lakon baru, sepanjang spiritnya masih sama,” ujar Jarot.

Lungid adalah kosa kata Jawa yang berpadanan dengan landhep, tajam. Kepekaan rasa dan ketajaman indera itu pula yang selama ini menjadi ciri khusus naskah-naskah Kentut. Problem-problem sosial, termasuk benturan budaya akibat kuatnya pengaruh modernisasi, selalu menjadi fokus bahasan lewat tujuh naskah yang telah dibuatnya: BRUG (1982), STUP atawa Suk-suk Peng (1983), ROL (1983), LENG (1985), REH (1986/1987), TUK (1989) dan DOM (1990).

TUK yang dipentaskan akhir bulan lalu, misalnya, merupakan potret keresahan di perkampungan padat, kumuh, yang sebagian besar dari mereka adalah orang-orang desa yang mengadu nasib di kota. Di perantauan itu, mereka hidup secara magersari alias hidup menumpang pada Den Darsa, seorang duda kaya nan dermawan. Di pekarangan itulah, mereka lantas beranak-pinak, hidup turun-temurun.

Harmoni dan solidaritas sosial yang telah lama mapan mulai terkoyak. Isu kedatangan investor properti yang kompleks itu merebak melalui Menik (diperankan Yasinta). Menik, pengganti sang ibu sebagai penarik uang sewa ‘rumah’ warga magersaren, yang tak segan mengancam mengusir para penunggak.

Sikap galak Menik lantas berbuah gugatan dan omelan. Menik diragukan keabsahannya sebagai keturunan langsung Den Darsa lewat hubungan gelap dengan sang ibu. Sementara sang ibu, sejatinya juga warga magersaren, bekas ledhek jalanan yang hamil entah dengan siapa, namun berhasil memaksa Den Darsa menikahinya. Alhasil, Menik merasa sebagai pewaris yang sah atas tanah peninggalan Den Darsa, yang mati ngenes saat ia baru berusia tujuh bulan.

Hasil othak-athik gathuk, ilmu yang menghubung-hubungkan terkaan dan prasangka seolah memperoleh pembenaran saat menjumpai bahwa Soleman (Jarot BD) –seorang makelar yang juga tinggal di sana, ikut-ikutan menawarkan ganti rugi kepada para tetangganya.

Adalah Mbah Kawit (Wahyu ‘Inong’ Widayati), penghuni tertua di kawasan itu yang selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan semasa hidup Den Darsa kepada tetangganya. Mbah Kawit pula yang pertama kali merasa bakal terjadi sesuatu di antara mereka. Dengan bekal ilmu klenik Jawa yang kental, ia menghubungkan banyak kejadian-kejadian tak normal sebagai pertanda akan datangnya disharmoni.

Ingatan pun tertuju pada tindakan Soleman yang mengencingi sumur, sesaat setelah ia mengetahui ayam jago kesayangannya mati akibat kecebur di sumur satu-satunya itu. Sumur, adalah tuk, sumber air, yang berarti pula simbol sumber kehidupan. Di sekitar sumur, kebersamaan terbangun, persaudaraan erat terikat. Semua bergantung dan bermuara pada tuk.

Ketika simbol rejeki dan harmoni kehidupan ternoda, maka petakalah yang muncul. Mbah Kawit berteriak histeris. Ia melihat api mulai menjalar dari rumah-rumah kumuh mereka. Air yang diminta untuk menyiram tak kunjung datang. Penghuni gaduh, saling menyalahkan. Harapan pun sia-sia, kawasan ludes karena lonceng Udan Arum tak kuasa menghadirkan hujan, sementara pusaka Singkir Geni tak bisa serta merta mematikan api.

***

TUK adalah empati dan advokasi Kentut pada kaum pendatang tak berdaya, yang selalu digusur oleh beragam kepentingan dan kedigdayaan kuasa uang. Kebakaran atau pembakaran nyaris sama dengan penggempuran dengan buldozer, yang sering ditayangkan di televisi. Hasilnya sama: semua rata dengan tanah, semua meratap kehilangan harap.

Dan TUK yang disutradarai Pelog Trisno Santoso kali ini, nyaris sama dengan apa yang dilakukan mendiang Kentut. Suasana bebrayan mereka masih terasa, semangat meneruskan obsesi Kentut lewat Gapit pun masih membara. Kalaupun harus menggunakan nama Lungid, bukan Teater Gapit Jilid Dua, semata-mata karena mereka ingin lebih leluasa mengembangkan budaya Jawa lewat drama, dan karya sastra.

Selalu ada buku baru setiap tahun ajaran baru. Dan, buku baru adalah lahan bisnis sampingan bagi guru. Diskon dan bonus yang ditawarkan para sales executive membuat para orang tua ngelu.

Seharusnya, generasi muda kita tumbuh dewasa dengan penuh keceriaan. Tugas pemerintahlah untuk mengawal semangat belajar mereka.

Ngelu atau pusing juga bakal melanda kita bila terlalu serius mikirin praktek bisnis di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Apa yang dilakukan para guru –meski tidak semua, sejatinya hanyalah pola imitasi, praktek meniru kelakuan atasan mereka dalam sebuah birokrasi.

Mas Yono, sepupu saya, menyebut praktek semacam itu sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku penyalahgunaan kekuasaan oleh para kepala sekolah. Satu-satunya ‘peluang’ nyari tambahan pendapatan bagi guru, ya hanya nyambi jualan buku sekali dalam setahun. Kalau mau repot sedikit, memberi les privat atau kelompok bisa jadi tambahan lahan untuk mengais rejeki.

Kasihan bila untuk belajar saja, para murid harus membawa meja dari rumah

Sebagai guru SMP, Mas Yono sangat paham kelakuan para kolega dan atasannya. Para kepala sekolah, katanya, punya banyak sumber pemasukan tambahan. Baju sekolah, pakaian olahraga, pramuka, sepatu hingga ikat pinggang adalah lahan utama pejabat sekolah, selain komisi belanja barang dari kucuran dana BOS, bantuan operasional sekolah.

“Membantu jualan buku terpaksa dilakukan karena jarang ada cipratan dari kepala sekolah,” ujar Mas Yono. Diskonnya lumayan, berkisar pada angka 25 persen. Bila jumlahnya muridnya banyak, bonusnya juga melonjak. Jaket merupakan bonus paling jamak.

Baju seragam hingga ikat pinggang, kini jadi ‘wewenang’ kepala sekolah, bukan lagi paket dari Kepala Dinas Pendidikan. Karena itu, modusnya pun seragam: baju, kaos, sepatu dan ikat pinggang selalu beridentitas sekolah bersangkutan.

Meski tak pantas dicontoh, sikap sepupu saya terhitung cukup lumayan. Ia mengaku tak pernah memaksa murid-muridnya membeli buku yang ditawarkannya. Ia tak mengejar omzet dan selalu meminta muridnya berkonsultasi dengan orang tuanya. Kepada setiap murid diberikan contoh buku dan ditawarkan dengan pola angsuran yang harus lunas dalam tiga bulan. Jika enggan membeli, maka buku sampel harus segera dikembalikan.

Cerita tentang bisnis buku, memang tak ada habisnya. Banyaknya kepala dinas hingga bupati/walikota diperiksa kejaksaan atau dipenjara tak kunjung membuat mereka jera. Pendidikan murah, rupanya masih sebatas bebasnya uang SPP. Buku-buku yang dibeli dengan dana pemerintah, hanya menjadi pajangan di perpustakaan.

Saya teringat peristiwa beberapa tahun silam, ketika seorang makelar buku meminta saya mempertemukannya dengan seorang Ketua DPRD, yang kebetulan teman sepermainan saat kuliah. Karena ingin melindungi kehormatan teman yang jadi pejabat, saya meminta makelar itu terbuka, berapa diskon maksimal yang bisa diberikannya. Saya malu, bila pertemuan diisi dengan tawar-menawar seperti di pasar.

Singkat kata, diskon mencapai 47,5 persen. “Saya pertemukan, tapi silakan bicarakan sendiri dengan dia. Empat mata saja, saya tak mau ikut-ikutan,” kata saya. Saya kuatir, keberadaan saya akan membuat sungkan, apalagi baik sang makelar maupun Ketua DPRD sama-sama teman sekampus.

Lama saya tak mendengar kabar kelanjutannya. Rupanya gagal, sebab sang makelar kerap menggerutu. Belakangan, samar terdengar, sang Ketua Dewan yang kini jadi bupati itu juga tersangkut kasus dugaan penyelewengan dana belanja buku ajar.

Seorang kawan lama, yang kebetulan kini menjabat bupati, pernah menantang saya untuk melakukan investigasi. Sebuah penerbit besar milik negara, katanya, selalu menanggung biaya penginapan pejabat daerah –seperti Bupati/Walikota, Ketua DPRD, di sebuah hotel mewah di Jl. Thamrin, Jakarta.

“Asal menginap di hotel itu, pasti gratis. Seluruh biaya akomodasinya akan ditagihkan ke penerbit,” ujar kawan, yang saat itu masih berstatus wakil bupati. Ia sendiri memilih membeli voucher diskon kamar di KAHA.

Kalau diskon saja bisa diberikan sebanyak itu, ditambah bonus gratis menginap setiap perjalanan dinas (atau plesiran) ke ibukota, lantas berapa nilai buku yang sesungguhnya? Kita tahu, seorang makelar pasti akan mengambil untung, meski sering disebutnya sebagai uang lelah belaka.

Sebagian teman, ada yang menyebut saya sedang melacur, sebuah ‘profesi’ temporer yang diam-diam ternyata membuat saya menjadi masokis. Sakit, tapi terus menikmati. Bahkan, ketagihan. Jangankan bicara soal bayaran, untuk operasional kampanye pun, jauh dari kecukupan.

Pada satu malam, bahkan kami nyaris kehabisan uang. Indikator bahan bakar di dashboard Toyota Innova pinjaman, menunjukkan cadangan bensin kurang dari setengah. Padahal, kami harus menghadiri sebuah pengajian lalu pulang untuk beristirahat. Total, kami harus menempuh jarak lebih dari 150 kilometer.

Uang Rp 8 juta yang saya kelola sejak tiga hari sebelumnya, sudah habis untuk beli bensin, makan, rokok serta nyumbang sejumlah pertemuan yang diorganisir para relawan di berbagai daerah. Di saku celana saya, kira-kira tinggal Rp 40 ribuan. Tanya sopir, ia mengaku tak membawa uang cadangan. Kartu kredit? Oopss..!!! Ternyata sudah over limit dan belum terbayar sehingga tak bisa digunakan untuk menarik dana tunai.

Beruntung, satu dari dua kartu ATM milik sang teman masih layak kuras. Lumayan, ada sejutaan rupiah yang bisa dikuras untuk menyambung nafas perjuangan.

***

Semula, saya hanya bermain-main ketika melontarkan beberapa gagasan kepada seorang teman, yang kebetulan ‘dipaksa’ kawan-kawannya ikut kompetisi ‘memperebutkan’ kursi jabatan wakil guernur. Kata memperebutkan terpaksa saya tandai khusus, sebab moralitas politik sang teman itu, sungguh berbeda dengan persepsi kebanyakan orang atas sebuah kursi kekuasaan.

Dalam kampanye terbuka sekalipun, dia tak pernah meminta publik memilihnya. Ia tak menyodorkan diri dan/atau calon gubernur pasangannya untuk dipilih. Tidak niat berkompetisi? Bukan!

Berulangkali, ia menyatakan demikian: Pilih sesuai kata hati Anda. Siapa yang Anda anggap baik dan layak memimpin provinsi ini, pilihlah dia… Jangan karena kualitas wajah di poster-poster kampanye, jangan pula karena uang dan iming-iming, seperti pendidikan gratis atau fasilitas kesehatan gratis.

Sang teman, bukan sedang mengalihkan dukungan. Ia takut takabur bila menyatakan dirinya lebih baik dari yang lain. Justru sebaliknya, ia mengajak publik berhitung, menimbang dan menakar kualitas pasangan calon. Salah satu instrumennya, tentu saja dengan mencermati rekam jejaknya lalu mencocokkan dengan visi dan misinya bila kelak memimpin.

Lewat serangkaian diskusi yang intens, saya jadi paham. Urusan gratis-gratisan bukanlah urusan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah kabupaten/kota, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Andai pemerintah kabupaten/kota menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, pun mesti dilakukan dengan cara akrobat anggaran.

Disebut akrobat anggaran sebab pemerintah kabupaten/kota harus mengurangi pos anggaran lainnya, seperti pembangunan fisik dan sebagainya, lalu ditambahkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Populis memang.

Hanya saja, para kandidat gubernur/wakil gubernur yang mengobral janji gratis-gratisan itu lupa, bahwa selain itu bukan porsi kewenangannya (kelak), lebih dari itu, tak satu pun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki dana memadai untuk itu. Pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota, biasanya kurang dari keseluruhan total anggaran tahunan. Bahkan, masih bergantung pada pemerintah pusat sebagai satu-satunya sumber pendanaan. Pemerintah kabupaten/kota, seingat saya belum boleh melakukan kerjasama langsung dengan luar negeri terkait dengan akses pendanaan.

***

Semboyan Dudu Ndara, Bakale Tansah Ngawula yang artinya bukan bangsawan, (yang) nantinya akan selalu melayani, begitu saja diterima oleh sang teman. Ia merasa cocok, sebab posisi gubernur/wakil gubernur, sesungguhnya hanyalah pelayan bagi pada bupati dan walikota.

Desain poster oleh Surya, diolah dari foto-foto Bodi Ch

Gubernur, apalagi wakilnya, tak memiliki kekuasaan apa-apa atas rakyatnya. Pemerintah provinsi –sesuai amanat undang-undang, hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yang sebagian tugasnya hanya mengkoordinir sejumlah kepala daerah tingkat dua dan menawarkan sinkronisasi dan integrasi kebijakan. Selain itu, peran lainnya mirip ‘broker’ atau makelar dalam menawarkan program-program ke pusat sehingga memperlancar proses approval berikut kosekuensi pendanaannya oleh pemerintah pusat.

***

Banyak pelajaran menarik saya peroleh selama ‘melacur’. Rupanya, proses pilihan gubernur menjadi arena pertempuran yang unik. Beberapa elit yang ingin berlaga pada pilihan presiden tahun depan, mulai menebar jaring ke daerah. Ada yang menawarkan dukungan, termasuk pendanaan.

Broker politik, pun bergentayangan meramaikan bursa politik lokalan. Tak jarang, mereka berjalan beriringan dengan sejumlah lembaga survei yang akan menempatkan kandidat yang membayarnya sebagai pemilik persentase terbesar. Hasil survei lantas ditebar kemana-mana, untuk mengecoh publik. Seribuan responden, seolah-olah sudah mewakili 25 jutaan pemilih yang tersebar di hampir 34 ribuan pedusunan dalam satu provinsi.

Konon, ada partai menerapkan intimidasi kepada kader untuk memenangkan kandidat tertentu. Ada ancaman tak masuk daftar calon legislatif periode mendatang bila tak menyumbang dana kampanye dan all out ‘berjuang’. Ada pula yang mengancam bakal menjatuhkan sanksi kepada kader partai bila calon yang diusungnya kalah. Namun, ada pula partai yang gagal melakukan konsolidasi lantaran miskin pendanaan, akibat kandidat yang diusungnya ogah-ogahan disebut dermawan alias pelit tak ketulungan.

Yang tak kalah menarik, mulai tumbuhnya kecurigaan saya akan apatisme rakyat dalam proses politik demikian. Nyaris tak ada kandidat yang berani melakukan kampanye terbuka dan mengerahkan massa, kecuali ada selebritis (baik artis maupun politisi) yang sengaja didatangkan dari Jakarta.

Akankah rakyat yang sudah lama tak percaya pada janji-janji politisi lantas menunjukkannya ‘pembangkangannya’ melalui ekspresi dingin mereka? Atau sebaliknya, kesadaran kritis mereka sudah begitu menggelegak sehingga memilih untuk bersikap wait and see sebelum menentukan sosok gubernur/wakil gubernur yang benar-benar pantas dirujuk sebagai figur yang diharapkan mampu membawa perubahan (lebih baik)?

Bila rakyat ternyata benar-benar abai dan cuek, maka (perkiraan saya) persentase golput akan berada pada angka –minimal, 40 persen setelah coblosan 22 Juni. Bila demikian yang terjadi, saya curiga rakyat Jawa Tengah sudah tak lagi percaya pada para kandidat yang diusung partai-partai politik.

Teman saya, yang saya anggap jauh lebih baik (menilik moralitas, visi, misi, konsep pembangunan daerah yang dimilikinya serta track record-nya) dibanding kandidat-kandidat lain, sesungguhnya ‘layak pilih’. Sayang, publik Jawa Tengah kurang mengenalnya akibat miskinnya alat peraga untuk sosialisasi wajah, juga komitmennya dalam menata kawasan Jawa Tengah ke depan.

Andaikata teman saya kelak tampil sebagai pemenang, saya yakin ia akan membalik logika politik yang selama ini selalu begitu-begitu saja: monoton, tak menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati.

Boleh jadi, itu pun bakal jadi mimpi di siang bolong. Kehadiran sejumlah kekuatan besar dari Jakarta mulai terasa di Jawa Tengah. Provinsi yang adem ayem sedang menyongsong perhelatan agung, sebagai tuan rumah pemanasan ‘perang’ yang seharusnya terjadi pada 2009.

Kalaupun masih boleh berharap, semoga proses pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah menjadi pijakan para politisi kita untuk berpikir lebih cerdas, bijak bertindak serta mau mengedepankan moralitas dan etika berpolitik, sehingga rakyat kembali bergairah dalam berdemokrasi. Semoga.

Nahas itu seperti Coca Cola bisa menimpa siapa saja, terjadi kapan saja dan dimana saja. Kecelakaan tak pernah pilih-pilih korban. Kalau kini saya merasa sedih, kenapa Sophan Sophiaan yang harus tewas secara mengenaskan. Almarhum termasuk satu di antara sedikit politisi Indonesia yang masih punya hati, sehingga sejarahnya tak pernah dicoreng dengan catatan pelanggaran hukum.

Ia pun memilih mundur dari parlemen, tak lama setelah ia –karena kedudukannya sebagai ketua fraksi, ‘terpaksa’ harus membacakan sikap partainya untuk memakzulkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Belakangan, ia keluar dari PDI Perjuangan dan ikut membidani lahirnya Partai Demokrasi Pembaruan bersama Laksamana Sukardi, Roy BB Janis dan Arifin Panigoro.

Kalaupun saya getun, kecewa pada almarhum, adalah pilihannya untuk ikut-ikutan konvoi motor gede, bahkan mengetuai kepanitiaan show of force para pengusaha, pensiunan dan pejabat aktif. Sebuah kegiatan, yang menurut saya, jauh dari sikap solider terhadap puluhan juta kaum dhuafa yang kini sedang cemas menghadapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Saya tak alergi dan cemburu bila ada orang memiliki Harley Davidson atau motor gede jenis apapun. Itu hak setiap orang untuk membelanjakan kekayaannya dan memenuhi hasrat pribadinya. Yang saya benci adalah sikap kekanak-kanakan mereka saat berkerumun, ketika bergerombol.

Harley Davidson Ultra yang mengantar kepergian abadi Sophan Sophian

Perhatikan perbedaan sikap pengendara motor gede. Saat melaju sendirian, mereka tampak sopan meski sering terkesan caper, cari-cari perhatian.

Namun ketika beramai-ramai –setidaknya lima kendaraan, yang kita saksikan adalah unjuk kekuasaan, menang-menangan. Berjalan memenuhi badan jalan dengan, kombinasi lampu dan suara sirene memberi tanda agar pengguna lain menyingkir. Polisi, juga kerap memanjakan mereka: dengan fasilitas pengawalan atau mensterilkan jalur lintasan.

Dalam situasi demikian, para pengguna jalan raya pilih menyingkir. Mereka tahu, polisi tak pernah segan mengeluarkan surat tilang bagi ‘pembangkang’. Polisi memang sedang berperan sebagai ‘sirkus’ jalanan, sebab ada kekuatiran memperoleh teguran atasan yang biasanya ‘nyelip’ di antara rombongan bikers istimewa seperti demikian.

Gerombolan (pemilik) motor gede adalah segelintir pemilik hak superistimewa di republik ini. Meski bukan pahlawan pembentuk negara, kebanyakan mereka sudah merasa sebagai pahlawan. Membagi sembako untuk si miskin saja sudah merasa punya andil memperbaiki negeri. Padahal, nilai satu paket sembako, paling-paling hanya setara dengan tiga-empat liter Pertamax Plus yang dikonsumsi motor-motor mewah mereka, yang belum tentu cukup untuk melajukan motor mereka sejauh jarak Solo-Yogya.

Saat melepas jenazah Sophan menuju pesawat dari ruang tunggu VIP Bandara Adi Sumarmo, Solo, Sabtu (17/5) siang, seorang panitia dengan lantang menyemangai peserta tur melalui pengeras suara. Katanya, tur bertajuk Jalur Merah-Putih yang menempuh rute sejauh 1908 kilometer itu, adalah bagian dari kontribusi mereka menggugah kesadaran publik dengan momentum peringatan Seabad Kebangkitan Nasional.

Kredibilitas acara hura-hura itu, bahkan disebutkan memiliki legalitas kuat: termaktub dalam PP No. 5/2008 yang konon berisi rangkaian kegiatan peringatan seabad gerakan dr. Wahidin dan kawan-kawan. Maka, wajar saja kalau priviledges diperolehnya. Tak hanya singgah (dan pesta) di pendopo-pendopo kabupaten/kota, namun juga kebebasan mereka melintasi di jalan tol, yang bahkan tak dilakukan polisi militer saat mengawal rombongan Presiden.

Begitulah keistimewaan pemilik Harley dan motor gede. Meninggalnya Sophan, semoga menjadi cermin bagi mereka (meski saya tak yakin mau) untuk ‘kembali ke jalan yang benar’.

Tumbal tetaplah tumbal. Sophan hanya akan jadi kenangan heroisme peringatan kebangkitan. Buktinya, pengakuan apakah Sophan jatuh lalu terlindas dua sepeda motor lain saja, hingga kini belum ada. Keretakan kedua paha korban yang bisa menjadi petunjuk awal pun dilupakan.

Saya kuatir, pernyataan Fahmi Idris bahwa Sophan Sophiaan menderita vertigo hanya menjadi pengalih perhatian. Begitu pula, catatan sudah jatuhnya 40 korban di lokasi kecelakaan Sophan, tiba-tiba menghiasi semua media massa.

Semoga apa yang saya tulis di atas, semua salah. Sehingga saya tidak bergosip, apalagi melakukan fitnah.

Selama jalan Sophan Sophiaan, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosamu dan menerima semua kebaikanmu dan ikhtiar politikmu menjadi jariyyah yang tak pernah putus. Amin.

Jalan raya adalah cermin peradaban manusia. Kadang kelucuan kita terpampang di sana. Begitu pula kedewasaan seseorang, mudah ditemukan di jalan raya.

Di jalanan Jakarta yang riuh, pengemudi saling sodok. Untuk sampai di tempat tujuan tepat waktu, dijadikan dalih untuk mengabaikan tata krama berlalu-lintas. Mikrolet, bus kota, mobil pribadi dan sepeda motor bagai berebut lahan. Kemacetan timbul karena orang cenderung egois, enggan berbagi dengan pengguna jalan lainnya.

Penyakit demikian, rupanya tak hanya ada di Jakarta. Di Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, misalnya, orang biasa berdesak-desakan saat naik kendaraan umum. Meski banyak angkutan sejenis mengantre, calon penumpang tetap saja tak sabar menanti giliran. Pengemudi juga merasa diuntungkan lantaran jejalan penumpang. Ora urus, tidak peduli! Termasuk soal keselematan yang menjadi hak semua orang.

Di Giriwoyo, Wonogiri, saya juga menjumpai hal serupa. Puluhan pelajar SLTP berdesak-desakan di atas mobil bak terbuka. Sepertinya, mereka bukan sekadar nebeng. Sebab, lama saya ikuti, mobil itu tak kunjung berhenti. Mobil berbelok ke satu arah, menuju pedesaan, tempat para pelajar itu berasal.

Di Baturetno, masih Kabupaten Wonogiri, saya menjumpai seorang anak yang membonceng sepeda motor pada seorang pedagang mainan anak-anak. Posisinya sama dengan seorang bocah perempuan yang duduk membelakangi sang ayah, di atas sepeda motor sepulang mencari rumput pada suatu petang, di Klaten.

Bagi saya, kedua orang tua itu pantas disebut pembunuh berdarah dingin. Sadar atau tidak, perilaku berlalu lintas yang demikian berpotensi mencelakai orang lain. Pengereman mendadak atau tancap gas secara tiba-tiba merupakan peristiwa lumrah di jalan raya, dan bisa saja tindakan demikian merupakan refleks semata saat menyikami ‘dinamika’ di jalan.

Andai tancap gas tiba-tiba, kedua pembonceng bisa terjatuh karena kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba pula. Mengacu pada hukum gaya (seperti kata guru fisika SMA dulu), bila pembonceng terjatuh, maka ia akan mengikuti arah laju kendaraan. Artinya, bisa saja kepala bagian belakang yang akan terlebih dahulu membentur aspal yang keras. Kita tahu, otak kecil yang menjadi organ vital, rentan pada benturan.

Masih lebih menghibur tindakan awak truk (yang saya jumpai di Klaten), yang memanfaatkan angin untuk mengeringkan, atau sekadar mengusir bau badan yang telanjur melekat pada pakaian yang semula dikenakan. Daripada menjemur di rumah, yang entah kapan bakal sampai, mendingan memanfaatkan tali pengaman muatan sebagai jemuran berjalan.

Jalan raya, memang pantas disebut sebagai cermin kita yang senyatanya. Beradab atau tidaknya seseorang, bisa dilihat dari perilakunya di jalan raya.

(Surat Terbuka untuk Kepala Poltabes Surakarta)

Pak, operasi lalu lintas di belakang Mangkunegaran itu kok lucu, to? Masak, orang yang menuju ke timur juga dihalangi sementara operasi resmi di atas jembatan arah Pasar Legi. Lebih baik operasi dilakukan sebelum pertigaan, sehingga tidak ada kesan memaksa dengan cara menghalau ‘target’ operasi. Syukur Polantas lebih ramah. Lebih baik lagi ada petugas pengadilan supaya bisa sidang di tempat. Dari pelanggar seperti saya bisa diperoleh income negara untuk biaya pembangunan. Saya sering lihat operasi di tikungan Sumber yang bahayakan & mengganggu lalu lintas. Surat terbuka akan saya tulis di blog saya.

Rombongan polisi sedang melintas di tikungan Sumber, lokasi favorit polisi lalu lintas untuk melakukan razia kendaraan bermotor

Begitu bunyi pesan pendek saya kirimkan ke nomor telepon genggam Kepala Poltabes Surakarta, Kombes Lutfi Lubihanto (0813290xxxxx) pada Rabu, 23 Januari 2008 pukul 11:23 WIB, sesaat setelah saya memegang surat bukti pelanggaran.

Jujur, bukan lantaran ditilang saya lantas marah-marah. Lebih dari itu, karena ulah polisi lalu lintas yang menurut saya tidak ada sopan-sopannya. Seperti perlakuan terhadap maling, saya dihalang-halangi, tidak boleh berjalan lurus ketika sebuah operasi lalu lintas digelar di belakang Pura Mangkunegaran. Saya dipaksa belok kiri, dimana sebuah operasi digelar di atas jembatan, tepat di tikungan.

Ya, itulah perilaku polisi Surakarta, yang menurut saya cukup tegas dan berani menantang bahaya! Selain tikungan Mangkunegaran, setahu saya polisi lalu lintas di Kota Budaya (?) itu sangat menggemari tikungan Sumber sebagai titik operasi. Entah tak pernah sekolah atau training, nyatanya polisi lebih suka menjadikan tikungan sebagai lahan empuk operasi.

Ada beberapa kelebihan melakukan operasi di tikungan. Satu-satunya keuntungan adalah, seorang pengendara akan kesulitan menghindar dari razia (jika tak memiliki kelengkapan surat-surat). Persoalan menghentikan ratusan kendaraan bermotor di tikungan memiliki potensi kecelakaan (minimal menghambat arus lalu lintas) itu soal lain. Mungkin, Pak Polisi menganggapnya sebagai konsekwensi logis semata.

Kalau ada orang ngebut lalu menabrak orang-orang yang dirazia atau melakukan razia? Yang jelas, polisi tak akan mau menanggung biaya pengobatan dan kerusakan!!!

Polisi, mestinya memang diberi pelajaran etika sehingga tidak berlaku semena-mena. Membentak atau menggunakan nada tinggi terhadap pelanggar sudah biasa. Mugkin mereka belajar dari rekannya di Satuan Reserse Kriminal yang biasa pula membentak-bentak seorang tersangka agar mudah ngaku saat diperiksa.

Di tikungan Sumber ini, polisi selalu menghabiskan hampir setengah lajur untuk menghentikan kendaraan bermotor. Polisi tak peduli apakah dengan tindakannya itu membuat lalu lintas tersendat, atau bahkan menimbulkan kecelakaan

Tiga hari sebelum operasi hari ini, seorang anggota polisi lalu lintas bahkan berani masuk sebuah rumah makan dan memaksa pemilik kendaraan bermotor menyerahkan SIM dan STNK untuk diperiksa. Polisi itu mengira orang sengaja berbelok untuk jajan demi menghindari razia. Teman saya, melemparkan begitu saja dompetnya ke arah polisi tak beradab yang sedang berusaha ‘menjalankan tugas’ itu.

Entah penyakit apa yang menjangkiti sebagian oknum polisi lalu lintas di Surakarta itu. Beruntung, polisi yang membuat surat tilang untuk saya tidak menyatakan tawaran ‘penyelesaian’ di tempat. Mungkin saya telanjur marah-marah sehingga dia menebak-nebak siapa saya. Sebab ada seorang sebelum saya sudah rela menyerahkan uang Rp 20.000 dari Rp 25.000 yang diminta petugas sebagai jalan tengah tidak menanti sidang pengadilan 14 Pebruari nanti. Seperti biasa, uang melayang tanpa kwitansi.

Kini, saya semakin percaya bahwa kinerja polisi kita tak lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Seperti terjadi beberapa bulan silam misalnya, seorang perwira polisi marah-marah kepada pengelola sebuah tempat hiburan malam. Rupanya, tagihan malam itu ditolak sebab sang perwira sudah punya utang terlalu banyak. Buntutnya, sang oknum mengancam akan rajin merazia tempat itu. Untung, si pengelola tetap keukeuh dan tidak takut akan ancaman itu.

Seandainya sebelum ditilang tadi saya menyebut diri sebagai ‘mitra’, mungkin saya akan dibebaskan seketika. Sudah lazim di dunia kepolisian, seorang jurnalis biasa disebut sebagai mitra. Walau pakai motor/mobil bodong sekalipun, akan bebas pemeriksaan sepanjang menunjukkan identitas medianya. Aneh, bukan?

Privilese semacam itu, jelas tidak gratis. Ada harapan tersembunyi dibalik ‘kebaikan’ (eh, penyalahgunaan kewenangan) itu, yakni agar sang jurnalis tidak kritis terhadap perilaku polisi. Asal tahu saja, polisi kerap bersikap ganda. Pemberitaan pers atas sebuah kasus bisa menaikkan ‘daya tawar’ terhadap pihak yang beperkara. Sebaliknya, bila yang bermasalah adalah seorang tokoh yang diperhitungkan, polisi akan mudah ‘meminta pengertian’ jurnalis agar tak memberitakan sebuah perkara.

Ingin tahu perlakuan istimewa kepada jurnalis? Percayalah, bagi jurnalis yang senang minuman beralkohol, polisi suka mengeluarkan minuman keras hasil sitaan untuk happy-happy bersama. Kadang, pada saat-saat tertentu, angpao pun bergentayangan. Dengar-dengar, biasanya ‘logistik’ itu diambilkan dari kas kantor Satuan Lalu Lintas, yang lazim disalahpahami publik sebagai lahan basah dan gudang duit di institusi kepolisian.

Melalui surat terbuka ini, saya mengajak siapa saja, untuk menyelesaikan masalah tilang-menilang di meja persidangan. Akuilah salah kalau memang melanggar aturan lalu lintas. Dengan menjalani persidangan, uang denda kita akan masuk ke kas negara sehingga akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk penyediaan fasilitas umum.

Kebanyakan dari kita terbiasa ogah repot. Ingin persoalan segera beres, sehingga lebih suka menyuap polisi lalu lintas dengan alasan hemat waktu. Memang, penyelesaian di tempat akan lebih hemat. Rata-rata polisi memancing kita dengan pernyataan: Mau diselesaikan di sini atau sidang? Kalau sidang habisnya segini, kalau titip di sini segini….. dan sebagainya dan seterusnya.

Update:
Saya dengar, telah terjadi kecelakaan saat berlangsung razia kendaraan bermotor di Sumber. Seorang polisi lalu lintas mengalami luka serius dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat ter(di)tabrak seorang pengendara yang Takut Kena Tilang Malah Tabrak Polisi .

Kalau benar, peristiwa itu terjadi di sekitar tikungan traffic light Sumber, semoga itu bisa menjadi cermin bagi polisi untuk tidak menggelar razia ‘bermotif’ jebakan, seperti sering dilakukan di tikungan Sumber, Mankunegaran atau tanjakan depan Depo Pertamina, Gilingan. Kata seorang teman polisi di satuan Propam, razia di tempat-tempat semacam itu tak dibenarkan oleh peraturan. (Kalau saya melihatnya dari sisi itikad dan paradigma serta etika razia).

Terkait komentator no. 4 yang mengaku bernama Jamal, saya sedih dengan komentar Anda. Andai benar informasi yang saya terima yang menyebutkan Jamal adalah nama alias untuk keperluan ‘kedinasan’ seorang perwira menengah kepolisian yang juga sudah mengenal saya, maka kian kecewalah saya pada Anda. Terlalu banyak cerita miring mengenai Anda, namun berusaha saya tepis karena setahu saya, Anda seorang perwira yang baik.

Sayang, Anda telah memaksa saya mengubah persepsi terhadap Anda.
(Updated: 4 Jan 2008 pk. 13.00 WIB)

Baca juga:
Penjara adalah Sekolah
Setitik Nila pada Susu Polisi

Becak, bisa menjadi simbol kegagalan sekaligus potret kegigihan seseorang dalam berjuang memperpanjang hidup. Bagi kaum yang lebih beruntung, becak juga bisa jadi sarana rekreasi menikmati suasana kota, meski tak jarang justru memancing rasa curiga. Surakarta punya banyak cerita….

Seorang teman menuliskan pengalamannya di koran tempat dia bekerja. Ditulis teman itu, di Surakarta dan Semarang, para penarik becak bisa jadi pemandu wisata kelamin. “Mau cari selimut, Pak?” kata penarik becak yang –saya yakin- ditumpangi oleh teman tadi. Selimut yang dimaksud adalah kiasan, yakni seseorang yang bisa menghangatkan suasana di kamar.

Di Surakarta, sejumlah tukang becak yang kebetulan satu tongkrongan dengan saya sering diledek dengan sebutan penghulu. Bila mentari tenggelam, para penarik becak itu cenderung ogah-ogahan narik penumpang kebanyakan, kecuali sudah kenal. Sebagian dari mereka lebih memilih menunggu kedatangan lelaki yang menginap di hotel, tak jauh tempat mangkal mereka.

Ya, dari para tamu khusus itu, mereka berharap dapat uang berlipat dibanding membawa penumpang baik-baik. Mereka tangkas menghampiri tamu hotel, lalu menawarkan diri mencari pendamping sesaat. Bila kemudian mereka tampak bergegas menginjak pedal becak, berarti sudah terjadi kesepakatan harga dan kriteria selimut dengan sang tamu.

Kata salah seorang dari ‘penghulu’ itu, dari satu selimut, ia akan memperoleh fee setidaknya Rp 25 ribu. Dan, kalau lagi ‘beruntung’, ia bisa ‘mengawinkan’ lima orang dalam semalam. Paling sial, satu pasangan terkawinkan sudah cukup.

Tapi, kalau kebetulan Anda penggemar selimut demikian, hati-hatilah bila ‘berbelanja’ di Surakarta. Terlebih bila Anda mengandalkan para penghulu partikelir itu. Tak jarang, mereka mengambil sekenanya. Bahkan, perempuan kebanyakan yang tak hirau dengan hygiene pun didandani secantik mungkin lalu dibumbui dengan parfum ala kadarnya. Yang penting bisa mendongkrak harga. Malah, di Surakarta ada istilah RENDAN, alias kere dandan!

Tapi, percayalah. Tak semua pengemudi becak berkelakuan seperti para ‘penghulu’ itu. Banyak yang baik, seperti Perry! Sopir becak yang biasa mangkal di sekitar Monumen Pers itu bisa memijat. Pijatannya juga lumayan enak, selain tahu banyak ‘rumus urat’. Sambil wedangan menikmati jahe panas atau the tape, kita bisa memintanya memijat dengan upah Rp 20.000.

Beda Surakarta, beda pula di Jepara. Saat kedatangan atau keberangkatan KM Muria yang melayani rute Jepara-Karimunjawa –dua kali dalam sepekan, puluhan becak hilir mudik hingga ke ujung dermaga. Orang Karimunjawa banyak belanja di Jepara. Karena jumlah belanjaannya sangat banyak karena untuk persediaan berhari-hari, maka jasa becak diperlukan untuk mengangkutnya. Sebaliknya, dari Karimunjawa, banyak orang membawa kelapa untuk dijual di kota.

Tapi, nasib mereka tetap tak selalu baik. Kadang banyak penumpang datang tanpa tentengan, apalagi belanjaan. Dengan demikian, tak banyak rupiah yang bisa diharap dari para pengguna jasanya. Di kota yang nyaris sepi pelancong seperti Jepara, becak hanya hilir mudik menyusuri kota tanpa penumpang. Mendapat rejeki Rp 15 ribu saja sudah bagus dalam sehari. Apalagi, tak ada ‘sambilan’ pekerjaan seperti rekan-rekan mereka di Surakarta atau Semarang.

Tapi, status ekonomi dan profesi mereka tetap mulia. Setidaknya, ‘kegagalan’ hidup mereka bisa jadi tempat berkaca. Seperti dilakukan oleh ibu teman saya. Belum lama ini, si ibu membeli sebuah becak dan ditaruh di ‘garasi’ rumahnya. Saat anak-cucunya ngumpul, mereka asyik becak-becakan keliling kampung. Padahal, seluruh anaknya lumayan sukses secara ekonomi. Ada yang bekerja mapan di Hongkong, ada yang jadi pimpinan perwakilan perusahaan Amerika di Jakarta, ada pula yang sukses membuka usaha rias pengantin.

“Saya cuma ingin ngajari anak-cucu. Hidup itu berat, tapi kalau tak mau berusaha, pasti akan sia-sia. Becak saya beli untuk mengingatkan anak-cucu supaya mereka punya semangat dan selalu ingat, supaya kelak tak sampai jadi pengayuh pedal becak!” ujar sang ibu.

Setiap mendengar Soeharto, bekas penguasa Orde Baru itu, masuk rumah sakit, maka yang muncul di benak saya adalah pertanyaan konyol: sedang ada perkara apa di Cendana? Soeharto, telah mengajarkan kepada saya (juga banyak orang), untuk tidak mudah percaya pada apa yang bisa dilihat dan didengar. Bagi saya, Soeharto adalah pembuat cerita terbaik di dunia. Kalau saja Shakespeare, Beckett, Chekov atau Tolstoy masih hidup, beliau-beliau pasti memilih pensiun dini jadi pujangga.

Soeharto, terlalu sering memancing kita untuk selalu menerapkan ilmu othak-athik gathuk, menghubung-hubungkan berbagai peristiwa atau kejadian untuk membuat kesimpulan yang seolah-olah menjadi benar. Teka-teki selalu ditebar. Gerak bibir dan raut wajah The Smiling General itu, pun selalu melahirkan multitafsir. Hanya orang-orang yang paham kultur Jawa ningratlah yang bakal paham apa maunya Pak Harto.

Karena itulah, teori konspirasi seolah-olah menjadi pantas dan satu-satunya alat yang bisa dipakai sebagai pijakan menganalisa berbagai persoalan. Batuk pun bisa memiliki banyak makna. Sehingga, sakit atau kunjungan ke rumah sakit pun cenderung saya prasangkai sebagai tindakan pura-pura, apalagi bila kunjungan berobat itu terjadi hampir berdekatan dengan rencana persidangan kasus-kasus masa lalunya.

Secara pribadi, saya ingin Soeharto segera sehat, dan segar bugar kembali. Syukur, penyakit short memory syndrom-nya segera hilang. Kesehatan menjadi penting, karena faktor itu yang selalu dijadikan sebagai alibi untuk penghentian proses peradilan seperti dimaui orang-orang Partai Golkar . Soal dosa dan kesalahan masa lalunya lantas dimaafkan, itu soal lain. Dalam hal ini, saya ma’mum apa kata Gus Dur saja.

Kini, saya sudah paham. Tak ada indikasi Pak Harto pura-pura sakit. Kondisi kesehatannya, bahkan memang agak mengkuatirkan alias gawat , sehingga Bu Menteri Kesehatan pun menyatakan siaga satu bagi Tim Dokter . Belum ditambah lagi informasi yang saya peroleh Selasa (8/1) siang, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menggelar rapat persiapan, kalau-kalau Pak Harto wafat dalam waku dekat.

Rapat dadakan yang digelar di Semarang, Minggu (5/1) siang, bahkan sudah sampai pada tahap bagi-bagi tugas. Kabarnya, rapat dilakukan karena Markas Besar TNI sudah mengirimkan surat berisi protokoler bila sewaktu-waktu Pak Harto berpulang.

Kota Surakarta, misalnya, kebagian mengurus ketersediaan kamar bagi tamu-tamu penting, termasuk langkah-langkah pengamanan para kepala negara, duta besar dan wakil-wakil pemerintah asing yang akan datang takziah. Juga, mengkoordinasikan pengusaha bunga segar yang bakal ketiban pekerjaan dadakan, membuat karangan bunga dalam jumlah sangat besar, dalam waktu yang –pasti- sangat singkat!

Begitulah kerepotan banyak pihak menyikapi kondisi kesehatan Pak Harto. Suka atau tidak, dia termasuk orang superpenting di republik ini. Masa lalunya yang otoriter membuat banyak pihak dirugikan. Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi, utang luar negeri juga meninggi. Namun, ia juga memiliki banyak prestasi. Indonesia pernah gemilang dan kaya raya pada masa booming minyak, meski banyak pula keuntungan yang diselewengkan banyak orang.

Kini, ada baiknya kita mendoakan Soeharto agar segera sembuh, sehat total seperti 20 tahun silam. Kita menanti senyum dan lambaian tangan Pak Harto di tengah-tengah proses persidangannya. Salah atau benar, biarlah proses peradilan yang menentukan. Dengan begitu, Pak Harto bisa tenang selama madeg pandhita kanthi tentrem, kalis ing sambikala dan menikmati pensiun dengan riang sambil ngemong anak-putu. Dan, kalau sewaktu-waktu takdir Allah sudah jatuh tempo, maka Pak Harto juga mencapai tataran khusnul khotimah

Banjir berarti petaka. Dan, petaka tak pernah pilih kasih. Tua-muda, kaya-miskin, semua sama-sama mengalami kepanikan, juga ketidakpastian. Meluapnya Bengawan Solo –sehari setelah hari raya Natal, mengusik 30 ribu lebih penduduk Kota Surakarta dari kedamaian rumah yang selama ini mereka diami.

Ada yang berpindah ke tenda-tenda di tengah jalan raya, ada pula yang berjejal di gudang-gudang toko, pabrik, dan aula gereja. Bagi mereka, dingin malam tak lagi terasa. Siang berkubang mencari sisa-sia harta benda yang bisa diselamatkan, sepanjang malam cemas berjaga, menanti kabar yang tiba-tiba datang bersama derasnya hujan.

Bila Waduk Gajah Mungkur tak meluap atau air sengaja digelontor sebab overload, maka tikar plastik segera mengantar lelap. Saat pagi tiba, yang ogah antri, cukup mengucek mata dengan punggung tangan. Saat sekitar sudah kembali terlihat jelas, barulah mereka beranjak. Menanti jatah nasi bungkus, suplai energi untuk kembali mengais remah-remah di rumah yang tampak sudah jadi bekas.

Hari pertama banjir, adalah pertanda solidaritas tulus dari sesama. Mobil berisi aneka jenis makanan –juga tikar dan selimut, datang dan pergi. Satu dua ada yang berusaha membaca situasi, kuatir bantuan tak sampai di tangan yang berhak. Gempa yang mengguncang Klaten-Yogya rupanya jadi tempat berkaca.

Dan, hari kedua dan sesudahnya, lokasi bencana lebih pantas disebut zona iklan. Bantuan memang diberikan, atas nama kemanusiaan. Ada makanan dan pakaian yang dibagikan, ada pula layanan kesehatan meski sebatas check up sederhana dan pemberian obat-obatan. “Kami tak bisa minta disuntik. Katanya, alatnya tidak ada,” tutur seorang kakek warga Kenteng, Joyosuran. Tiga hari sudah ia menderita demam, sementara tidur pun masih berjejalan di tenda setengah terbuka.

Tapi, zona iklan tetaplah lokasi promosi, meski belum tentu efektif. Posko-posko dengan logo partai yang mencolok seperti berebut lahan dengan tenda-tenda Posko Peduli yang dibangun sejumlah perusahaan –negara dan swasta. Semua minta perhatian. Kepedulian partai ditonjolkan dengan harapan kelak sukses mendulang suara dalam pemilu. Sedang show of force sejumlah perusahaan yang datang atas nama program corporate social responsibility, berharap bisa menancapkan citra kepedulian perusahaan pada sesama.

Apapun bentuknya, bantuan mereka memang cukup berarti bagi para pengungsi. Cuma, yang kelewat norak adalah cara menunjukkan kehadirannya yang abai pada etika. Simbol partai dan identitas perusahaan sengaja dipasang mencolok supaya in frame, baik pada lensa kamera televisi maupun juru foto media massa. Unpaid publication, teori usang dalam disiplin ilmu periklanan, rupanya masih diharapkan efektifitasnya, meski di tengah perjuangan para korban banjir untuk lepas dari kecemasan dan penderitaan.

+ Kontradiksi?
- Ya! Menurut saya.

Meski mengungsi, warga Kampung Sewu tetap berusaha merayakan pergantian tahun, meski hanya dengan api unggun dan lilin ===>

Anehnya, ada saja politisi yang bertingkah konyol. Bak pahlawan kesiangan, seorang kandidat gubernur Jawa Tengah datang berombongan mendatangi pengungsi, pada hari kelima saat banjir sudah kembali surut. Pidato ‘standar’ dilakukan, sementara pengungsi sudah tak sabar berebut bantuan. Suasana gaduh. Lucunya, pemberian bantuan pada Minggu pagi itu hanya simbolis. Sebab usai bersalaman dengan wakil warga, sang calon gubernur ngeloyor pergi diiringi pengumuman singkat dan jelas: bantuan akan dibagikan pada pukul 12 siang!

Bagi saya, itu sama konyolnya dengan SMS panjang (SMS kan short message….., kenapa panjangnya bagai paper, ya?), yang dikirim seorang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surakarta kepada banyak jurnalis di Surakarta. Isinya, mengecam pemerintah yang kebetulan berseberangan dengan partainya. Dengan SMS, sang legislator berharap namanya dikutip dalam berita, meski kakinya tak menapak tanah bencana. Bencana dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas dengan cara nebeng kata-kata.

Bencana memang punya banyak sisi. Ekonomis. Juga politis.

(Meski bagi saya, bisa jadi pengendur tegang urat syaraf dan otot kaki. Apa yang dilakukan Pak Calon Gubernur dan Mas Wakil Rakyat itu, membuat saya sedikit ‘terhibur’ di tengah capeknya keliling ke beberapa lokasi bencana yang terjadi nyaris bersamaan: longsor Tawangmangu, Karanganyar dan Wonogiri serta banjir di Sragen)

Ya. Saya hanya bisa berkeliling dan melihat-lihat. Tak ada bantuan nyata yang bisa saya berikan kepada mereka, para korban itu. Semoga saya tidak dilaknat Tuhan karena perbuatan saya yang hanya bisa memandang ratap sedih mereka.

Konversi lahan di lereng Gunung Lawu menjadi salah satu penyebab rusaknya struktur tanah, sehingga membuat sejumlah kawasan dilanda bencana tanah longsor. Perlu penelitian lebih mendalam, apakah meningkatnya eksploitasi akar pakis yang banyak dikonsumsi sebagai media tanam anthurium memiliki kontribusi kerusakan lingkungan.

Longsor di Ledoksari, Tawangmangu merenggut 34 nyawa. Pada waktu yang nyaris bersamaan, pada Rabu, 26 Desember, longsor serupa terjadi di enam kecamatan lainnya di Kabupaten Karanganyar, dan menewaskan 32 orang. Bupati Rina Iriani dan seluruh warganya berduka.

Sejumlah longsoran agak besar, terutama di Karangpandan, membuat akses transportasi dari Tawangmangu ke Karanganyar dan kota-kota lain di sekitar Surakarta terhambat. Selama dua hari, distribusi sayuran dari petani Tawangmangu ke pasar-pasar di sejumlah kota, ikut terganggu. Apalagi, beberapa longsoran kecil juga terjadi di jalur alternatif lewat wilayah Kecamatan Matesih.

Peristiwa longsor di belasan tempat itu mengingatkan saya pada peristiwa longsor di Desa Sijeruk, Kabupaten Banjarnegara, dua tahun silam. Di dua lokasi itu, selain banyak perbukitan dengan tebing curam, tanaman keras nyaris tiada. Karena itu, tak ada akar kuat yang sanggup menahan pergerakan tanah manakala curah hujan tinggi. Air tak bisa diserap tanah, sedang tanah di permukaan yang gembur mudah larut bersama derasnya air.

Di sekitar Tawangmangu, misalnya, kini tak banyak lagi pohon pinus. Hijaunya bukit-bukit di sana lebih disebabkan oleh suburnya tanaman jagung, yang menjadi sumber ekonomi sebagian besar penduduk. Juga oleh berbagai jenis tanaman hias yang memang dibudidayakan.

Saya pun teringat kata-kata Pak Ginting –seorang pengusaha anthurium di Cemani, Sukoharjo, dalam sebuah percakapan ringan, dua bulan silam. Ia bertutur, eksploitasi tanaman pakis yang tak terkontrol, akan membahayakan keseimbangan lingkungan di sekitar Gunung Lawu. Ia menunjuk contoh, banyak warga di lereng Lawu, terutama di kawasan atas, banyak berbisnis batang pakis dalam beberapa tahu terakhir. Volume perdagangannya pun terus berlibat seiring dengan booming bisnis anthurium.

Andai benar kata Pak Ginting, dimana tanaman pakis memiliki peran penting dalam menahan lajur air dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan di pegunungan, maka longsor di beberapa tempat itu merupakan tragedi. Ibarat senjata makan tuan. Apalagi, Tawangmangu, Jenawi, Ngargoyoso, Karangpandan dan beberapa kecamatan sekitar lereng Gunung Lawu merupakan sentra tanaman anthurium, yang bahkan menjadi barometer bisnis tanaman mahal itu di Indonesia.

Jangankan ‘cuma’ puluhan juta, banyak tanaman jenmanii, wave of love dan beberapa varian anthurium dari daerah-daerah itu bisa laku sampai ratusan juta hingga dalam satuan miliar rupiah. Maka, tak aneh bila di daerah itu, kini banyak berseliweran mobil mewah. Orang-orang yang dulunya hidup pas-pasan, kini bisa naik berbagai jenis mobil keluaran terbaru, yang dimiliki setelah sukses berdagang daun.

Anthurium adalah jenis tanaman memanfaatkan akar pakis sebagai media tumbuhnya. Booming tanaman ini sejak beberapa tahun silam menjadikan kebutuhan akar pakis sangat tinggi ====>

Lihat saja sosok Sujarto –akrab disapa dengan sebutan Mbah Suyar, yang oleh sebagian orang di sana dijadikan figur panutan petani anthurium. Mbah Suyar adalah simbol sukses ‘pedagang daun’. Tangan dinginnya membuat ia sukses berbisnis tanaman yang digelutinya sejak awal 1990-an. Sebagai pegawai negeri yang bertugas nyopir ambulans dengan gaji tak seberapa, kini ia bisa memiliki tiga mobil baru dengan total pembelian nyaris Rp 1 miliar.

Sukses itu pula yang membuat ia terpilih sebagai penerima Danamon Award 2007 dalam kategori pengusaha menengah. Bahkan, Bupati Rina yang sangat kelewat terobsesi pada bisnis daun itu, sampai harus mendeklarasikan Karanganyar sebagai Kota Anthurium sejak pertengahan 2007.

Kalau saja bisnis pakis, yang jadi media utama budidaya anthurium menjadi salah satu penyebab rusaknya struktur tanah di lereng Gunung Lawu, agaknya Bu Bupati harus meninjau ulang kebijakannya menjadikan daerahnya sebagai Kota Anthurium. Setidak-tidaknya, ia harus mencari alternatif cara untuk melindungi alam, demi anak-cucunya kelak.

Setidaknya, jangan sampai peristiwa longsor di Ledoksari terulang kembali. Kesuksesan puluhan warga Dusun Mogol, Ledoksari berdagang anthurium menjadi sia-sia, kalau ujung-ujungnya hanya membuat mereka terkubur sia-sia, meski bersama harta berlimpah.

Kepada keluarga korban longsor, saya ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka selama di dunia, semoga dijauhkan pula dari siksa kubur, serta bagi keluarga yang ditinggalkan dikaruniakan kesabaran dalam menghadapi cobaan dari-Nya. Amin.

Kuburan, bagi saya, bukan semata tempat jasad dipendam, tempat ruh menanti proses penimbangan dosa dan amal baik. Kuburan juga merupakan cermin maya bagi mereka yang masih berpijak pada tanah. Bagi pendosa seperti saya, melintas di dekat kuburan bisa menggelorakan rasa takut, meski bagi kaum sufi seperti Jalaludin Rumi, kematian justru merupakan peristiwa yang sangat dinanti.

Pernah pada suatu masa, saya menyukai rumah sakit dan kuburan sebagai tempat pelarian. Ketika kalut mendera atau sedih sedang singgah, saya selalu segera memacu sepeda motor ke dua tempat itu. Melihat orang berduka di lorong rumah sakit, sudah cukup menawarkan hati yang risau. Begitu pula saat mengunjungi kuburan –apalagi pada malam hari, rasa takut segera menyergap sehingga ketenangan kembali datang.

Tapi itu hanyalah cerita masa lalu. Kini, ketika menjumpai kuburan, ingatan yang melintas hampir selalu didominasi oleh tangisan pilu ditingkah deru buldozer. Kuburan segera berubah jadi gedung pencakar langit atau pusat perbelanjaan. Kadang, hati terusik pada cekcok tak perlu karena berziarah dicurigai sebagai perilaku syirik, menyekutukan Tuhan. Berkunjung ke kuburan dianggap meminta sesuatu dari yang mati.

Kuburan, dengan kacamata apapun kita melihatnya, bagi saya tetap sesuatu yang menarik. Mungkin sama tertariknya dengan Arbain Rambey, meski wartawan KOMPAS itu lebih menyukai kuburan tua sebagai subyek fotonya.

Di Jawa pedalaman seperti Surakarta dan sekitarnya, misalnya, sebagian besar masyarakatnya masih mengagungkan hubungan dengan leluhurnya, bahkan hingga sekian generasi di atasnya. Ritual nyadran adalah salah satunya. Dalam tradisi ini, orang berduyun-duyun ke pusara leluhur dan kerabat untuk mendoakan arwahnya. Ada yang dengan membaca surat Yasin dan tahlil bagi sebagian umat Islam, ada pula yang mendoakan dengan keyakinan agamanya sendiri-sendiri.

Kuburan memang hanya sebuah nisan atau gundukan tanah yang diberi tanda. Tapi derajad penghormatannya bisa beraneka rupa. Ada yang dibuat rumah-rumahan sederhana, ada yang dikelilingi tirai putih seperti makam para wali, ada pula yang dikitari lantai marmer yang mewah dengan bangunan mewah berbahan kayu jati tebal berukir seperti makam keluarga Soeharto di Giribangun.

Namun, ada pula pemakaman yang sederhana seperti yang saya jumpai di sebuah desa di Jepara. Di atas sebidang tanah tak seberapa luas, saya hanya menjumpai sedikit makam bernisan. Selebihnya, hanya kayu-kayu penanda yang ‘ditanam’ pada tanah yang nyaris datar. Pada setiap Kamis menjelang senja, bergiliran orang datang membaca doa. Di tepian kuburan, terdapat puluhan dingklik, semacam bangku kecil untuk duduk seraya berdoa, yang memakan waktu rata-rata 30 menit pada setiap makam yang dikunjungi.

Saya hanya bisa menebak-nebak, jangan-jangan bentuk kuburan itu merupakan kompromi kaum muslim di sana. Ada puritanisme yang harus diperjuangkan, yakni untuk tidak mengotori makam leluhur dengan nisan yang dipersepsikan sebagai peninggalan kebudayaan animisme-dinamisme, namun tetap datang berziarah dengan membacakan surat Yasin dan mengumandangkan tahlil sebagai pengamalan ajaran Islam tradisional sebagaimana dibawa Wali Songo.

Seorang reporter harian Radar Solo dianiaya sesama jurnalis gara-gara memberitakan praktek sogok dan pemerasan. Uniknya, penganiayaan terjadi di ruang Kepala Humas Pemerintahan. Kapolres sudah menjamin pengusutan akan dituntaskan dan akan dikawal hingga proses persidangan. Sebuah tragedi dalam dunia jurnalisme.

Puluhan jurnalis dari berbagai media mendatangi Kapolres Sragen untuk menuntut penuntasan pengusutan penganiayaan terhadap sesama jurnalis

Nahas nian nasib Gunawan. Lantaran memberitakan keluhan beberapa kepala sekolah yang mengaku diperas oleh sejumlah jurnalis televisi nasional, ia dihardik oleh sejumlah stringer ‘tidak resmi’. Bahkan, dua di antara tiga stringer itu melayangkan bogem mentah ke wajah Gunawan.

Secara etika, pemberitaan Gunawan berjudul Diperas Wartawan ‘Bodrex’, Kepala Sekolah Lapor DPRD yang diturunkan Radar Solo edisi Kamis, 15 Desember 2007 itu sudah benar dan berimbang. Ia mengutip pernyataan dua anggota DPRD Sragen yang pernah menerima keluhan kepala sekolah itu, yang konon berkisar antara Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta.

Narasumbernya, seorang kepala sekolah, dibuat anonim karena menyangkut keselamatan. Gunawan pun tidak menyebut nama orang dan nama stasiun televisi nasional, karena kedua orang yang memukul itu –Heri Respati alias Amir dan Joko Piroso [lihat foto di bawah: Respati (kiri) dan Joko], bukanlah stringer resmi stasiun televisi. Keduanya hanyalah stringer lepas yang ‘menjual’ hasil liputannya kepada sejumlah stringer/koresponden resmi televisi lokal dan nasional yang berdomisili di sekitar Kota Surakarta.

Persoalan itu sempat mencemaskan sejumlah jurnalis di Surakarta. Laporan penganiayaan oleh korban ke Polres Sragen dikuatirkan akan membal lantaran selama ini polisi merasa ‘sangat terbantu’ oleh jurnalis televisi. Bahkan, di beberapa daerah, jurnalis televisi memperoleh perlakuan lebih istimewa dibanding reporter koran atau majalah. Polisi misalnya, belum mau bicara sebuah kasus (terutama kriminal), bila belum ada jurnalis televisi di sebuah ruangan. Polisi tak (mau) tahu, apakah sang pembawa handycam itu koresponden resmi atau suruhan seorang stringer/koresponden resmi.

Jurnalisme televisi, terutama di daerah, memang banyak yang amburadul, meski tidak semua begitu. Kloning berita –satu gambar di-copy ramai-ramai, tak jarang tayang di sejumlah stasiun. Ada simbiosis-mutualisme di sana. Stringer/koresponden resmi untung dobel. Selain tak perlu capek-capek liputan tapi punya bahan laporan, dia untung dari selisih honor. Bila sekali tayang diberi honor Rp 250 ribu, maka keuntungan akan bejibun karena satu materi kopian cuma dihargai antara Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu.

Bagi stringer ‘tak resmi’ juga untung. Praktek amplop yang membudaya di lingkungan narasumber menjadikan pundi-pundinya kian aman lantaran seringnya memperoleh uang saku seusai liputan. Padahal, satu peristiwa bisa dikloning untuk beberapa stringer/koresponden malas yang bekerja untuk sejumlah stasiun televisi yang berbeda. Di Surakarta, bahkan ada seseorang yang namanya berkibar sebagai tukang kloning. Ia rajin mengkopi gambar video lalu membagi (menjual) ke sejumlah koresonden stasiun televisi berbeda.

Anehnya, pada stringer/koresponden resmi tak pernah teliti sebelum ‘mempekerjakan’ stringer. Jangankan membekali kode etik jurnalistik, pengetahuan dasar pun mereka peroleh di lapangan. Sebab, media yang mempekerjakannya pun banyak yang lalai untuk membekali mereka dengan pendidikan jurnalistik televisi, yang sudah tentu berbeda dengan jurnalisme untuk media cetak.

Yang menyedihkan, pengelola stasiun televisi juga merasa tak memiliki harga diri. Kalau saja mereka mau mencermati berita yang masuk ke redaksi lalu membandingkannya dengan staisun-stasiun televisi lain, saya yakin dia akan mudah ‘membaca’ mana gambar video hasil kloning, mana pula yang asli hasil reportase korespondennya senditi.

Berita terkait:
Jurnalisme Amburadul

Hilangnya pusaka kerajaan sudah biasa terdengar. Keris dan senjata tradisional kerajaan dijual kerabat, pun rasanya sudah akrab di telinga awam di Surakarta, meski boleh jadi itu hanya gosip belaka. Seorang kerabat dekat Kraton Surakarta pernah melempar tuduhan tiga keris melayang, tak lama setelah Pakubuwono XII wafat. Mungkin itu sekadar bumbu penyedap, sebab sang penutur berasal dari salah satu kubu raja kembar.

Mbah Hadi sedang menjalani rekonstruksi proses pencurian lima arca Museum Radya Pustaka

Hampir sepekan setelah Mbah Hadi ditahan polisi sejak 18 Nopember, saya masih tak hirau soal hilangnya lima arca koleksi Museum Radya Pustaka. Ramainya pemberitaan media massa, pun saya anggap sebagai sensasi belaka. Mungkin saya sedang terjebak pada sebuah kriteria: manusia digigit anjing itu biasa, namun bila manusia menggigit anjing, itu baru berita! Bodohkah saya? Mungkin.

Asal tahu saja, saya terbiasa mendengar gosip hilangnya pusaka kerajaan, entah yang berbentuk keris atau senjata tradisional lainnya, bahkan sejak sepuluh tahun silam. Sejumlah penggosip bahkan menunjuk seorang figur publik sebagai makelar benda-benda pusaka. Meski kaya dan pernah jadi pejabat negara, sang makelar –menurut cerita si penggosip- lebih suka menginap di sebuah hotel bintang tiga dibanding hotel bintang empat yang bertebaran di Surakarta.

Munculnya nama Hashim Djojohadikusumo sebagai pemilik terakhir lima arca asli yang raib dari Radya Pustaka (Ciwa Mahadewa, Durga Mahisasuramardhini, Agastya, Mahakala, dan arca Durga Mahisasuramardhini II) tentu saja membuat saya kaget. Apakah dia pemain yang baru saya dengar namanya dalam dunia jual-beli benda-benda yang dilindungi Undang-undang tentang Cagar Budaya?

Pernyataan Hermawan Pamungkas yang menyebut kliennya, Hashim Djojohadikusumo, membeli kelima arca dari Hugo Kreijger, bekas kurator balai lelang Christie’s Amsterdam semata-mata agar benda itu tak jatuh ke tangan kolektor asing, memang mengundang simpati. Meski, pernyataan itu memunculkan kesan cynical karena seorang Hashim tampil bak pahlawan. Saya sendiri cenderung memuji sikap Hashim, apalagi dia mesti membayar cukup mahal: (menurut Hermawan) jutaan dolar Amerika!

Taruh kata ‘hanya’ US$ 1 juta dolar, berarti harga pukul rata setiap patung, minimal US$ 200 ribu. Padahal kita tahu, jutaan bisa berarti satu koma sekian, bahkan berlipat ganda. (kalau mengacu pada ambang batas kemiskinan versi Bank Dunia yang US$ 2 per keluarga, berarti harga satu arca bisa dipakai untuk hidup (miskin?!?) selama 273 tahun!).

Satu hal yang bisa sedikit banyak mempengaruhi banyak orang untuk ‘membenarkan’ sikap dan tindakan Hashim, adalah ketika Fad Zon –orang dekat Hashim, menyebut keluarga besar Soemitro Djojohadikusumo sedang menyiapkan sebuah museum, bekerja sama dengan Universitas Indonesia. Di museum itulah nantinya kelima arca itu akan ditempatkan, bersanding dengan koleksi benda-benda kuno dan bernilai seni tinggi milik keluarga besar Djojohadikusumo.

Kembali ke soal palsu-memalsu benda-benda bernilai sejarah (dan ekonomi) tinggi, mungkin para pencuri itu diilhami perajin fosil tiruan di Sangiran. Karena kelihaian mereka, orang awam akan kesulitan membedakan fosil sungguhan atau tulang-tulangan terbuat dari batu. Maka tak aneh, sering terdengar banyak orang rugi jutaan rupiah karena membeli fosil yang ternyata tiruan, hanya semata-mata berbekal informasi bahwa banyak orang di sekitar situs prasejarah Sangiran terlibat dalam jual-beli fosil yang ditemukan di ladang-ladang mereka.

Sebagian arca yang masih tersimpan di kompleks museum. Sebuah tim ahli yang terdiri dari arkeolog dan ahli naskah-naskah kuno sedang diterjunkan untuk menginventarisasi koleksi museum yang didirikan sejak 1890-an –>

Kini, kita hanya bisa berharap agar hasil inventarisasi koleksi Museum Radya Pustaka tidak kian membuat kita terkaget-kaget. Selain lima arca yang sudah terbukti hilang dari museum (dan digantikan arca tiruan untuk mengelabui publik), seorang bekas pegawai honorer museum menyebut masih ada enam koleksi lagi yang belum diketahui rimbanya, termasuk sebuah benda terbuat dari kristal pemberian Napoleon Bonaparte (15 Agustus 1769 – 5 Mei 1821) untuk penguasa Surakarta pada masa itu.

Janji Hashim melalui pengacaranya, Hermawan Pamungkas, bahwa pihaknya akan membantu polisi dengan menyerahkan surat kepemilikan arca yang ditandatangani Pakubuwono XIII untuk diteliti di laboratorium forensik, diharapkan bisa menjadi pintu masuk untuk mengungkap proses pencurian dan mata rantai penjualan benda-benda bernilai sejarah dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Pengakuan Heru Suryanto, yang oleh pengacaranya disebut hanya membeli arca-arca itu dari Kepala Museum Radya Pustaka, KRH Darmo Dipuro alias Mbah Hadi lalu menjualnya kepada Hugo Kreijger, harus diuji kebenarannya dengan menelisik satu-persatu pihak-pihak yang terlibat dalam persekongkolan jahat itu.

Pengakuan Heru bahwa dia yang memalsukan kop surat, stempel dan redaksional surat kepemilikan Pakubuwono XIII, juga mesti dilakukan crosscheck berulang-ulang. Seperti lazimnya sebuah sindikat, bisa jadi terdapat tangan-tangan kuat yang memaksa Heru untuk mengaku paling bertanggung jawab, sehingga mata rantai terputus pada satu orang saja.

Suparjo dan Jarwadi sedang menjalani rekonstruksi proses pemindahan arca ke dalam mobil yang diawasi tersangka Heru Suryanto, seorang pedagang benda-benda kuno.

Siapa tahu, kasus arca Radya Pustaka bisa menjadi pintu gerbang untuk membuka jaringan pencuri, pemalsu, penjual dan penadah benda-benda kuno. Semoga, kasus itu juga kian membukakan mata banyak pihak, terutama pemerintah (dari tingkat kota hingga pusat) agar memperhatikan nasib ratusan arca batu dan perunggu di dalam museum, peninggalan sejarah lainnya serta 6.000-an judul buku, kitab dan dokumen yang berusia 200-an tahun yang ada di sana.

Tanpa dukungan peralatan penyimpanan yang memadai dan pengatur suhu dan kelembaban ruangan yang tepat, benda-benda itu bakal rusak dimakan jaman. Ke depan, anak-cucu kita tak bisa belajar apa-apa dari nenek moyangnya.

Jangankan pil BK, Lexotan, Rohibnol atau ganja yang dulu kami sebut ‘protein nabati’, putauw dan sabu-sabu pun sudah saya sentuh. Alhamdulillah, saya tak pernah memakainya.

Kita sering salah memperlakukan para drug abuser(s). Seolah-olah kita lebih baik, lebih suci dibanding para pecandu. Kita lupa, kebanyakan pecandu narkotika adalah korban, terlepas dari apapun alasan mereka yang lantas ‘akrab’ dengan narkotika dan zat-zat psikotropika. Saya termasuk orang yang akrab dengan kaum pemabuk, bahkan sejak duduk di bangku Kelas 1 sebuah sekolah menengah pertama favorit di Klaten.

Ketika itu, jangankan pil BK, gelek pun sudah saya lihat, sentuh dan membaunya. Begitu pula saat di bangku SMA, kembali saya dekat dengan sebagian dari mereka. Rupanya, ‘komunitas’ korban itu kian banyak saya jumpai, bahkan bersahabat saat kuliah. Saya, bahkan pernah menyimpan beragam jenis pil setan seperti Lexotan, Rohibnol, Revortril sebanyak dua selongsong bekas film serta segenggam canabis sativa kering.

Salahkah saya memilikinya? Jawabnya tergantung Anda. Dulu, saya ‘dimusuhi’ teman-teman aktivis organisasi kerohanian Islam di fakultas. Saya tahu, bagi orang ‘awam’ seperti mereka, menggeneralisir merupakan pekerjaan mudah. Apalagi, mereka orang-orang pintar yang secara konsisten dan konsekwen mengamalkan pelajaran logika induktif (kebetulan, tiga kali mengulang, saya tak kunjung lulus mata kuliah dasar umum/MKDU ini).

Pernah, seorang dari mereka menggebrak meja ketika saya menyodorkan kelemahan-kelemahan mereka. Ketika itu, seorang teman menyebut teman-temanku yang ‘kaum pemabuk’ sebagai kerak kampus, biang onar dan segala macam sebutan jelek lainnya. Yang membuat kemarahan saya kian memuncak adalah ketika mereka menyinggung praktek Kristenisasi di permukiman warga sekitar kampus.

Kira-kira, begini yang saya katakan ketika itu: Apa yang Anda lakukan ketika proses Kristenisasi berlangsung di sekitar kalian tinggal? Apakah selama ini, kehadiran Anda juga sudah bermanfaat bagi mereka? Kepada saya yang akrab dengan ‘kaum pemabuk’ saja, Anda sudah memandang saya seperti kafir nan jahiliyah?!?

Saya katakan kepada mereka, apapun alasan seseorang menjadi akrab dengan alkohol, ganja dan pil setan, pada dasarnya mereka adalah orang-orang kesepian. Ketika hadir seseorang yang dianggap ‘bersih’ dalam kehidupannya, mereka sudah merasakan penghormatan luar biasa. Apalagi mau mendengarkan curhat atas problem-problem mereka. Bahwa mabuk itu perbuatan tidak baik, mereka sangat tahu. Tapi kebencian akan segera timbul manakala secara serta-merta dikatakan kepada mereka bahwa mabuk itu dosa.

Jujur, saya salut dengan keluarga besar Roy Marten yang mau menerima kenyataan yang dialami Roy. Dukungan keluarga dekat, yang saya tahu, menjadi sangat penting untuk menolong orang-orang seperti Roy keluar dari jerat barang haram semacam itu.

Tapi, ada praktek tak terpuji yang hingga kini masih dibiarkan. Korban narkotika rupanya merupakan pasar dan lahan bisnis bagi kaum cerdik pandai. Karena alasan malu atau demi menjaga martabat dan kehormatan keluarga, kini banyak keluarga memilih menyerahkan anggota keluarganya yang jadi korban narkotika ke panti-panti rehabilitasi yang jumlahnya ratusan di sepanjang Jakarta-Sukabumi, juga di kota-kota lain.

Kebanyakan mereka hanya percaya seratus persen kepada terapis, tapi ogah terlibat proses penyembuhan. Ironisnya, banyak pengelola panti rehabilitasi yang memanipulasi ketidaktahuan korban dan keluarganya. Di antaranya, dengan menerapkan praktek pengobatan dengan cara mengurangi dosis dari konsumsi rata-rata korban narkotika . Tak jarang, banyak pula yang menjerumuskan dengan metode detoksifikasi, seolah-olah itu merupakan satu-satunya jalan menyembuhkan.

Saya yakin, banyak orang tak percaya dengan kisah teman saya, seorang pecandu yang pernah saya ‘titipkan’ proses penyembuhannya kepada seorang terapis yang punya pengalaman menangani para korban kecanduan narkotika di Amerika Serikat. Kebetulan, teman saya sudah malang-melintang ke sejumlah psikiater dan pengelola panti rehabilitasi korban narkotika.

“Dari pengalaman saya mendatangi beberapa terapis dan psikiater, ternyata saya justru menjumpai sejumlah asisten terapis yang nyambi menjual sabu-sabu,” kata teman itu. Duh!!!

Foto: www.kapanlagi.com

Beberapa posting saya mengenai SIEM menuai tanggapan beragam. Ada yang mengancam saya, ada pula yang mendiskreditkan saya seperti dilakukan orang yang mengaku bernama Wahyu Indrawan, juga mengaku bernama Murtidjono. Tak apa. Itu bagian dari beda pendapat, juga kritik kepada saya.

Tapi, saya adalah saya. Sikap saya tak akan terpengaruh oleh hal-hal demikian. Berani membuat pernyataan terbuka melalui blog pribadi jelas mengandung konsekwensi keberanian pula menghadapi tanggapan, kritik, juga reaksi berlebihan. Yang saya sayangkan justru ketidakjujuran penanggap di beberapa tulisan saya, termasuk yang mengatasnamakan diri bernama Murtidjono. Itu sama saja dengan sikap tukang fitnah, yang tak berani menunjukkan jati diri, namun hanya kasak-kusuk di belakang.

Saya tahu persis siapa Pak Murti. Karena itu, tak mungkin seorang Murtidjono akan membuat tanggapan semacam itu atas sikap saya terhadap SIEM . Kalaupun tidak setuju dengan pernyataan saya, saya juga sudah paham bagaimana cara Pak Murti merespon, termasuk kalimat seperti apa yang akan digunakannya untuk menegur saya. Orang yang mengaku bernama Murtidjono dan Wahyu Indrawan, saya yakin merupakan orang yang sama, yakni si kerdil yang tak berani menunjukkan jati dirinya secara terbuka.

Saudara Wahyu, perlu Anda tahu bahwa saya menyaksikan acara itu dari awal hingga akhir, tidak seperti Anda yang mengaku melihat pada hari ke-4 dan kelima, namun sanggup menghitung total penonton sejak hari pertama. Anda telah bertindak inkonsisten. Sebaliknya saya, yang sudah tidak percaya pada materi penampil SIEM, justru menonton terus dari awal hingga akhir. Sebab, saya merasa tidak fair kalau tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, namun membuat penilaian.

Tuduhan Anda bahwa saya sok-sokan dan sebagainya, biarlah itu jadi catatan saya. Mungkin selama ini saya tidak bisa berperilaku seperti layaknya ‘wartawan’ lain yang lebih suka mundhuk-mundhuk terhadap siapa saja, terutama narasumber. Soal bagaimana membawa diri saat menjalankan tugas jurnalistik, biarlah narasumber sendiri yang menilai saya. Toh, kalau memang saya tak sopan, pasti sang narasuber akan menggunakan haknya untuk menolak kehadiran saya, bahkan mengusirnya sejak awal kedatangan bila perlu….. Emang gue pikirin?!? Hehehehe…..

Saya jadi curiga, jangan-jangan Anda bersikap seperti itu karena kepentingan Anda sedang terganggu? Siapa tahu, Anda termasuk anggota barisan pencari proyek ke Balaikota dengan dalih kerja kesenian/kebudayaan?!? Percayalah, kalau demikian adanya, selama kegiatan itu bermanfaat untuk orang banyak, pasti akan saya dukung. Biarkan saya menggunakan hak saya untuk menyampaikan kritik secara terbuka melalui blog pribadi ini.

OK?

Untuk Murtidjono palsu dan Wahyu Indrawan (yang saya yakin orangnya sama), mari kita renungkan dengan kepala dingin dan hati tenang… Semoga pada tahun-tahun mendatang, bisa muncul event yang lebih tertata dan memiliki manfaat bagi banyak pihak, tidak hanya untuk seniman semata-mata, namun juga publik dan masa depan kebudayaan serta dunia pariwisata Kota Surakarta.

Maaf kalau tulisan-tulisan saya telah mengganggu pikiran dan emosi Anda. Semoga kemarahan Anda tidak berlebihan sehingga penyakit gula dan hipertensi tidak lekas hinggap pada tubuh Anda. Amin.

Untuk melihat tanggapan-tanggapan Wahyu Indrawan dan Murtidjono Palsu, silakan buka link-link berikut:
SIEM

SIEM, Festival Musik nonKomponis
SIEM, Festival Musik Asal-asalan
Keunikan (Seniman) Surakarta

Kalau Anda menganggap saya getol ‘menyerang’ Solo International Ethnic Music , percayalah itu bukan berarti saya menolak kehadiran peristiwa semacam itu di Kota Surakarta. Saya hanya tidak setuju jika gagasan (dan misi) yang baik semacam itu diserahkan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi dan reputasinya tak teruji. (Artinya, saya berharap event semacam ini tidak berlalu sia-sia karena memang memiliki potensi menjadi lebih bagus asal digarap serius)

Berjubelnya pengunjung selama lima hari festival berlangsung, tidak bisa dijadikan alasan penyelenggara menepuk dada. Itu bukan bukti kesuksesan acara. Sebaliknya, kian banyak yang datang, kian berlipat pula beban ‘dosa moral’ yang seharusnya dipertanggungjawabkan penyelenggara. Etnisitas dimanipulasi, dijadikan magnet penarik massa.

Saya yakin, sepulang menonton festival, banyak orang akan keliru membedakan mana musik etnik dan mana pula ‘pop kontemporer’ yang menggunakan instrumen musik etnik sebagai sumber bunyi untuk menambah kekuatan instrumen barat modern seperti drum, gitar atau keyboard elektrik. Perkawinan alat musik modern dengan gamelan Jawa atau gamelan Bali, misalnya, bisa diartikan sebagai musik etnik.

Sekali lagi, panitia telah gegabah dalam merancang dan mewujudkan sebuah festival musik dengan menggunakan label etnisitas. Bukan hanya itu, panitia juga ‘menipu’ publik dengan memperkenalkan penari yang menyukai musik sebagai seorang musisi. Neerja Srivastava (India) adalah penari Kathak, namun dihadirkan di panggung dengan iringan tabla. Kamal al-Bayati juga koreografer sekaligus penari berdarah Irak namun diklaim sebagai musisi (padahal, para pengiringnya, konon dari Institut Kesenian Jakarta).

Mau bukti lagi? Karagouna-Karditsa adalah grup tari asal Yunani yang sedang melakukan tur kesenian di beberapa kota di Indonesia. Karena grup ini membawa serta musisi sebagai pengiring, maka ditampilkanlah mereka sebagai ‘kelompok musik etnik’ yang mewakili Yunani.

Nasi telah menjadi bubur. Kita hanya bisa berharap, andai festival itu bakal dilanjutkan lagi pada masa mendatang, maka harus ada standar kuratorial yang jelas. Untuk itu, maka harus tepat memasang orang-orang yang berkompeten dan cukup memiliki wawasan musik yang memadai dalam dewan artistik.

Sebab, amburadulnya festival ini tak lepas dari peran Yasudah sebagai ‘pemikir tunggal’. Padahal, Yasudah yang saya kenal bukanlah pemikir kebudayaan. Sebagai musisi, pun dia jarang terlibat dalam proyek-proyek pementasan, apalagi pada event-event bergengsi di berbagai kota di Indonesia.

Lihatlah semrawutnya pikiran dia seperti terlihat dalam katalog resmi festival. Pada halaman TEMA, POSITIONING, TUJUAN & KONSEP, ia menuliskan kalimat yang tak mudah dipahami. Begini:

…Dari azas tunggal humanitas hingga berbagai ragam kehidupan yang ada, kita adalah bersaudara!!! Namun demikian, mengapa terjadi krisis berbagai faktor dan habitat kehidupan manusia di hampir seluruh penjuru bumi saat ini?…Marilah kita tanya pada hati & jiwa kita masing-masing.

Untuk POSITIONING, Yasudah menulis begini: ”Memposisikan Musik Etnik di tengah Dinamika Kebudayaan*, guna meningkatkan kwalitas apresiasi masyarakat seluas-luasnya pada Seni & Budaya, hingga merambah pada hal-hal yang mendasar & mendesak realisasinya.

Saya yakin, Anda pasti akan masuk kategori sangat jenius bila bisa memahami maksud kalimat-kalimatnya. Kalau saya, sepanjang ikhtiar yang mampu dan sudah saya lakukan, ternyata saya hanya sanggup untuk ‘memaklumi’. Itu pun dengan agak berat hati. Apalagi kalau membaca uraian TUJUAN Jangka Panjang, yang ditulisnya begini:

Menanggapi mendesaknya krisis iklim dan meningkatnya pemanasan global: “Bila kubilang bahwa Musik Etnik adalah Gizi Asli Bunyi Lingkungan hidup,…Bagaimanakah selanjutnya?” (Sungguh keterlaluan! Merangkai kata saja tak bisa, kok berani bikin festival besar-besaran!!!)

Terakhir, saya ingin memohon dengan sangat kepada Anda, pembaca yang budiman. Tolong sebarluaskan ke handai-taulan, sanak, kerabat dan kenalan, agar jangan kapok datang ke Surakarta. Percayalah, amburadulnya festival kemarin bukan salah warga Surakarta, dan sebagian panitia yang menentukan jalannya acar festival, bukanlah orang-orang yang cakap di bidangnya. Jangan kapok datang ke Surakarta.

Kalau tahun depan ada lagi event serupa (semoga juga masih di tempat yang sama), tapi masih dikelola mereka-mereka, bolehlah Anda tidak datang. Tolong kasihani Walikota Joko Widodo. Dia baik dan tulus. Kebetulan saja kalau kali ini dia terjerembab, terperosok ke lubang selokan. Dan itu pun, bukan salah dia pula, melainkan memang ada orang yang menuntun dia dan menjerumuskan dia……

Untuk para penggagas Solo International Ethnic Music (yang tulus karena ingin memajukan pariwisata Surakarta), percayalah yang Anda lakukan merupakan kontribusi bagi kemajuan kota. Hanya saja, Anda harus jujur dan arif menyikapi pro-kontra, termasuk kekecewaan seperti yang saya lontarkan di sini. Banyaknya orang yang gela, getun dan sebagainya, sesungguhnya merupakan ekspresi yang mendalam atas kecintaan mereka akan dinamika perubahan sosial sebuah kota yang bernama Surakarta. Tinggal bagaimana Anda bisa mengelolanya dengan baik dan tepat sasaran.

Keterangan: Foto-foto di atas diambil dengan menggunakan Nokia 6275i

Kamal Al-Bayati, musisi Irak sedang menari diiringi musik berirama Arab. Berkolaborasi dengan musisi Indonesia, namun musik yang disuguhkan tak lebih bagus dari musik-musik Islami yang mendominasi seluruh televisi televisi nasional saat Ramadhan

Solo International Ethnic Music memang festival unik. Digagas penuh ambisi, dieksekusi setengah hati. Sudah setahun gagasan di-launching, kurang dari sebulan publikasi terpampang. Tak heran kalau akhirnya hanya kelas musisi yang tampil, sementara para komponis disuguhkan bagai gula-gula, sebagai pelipur lara, pengalih perhatian untuk kanak-kanak.

Saya akan mengangguk segera bila Anda mengira saya sedang kecewa, lalu marah-marah di sini. Ya, saya tak marah-marah di sini saja. Kepada panitia pun, saya tak segan berteriak. Seorang jurnalis televisi dari perwakilan kantor berita asing di Jakarta pun saya sarankan agar mengurungkan niatnya menjadikan SIEM sebagai obyek liputan.

< --- Musisi Papua saat pawai menjelang pembukaan. Konon, mereka adalah 'pegawai' Pemda Papua yang ditugaskan di anjungan Papua, Taman Mini Indonesia Indah.

Saya punya argumentasi sederhana. Sebuah event tanpa standar kuratorial yang benar pasti akan melahirkan banyak cacat. Dan, keburukan akan menjadi kian sempurna manakala kurator tak kredibel dan organizing committee . tak berpengalaman mendominasi jalannya sebuah festival, apalagi dengan embel-embel ’international’.

Lihat saja publikasi resmi panitia . Mereka tak pernah menyebutkan nama artis atau kelompok yang bakal tampil dalam festival. Saat konperensi pers digelar dua hari menjelang pembukaan acara pun, tak ada panduan memadai mengenai siapa saja yang bakal tampil, kecuali nama-nama para bintang seperti Dwiki Darmawan, Gilang Ramadhan, Djaduk Ferianto, juga Waldjinah.

Pencantuman nama negara (bukan nama ‘artis’-nya) dalam seluruh materi publikasi, menurut saya menunjukkan penyelenggara tak memiliki rasa percaya diri yang memadai. Bahkan kelewat inferior, sebuah mental bangsa terjajah, kaum inlander (meski negara telah merdeka). Asal sudah menyebut nama-nama negara asing, seolah-olah peristiwa tersebut sudah akan dengan sendirinya menjadi kelas dunia, menginternasional.

Sawung Jabo, salah satu penampil yang mengeluhkan tiadanya toilet bagi artis —>

Oalaahhh, Duh Gusti paringana eling Pak Walikota. Ingatkan pada dia agar pada masa mendatang tak lagi bisa dipermainkan siapa saja yang tiba-tiba datang membawa gagasan muluk. Tidak seperti sekarang, dimana uang hanya terbuang percuma. Saya sedih mendengar teman bertutur memperoleh undangan menonton dalam wujud mengenaskan: selembar kertas fotokopian selebar karcis parkir yang disahkan dengan stempel resmi panitia. Para pekerja pers yang berduyun-duyun ke konperensi pers pun, bahkan hanya memperoleh empat bendel informasi pendukung dalam bentuk kertas fotokopian, bukan cetak sablon, apalagi cetak offset. Sungguh ngirit (dan pelit) untuk peristiwa berbiaya tak kurang dari Rp 2,5 miliar (eh, konon malah sampai Rp 4 miliar!)

Malam pertama, event ‘diselamatkan’ oleh iming-iming duet Waldjinah-Iga Mawarni (meski Iga urung tampil karena sakit di Jakarta). Sedang pada malam kedua, banyak penonton mulai beringsut pulang saat Sawung Jabo sedang menyuguhkan komposisi keduanya.

Banyak penonton tak sadar, artis mancanegara yang tampil bagai turis backpacker yang sedang plesiran di kota Surakarta. ‘Komponis’ asal Irak datang seorang diri tapi tampil bersama musisi entah dari mana. Begitu pula artis Korea yang tampil hanyalah diwakili puluhan anak-anak sekolah internasional di Jakarta yang pamer kebolehan paduan suara. Sementara artis dalam negeri, yang disebut mewakili Papua, Kalimantan dan Aceh, konon berasal dari anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Hebat, bukan?

Untung, para penonton tak dipungut bayaran . Kalau mereka disuruh bayar Rp 5.000 saja, saya berani bertaruh, Benteng Vastenburg hanya akan diisi penampil, panitia, kru panggung dan sedikit penonton. Juga sejumlah jurnalis kesepian atau datang karena paksaan penugasan.

Keterangan: Foto-foto di atas diambil dengan menggunakan Nokia 6275i

Sebuah festival digelar, banyak persoalan terhampar. Ada yang curiga pada motif di balik pesta, tak sedikit pula yang pesimis terhadap kesuksesan acara. Yang sudah pasti, rumor siapa untung dan siapa pula yang buntung, sudah merebak ke seantero kota.

Benteng Vastenburg, situs bersejarah yang digunakan sebagai lokasi Festival Internasional Musik Etnik 2007

Saya adalah satu dari sebagian orang yang pesimis pada suksesnya acara Solo International Ethnic Music Festival ( SIEM). Tak cuma pesimis, saya bahkan merasa menjadi orang yang paling kecewa dengan manajemen penyelenggaraan yang menurut saya, sungguh awut-awutan. Sejak semula, saya sudah mengusulkan kepada ketua penyelenggara agar tegas merombak susunan panitia, terutama di jajaran board of artistic-nya.

Argumentasi saya sederhana, sebuah festival -apalagi seambisius SIEM, harus dirancang secara sungguh-sungguh dan dengan perencanaan yang matang. Sistem kuratorial menjadi bagian paling penting dibanding faktor-faktor lainnya, seperti manajemen penyelenggaraan dan sebagainya. Untuk itu, kredibilitas kurator menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan pertunjukan yang menarik, dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan.

Folkcorn, sebuah kelompok musik etnik asal Belanda. Dimotori seorang perempuan Belanda kelahiran Probolinggo, Jawa Timur

Usulan semacam itu sudah saya sampaikan sekira enam bulan silam, ketika Ketua Penyelenggara mengajak berbincang perihal ambisinya membuat acara. Rupanya, waktu bergulir sangat cepat. Sang Ketua mulai kecapekan mengurus rumor patgulipat sebagian panitia. Ia juga pusing menghadapi resistensi sejumlah seniman Surakarta atas acara yang hendak digelarnya, hingga kemudian ia mengajak kembali berbincang dengan saya.

Tapi, pembicaraan tetaplah sebatas obrolan. Tanpa komitmen, tak ada pula kesepakatan. Sang Ketua tetap berjalan dengan idenya, saya pun tetap yakin dengan pendirian saya, bahwa SIEM hanya akan menjadi forum mubazir, buang-buang duit dan merugikan masa depan pariwisata Surakarta. Seperti festival-festival yang rutin digelar sebuah event organizer bersama Dinas Pariwisata Surakarta, hasilnya kerap membuat kecewa.

Anak-anak sekolah internasional Korea di Jakarta, sedang berpawai menjelang festival. Mereka tergabung dalam kelompok Korea Choir

Orang sering berharap banyak pada festival demikian, namun yang lahir hanyalah kekecewaan. Persoalannya sama dan selalu berulang: tak ada sistem dan standar kuratorial yang jelas, serta digelar oleh segelintir orang yang memang tak paham benar dengan bidang pekerjaan yang sedang dilakoninya.

Keterangan: Foto-foto di atas diambil dengan menggunakan Nokia 6275i

Pertunjukan balet di Taman Budaya Surakarta

Dua puluh tahun tinggal di Surakarta sudah cukup membuat saya ‘tahu banyak’ tentang isi perut kota itu, yang menurut saya memang benar-benar unik. Namun, dari sekian jenis keunikan yang ada, hanya kelompok masyarakat bernama seniman yang menurut saya paling unik di antara yang unik-unik itu. Ada dua lelucon yang akhir-akhir ini jadi perbincangan para seniman –makhluk yang saya sebut unik itu!

Pertama, sebuah festival musik etnik berskala internasional yang akan digelar 1-5 September mendatang. Meski tak ada publikasi yang memadai, namun event itu sudah menjadi perbincangan sebagian kecil masyarakat Surakarta. Gemuruh, nyaris gaduh. Boleh jadi, hal itu merupakan bukti telepati masih menjadi bentuk komunikasi paling efektif pada kelompok masyarakat yang telah melahirkan berbagai macam aliran kebatinan itu.

Yang jelas, gemuruhnya perbincangan festival itu –baik yang pro maupun kontra- sudah menggiring asumsi sebagian pihak yang terlibat penyelenggaraan, bahwa masyarakat di Surakarta ‘sudah sangat peduli’. Apalagi, delegasi musisi dari delapan negara akan hadir meramaikan perhelatan agung, dan akan tampil bersama sejumlah seniman musik dari berbagai kelompok etnis dari Sabang hingga Merauke.

‘Kepedulian’ itu diharapkan akan bermuara pada suksesnya acara yang terwujud dalam sebuah keramahan a la orang timur dalam menjamu para tamu. Entah itu dalam memperlakukan para delegasi selama di penginapan, saat plesiran menikmati suasana Kota Budaya, maupun applaus (dan tentu saja) berjubelnya manusia di tengah Benteng Vastenburg selama pesta musik berlangsung.

Jujur, saya pesimis acara itu bisa berlangsung sesuai harapan penyelenggara, meski saya berharap event itu menuai sukses besar. Alasannya sederhana saja: sayang kalau uang ratusan juta (atau miliar?) rupiah harus melayang sia-sia. Alasan lainnya, saya tak kuat mendengar omongan orang yang mendiskreditkan warga Surakarta. Jelek-jelek, saya sudah merasa bagian dari warga Surakarta Yang Berbudaya.

(Saya sudah sering tersinggung ketika mendengar umpatan banyak orang yang kecewa karena hanya menjumpai ‘menu’ yang itu-itu saja, baik pada saat Festival Sriwedari, Festival Bonrojo maupun festival-festival dan bentuk keramaian lainnya, tahun demi tahun. Bagaimana industri pariwisata bakal berkembang kalau pendatang selalu dikecewakan?)

Peristiwa kedua yang tak kalah lucunya adalah ‘keresahan massal’ sejumlah seniman lantaran Pak Murtidjono pensiun sebagai Kepala Taman Budaya Jawa Tengah yang berkantor di Surakarta. Mereka kuatir, setelah Pak Murti pensiun, Taman Budaya akan dikelola birokrat pariwisata yang mereka anggap tak tahu kesenian (dan karena itu akan mengesampingkan ekspresi kreatif dan kerja intelektual seniman).

Kelucuan itu, sepanjang yang saya ketahui, sebagian dari yang resah itu adalah orang-orang yang selama ini kurang peduli, bahkan banyak yang tak suka kepada sosok Pak Murti. Sebagian lainnya, justru terdiri dari orang-orang dalam alias birokrat kesenian yang selama ini justru menikmati eksentrisitas Pak Murti. Gaya bahasa Pak Murti yang ceplas-ceplos dan lugas dijadikan alasan untuk tidak menyukainya (bahkan menyerangnya), kendati visi dan kebijakan Pak Murti sangat jelas dan berpihak pada seniman dan kemajuan seni/kebudayaan.

(Satu keunikan Pak Murti yang tak diketahui banyak orang adalah ‘pembiaran’ perilaku sebagian bawahannya yang suka menyunat duit negara yang diperuntukkan sebagai dana stimulan bagi seniman yang berpentas/pameran di Taman Budaya, sepanjang tidak melampaui batas! Padahal, banyak dari mereka telah dihukum dengan beragam caranya sendiri, seperti dimutasi jadi tukang antar surat dinas, non-job, atau dipermalukan di hadapan para staf dan komunitas seni, demi memunjulkan efek jera).

Begitulah sekilas keunikan ‘seniman’ di Surakarta yang sempat saya ketahui (meski tak pernah menjadi mengerti…..)

Tak seperti lazimnya peragaan busana, Iwan Tirta menyajikan suguhan menarik untuk publik di berbagai kota di Indonesia, tak terkecuali Surakarta. Menarik yang saya maksud adalah medium ekspresinya, yakni lewat langendriyan, sebuah opera Jawa. Bertajuk Tandhing Gendhing, opera itu berupa fragmen Mahabharata yang bertutur tentang pertikaian Pandhawa dan Kurawa.

Desainer bernama asli Nusjirwan Tirtaamidjaja itu menyiapkan desain khusus untuk masing-masing tokoh. Dia yakin, setiap motif batik memiliki filosofi sendiri-sendiri sehingga harus diselaraskan dengan watak dan sifat tokohnya. Rupanya, ia bukan tipe orang yang gegabah untuk urusan demikian. Bima atau Werkudara yang gagah dan lugas misalnya, tidak mungkin mengenakan kostum yang sama dengan Arjuna yang anggun penuh pesona, meski sama-sama berasal dari kultur ‘putih’-nya Pandawa.

Keseriusan Iwan Tirta dalam mencipta desain batik –termasuk berusaha melindungi hak ciptanya, agar tak dibajak seperti tempe- kian meyakinkan saya, bahwa pengetahuannya mengenai batik memang mahaluas dan layak dijadikan rujukan menimba pengetahuan tentang beraneka jenis corak dan motif batik yang hidup di berbagai kelompok masyarakat Indonesia.

Dalam sebuah kesempatan, saya bertanya kepadanya mengenai motif Alas-alasan karya Iwan yang digunakan untuk kostum tari Dirada Meta dalam sebuah acara di Pura Mangkunageran, beberapa bulan silam. Sontak ia menjawab: Itu ngawur! Saya baru diberitahu empat hari sebelum pementasan mengenai penggunaan batik itu untuk kostum tarian penting itu!

Rupanya, Iwan sependapat dengan saya, bahwa merekonstruksi sebuah tarian yang lama ‘punah’ tidaklah mudah. Ia menganalogikannya dengan proses rekonstruksi Candi Prambanan yang tidak boleh asal menyusun bebatuan. “Perlu riset panjang sebelum sampai pada sebuah kesimpulan. Apalagi, dalam kasus tari Dirada Meta sudah tak ada lagi acuannya, termasuk petunjuk teks dan gambar, baik untuk ragam gerak maupun kostumnya.

Saya jadi teringat betapa seluruh anggota yang terlibat dalam tim rekonstruksi tarian Dirada Meta hanya berkutat pada masalah ragam gerak dan gending iringannya yang lantas dihubung-hubungkan dengan peristiwa peperangan RM Said dan pasukannya melawan tentara kolonial Belanda di sebuah hutan di Blora. Rupanya, tim kreatif tarian itu bertindak simplistis, karena pertempuran berlangsung di hutan, maka motif Alas-alasan akan cocok untuk itu. Asal tahu saja, alas adalah bahasa Jawa yang padanan bahasa Indonesianya adalah ‘hutan’.

Satu hal yang patut diacungi jempol dari kerja keras Iwan Tirta adalah konsistensinya memajukan batik Indonesia, termasuk upaya pelestarian sejumlah motif batik yang hampir punah. Soal karya Tandhing Gendhing, maaf, saya hanya ingin berkomentar singkat saja. Koreografinya yang kedodoran menjadikan karya-karya batik Iwan Tirta jadi tampak terabaikan…… Hanya sekadar kostum!

Semoga di tempat-tempat lain bisa tampil lebih baik. Mumpung masih ada kesempatan.

Pemanasan global membuat kemiskinan kian menjamur. Di Juwangi, Boyolali, mayoritas petani ladang memperoleh penghasilan kurang dari Rp 100 ribu dalam satu musim tanam jagung. Sebuah penghasilan yang sangat tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan minimal empat jiwa dalam satu sekeluarga. Jauh dari indikator kemiskinan versi World Bank yang besarnya US$ 1 perhari. Berikut potret sekilas kehidupan mereka.

Jerukan, Pilangrejo dan Kayen hanyalah noktah kecil dalam sebuah peta besar bernama Indonesia. Sangat tak tampak, namun cukup memberi gambaran betapa kerakusan orang-orang kaya di kota –bahkan di luar Indonesia- memberi kontribusi pada keabadian kemiskinan mereka.

Mereka tak tahu apa itu global warming. Kalaupun pernah mendengar climate change, paling juga tak paham maksudnya. Bukan meremehkan mereka, tapi begitulah realitasnya, karena rata-rata pendidikan di sana hanya sampai setingkat SMP. “Bagaimana mungkin kami menyekolahkan anak-anak kami sampai SLTA kalau biaya transportasinya saja sudah Rp 10 ribu?” tutur Purwadi, seorang warga Kayen.

Satu hal yang mereka tahu dan rasakan hanyalah musim tak pernah lagi mau berjanji. Pranotomongso tak lagi bisa dijadikan patokan bercocok tanam. Warisan leluhur itu hanya relevan hingga sepuluh tahun silam, ketika kertas tisu sudah menjadi produk murahan yang selalu ada di setiap ruang kehidupan kaum kaya: di toilet, ruang makan, ruang tamu, tas hingga mobil, hingga warung tegal di sudut-sudut jalan perkotaan.

Teriakan para aktivis lingkungan agar pembabatan hutan dihentikan, tak pernah digubris. Yang terjadi justru sebaliknya, kongkalikong penguasa-pengusaha mencukur hutan secara semena-mena, tanpa mau tahu tindakan itu merusak lapisan ozon, filter alami yang menyelamatkan penghuni bumi.

Sejujurnya, saya curiga. Program bersama ratusan negara di bawah PBB seperti tertuang dalam Millenium Development Goals hanyalah akal-akalan pemimpin negara-negara kaya di Utara. Pengurangan jumlah penduduk miskin, perhatian pada perluasan akses air bersih bagi penduduk miskin dan sebagainya hanyalah lips service semata.

Kehidupan penduduk Juwangi hanyalah potret kecil kegagalan negara dan badan-badan kemanusiaan dunia mengurangi ketimpangan Utara-Selatan. Mana mungkin seseorang bisa hidup sehat bila saat tidur saja harus bersanding dengan kambing-kambing mereka? Bagaimana pertumbuhan anak-anak di sana bisa maksimal ketika untuk makan dan minum saja harus menyaring air sungai yang hanya tersedia seusai musim hujan yang tak seberapa lama?

Konon, 60 tahun mendatang, permukaan laut di utara Jakarta bakal naik 10 meter sehingga sebagian Jakarta sudah tertelan samudera. Kuningan sudah tak lagi ada. Pada kurun waktu yang sama, kabarnya London juga sudah tenggelam akibat perubahan iklim dan mencairnya es di kutub utara. Jangan-jangan, Konferensi Perubahan Iklim di Bali, Desember mendatang, juga tak terselenggara manakala London tak terancam hilang dari peta dunia. Wallahu a’lam

Hari ini tiga belas tahun silam, tiga media terkemuka dibreidel penguasa Orde Baru. Banyak korban berjatuhan. Ratusan karyawan menghadapi kesulitan baru untuk menghidupi keluarganya. Ketiga media itu termasuk laris pada masanya. Inilah kisah loper, korban langsung atas tindakan sewenang-wenang Soeharto itu. Tiga tahun menggelandang, pulang selalu dengan mengendap-endap karena takut ditagih uang sewa kamar oleh induk semang.

Sebut saja namanya, Ratnawijaya. Berkulit gelap, badan ceking lagi dekil. Ketika itu, ia berstatus mahasiswa tahun ketiga di FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Cita-citanya sederhana: ingin jadi wartawan! Tiga bulan praktek magang di sebuah koran lokal membuatnya senang bukan kepalang. Sayang, nasib justru mengantarnya jadi loper.

Namun, pengalaman bergaul dengan aktivis mahasiswa membuatnya tahu, mana media yang paling sering dibaca. Rupanya, tabloid DeTIK paling disuka. Isinya padat, laporan utamanya selalu mengejutkan, dan bahasanya lugas. Singkat kata, Ratnawijaya melihat hal itu sebagai peluang pasar. Dalam waktu singkat, ia memiliki ratusan pelanggan tetap. Hampir seluruh anggota DPRD Surakarta menjadi pelanggannya. Begitu pula para aktivis mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Berlagak sok idealis, Ratnawijaya melebarkan sayap. Agak sombong sedikit, ia hanya mau melayani pembaca yang menginginkan bacaan bermutu seperti Editor dan TEMPO. Di luar tiga media itu, betapapun memiliki potensi keuntungan besar, ia selalu menolak pelanggan baru. Padahal alasannya sederhana, DeTIK, Editor dan TEMPO punya jadwal edar yang sama: Selasa.

Menikmati keuntungan tak kurang dari Rp 600 per bulan, Ratnawijaya mabuk kahanan. Ia lupa kewajiban sekolahnya. Sampai kemudian, ia kaget dan tak siap menghadapi kenyataan ketika tiba-tiba Menteri Penerangan Harmoko membreidel ketiga media. Hidup kembali miskin, tak ada bacaan bermutu.

Limbung tak punya pendapatan, ia tak sanggup beli makan. Tiga tahun menggelandang di Taman Budaya Surakarta, tiap malam tidur di antara gamelan di pendapa. Di sana, ia memperoleh ‘jalan keluar’. Belajar memotret pertunjukan lalu menawarkan hasilnya ke sejumlah wartawan budaya yang kerap datang di Surakarta. Satu dua ada yang tertarik memuatnya. Gairah menjadi wartawan kembali tumbuh.

Sayang, dunia yang dihadapinya kini sudah berbeda dengan jaman dulu. Telepon memudahkan orang mewawancarai narasumber dimana saja, kapan saja. Banyak orang jadi malas bertemu narasumber. Padahal, banyak data dan bahan berita bisa diperoleh ketika seorang wartawan bisa berbincang cukup lama dengan sumber berita. Alhasil, banyak berita tersaji tanpa kelengkapan data. Tulisan jadi kering, ibarat manusia hidup tanpa jiwa, tanpa sikap.

Ratnawijaya sempat putus asa. Apalagi, ia kerap menyaksikan di lapangan, orang-orang begitu mudah bertukar berita, tanpa crosscheck, bahkan tanpa ijin dari narasumber. Anehnya, narasumber pun banyak yang mengabaikan hal demikian. Ia menganggap itu hal biasa, meski sesungguhnya nyata-nyata melanggar etika. Hal yang paling sering disalahpahami banyak orang, adalah wartawan dianggap bagai dewa, bisa memutar balik fakta dan data. Belum lagi praktek sogok dan amplop yang hampir pasti akan mempengaruhi isi berita. Semua dimaklumi, meski gerundelan selalu ada di belakang.

Ratnawijaya kian heran. Tukar-menukar bukan lagi soal data berupa tulisan. Praktek penggandaan video hasil reportase wartawan televisi dan wartawan radio juga lazim dilakukan di daerah. Aneh. Soalnya, gambar yang sama bisa saja muncul di banyak stasiun televisi, lokal dan nasional dalam waktu hampir bersamaan.

Bagi bekas loper yang kini menekuni jurnalistik seperti Ratnawijaya, ia tahu mana berita bagus dan berguna bagi publik maupun informasi sampah. Rupanya, breidel tak punya pengaruh apa-apa terhadap produk berita, bahkan bagi mereka yang sudah menjalani profesi itu saat breidel terjadi. Jangan-jangan, banyak wartawan muda kini tak tahu pernah ada sejumlah peristiwa pembreidelan dalam sejarah selama 32 tahun Orde Baru berkuasa.

Pembalap cilik beradu cepat, bahkan memacu semangat dengan mengajak sang kura-kura kesayangan menemani berlaga.

Indonesia pernah punya crosser legendaris bernama Popo Hartopo. Reputasinya terukir dengan memenangi kejuaraan Asia selama tiga kali berturut-turut di Jepang. Sempat redup, kini dunia motocross kita mulai bangkit. Banyak sekolah balap berdiri meski biayanya mencapai Rp 50 juta per tahun. Sayang, banyak crosser kita masih mengendarai motor ilegal.

Disebut ilegal, sebab kebanyakan motor trail, terutama merk-merk terkemuka, kebanyakan masuk tanpa bayar pajak. Begitu kata teman, seorang promotor balapan trail. “Kecuali satu merk asal Eropa, saya berani jamin semua kendaraan itu masuk ke Indonesia lewat jalur ilegal,” kata teman yang minta identitasnya disembunyikan.

Soal memasukkan motor lewat jalan haram, rupanya bukan tanpa sebab. Belasan tahun silam, Pemerintah pernah memberi dispensasi kepada organisasi yang menaungi dunia adu balap. Setiap motor yang diimpor untuk keperluan olahraga keras ini dibebaskan dari pajak barang mewah dan bebas bea masuk. Rupanya, dispensasi itu diselewengkan oknum pengurus. Alhasil, “Ijin impor 10 unit, yang datang 100 unit,” seorang sumber mengibaratkan. Akibat peristiwa itu, pemerintah menghentikan kebijakan pemberian dispensasi itu.

Maka tak aneh, motor 125 cc seharga sekitar Rp 100 juta per unit itu membanjiri pasar gelap sejak beberapa tahun silam. Seorang crosser akan tahu kemana harus memperoleh motor-motor buatan Jepang, tanpa harus mendatangi agen tunggal pemegang merk (ATPM). Konon, ATPM pun tak pernah punya stok kendaraan built up ini.

Menyaksikan praktek perdagangan gelap semacam ini, sebagian penggiat olahraga motocross gerah. Bukan saja lantaran banyak oknum melakukan penyelewengan, namun juga kesal sebab ATPM juga ogah mendatangkan motor balap itu ke Indonesia. Konon, mengimpor motor jenis ini tak ekonomis. Pasar tak secerah motor bebek. Benarkah?

Jimmy Budhijanto menyangkal. Menurut pemilik ATPM motor merk KTM sekaligus promotor klub balap Coyote- KTM ini, pajak dan bea masuk tak bisa dijadikan alasan produsen membuka gerainya di Indonesia. Buktinya, meski harga motor KTM berada di kisaran Rp 90 juta hingga Rp 125 juta, toh angka penjualannya juga bagus. “Harga motor hanya merupakan komponen kecil dalam olahraga motocross. Yang mahal justru untuk pembinaan atlet, latihan rutin dan saat mengikuti perlombaan,” ujar Jimmy.

Jimmy benar. Sekolah balap kini mulai bermunculan di Jakarta, Surakarta dan Yogyakarta. Peminatnya lumayan banyak, terutama anak-anak, meski biaya kursusnya, konon ada yang mencapai Rp 50 juta per tahun. MNE, sebuah klub di Jakarta, bahkan berani mengirim dan membiayai crosser papan atas kita, Aep Dadang untuk berlaga dalam satu musim kompetisi di Australia.

Kini, yang diperlukan adalah sportifitas para stakeholders. Pemerintah perlu membuka kembali kemudahan berupa dispensasi, namun para jangan ada lagi permainan pengurus organisasi olahraga yang memanfaatkan dispensasi untuk memperkaya diri. Bila ini terjadi, “Saya yakin dalam sepuluh tahun ke depan, kita bisa memiliki crosser-crosser handal, yang mampu bersaing dalam kancah internasional,” ujar Judiarto, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jakarta.

Seorang teman menawarkan kepada saya untuk menulis sekaligus membuat foto untuk tabloid dimana dia menjadi salah satu editornya. Dia menyebut besaran honor tapi saya tak menggubrisnya. Saya hanya ingin ada credit tittle, nama saya di samping foto. Itu yang utama sebagai penghargaan atas sebuah karya cipta. Property right, bahasa kerennya.

Bukan hanya setuju, rupanya usulan saya itu mengubah kebijakan medianya. Pada terbitan edisi setelah kami berbincang lewat telepon itu, usulan saya sudah berbuah kenyataan. Kredit foto tidak lagi dicantumkan inisial si pemotret, lebih dari itu, sudah berupa nama lengkap. Terkesan radikal, namun begitulah yang seharusnya. Saya salut. Juga bangga.

Kepada teman itu, saya menggunakan argumen sederhana yang saya ambil dari idiom Jawa. Kalau seseorang bekerja, sudah semestinya ia memperoleh jeneng (nama) dan jenang (makanan) sekaligus. Namun, kalau tak dapat memberi jenang, jeneng-lah yang minimal bisa diperoleh si pekerja. Dalam bahasa manajemen modern, hal ini dinamai reward. Dan reward, tak harus berwujud materi.

Beberapa pekan berselang, saya mengalami celaka kecil. Sebuah foto yang saya kirim untuk sebuah majalah, dimuat dengan kredit yang salah. Nama saya digantikan sebuah nama kantor berita. Tapi tak apa, mungkin itu kesalahan orang di bagian pracetak.

Permintaan maaf sudah saya terima melalui sebuah pesan singkat, meski sang pengirim tidak dalam kapasitas meminta maaf. Ini semua, murni karena perkawanan. Saya bisa menerima dan menghargai itikad baik berupa pengakuan kesalahan itu. Di luar itu, saya merasa memiliki hubungan personal yang baik dengan banyak orang di majalah itu. Secara subyektif, saya bisa mengerti kekhilafan bisa terjadi pada siapapun dalam sebuah mata rantai produksi yang memang sangat rumit itu.

Yang mengenaskan, saya pernah bersengketa dengan redaksi media massa. Selama sekitar tiga tahun (mungkin lebih), foto karya saya dipakai untuk ‘menghias’ salah satu halaman media itu. Hampir pasti, sepekan sekali, kejadian berulang: foto dimuat tanpa mencantumkan nama saya. Saya sempat memboikot selama setahun, dan tidak pernah mengijinkan karya foto saya diminta.

Boikot itu saya lakukan karena berulangkali saya protes secara lisan kepada beberapa reporter yang biasa meminta foto kepada saya untuk melengkapi tulisannya. Setiap meminta, saya kembali bertanya. Jawabnya selalu nyaris sama. Intinya, memang begitulah kebijakan redaksi media itu. Tak menuliskan nama kreatornya untuk kredit foto.

Beruntung, ketika itu Indonesia meratifikasi konvensi mengenai hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Somasi saya dijawab dengan keputusan radikal media itu. Caranya, media itu mencatumkan nama lengkap sang fotografer di samping foto-foto yang dimuatnya.

Mengingat tiga peristiwa yang saya alami itu, sungguh senang di hati. Ternyata, meski secara tidak langsung, apa yang saya kemukakan masih ada yang mendengar dan dijadikan bahan untuk mencoba memperbaiki kesalahan. Saya yakin, soal karya cipta (termasuk fotografi) memang bukan semata-mata urusan jenang dan jeneng.

Sebuah proyek besar baru saja usai digelar. Seniman kembali menjadi obyek eksploitasi kaum berdasi. Seperti anak menari di depan ayah-ibu dan keluarganya sendiri, tak ada kepuasan berarti. Padahal, sang anak sudah sanggup hidup mandiri, bahkan menemukan komunitasnya sendiri.

Pementasan Panji Klaras Keboan Sikep oleh Sri Production, Sidoarjo, Jawa Timur

Begitulah kesan saya terhadap Indonesia Performing Arts Mart (IPAM) 2007 yang berlangsung di kampus ISI Surakarta, 6-7 Juni. Konon, tak satupun buyer hadir dalam event yang digelar oleh Kantor Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata itu. Kalaupun terlihat beberapa orang asing menghadiri rangkaian pertunjukan tari, musik dan teater itu, konon kebanyakan mereka hanyalah pelancong dan sebagian kecil merupakan observer yang ‘dibawa’ oleh salah seorang tokoh seni pertunjukan Indonesia yang terlibat dalam kepanitiaan IPAM .

Kalau ukuran kesuksesan acara adalah penonton yang berjejal, maka IPAM kali ini sukses besar. Seluruh bangku terisi, bahkan banyak yang berdiri berdesakan. Tapi jangan salah, selain gratis, kebanyakan mereka adalah mahasiswa ISI yang (mungkin) terpaksa menonton karena ada tugas mata kuliah kritik tari. Boleh jadi, itu merupakan bagian dari bentuk mobilisasi penonton, yang sebagian sudah mengenal karya para penampil dari Surakarta yang mendominasi jumlah peserta. Apalagi, karya-karya seniman setempat sudah pernah dipentaskan di kota yang sama.

Seperti yang saya duga sebelumnya, IPAM kali ini sama saja dengan festival-festival versi pemerintah lainnya. Konsep tak jelas, jaringan tak punya, meski dana saya yakin banyak tersedia. Mentalitas proyek masih kental, meski melibatkan banyak dewa-dewa kesenian dalam dewan kuratorial.

Suara-suara, koreografi Mugiyono Kasido

Repotnya, sehebat apapun seorang kurator di negeri ini, tak banyak yang bersikap independen dan militan. Saya menyebut demikian, sebab hanya sedikit orang yang saya kenal berani memilih mundur dari sebuah kepanitiaan manakala berhadapan dengan birokrat yang tak memiliki visi yang jelas, yang berpihak pada kemajuan peradaban dan dinamika kesenian itu sendiri.

Alasan saya sederhana saja. Apa yang bisa diperoleh dari IPAM IV kali ini, bila pemberitahuan kepastian tampil bagi peserta hanya kurang dari sepekan sebelum perhelatan digelar? Ada seorang seniman yang bertutur kepada saya, bahwa ia baru dihubungi pada 1 Juni untuk tampil pada 7 Juni.

Seorang lagi, namanya dicoret beberapa hari sebelum acara meski seniman ini justru dihubungi/diundang sendiri oleh panitia pusat pada awal Maret 2007. Pencoretan itu, rupanya hanya dipicu oleh ‘kecerewetan’ manajer si seniman menanyakan persoalan surat kontrak dan hak-haknya sebagai penampil unggulan. Anehnya, seniman ini akhirnya tetap tampil karena diminta kembali oleh panitia, kira-kira empat hari sebelumnya. Namun, nama dan profil kelompok ini tak ada di dalam buku acara. Aneh, bukan?

Lakon Gathik Glindhing oleh kelompok Sahita============>

Lazimnya event serupa yang diadakan Singapura atau negara-negara lainnya, kesiapan panitia sudah tampak sejak dua tahun sebelumnya. “Semua urusan administrasi sudah selesai, paling lambat enam bulan sebelum acara dimulai. Bahkan, tiket pun sudah di tangan sejak jauh-jauh hari,”ujar I Wayan Sadra, komponis yang kerap diundang dalam festival internasional di berbagai negara di Asia, Eropa dan Amerika.

Kurang profesionalnya panitia semakin nampak bila kita menyimak minimnya publikasi. Jangankan di luar negeri atau dalam cakupan nasional. Di Surakarta, kota tempat berlangsungnya acara yang konon untuk mempertemukan buyer/maesenas dari luar negeri dengan seniman Indonesia, pun nyaris tak ada. Kalaupun dijumpai spanduk, hampir bisa dipastikan itu hanya ada di sekitar kampus ISI .

Seorang teman bertutur, saat diundang pada acara serupa di Singapura, pihaknya sudah menerima undangan sejak setahun sebelumnya. Dalam undangan, bahkan sudah tercantum siapa saja yang bakal hadir dalam acara itu, baik mereka yang berkategori buyer, kurator, pengelola pusat kesenian, dan tentu saja profil seniman berikut karya yang bakal disertakan dalam acara tersebut.

PementasanMappasiori Waju oleh Anging Mamiri Foundation, Makassar

Di sini? Perilaku birokrat dan mentalitas proyek, memang sulit diterima akal sehat.

Ingin membuat kendaraan Anda irit dan bertenaga? Jangan ragu mencoba alat yang satu ini. Insya Allah, pengeluaran Anda bisa dihemat sekitar 20 persen dari belanja rutin Anda untuk membeli bahan bakar. Dengan memasang alat ini di motor/mobil Anda, berarti Anda telah turut aktif merawat alam. Emisi gas buangnya rendah polutan, sehingga Insya Allah, ramah lingkungan. Harganya tak mahal, kok…..

Alat ini bernama akselerator. Fungsinya sederhana, tapi kerjanya sangat penting karena sanggup memperpanjang usia mesin kendaraan Anda. Penggunaan oli mesin lebih irit, setidaknya 500 km dari masa pakai normal.

Kerja akselerator ini kurang-lebih adalah untuk menjaga stabilitas perbandingan yang tepat campuran antara bensin (rumus kimianya C8H18 atau hidrokarbon) dan udara yang dibutuhkan oleh mesin. Campuran yang dimaksud meliputi kwalitas dan kwantitas.

Secara kwantitatif, artinya perbandingan masuknya bahan bakar dan udara ke dalam silinder akan mendekati kebutuhan seperti yang dikehendaki oleh volume silinder pabrikan. Sedang secara kwalitatif, alat ini akan menjaga ketepatan pasokan seperti yang dikehendaki oleh kinerja mesin. Misalnya, pada saat start, kecepatan menengah dan kecepatan tinggi, pasokan kebutuhan akan campuran bahan bakar pada silinder akan selalu terjaga.

Sekadar mengingatkan, ada tiga syarat penting yang menentukan performa motor bensin (juga solar). Yang pertama, ya soal campuran/komposisi udara dan bahan bakar tadi. Kedua, adanya kompresi yang cukup tinggi. Maksudnya, saat terjadi kompresi tidak terjadi kebocoran di dalam silinder, baik yang diakibatkan oleh piston ring yang aus atau dinding silinder yang rusak dan/atau katup (valve) yang bocor.

Yang ketiga adalah adanya percikan bunga api listrik dari busi yang besar dan tepat waktu. Jadi, ketiga syarat itulah yang harus dipenuhi untuk menghasilkan sebuah performa mesin yang tinggi.

Akselerator dipasang sebelum masuk karburator atau sebelum masuk sistem injeksi. Selain untuk mesin bensin, alat ini juga cocok untuk mesin disel

Nah, alat ini hanya mengambil peran yang pertama. Unsur carbon dan hydrogen pada bensin yang melewati alat ini akan bercampur secara merata, sehingga perbandingannya akan selalu seimbang. (Asal tahu saja, bensin yang beredar di pasaran sering dicampur unsur lain karena permainan dagang untuk mengeruk keuntungan besar. Bensin yang dicampur bahan lain akan mengakibatkan campuran tidak homogen, sehingga proses atomisasi menjadi terkendala yang mengakibatkan bensin tidak mudah terbakar secara sempurna).

Spesifikasi teknik alat ini, ia memiliki usia tak terbatas karena magnet yang digunakan sebagai penjejak bukan jenis elektromagnet, melainkan magnet permanen.

Dengan alat ini, Anda tak perlu lagi menggunakan Pertamax atau zat aditif lainnya untuk memperoleh performa mesin yang optimal. Semua kandungan akan terbakar habis, sehingga Anda akan bisa melihat langsung, dalam waktu kurang dari 60 detik, knalpot Anda akan mengeluarkan air bersamaan keluarnya gas buang sebagai pertanda alat ini mampu menciptakan emisi gas buang yang ramah lingkungan.

PRINSIP KERJA:
Akselerator dipasang di antara tangki BBM dengan mesin injeksi/karburator (semakin dekat karburator/injeksi akan lebih bagus). Dengan melalui alat itu, unsur pembentuk bensin/solar akan terkumpul sesuai perbandingan menurut susunan senyawa yang seharusnya, sehingga BBM akan mudah terbakar di ruang pembakaran. Dengan pembakaran sempurna, seluruh unsur akan terbakar habis sehingga tidak menyisakan unsur karbon yang terbuang ke silinder. Unsur karbon inilah yang membuat oli mudah rusak/lekas aus.

Dengan minimnya karbon yang terbuang ke silinder, usia oli akan bertambah panjang. Karena pembakaran sempurna dan efisien, maka konsumsi BBM hanya sebatas yang diperlukan untuk pembakaran. Maka tak aneh kalau beberapa pengguna mobil Innova puas dengan alat itu karena selain lebih bertenaga, efisiensi pemakaian BBM bisa mencapai 10-12 km/liter dari rata-rata di kisaran 8 km/liter.

Catatan:
1. Untuk pemesanan alat ini, Anda bisa menghubungi saya melalui email. Harga Rp 500 ribu untuk mobil dan Rp 175 ribu untuk sepeda motor (termasuk ongkos kirim di wilayah Pulau Jawa dan Bali).

3. Alat ini buatan lokal, asli dari Solo. Silakan Anda membandingkannya dengan produk luar negeri yang Anda suka. Produsen alat ini menjanjikan kwalitas dan asistensi tertulis melalui email bila Anda menemukan keluhan setelah pemasangan.

Updated: Kamis, 23 Agt 2007, pukul 17.48 WIB

Amien Rais adalah pelawak paling hebat di Indonesia, setidaknya hingga bulan Mei ini. Bukan politisi saja yang terpingkal-pingkal, para korban gempa baik di Klaten dan Bantul bisa lupa akan derita tinggal di tenda. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang tak kunjung dipenuhi pemerintah, pun terlupakan. Begitu pula dengan para korban lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Terima kasih lho Pak Amien….. Anda penghibur sejati, yang sukses meski baru pada taraf pemula.

Serius! Lawakan panjenengan sungguh memukau. Sebagai profesor di fakultas ilmu sosial-politik, Anda sukses menggelitik mahasiswa untuk lebih serius mengkaji model komunikasi politik yang Anda pilih saat ‘bertinju’ melawan Presiden SBY dalam kaitan dana kampanye calon presiden dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Kaum pro-reformasi pun bisa memperoleh pijakan baru untuk melakukan tafsir ulang atas makna kata ‘reformasi’ ketika Anda, secara tiba-tiba berdamai menyusul gertakan reaksioner Sang Presiden.

Asli! Saya tidak ndobol! Persoalan besar dan menjadi headline media massa selama berhari-hari, langsung sirna begitu Anda bertemu Pak SBY di Bandara Halim Perdanakusumah. Yang semacam itu, pasti tidak akan terjadi kalau bukan dilakukan oleh orang-orang terpilih seperti Pak Amien, tokoh reformasi yang dulu menumbangkan kekuasaan otoriter yang dibangun selama puluhan tahun oleh Soeharto.

Coba simak baik-baik pernyataan Pak Amien saat konferensi pers di kediamannya, Senin (28/5) siang. Pak Amien bilang, dia sudah bersepakat dengan Pak SBY untuk mengakhiri ’sengketa politik’ mereka, sebab apa yang telah mereka perbuat dan ucapkan beberapa hari sebelumnya, ternyata tak memberi manfaat apa-apa bagi bangsa ini, selain hanya menguntungkan media massa.

Kepada praktisi media, sebaiknya Anda tak usah gusar, apalagi tersinggung. Toh, seperti sudah menjadi kodrat, media massa di Indonesia hanyalah sekumpulan kambing hitam. Mendingan disikapi saja sebagai tugas kenabian, bahwa media massa harus menyediakan diri sebagai pengganti ketika kambing hitam yang sesungguhnya (yang dibeli dengan dana korupsi) sudah telanjur dijadikan sebagai hewan kurban tahunan, ketika para politisi ingin memoles diri supaya tampak saleh.

Pak Amien…… Pak Amien…….

Eh, Pak SBY, tumben panjenengan bisa sereaktif begitu, to? Sampai serius menggelar jumpa pers di istana segala, padahal mungkin saja Pak Amien cuma mau iseng-iseng guyon, siapa tahu namanya berkibar kembali di langit biru seperti pada masa reformasi dulu.

(Saya menganggap Pak SBY serius hanya lantaran tak melihat gerakan-gerakan tangannya saat berbicara saat jumpa pers, loh….)

Sebuah monumen untuk mengenang gempa bumi - yang meluluhlantakkan ribuan bangunan dan berikut penghuninya- dibangun Pemerintah Kabupaten Klaten. Sunarna, sang bupati sedang berharap Presiden Yudhoyono datang meresmikan. Ia lupa, tindakan itu justru akan menyisakan kenangan abadi, bahwa sang bupati tak punya nyali memberantas manipulasi.

Ia turut menorehkan luka, hingga jauh ke lubuk hati.

Kepada pers, ia mengaku sedang melakukan komunikasi intensif dengan pihak yang disebutnya sebagai pemerintah pusat alias kantor kepresidenan. Kehadiran presiden, rupanya lebih membanggakan bagi dirinya. Padahal, ketika presiden meninjau lokasi dan korban gempa di Gantiwarno, beberapa pekan setelah gempa, ia tak menampakkan batang hidungnya, entah dimana. Yang saya dengar, ia sehat saat itu. Di warung kopi di dalam terminal, seorang relawan bertutur bila bupati sedang menghadiri acara semacam kemah siswa-siswa SMP di Kecamatan Tulung saat presiden berkunjung. Jadi, tak ada alasan kuat untuk tidak menyambut pejabat negara.

Sebagai orang Jawa, Sunarna lupa akan nilai-nilai kearifan. Ia bagai mati rasa, tak punya tepa slira karena diam saja ketika warganya teraniaya dana gempa. Perangkat desa di berbagai penjuru Kecamatan Gantiwarno ramai-ramai menggandakan kartu keluarga untuk memperkaya diri dengan menjarah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Satu rumah yang terdiri satu kepala keluarga dipecah menjadi beberapa kartu keluarga. Dengan begitu, masing-masing pemegang kartu keluarga ‘berhak’ memperoleh dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Banyak sedikitnya kartu baru tergantung jumlah orang yang telah menikah dalam satu rumah. Bila terdapat tiga keluarga baru (dan belum sempat membuat kartu keluarga), maka mereka akan memperoleh dana berlipat. Di sinilah kepiawaian perangkat desa, yang lantas menjadi rahasia umum. Sebagai imbalan, perangkat desa menggunakan ‘hak prerogatif’-nya dengan mengutip masing-masing Rp 1.000.000,- selama tiga tahap pencairan.

Dengan menggunakan asas pembuktian terbalik, kita tak kesulitan memotret gaya hidup baru para oknum perangkat desa yang tega menyunat dana gempa. Membuat rumah megah dan membeli mobil (baru atau bekas) merupakan cara mereka mengekspresikan kesuksesannya sebagai pelayan rakyat. Mobilitas vertikal, kata sosiolog.

Jauh sebelum turun dana rehabilitasi dan rekonstruksi, beragam bentuk penyelewengan hak korban telah dipertontonkan. Dari tingkat desa hingga pejabat kabupaten, semua ikut terlibat. Kalau saja sang bupati tegas dan memperhatikan nasib rakyatnya, tentu tak ada unjuk rasa warga berulang-ulang. Kalau simpati diwujudkan menjadi empati, tentu rakyat tak banyak yang sakit hati.

Pak Presiden, lebih baik Anda membereskan pekerjaan di Jakarta. Jangan mau dibawa-bawa untuk melegitimasi tindakan bupati yang eksibisionis. Tanpa Monumen Lindhu Gedhe di Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, pun, rakyat Klaten sudah pasti tak akan lupa terhadap peristiwa itu. Bukan karena kehilangan sanak-saudara dan hancurnya harta benda. Luka hati akibat manipulasi dan korupsi dana gempa sudah pasti terpatri. Luka yang tak hilang sepanjang hayat.

Kalau saja Pak Presiden membaca sebuah berita koran lokal, hari ini, Anda pasti merasakan sebuah ketololan sedang dipertontonkan. Penderitaan para korban ditukar dengan dana plesiran. Seorang Wakil Ketua DPRD Klaten, dengan bangga menyatakan, bahwa Monumen Lindu Gedhe bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Entah, acuan moralitas seperti apa yang melatari pernyataan lucu semacam itu.

Kepada anak-cucu, kerabat, teman, kenalan dan kepada dunia, mereka sudah bercerita penderitaan mereka. Kenangan pahit akan buruknya kinerja pemerintah, dari pusat hingga desa, sudah pasti abadi. Itulah yang disebut monumen sejati, Pak Bupati……

* Untuk AnakPeri

Sebuah pesan ditinggalkan oleh AnakPeri di salah satu halaman blog saya. Sejumlah pertanyaan membayang. Jangan-jangan Si AnakPeri bersaudara dengan indang, danyang yang merasuk pada diri Srintil, wahyu ronggeng yang merasuk pada tokoh sentral dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Kang Ahmad Tohari. Atau, barangkali Si AnakPeri cuma ingin mencari jawaban, apakah saya menyaksikan pertunjukan itu?!?

Usai menonton Banjaran Ronggeng Dukuh Paruk, Senin (14/5) malam lalu, sejatinya aku sudah tak hendak menuliskannya di sini. Kemeriahan pertunjukan memang bisa kunikmati. Tapi untuk lebih dari itu, ada keraguan membayang. Saya kuatir tak ada diskusi atau dialog sehat bila saya mengatakan apa adanya, sesuai opini dan impresi saya atas pergelaran koreografi Cahwati itu.

Tak apalah. Biar saya menggonggong, toh para kafilah gerak juga tak akan rugi. Sekeras apapun gonggonganku, pasti tak akan merusak selaput gendang telinga mereka. Gemuruh kanlpot peserta kampanye yang jelas-jelas merusak telinga dan mengusik kenyamanan (dan menyusahkan keluarga penderita sakit jantung) saja dibiarin, kok. So what!!, gitu lo…

Begini, AnakPeri . Menurut saya, sulit untuk membandingkan sosok Srintil dalam karya Cahwati dengan Srintil versi Kang Tohari. Yang saya pahami dari karya Kang Tohari, Srintil merupakan sosok perempuan yang rapuh saat sendiri, namun tampak perkasa saat menari. Ia juga seorang religius. Bagi Srintil, ronggeng bukan sekadar profesi yang memberi kenikmatan duniawi yang nyaris tanpa batas.

Seperti waitress di restoran mewah, ia harus selalu tersenyum kepada para tamu, dan tak enggan meminta maaf ketika melihat gelagat sang tamu kurang berkenan. Profesonalisme harus melekat pada para pelaku bisnis jasa. Begitu pula Srintil. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang-orang yang mengejar kesenangan. Harta, kuasa, juga kepuasan seksual, sudah pasti akan selalu mengikuti kemanapun ronggeng pergi.

Satu hal yang harus dimengerti, dalam konteks apa harta, kuasa dan kepuasan seksual itu mengikuti. Seorang Srintil, jelas tidak menjadikan ketiga hal itu sebagai obsesi, melainkan konsekwensi. Karena itu, seorang Srintil tidak pernah menyajikan pertunjukan yang dibuat-buat, apalagi sengaja mengeksploitasi tubuh demi memikat penonton. Ia menyajikan gerak dengan kecakapan dan inner beauty yang dimilikinya.

Sebaliknya, justru penontonlah yang secara dengan sengaja mengumbar fantasinya secara liar, sehingga imajinasi lebih menuntun mereka untuk melepas seluruh kain yang melekat pada sang ronggeng. Fantasi dan imajinasi itulah yang kemudian membangkitkan nafsu untuk merengkuh dan memiliki tubuh sang ronggeng dalam kehidupan pribadinya. Maka, menjadi mudah dimengerti kalau mereka tak segan menelantarkan istri dan anak-anak –bahkan kehormatan mereka, dengan cara mengumbar harta mereka untuk memikat sang ronggeng.

Kebaikan Srintil yang berbagi harta dengan para tetangga, impiannya untuk berkeluarga dengan Rasus, lelaki pujaannya, rasanya sudah memberi bukti yang kuat bahwa Srintil bukanlah ronggeng murahan, yang mau mengobral kehormatannya demi kesuksesan duniawi.

Saya kira, inilah pemahaman saya pada sosok Srintil seperti yang dimaui Kang Tohari. Dan, Srintil versi Cahwati, bagi saya hanyalah ronggeng murahan. Untung, Kang Tohari tak jadi datang pada pertunjukan malam itu (dan, kabar bahwa beliau akan datanglah yang membuatku ingin bertemu sekalian menyaksikan pertunjukan itu, setelah empat tahun tak bertemu).

Bila beliau hadir, saya pasti akan ikut larut dalam keharuan… (meski saya yakin, beliau tak akan tersinggung dengan Srintil yang munyal-munyal malam itu. Sudah jelas bagi Kang Tohari, juga saya, Si Ronggeng Srintil menari terakhir kali bersamaan dengan huru-hara PKI versus ABRI pada masa Gestok. Eh, GESTAPU!)

Begitulah gonggonganku, AnakPeri ………….

Hari-hari ini, sembilan tahun silam, merupakan hari-hari aneh bagi saya. Belasan, mungkin puluhan anak-anak berusia belasan tahun, rajin mendatangi warung internet. Dari pagi hingga malam, bahkan hingga sepekan lebih, silih berganti tiada henti. Tak banyak yang mereka kerjakan kecuali membaca dan menulis surat. Selain buru-buru, kebanyakan mereka tak terlalu melek teknologi, sehingga semua rekaman surat-menyurat mereka tinggalkan di program Eudora atau Telnet (Outlook belum populer saat itu). Kalaupun Inbox sudah kosong, saya bisa membacanya di Sent Items atau folder lain yang tak sempat dihapusnya.

Tema pembicaraan mereka seragam. Semua menanyakan prosedur dan cara memperoleh status permanent resident. Singapura, Australia, Hongkong dan Amerika merupakan negara favorit dalam diskusi mereka. Soal biaya, bukan persoalan lagi bagi mereka. Dan, bukan lantaran mereka berkulit putih dan bermata sipit yang sering diposisikan dengan stereotyping kaya, lantas tidak sensitif akan biaya. Bukan. Sama sekali bukan, meski kebanyakan berasal dari keluarga pengusaha.

Permanent resident yang mereka diskusikan adalah sebuah harapan, sebuah masa depan. Dan, harapan atau masa adalah hak. Hak untuk hidup layak, hak atas keamanan, pendidikan dan semua hak asasi manusia, yang bukan hanya dijamin melalui Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa dan Undang-undang Dasar 1945. Lebih dari itu, hak yang sudah dijanjikan oleh Allah, pemilik hidup dan kehidupan dan pencipta alam raya.

Karena hak dan keinginan untuk tetap survive itulah mereka membaca dan menulis. Beruntung, di Surakarta sudah ada warnet yang menyatu dengan kantor Indo.Net, satu-satunya internet provider saat itu. Saya tidak membayangkan berapa biaya yang harus mereka keluarkan jika harus menelpon teman-temannya yang berada di luar negeri setiap saat, ‘hanya’untuk tahu seluk-beluk permanent resident.

Harapan hidup sudah nyaris hilang, bahkan di tanah kelahiran mereka sendiri. Ratusan rumah dan tempat usaha keluarga mereka luluh lantak dibakar massa. Kalaupun tak dibakar oleh amarah, harta merekalah yang dijarah. Dan kita tahu, peristiwa pembakaran dan penjarahan seperti sudah terjadwal. Hanya dua hari saja, pada 14-15 Mei 1998, massa mengamuk bagai kesetanan. Warga keturunan China (tapi mereka lebih suka menyebut diri sebagai keturunan Tionghoa, karena kata China identik dengan komunis akibat stigma Orde Baru) dijadikan sasaran bulan-bulanan.

***

Yang tak kalah anehnya, bagi saya, adalah cepatnya suasana berubah. Warga keturunan itu sudah banyak yang keluar rumah tanpa ada yang mengganggu. Seolah-olah, membakar dan menjarah hanyalah ritual sesaat pada hari keramat. Tak ada lagi ‘kejahatan’ yang dipertontonkan kaum ‘pribumi’ kepada saudaranya sendiri, yang oleh jaringan birokrasi dan kekuasaan ketika itu disebut sebagai ‘non-pribumi’.

Nalar saya menuntun pada sebuah pemahaman awam: kalau kemarin mengganggu mereka karena dendam, kenapa sekarang tidak? Belakangan, setelah hampir sepekan, saya baru memperoleh jawaban. Kasak-kusuk yang berseliweran menyebutkan, pembakaran dan penjarahan terjadi karena ada yang memberi komando, ada yang melakukan provokasi. Ibarat preman sewaan, mereka akan berhenti bekerja kalau jangka kontraknya sudah habis. Bisa jadi, sebab hanya disewa dua hari, ya mereka tak lagi mengajak orang untuk marah dan mengamuk pada hari ketiga dan seterusnya……

Seperti mengesankan paham akan prinsip ‘keadilan’, sang desainer kerusuhan melebarkan wilayah kecemasan. Isu demi isu diembuskan, bahwa ada segerombolan warga (entah dari mana) akan kembali menyerang. Lalu, seperti dikomando, warga ‘pribumi’ yang mulai merasakan kesulitan memperoleh sembako, membuat barikade di mulut-mulut gang. Mereka berjaga bergiliran sambil pelan-pelan membangun portal permanen. Tak mudah lewat jalan-jalan kampung, karena di luar warga mereka, setiap pelintas adalah ‘orang asing’ yang harus ditelisik identitas dan tujuan kepergiannya.

Impas?

Begitulah kesan yang hendak dibangun kemudian. Seolah-olah, bukan ‘non-pribumi’ saja yang menderita.

Kini, keadaan kian membaik. Anak-anak yang dulunya lari ke luar negeri karena fasilitas permanent resident, kini sudah kembali. Ada yang meneruskan usaha keluarga, ada pula yang masih membersihkan puing-puing masa lalu. Manekin (yang dulu dijarah) dari toko-toko pakaian sudah tak lagi berserakan di kampung para pemulung. Tak tampak dendam mereka kepada kaum ‘pribumi’ yang pernah membuatnya sengsara.

Namun, masih ada satu monumen yang tersisa, yang selalu mengingatkan saya akan masa-masa pahit, kenangan akan kebiadaban bangsa yang dipertontonkan secara kasat mata ke seluruh penjuru dunia. Saya ingin, tak ada lagi portal dipasang di mulut-mulut gang perkampungan. Sebab portal, bagi saya sama saja dengan ‘Litsus’ dan ‘Screening’, dua instrumen kekuasaan masa lalu yang seperti hantu.

Saya belum mengenal Dedu. Setidaknya sampai aku menyaksikan pertunjukan balet Kemarin, hari ini….. dan esok? di Taman Budaya Surakarta, Kamis (10/5) malam. Asyik. Juga segar. Koreografi Dedu juga menghadirkan banyak kejutan. Setidaknya, itulah pengalaman yang saya rasakan. Barangkali tertarik menyaksikan, Anda masih punya kesempatan. Malam nanti merupakan malam terakhir untuk pergelaran dua malam itu.

Bahwa visualisasi karyanya terasa sangat dipengaruhi gaya Wied Sendjayani, sangat bisa dimengerti. Dedu termasuk murid (dari segelintir orang) pada angkatan pertama Mbak Wied di Sanggar Maniratari. Karena itu, saat seorang teman mengomentari pertunjukan itu dengan menyebut ‘sangat Mbak Wied’, saya memilih membela Dedu.

Saya menyampaikan apologi permisif: karena pertama kali mengenal balet saat nyantrik pada Mbak Wied, maka wajar saja kalau keterpengaruhan itu terasa mewarnai. Apalagi, Kemarin, hari ini….. dan esok? merupakan karya perdana Dedu, sehingga tidak menutup kemungkinan perubahan baru akan tampak pada karya-karya selanjutnya.

Kalaupun ada ‘sisa-sisa’gaya pada karya mendatang pun, bisa saja dikategorikan pada batas kewajaran. Keterpengaruhan itu wajar. Pengidolaan terhadap seseorang yang ditokohkan (biasanya karena kekaguman) tak terasa mengendap sehingga akan menjadi potensi laten yang akan muncul pada suatu ketika. Mugiyono, Bambang ‘Besur’ Suryono dan Fajar Satriadi adalah contoh koreografer Surakarta yang banyak dipengaruhi oleh Sardono W Kusumo. Di Jakarta, Boi G Sakti juga cukup mempengaruhi garapan beberapa koreografer muda.

Sebagai murid Mbak Wied, Dedu termasuk terlambat berkarya. Siko Setyanto, generasi kedua di Sanggar Maniratari bisa disebut lebih berani berkarya dibanding seniornya itu. Bahkan penampilan solo Siko dalam forum emerging choreographers dalam forum Indonesian Dance Festival, memperoleh apresiasi yang bagus dari penonton.

Meski tak terlalu bagus, Kemarin, hari ini….. dan esok? juga tak bisa dibilang jelek. Garapannya bersih (boleh jadi) lantaran didukung materi penari yang cakap dan menguasai teknik, dari teman-temannya satu sanggar. Pertunjukannya jenaka, enak dinikmati, namun tak kehilangan esensi.

Kejutan, misalnya, muncul ketika para penari yang berlarian kesana-kemari, dan meluncur di lantai panggung dengan speed tinggi. Banyak penonton di barisan terdepan kaget, kuatir tertabrak.

Rupanya, semua gerakan sudah terukur. Selamat berkarya untuk Dedu. Jangan ragu dalam mencari jatidiri, meski tak perlu meninggalkan Mbak Wied Sendjayani.

Kesenian sungguh dunia yang unik. Setidaknya, begitulah yang saya pahami, setelah mengenal banyak komunitas dan pelaku seni. Perayaan Hari Tari Internasional di Surakarta pada 29 April lalu, misalnya, dirayakan dengan penuh persaingan –yang menurut hemat saya- tidak bermutu.

Petugas humas Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, misalnya, mengeluhkan proposal permintaan dana kepada Dinas Pariswisata setempat dikabulkan, namun setelah dana cair justru dialihkan kepada pihak lain, sebuah event organizer yang memang memiliki relasi sangat dekat dengan pejabat Dinas Pariwisata. Oleh sang event organizer, dana itu juga digunakan untuk membuat perayaan Hari Tari Internasional.

Kekecewaan kedua yang dialami ISI Surakarta, mereka gagal acara mencatatkan perayaan berupa pentas tari selama 24 jam pada 29-30 April itu ke Museum Rekor Indonesia (MURI). Alasannya, “MURI minta duit untuk proses pencatatan itu, sementara kami tak memiliki budget untuk itu,” ujar sang petugas humas itu.

Yang pasti, petinggi MURI akhirnya datang ke Surakarta dan memberikan penghargaan berupa pencatatan dalam daftar rekor Ter…. itu kepada sang event organizer yang berhasil menyelenggarakan pentas Tari Gambyong massal dengan menampilkan 1.000 penari.

Seperti dalam dunia lembaga swadaya masyarakat, sebuah momentum perayaan bisa memiliki status SEKSI atau TIDAK SEKSI. KeSEKSIan itu, jelas merujuk pada besar-kecilnya peluang menggaet dana dari lembaga penyedia dana, apakah itu sebuah kantor pemerintah maupun lembaga donor.

Tapi, begitulah kekuatan uang. Dia luwes, menggoda dan siap mengadu domba kepada siapa saja yang mau menyediakan diri secara sadar untuk ‘terlena’ atau ‘khilaf’.

Masih beruntung, perayaan Hari Tari Internasional di ISI berlangsung cukup meriah. Selama 24 jam penuh, banyak orang berkerumun –meski sebagian besar para pengisi acara dan mahasiswa setempat- di sekitar kampus, tempat berlangsungnya perayaan.

Sayang, sedikit cacat dipertontonkan secara kasat mata di lembaga tinggi kesenian itu. Pertunjukan seorang penampil –kebetulan mahasiswa ISI Surakarta- dirusak oleh sang dosen sendiri. Belum usai Bobby, nama mahasiswa itu, menyelesaikan pertunjukannya, sang dosen sudah menyusul pentas di sebelahnya, sehingga bukan saja penampilan geraknya tak bisa dinikmati, tapi iringan musiknya dikacaukan dengan suara cemeti yang mengiringi penampilan sang dosen.

Satu cacat lainnya, panitia sangat ceroboh mempekerjakan mahasiswanya sendiri dalam hal mendokumentasi dalam bentuk video. Sang kameraman begitu ngawur, masuk dalam stage hanya untuk mengambil detil-detil pertunjukan.

Mungkin, begitulah cara ISI Surakarta mengingatkan saya untuk semakin teguh agar tak mudah gegabah mempercayai semangat berkesenian mereka…………..

Bantahan:
Heru Prasetya, Ketua Mataya Art and Heritage, event organizer yang selama ini kerap bekerja sama dengan Dinas Pariwisata menemui saya, menyatakan bantahannya, bahwa pihaknya menggunakan dana Dinas Pariwisata Kota Surakarta untuk menggelar tarian 1.000 penari Gambyong bertepatan pada Hari Tari Internasional.

Meski di blog ini tak menyebut nama event organizer yang dikelolanya, ia merasa perlu memberi klarifikasi. “Saya sudah menemui petugas humas ISI Surakarta menjelaskan duduk persoalan dana itu. Saya sudah menegaskan kepada dia, bahwa kami tak memperoleh apalagi menggunakan dana Dinas Pariwisata untuk acara itu,” ujar Heru. (Updated: Kamis, 10 Mei 2007 pukul 15.00 WIB)

M.A.R.I.D.J.A.N….. Hidupnya religius -meski nyaris dekat dengan klenik, namun memiliki wawasan modern dan futuristik. Sayang, nama baiknya terusik dan terancam oleh karakusan tetangganya sendiri. Saya berharap, informasi ‘pemerasan’ dengan mengatasnamakan Mbah Maridjan hanya sekadar gosip belaka.

Bagi saya, Mbah Maridjan adalah sosok unik. Saat ratusan jurnalis mendatanginya lantaran Gunung Merapi sedang menggeliat, tahun lalu, ia menyodorkan teladan dan nasihat menarik. Saat lava pijar rutin meleleh siang-malam, ia mendaki. Ia sedang menjalankan sebuah laku, membersihkan jalan menuju tempat penting dalam kosmologi kekuasaan Jawa, sebuah tempat dimana sesaji Kerajaan Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat biasa diletakkan.

Mbah Maridjan percaya, sosok gaib Eyang Merapi sedang murka, memberi pepeling alias warning kepada umat manusia, khususnya di sekitar Gunung Merapi. Murka Sang Eyang diterjemahkan Mbah Maridjan sebagai akibat perilaku manusia yang kian rakus. “Kampung ini tak bakal terkena awan panas. Kami pasti selamat,” ujarnya.

Ia yakin, warganya akan selamat dari amarah Eyang Merapi lantaran tak satu pun warga di sana menambang pasir dalam jumlah yang (dalam bahasa Al Qur’an) disebut ‘tidak melampauai batas’. Samadya alias secukupnya saja. Karena menambang pasir dan menjualnya sekadar untuk mempertahankan hidup, maka tak ada perusakan lingkungan di sana.

Berbeda dengan tetangga Mbah Maridjan, ratusan penambang dan penduduk di sepanjang Kali Woro di wilayah Klaten dan sebagian warga penambang di aliran Sungai Gendol di wilayah Magelang, dihampiri kecemasan. cemas, karena sewaktu-waktu lahar panas (dan dingin) bisa tumpah dan mengubur apa saja yang dilaluinya. “Di sana terlalu banyak penambang bernafsu. Bukan semata-mata untuk mempertahakan hidup, banyak alat berat didatangkan untuk membuat dirinya kaya raya karena pasir,” ujar Mbah Maridjan.

Ya, begitulah sosok Mbah Maridjan. Ia tak hanya bicara lewat perlambang. Kepada media-media barat yang mewawancarainya, ia banyak mengekspose perilaku manusia yang rakus harta dan rajin merusak alam. Keyakinan bahwa diri dan lingkungannya yang baik, ramah dan mau merawat alam itulah yang berakibat mereka tak dimurkai Tuhan lewat amuk ‘Sang Eyang’. Karena itu, mereka enggan dievakuasi, meski secara teoretis wilayah mereka tak bakal aman pula.

*** *** ***

Akibat pendiriannya yang teguh (oleh sebagian pejabat dianggap ‘mbalela’ karena mbeguguk ngutha waton) dengan menolak meninggalkan rumah, Mbah Maridjan lantas berubah citra menjadi sosok pembangkang. Ia bahkan -secara terbuka- berani menolak perintah Sultan Hamengkubuwono X, penguasa kultural kerajaan yang dulu memberinya status sebagai abdi dalem dengan tugas menjadi juru kunci Gunung Merapi. Peritah Sultan HB X, bagi dia hanyalah perintah Gubernur, bukan raja.

Belakangan, citra pembangkang lelaki sepuh yang oleh media barat dijuluki The Last Man Standing itu dimanfaatkan untuk keperluan promosi perusahaan yang membutuhkan citra kejantanan. Bayaran yang mahal dari iklan-iklan itu, konon, dibagikan kepada semua warga sedesanya. Mbah Maridjan kian memantapkan diri sebagai sosok yang tidak tergiur kenikmatan duniawi.

Sayang, pada pertengahan April ini saya mendengar kabar tak sedap. Sebagian orang di desanya mengutip sejumlah uang dengan satuan ‘juta’ untuk keperluan sebuah wawancara, kata seorang jurnalis di Yogyakarta. Kalau informasi ini benar, alangkah sayangnya kebaikan dan ketulusan yang sudah ditunjukkan oleh Mbah Maridjan kepada penghuni planet bumi ini, dimanapun mereka berada.

Kalau Anda penikmat seni pertunjukan –khususnya seni tari, mungkin Anda akan memiliki kerisauan seperti yang saya rasakan. Baru mau menonton, kita sudah disuguhi sinopsis yang menggelikan. Sebagian akan memaklumi dan memaafkan karena terlalu biasa membaca ‘pengantar’ pada katalog.

Pertunjukan Membaca Ruang Batu karya Eko Supendi, Surakarta.

Tapi, bagi penonton ‘pemula’ alias orang awam, tak jarang sinopsis justru akan menyesatkan. Setidaknya, mereka bakal dibuat berkerut kening karena imajinasi yang terbangun seusai membaca sinopsis pada buklet bisa jauh meleset dengan kenyataan. Artinya, pertunjukan bisa saja lebih bagus atau sebaliknya.

Meski demikian, ketidaksesuaian sinopsis dengan bentuk garapan merupakan hal yang akan mudah terlupakan. Bahkan dengan amat segera. Kerisauan justru meningkat pada stadium lebih tinggi seiring meningkatnya kuantitas menonton dan kualitas ‘penghayatan’. Bila kebetulan berada pada tataran ini, percayalah, Anda akan dibuat semakin cemas. (Tentu saja, asal tak terlalu berharap banyak, Anda tak akan mengalami kecemasan yang kronis)

Saya berani menyebut demikian lantaran sering menjumpai ‘penyakit’ yang diderita sebagian (besar?) koreografer kita: kecenderungan pamer teknik dan penggunaan vokabuler gerak yang hanpir sama.

Saya tidak menafikan bahwa pergaulan bisa saja menimbulkan keterpengaruhan. Namun, akan menjadi tidak wajar manakala keterpengaruhan semacam itu hanya dicomot begitu saja, sehingga sebuah karya koreografi lantas menjadi ajang pamer kepiawaian merangkai seperti halnya teknik kolase dalam pengertian paling sederhana.

Dulu, pada kurun 1990-an, saya sering terlibat (secara tidak langsung) dalam proses penyusunan komposisi tari sejumlah mahasiswa. Akibat intensitas pergaulan yang demikian tinggi saat itu, saya sering digiring pada sikap menyederhanakan persoalan alias nggebyah uyah. Anehnya, tebakan saya jarang meleset: jenis vokabuler gerak dan gaya (karya) mahasiswa itu pasti akan begitu-begitu saja, tergantung selera dosen pembimbingnya.

Alhasil, mahasiswa seperti menjadi obyek alias alat eksperimen sang dosen. Sebagian mahasiswa mengakui hal itu, sehingga tak jarang mereka memilih ‘kompromi’ selera garapan. Kreatifitas menjadi tumpul lantaran dihadapkan pada pilihan sulit. Kebetulan, hanya terdapat dua opsi untuk mencapai gelar sarjana tari (juga cabang seni lainnya): jalur penciptaan dan jalur karya tulis atau skripsi yang berbasis penelitian.

Ironisnya, jalur penciptaan menjadi pilihan favorit. Selain ‘mudah’, prosesnya tak serumit skripsi yang idealnya berbasis penelitian dan riset pustaka. Dan, asal tahu saja, tak banyak mahasiswa seni (tari) yang suka membaca, apalagi riset pustaka dan melakukan penelitian lapangan.

Jalur penciptaan disebut ‘mudah’ lantaran mereka bisa ‘mencipta’ apa saja, termasuk hanya dengan memodifikasi karya-karya yang sudah ada, entah itu dari wayang orang, tari-tari klasik kraton, atau cabang-cabang seni tradisi etnis dari penjuru Nusantara.

Sesungguhnya, tak ada salahnya memilih jalur penciptaan sepanjang memiliki dasar konsep yang kuat dan mendalam, seperti merekonstruksi jenis-jenis tari yang sudah hampir punah, atau menafsir ulang sebuah karya dengan pendekatan kritis, misalnya menguji kesesuaian karya dengan masa atau produk-produk intelektual yang terkait dengan properti karya itu sendiri.

Pertunjukan Rahwana Wirudha karya Samsuri, Surakarta.

Tentu akan sangat menyedihkan bila kelak, khazanah tari yang diwariskan para seniman kita hanya itu-itu saja, yang hanya bisa diwariskan lewat model pengajaran praktis dari guru ke murid. Sudah saatnya, seniman-seniman yang kebetulan menempati posisi sebagai ‘guru’ mulai membangun tradisi baru lewat sinergi model penciptaan dan penelitian. Saya percaya, sejarah, sosiologi, antropologi, bahkan ekonomi dan politik menjadi faktor yang saling mempengaruhi atas lahirnya produk-produk seni pada suatu masa.

Peradaban, menurut hemat saya, tak pernah hadir serta-merta. Ia merupakan penanda atas sebuah kreatifitas sekumpulan manusia yang selalu bersinggungan dengan alam dan makhluk hidup lainnya.

Spanduk dan poster bertebaran di sekitar Taman Budaya Surakarta (TBS) dan kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, sepanjang Maret lalu. Tulisannya mencolok, memancing rasa ingin tahu. Reklame itu mengabarkan, akan ada pementasan tari bertajuk Kidung|40||Centhini pada 30 Maret di TBS. Itulah obat, penawar rindu setelah hampir enam bulan tak menonton pertunjukan tari.

Pertunjukan memang bisa dinikmati, setidaknya hingga 10 menit. Adegan percintaan antara Amongraga (diperankan oleh Ronnarong Khampha, dari Thailand) dan Tambangraras (Ni Kadek Yulia, sekaligus koreografer) lumayan bagus. Tak ada sensualitas yang mencolok namun cukup mengena. Apalagi, pelajaran seks yang mistis-agamis a la Serat Centhini –yang dijadikan rujukan ide garapan– memang tak menghendaki kemunculan ekspresi yang serba saru.

Selepas adegan 10 menit itu, barulah kekacauan mendominasi karya. Hampir 80 menit lamanya, seratusan penonton seperti dibuat bingung. Bukan saja karena visualisasi gagasan yang kian tak jelas, alur cerita pun serasa melompat-lompat. Kadek terkesan terlalu bernafsu untuk menghasilkan karya baru setelah pada 2006 ia absen menghadirkan karya komposisi. Kadek, misalnya, teledor dalam meriset inti pesan yang terkandung dalam Serat Centhini. Siapa, bagaimana dan peran apa sosok Tambangraras dan Amongraga dalam Serat Centhini, lupa dicermatinya. Ia lebih terpesona pada Centhini, sosok abdi setia yang sesungguhnya merupakan representasi penutur dalam kisah hidup Tambangraras-Amongraga.

Bahwa Kadek ingin menghadirkan Centhini sebagai sosok penting dalam kisah itu, memang tak bisa lagi dibantah. Tapi, lagi-lagi, Centhini tak berarti apa-apa tanpa kehadiran kedua majikannya itu. Maka sempurnalah Kadek terperangkap dalam jebakan imajinasinya sendiri. Ia lalu terjebak dalam keasyikan bermain-main dengan efek-efek bayangan yang diperankan oleh sejumlah penari, yang entah mereka sedang memerankan siapa. Anehnya, adegan ini terus berulang, berlangsung lamban, bahkan hampir mendominasi seluruh pertunjukan. Dua kain putih yang terbentang sebagai medium melekatnya bayangan, yang sesungguhnya sangat mengganggu. Pada beberapa adegan (penting), kehadiran kain putih itu malah mematikan ekspresi gagasannya sendiri.

Singkat ceritera, pertunjukan itu boleh dibilang gagal. Bagi Kadek sendiri, karya terbarunya itu justru akan ‘mematikan’ namanya sebagai koreografer. Rencana mementaskan karya itu di Teater Utan Kayu, Jakarta, pada 4-5 Mei mendatang, bisa membalikkan persepsi publik Jakarta, terutama yang pada 2004 lalu pernah menyaksikan pertunjukan Rene-Indahku di Taman Ismail Marzuki. Karya Kadek itu –yang memang bagus, berhasil menyabet koreografi terbaik versi Dewan Kesenian Jakarta.

Tentu saja, saya ingin mengingatkan Anda, untuk tak terjebak visualisasi gerak yang telah saya bekukan lewat beberapa foto di halaman ini.

Sesungguhnya, saya hanya mengkuatirkan talenta yang dimiliki oleh anak-anak muda seperti Kadek. Dalam lima tahun terakhir ini, frekwensi pertunjukan tari bisa dibilang teramat tinggi. Di Jakarta, Bandung dan Surakarta (untuk menyebut beberapa kota yang saya kenal), nyaris setiap dua bulan ada petunjukan karya-karya baru oleh koreografer muda kita. Namun, yang saya rasakan, terlalu banyak karya-karya prematur yang ‘dijajakan’. Tak ada kedalaman gagasan, begitu pula visualisasinya yang nyaris miskin eksplorasi.

Ada kecenderungan kekeliruan memaknai ‘kemudahan’ memperoleh funding yang mendukung pembiayaan proses-proses kreatif bagi seniman seni pertunjukan, terutama tari. Meski memberi kontribusi yang lumayan, khususnya meningkatkan frekwensi pertunjukan, sesungguhnya kehadiran lembaga penyedia dana menjadi buah simalakama. Manisnya duit telah mendorong kompetisi yang kurang sehat, sebab banyak seniman terbius oleh kemudahan berpentas alias unjuk kebolehan. Sedang pada sisi yang lain, para kurator lembaga pendana masih ‘kurang gaul’. Mereka masih enggan keliling daerah untuk mengamati dinamika berkesenian di berbagai daerah. Kurator yang sebenarnya bisa berperan sebagai ‘pencari bakat’ lebih asyik memotret ‘dinamika’ kesenian lewat media massa. (Celakanya, banyak reporter di berbagai daerah tak memiliki kecakapan dan kecukupan referensi seni, sehingga kerja jurnalis lebih tepat disebut sebagai pelapor sekaligus perekam peristiwa semata!)

Pada situasi semacam ini, apa yang bisa diharapkan dari tingginya frekwensi pertunjukan? Sebagai ruang apresiasi? Sulit rasanya menyebut peristiwa kesenian (khususnya tari) kini sebagai ruang apresiasi. Bagi orang yang ‘gemar’ menonton pementasan tari, mungkin cukup setahun saja untuk bisa menyimpulkan, bahwa ada kecenderungan kemandegan eksplorasi gagasan dan visualisasi gerak. Kebanyakan koreografer kita miskin vokabuler gerak. Yang ada hanyalah sistem cut and glue, mengambil dari sana lalu dijahit di sini dengan bumbu stilisasi dan modifikasi seperlunya.

Pura Mangkunegaran meriah, Sabtu (17/3) malam lalu. Meski hujan mengguyur kota sepanjang sore hingga malah, ratusan orang -pejabat dan pengusaha, hadir berbaur dengan keluarga dan kerabat kerajaan kecil pecahan Kraton Kasunanan Surakarta itu. Makan malam hanya menjadi ‘asesoris’ tambahan karena yang mereka tunggu hanyalah pertunjukan tari Bedhaya Dirada Meta.

Dirada Meta, yang makna harfiahnya Gajah Mengamuk, adalah tarian agung, pusaka peninggalan Raden Mas Said (1725-1795), gerilyawan perang, pendiri Pura Mangkunegaran. Selain Dirada Meta, RM Said juga menciptakan dua karya bedhaya lainnya, Anglir Mendhung dan Sukapratama.

Secara umum, pertunjukan malam itu bisa disebut sukses. Gerak tarinya bisa dinikmati, sementara suasana yang agung dan heroik bisa dibangun oleh Daryono dan kawan-kawan. Pertunjukan itu pasti akan sempurna andai mata tombak Trisula tak terlepas dari tongkat penyangga. Tak apa. Never mind!, menyitir Tukul Arwana. Kejadian semacam itu bisa dialami siapapun, meski sesungguhnya bisa diperhitungkan antisipasinya.

Yang mengganggu, menurut hemat saya, adalah proses ‘penciptaan’ tari Dirada Meta itu. Kecuali tembang Durma, tak ada lagi dokumentasi yang bisa dijadikan rujukan untuk menyusun gerak, apalagi untuk urusan pengadeganan. Riset pustaka memang sudah setahun dilakukan, tapi tak ada petunjuk yang bisa dijadikan acuan.

Lalu, jadilah Anglir Mendhung -satu-satunya peninggalan RM Said yang masih sering dipentaskan, sebagai rujukan utama. Dari sana, para periset yang hampir semuanya penari sekaligus dosen Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta mencoba mengembangkan penggalian pada vokabuler gerak tari Wireng Wirun dan Bedhaya bedhah Madiun. Kebetulan, kedua tarian itu merupakan karya tari klasik yang memiliki pola, gaya dan vokabuler gerak baku tari Mangkunegaran.

Sampai di sini, pencarian sudah bisa disebut okay. Soal properti pentas, seperti tombak Trisula dan panah, bisa saja dipilih lantaran bisa dikaitkan dengan tema cerita, yakni perjuangan RM Said melawan gabungan pasukan Belanda, prajurit Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Saya (mungkin kita) bisa memaklumi kesulitan Daryono dan kawan-kawan dalam merekonstruksi tarian yang konon sudah 100 tahun lebih tak dipentaskan itu.

Tapi, ada satu hal yang mengganjal dan menurut saya bisa disebut dengan ‘cacat ilmiah’. Para pelaku riset dan rekonstruksi tari telah gegabah, mencomot batik motif Alas-alasan karya desainer Iwan Tirta sebagai kostum utama. Bukan soal cocok-tak cocoknya motif batik itu digunakan untuk tarian itu. ‘Pemenuhan unsur gegabah’ itu lantaran motif tersebut dipersembahkan oleh Iwan Tirta kepada keluarga Pura Mangkunegaran. Lain cerita kalau dia terlibat riset lalu sengaja menciptakan motif itu untuk kostum Dirada Meta.

Dalam Bedhaya Anglir Mendhung memang digunakan dodotan berbahan batik motif Alas-alasan. Hanya saja, Alas-alasan dalam Anglir Mendhung tak ada corak binatang seperti belalang, melainkan lebih banyak tetumbuhan hutan dan kaligrafi.

Kalau saja para aktor di balik rekonstruksi tari itu tak berpretensi mencipta Dirada Meta seperti aslinya, mungkin tak perlu lagi disoal. Rujukan kostum, mungkin bisa digali lewat produk-produk motif batik yang semasa dengan RM Said, misalnya Parang Rusak dan tentu masih ada beberapa yang lain.

Kenapa saya menjadi sewot dan cerewet dengan urusan beginian, tak lebih karena para aktor rekonstruksi itu masih ingin mencipta ulang Bedhaya Sukapratama. Karya ini, dipastikan akan lebih sulit untuk direkonstruksi. Sebab, hingga kini masih belum diketahui, kapan Sukapratama pernah dipentaskan. (Atau, jangan-jangan malah belum pernah sekalipun ditampilkan di muka umum, kecuali saat menghibur gerilyawan yang menyertai RM Said di sela-sela jeda perang mereka?!?)

Rupanya, Departemen Perhubungan mulai serius dan hati-hati dalam mengatur kinerja sektor transportasi publik. Buktinya, Adam Air sempat dilarang terbang oleh otoritas Bandara Adi Sumarmo, Surakarta, Kamis (15/2).

Pesawat bernomor penerbangan KI-161 yang mengangkut 99 orang, termasuk empat kru, itu seharusnya meninggalkan Bandara Adi Sumarmo pukul 10.08 WIB menuju Cengkareng. Namun, lantaran petugas pre-flight check tak memiliki lisensi untuk menyatakan pesawat Boeing 737-200 tersebut laik terbang, maka otoritas Bandara melarangnya meninggalkan Surakarta.

Semoga, keputusan otoritas Bandara Adi Sumarmo yang melarang terbang sementara Adam Air bukan lantaran sedang ada inspeksi mendadak dari Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara di sana. Bukan pula lantaran banyaknya kejadiakn kecelakaan pesawat udara di berbagai tempat di Indonesia.

Satu gosip yang sempat mampir di telinga saya, sang teknisi Adam Air itu tidak memiliki kompetensi mengecek mesin pesawat. “Yang dia miliki hanya lisensi untuk pengecekan perangkat elektronik. Itu pun sudah kedaluarsa,” ujar sumber itu.

Andai isu itu benar, alangkah menyedihkannya. Demi mengejar keuntungan bisnis penerbangan sampai lalai memperhatikan keselamatan penumpangnya.

Meski demikian, kompromi telah diambil. Manajemen Adam Air telah mendatangkan teknisinya yang bertugas di Bandara Adi Sutjipto, Yogyakarta untuk mengecek kelaikan terbang pesawat tersebut. Hasilnya, pesawat bisa terbang kembali, meski penumpang terpaksa menunggu selama tiga jam.

“Aneh, mosok pesawat tak boleh terbang karena alasan administrasi,” ujar Basuki, seorang penumpang asal Turisari, Surakarta.

Basuki, mungkin juga penumpang lain, mungkin tak tahu-menahu soal regulasi penerbangan, termasuk prosedur keselamatan yang tak boleh dilanggar oleh perusahaan penerbangan. Barangkali, Basuki-Basuki yang lain juga mengira kalau mekanisme pengaturan penerbangan pesawat seperti halnya antrian jalan bagi bus-bus di terminal. Tepat jam dan menitnya, maka pesawat harus meninggalkan bandara.

Tentu saja, ketidakmengertian yang demikian tak bisa dijadikan alasan bagi perusahaan penerbangan untuk mengabaikan hak-hak konsumen.

Tanpa tahu maksud dan tujuan pengirimnya, tiba-tiba saja saya kedatangan loper elektronik. Si kurir cerdas itu, pun tak meninggalkan pesan sepatah katapun kecuali menyisakan jejak berupa alamat sang pengirim.

Kita tahu, apalagi blogger sejati, pasti sangat mengenal selebritis dunia maya yang satu ini. Andai pun tak mengenal wajahnya, namun jejak hidupnya mudah terlacak. Ia bagai pelayan Tuhan di bumi. Perilakunya pun mirip-mirip kaum Jesuit yang selalu datang, membaur dan menyatu dengan kaum terpinggirkan. Ia memberi daya hidup, selalu mengingatkan agar kita tak pernah lupa, apalagi abai dengan apa yang terjadi di lingkungan terdekat kita.

Setiap tarikan nafasnya, Sang Sufi Tak Kasat Mata selalu mengajak kita berpaling pada hal-hal kebendaan. Sementara dengus embusan nafasnya, selalu mendorong kita untuk bertindak, setidaknya merenung dan merefleksi diri.

Rasanya, kita masih bisa bersepakat untuk mengapresiasi kelebihan Sang Sufi ini, lalu mengucap syukur kepada-Nya, karena telah mendatangkan mesias ke dunia. Berimanlah kepada Dia Sang Pencipta, karena engkau beruntung telah mengenal dan selalu dituntun oleh Domba Yang Tak Pernah Tersesat ini untuk jangan pernah berpaling dari-Nya.

Tersungkurnya burung besi jenis Boeing 737-400 bernomor penerbangan GA-200 milik Garuda Indonesia di Yogyakarta, Rabu (7/3) pagi, menghebohkan dunia.
Soal penyebab jatuh dan dampak berupa terbakarnya puluhan penumpang, sudah pasti menjadi sorotan. Tapi, banyaknya penumpang kewarganegaraan Australia-lah yang kemudian membuat peristiwa itu menjadi luar biasa.

Karena itu, tak aneh kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera memerintahkan aparat, termasuk intelijen melakukan penyelidikan kemungkinan adanya faktor-faktor nonteknis terhadap peristiwa tersebut. Bisa jadi, itu merupakan langkah diplomatis yang tepat. Maklum, Australia merupakan sekutu Amerika yang selalu bawel akibat paranoid akan kata ‘terorisme’, sementara di pesawat nahas itu terdapat sejumlah orang penting dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Di antaranya adalah Brice Steele, Head of Australian Federal Police di Jakarta.

Soal kemungkinan sabotase, bisa saja dimunculkan pemerintah dan masyarakat Australia bila Pemerintah Indonesia dan otoritas penyelidik kecelakaan itu tak sigap bertindak. Apalagi, banyaknya Australian di dalam pesawat itu dalam rangka tugas khusus, yakni mengawal Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer yang akan melakukan penandatanganan semacam kontrak kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untung, negeri kita tak tambah runyam, karena tak satu pun pernyataan ‘provokatif’ muncul dari Menteri Downer yang sempat menjenguk para korban, para anggota penyelidik dari Komite Keselamatan Transportasi Australia maupun penyelidik dari Australian Federal Police.

Meski demikian, bukan berarti persoalan penyelidikan kecelakaan serta identifikasi korban menjadi urusan mudah. Tata krama politik mengharuskan penyelidik, khususnya KNKT, harus memberi kesempatan kepada tim khusus dari Australia. Baik untuk penelitian di lapangan maupun penentuan identitas korban.

Khusus mengenai identifikasi korban, seorang anggota tim forensik Indonesia bertutur, dia dan seluruh anggota tim yang tergabung dalam Disaster Victim Identivication (DVI) Indonesia harus nglegani tim negeri jiran. Para penyelidik Australia itu mengulang-ulang proses identifikasi, bahkan menggunakan temuan final tim Indonesia yang sudah bisa memastikan identitas lima korban terbakar asal Australia itu. “Ya mau gimana lagi. Asal mereka marem, kami juga senang,” ujar seorang dokter anggota tim kepada penulis.

Menyaksikan kejuaraan nasional Motocross 2007 di Surakarta, 24-25 Pebruari kemarin, yang disponsori perusahaan rokok dan Pertamina, saya merinding. Bukan oleh serunya persaingan para crosser, tapi karena melihat banyaknya anak-anak –bahkan ada yang masih berusia 6 tahunan– ‘berpartisipasi’ dalam event semacam itu.

Yang terbayang di benak saya adalah anak-anak yang ingusnya kadang masih belepotan itu menangis meraung-raung karena patah tulang akibat terjatuh saat berusaha adu cepat melompati superbowl. Atau terjatuh saat gagal melewati tikungan tajam yang becek, yang bisa jadi akan membuatnya tertimpa motor yang semula dikendarainya sendiri. Bahwa sebagian besar dari mereka sudah cukup trampil mengemudikan motor, itu soal lain. Maksudnya, saya pancen sengaja mengesampingkannya.

Pemandangan yang menurut saya ganjil, adalah ketika ayah si bocah memegangi motor di garis START, sementara ibunya melihat dari kejauhan dengan mimik optimistis: menguarkan harapan sang anak bakal jadi pembalap hebat. Kelak. Saya mereka-reka, peristiwa demikian pastilah hanya merupakan obsesi orang tua yang dipaksakan kepada si bocah. Dalam hemat saya, anak seusia itu belumlah memiliki referensi memadai untuk berpikir muluk-muluk. Berbeda kalau sang bocah sudah menginjak remaja.

Bagi saya, sirkuit bukanlah arena permainan ketangkasan seperti terserak di mal-mal di hampir seluruh kota. Masih banyak pilihan olahraga prestasi, semisal tenis lapangan atau sepakbola, yang di samping menyehatkan, juga berguna untuk membentuk watak sportif sejak masa kanak-kanak.

Dunia balapan, bagi saya merupakan dunia anak muda dan orang dewasa. Pergaulan di arena semacam itu, justru melahirkan kompetisi negatif, sebab pembicaraan jenis spare-parts dan asesoris balapan yang dipakai akan selalu identik dengan belanja barang, yang tentu tak ada yang berharga murah. Belum lagi naluri kanak-kanak yang masih selalu ingin menonjolkan diri –tanpa tahu baik atau buruknya– sehingga bisa saja sekali waktu mereka mencuri-curi kesempatan mengendarai sepeda motor di jalan raya. Terbayangkah repotnya jadi orang tua kalau kecelakaan menimpa anak-anak mereka? Tak takutkah akan trauma yang bakal membekas dalam diri anak di kemudian hari?!?

Saya ingat cerita teman saya tentang kisah mantan crosser. Pembalap itu memiliki ketrampilan mumpuni, baik mengendarai motor atau mengemudikan mobil. Beberapa kali, kudengar ia pernah berlaga jadi stunt man partikelir: menabrakkan mobil atau menjatuhkannya di jurang demi menggerus pundi-pundi perusahaan asuransi. Sama takutnya saya pada cerita seorang bekas pembalap yang lihai menjadi joki sepeda motor, lalu menggunakan ketrampilannya untuk menjambret atau ’sekadar’ mangambil ‘cacing’ yang melingkar di leher perempuan yang dijumpainya di jalan.

Senin (26/2) menyajikan sore yang indah di hadapan saya. Sebuah lengkungan warna-warni menghiasi langit Kota Surakarta. Pelangi sore itu, merupakan pelangi kedua yang menyapaku selama bulan Pebruari. Oh, alangkah indahnya kumpulan tujuh warna yang dibiaskan oleh ‘prisma-prisma air’ ketika cahaya putih matahari menubruknya.

Sudah dua puluh tahun lebih saya tak pernah bersua dengan pelangi. Terakhir, saya melihat pelangi di atas hamparan padi di belakang dusunku, di pedalaman Klaten sana. Kemunculan pelangi pada sore itu menjadi penghiburan buat saya, setelah dipaksa oleh bapak agar saya menyiangi rumput di sela-sela tanaman padi yang belum genap sebulan ditanam. Selama tiga hari, saya harus melakukan kegiatan rutin itu sejak sepulang sekolah, seusai makan siang. Tak boleh tidur siang, begitu pula bermain.

Akan halnya pelangi, yang merupakan spektrum cahaya, bukan saja menghibur pekerja di sawah seperti saya. Guru taman kanak-kanak, bahkan harus melatih dan merangsang imajinasi anak sekaligus menciptakan suasana riang dengan menjadikannya sebagai lagi wajib di sekolah. Para pasangan muda hingga orang tua, pun tidak boleh tidak hafal lagu itu, demi mengungkapkan kecintaannya pada bocah, si buah hati.

Usia beringsut, jatah hidup menyusut. Saya kembali berkenalan dengan pelangi yang diciptakan tokoh musik Ngak-Ngik-Ngok di tanah, Koes Bersaudara. Bila semasa kanak-kanak, syair lagu Pelangi bisa bermanfaat untuk mengenalkan eksistensi Tuhan, Tony Koeswoyo menjadikan pelangi bagai Pak Pos, yakni pengantar pesan (untuk kekasih). Kenapa demikian, sudah jelas karena basis pendukung Koes Bersaudara adalah para remaja dan yang berusia selebihnya, yang naluri seksualnya sudah tumbuh dan berkembang.

Kian menua, pelangi yang saya kenal kian bias, bahkan kelewat ekstrem. Ada istilah Koalisi Pelangi, juga Kabinet Pelangi. Tentu saja, kata bentukan ini sulit dimengerti oleh anak-anak, sebab pelangi yang melekat pada kata koalisi dan kabinet, bukan lagi ciptaan Tuhan. Ia juga bukan lagi penyampai pesan untuk kekasih yang dicintai, melainkan ‘kekasih’ temporer.

Pelangi dalam khazanah politik ini lebih banyak dilatari oleh tujuan-tujuan praktis dan superpragmatis, bahkan hanya oleh segelintir politisi dan partai politik. Meski pada dasarnya merupakan spektrum ‘warna’ yang berasal dari pantulan cahaya putih, tapi mereka bukan lagi sosok putih dan baik. Tentu, ini bukan berarti saya tak percaya kepada janji-janji dan citra putih yang mereka tampilkan. Meski sangat sedikit, saya percaya masih ada sisa ’sinar putih’ dari sekumpulan politisi yang kerap menggelar ’sidang para setan’ itu.

Di tengah bangsa yang majemuk dan berpopulasi besar, pada negeri yang tak lagi bergigi secara ekonomi dan di tengah arus persaingan politik yang mengedepankan perut ini, tentu orang seperti saya hanya bisa berharap pada para pelangiwan/pelangiwati untuk kembali menata diri. Berperilaku dan tampil seperti pelangi yang saya kenal semasa bocah dulu: pelangi yang indah, yang benar-benar ciptaan Tuhan. Bukan pelangi yang suka ngutil uang rakyat dan menggemukkan pundi-pundi keluarga dan kekasih-kekasih gelap mereka.

Seorang sahabat bertutur, ayahnya yang seorang pembina mental narapidana berganti agama lantaran melihat kesalehan seorang tahanan. Bahkan, anak-anaknya lantas disekolahkan di pondok pesantren. Pemuda nakal di desa saya sesumbar, tak takut masuk penjara lantaran yakin bakal ‘naik kelas’ bila di biodatanya berisi pengalaman mondok di losmen prodeo. Sementara, di kantor polisi para polisi yang masih berstatus magang juga belajar kekerasan dari senior-seniornya. Para tahanan sementara pun dijadikan obyek kekerasan sambil menunggu berkas perkaranya disetor ke kejaksaan.

Itulah potret sekolah alternatif di negeri kita. Dengan caranya sendiri-sendiri, mereka bisa memaknai penjara. Sepupu saya yang sempat mondok sepekan di kantor polisi, misalnya, menjadi takut luar biasa bertindak gegabah dan emosional. Ia menyesali tindakannya bersama tiga temannya menganiaya remaja berandalan yang tinggal bertetangga. Bahkan, ia merasa hidupnya menjadi sia-sia karena ketakutan tak bakal memperoleh surat pernyataan berkelakuan baik alias SKKB di kemudian hari. Apalagi, ia sudah menganggur setahun lantaran habis masa kontrak dengan sebuah perusahaan asing di Cikarang. Untuk bisa survive dengan menjadi buruh, ia memerlukan SKKB untuk senjata.

Nasi telah menjadi bubur, mentalnya kerasnya menjadi lembek lantaran salah bertindak. Kini, yang tersisa hanyalah kenangan pahit di balik jeruji kamar tahanan. Ada yang getir, ada pula yang lucu superkonyol. Ia berkisah, kakinya sering ditindih dengan kaki kursi yang lantas diduduki seorang polisi. Kepala diraih dan dibenturkan ke terali besi ia alami berulang kali. Ditinju, juga sudah belasan kali. “Setiap pergantian piket, mereka pasti memukul atau menganiaya saya,” tutur sepupuku.

Usai memukul, sang polisi -baik yang magang maupun yang senior, akan menanyakan sakit atau tidaknya dihajar. Kalau menjawab lirih, tindakan yang sama akan diulang. Tapi kalau menjawab dengan lantang, maka tindakan itu akan dianggap menantang. Buk! Pukulan atau tendangan, akan segera mengenai bagian tubuh yang mana saja sesuai selera.

Apapun kasusnya, tak ada perbedaan perlakuan. Lex specialis seperti istilah plesetan. Kejahatan sistemik dan komunal, sepertinya sudah menjadi hukum tersendiri di lembaga kepolisian (meski saya yakin sesungguhnya polisi-polisi baik hati jumlahnya masih mendominasi). Makanan, rokok atau air mineral yang dibawa sanak-saudara tahanan sementara misalnya, tak pernah sampai ke tangan yang berhak. Semua itu berubah menjadi setoran’ untuk para petugas jaga. Mungkin agar tak ngantuk atau bete, karena yang dilihatnya hanya yang itu-itu saja.

Sepupuku berceritera, kalau pagi-pagi dihidangkan nasi urap (makanan mewah di tahanan), itu berarti isyarat. Sebab pada siang harinya, masing-masing tahanan akan kebagian giliran: entah pukulan, tendangan atau tindakan kekerasan lainnya. Saya baru paham, ternyata polisi juga belajar ilmu gizi. Dengan makan nasi gudhangan, stamina fisik akan menjadi lebih prima dari hari biasa. Karena itu, pukulan sekeras apapun akan bisa diterima tubuh lantaran adanya suntikan vitamin, protein dan karbohidrat memadai.

Yang superkonyol, pun tak lupa dituturkan sepupu saya sembari tertawa. Seorang pendatang baru tinggal di sel sebelahnya. Remaja 18 tahun itu ditangkap polisi lantaran melakukan pemerkosaan gadis belia. Di sel itu, sang remaja dipaksa tahanan kriminal lainnya (rata-rata residivis) untuk melakukan onani dengan balsam. Setiap malam, ia disuruh menyanyi sampai para tahanan mengantuk. “Kalau telinga kanan dijewer, orang itu harus menyanyi dan baru boleh berhenti kalau telinga kiri sudah dijewer,” tutur sepupuku. Ia ngeri menyaksikan kuping menjadi saklar switch on dan switch off.

Kekerasan demikian, ternyata lumrah saja di penjara. Alih-alih mencegahnya, polisi jaga justru tertawa dan ikut menikmati peristiwa demikian. Sebuah papan putih mencolok bertuliskan larangan menganiaya tahanan yang terpampang di samping petugas jaga, rupanya hanyalah hiasan semata. Mungkin, maksudnya baik, agar para keluarga tahanan tak memiliki rasa kuatir akan keselamatan sanak-saudaranya selama ‘bersekolah’ di sana.

Baca juga: Setitik Nila pada Susu Polisi

Kita tahu, korupsi, penyalahgunaan jabatan serta beragam penyimpangan seolah menjadi perbuatan lumrah di hampir semua institusi publik negeri ini, tak terkecuali kepolisian. Setidaknya, begitulah yang pernah saya alami, ketika seorang perwira dengan terang-terangan menyebut angka Rp 10 juta untuk ‘menyelesaikan’ sebuah perkara.

Seorang polisi sedang mengajar anak-anak TK bermain drum band

Peribahasa karena nila setitik, rusak susu sebelanga, mungkin sudah usang ketika digunakan untuk memotret perilaku anggota kepolisian lantaran banyaknya ‘populasi oknum’ di institusi itu. Usang, lantaran di dalam belanga terdapat titik-titik nila dalam jumlah cukup banyak, sehingga susu tinggal menjadi sebutan belaka.

Jujur, praktek ‘penyelesaian secara kekeluargaan’ atas sebuah perkara bukan hal aneh bagi saya. Pekerjaan saya memungkinkan untuk mendengar banyak gosip miring sedemikian rupa. Tapi, keterlibatan seorang anggota keluarga besar saya dalam sebuah peristiwa pengeroyokan, membuat saya ikut cawe-cawe menyelesaikan perkara ’secara kekeluargaan’.

Berikut adalah pengalaman pribadi yang menurut saya mencengangkan!

Singkat cerita, demikian kisahnya: Sepupu saya mengajak tiga temannya untuk memberi ‘pelajaran’ kepada seorang remaja desa yang suka bikin onar. Mabuk hampir setiap hari dilakukan oleh remaja itu bersama tiga-empat teman yang masih sedesa dengan saya dan sepupu saya. Setiap ali mabuk, para remaja itu suka sesumbar sebagai jagoan desa. Papan nama desa dua kali dibakar, aspal untu pengerasan jalan ditumpahkan dan palang penanda aspal masih basah pun disingkirkan dan dibakar. Intinya, mereka ingin menunjukkan diri sebagai jagoan.

Yang jelas, sepupu saya bersama tiga temannya telah bersalah melakukan tindakan itu. Karenanya, ia disidik oleh aparat kepolisian dengan sangkaan penganiayaan dan pengeroyokan, lalu ditahan.

Dalam sebuah pertemuan antara saya dengan Wakil Kepala Polres bersama Kepala Satuan Reserse Kriminal, Pak Kasatreskrim mengingatkan saya. “Masalah begini rawan pemerasan. Tidak masalah kalau kami (kepolisian) menangguhkan penahanan sepanjang kedua belah pihak telah berdamai dan tidak keberatan kalau penyelesaian sengketa dilakukan di luar jalur hukum. Silakan disiapkan surat-suratnya, asal tidak ada paksaan,” kata Pak Kasat.

Polisi melakukan razia kendaraan dalam rangka mengejar pelaku tindak pidana terorisme

Dari sana, saya lalu merancang pertemuan keluarga pelaku dengan keluarga korban. Kesepakatan tercapai, kedua belah pihak sepakat mengikat janji perdamaian setelah keluarga pelaku mengganti biaya pengobatan korban (karena keningnya lebam) hingga sembuh dan ada jaminan setelah itu tak ada lagi perkelahian. Tiga surat dibuat dan ditandatangani keluarga korban dan diketahui Kepala Desa, yakni nota perjanjian damai, surat permohonan pencabutan perkara dan surat tidak keberatan atas penangguhan penahanan para pelaku penganiayaan.

Saya senang dan berpikir surat itu akan menjadi kunci penyelesaian perkara. Keesokan harinya, surat kami serahkan ke Polres. Dua hari tak ada jawaban. Artinya, sepupu saya harus mendekam tiga hari di dalam tahanan. Selama itu pula, sepupu saya dijadikan obyek ‘latihan’: ditinju, dibenturkan ke terali besi, kadang kakinya ditindih kaki kursi yang diduduki seorang polisi atau calon polisi yang masih berstatus magang!

Pada hari keempat, saya dipanggil bertemu Pak Kasat. Kaget saya begitu menghadap, karena Pak Kasat bercerita, bahwa untuk mencabut perkara itu diperlukan semacam sumbangan finansial untuk mendukung operasional kepolisian. Dia bilang, kasus demikian bukan termasuk delik aduan, sehingga tak bisa dicabut dan dihentikan begitu saja.

Kepada Pak Kasat saya mengaku awam dan tak tahu ‘prosedur’ yang harus dilakukan. Ia pun berujar: “Biasanya, (untuk mencabut) kasus demikian dibutuhkan biaya Rp 10 juta. Tapi, kepada Anda, saya persilakan semampunya. Prinsipnya, jangan merasa keberatan dan memberatkan keluarga tersangka. Dan, angka tadi jangan dijadikan acuan. Yang penting Anda paham dan jangan disampaikan kemana-mana.”

Saya mengiyakan, dalam arti akan membicarakan dengan keluarga para pelaku penganiayaan. Saya juga menyatakan kalau saya hanyalah berperan sebagai mediator untuk penyelesaian kasus itu, dan Pak Kasat memaklumi posisi saya yang tak bisa membuat keputusan apalagi menentukan tawar-menawar nilai sumbangan operasional untuk kepolisian.

Kesal, marah dan kaget bercampur aduk. Saya sampaikan kepada keluarga pelaku, bahwa ada permintaan demikian. Masalah pun diambil alih kakak sulung dari sepupu saya yang terlibat penganiayaan. Belakangan, keempatnya sudah ‘berhasil’ keluar dari tahanan setelah menyumbang Rp 5 juta.

Saya bersyukur, sepupu saya terhindar dari siksaan berkepanjangan. Selama sepekan, ia hanya makan seadanya, pagi dan sore hari. Sementara kiriman makanan dan rokok dari keluarga tak pernah sampai pada yang bersangkutan.

Dalam hati, saya hanya bisa mengumpat kepada para oknum, termasuk Pak Kasat yang sejak awal telah mengingatkan saya agar hati-hati, karena kasus demikian rawan terhadap pemerasan. Sebab hingga detik ini, pun saya masih menganggap kepolisian merupakan institusi yang sangat penting bagi kemajuan peradaban sipil dalam sebuah masyarakat yang demokratis.

Seorang kiai pernah berpesan kepada saya: seburuk-buruknya kepolisian, kita harus mendukung pemisahan institusi itu dari organisasi ketentaraan. Kita juga harus mengawal polisi agar benar-benar menjadi institusi penting dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia. Kiai itu pun mencontohkan banyaknya keberhasilan polisi mengungkap kasus-kasus terorisme, penindakan pelaku korupsi dan masih banyak lagi.

Kini, saya hanya bisa merenung dan berdoa, semoga ke depan, polisi Indonesia kian membaik dan nila-nila yang mengotori susu bernama kepolisian bisa disaring dan dibuang sejauh-jauhnya.

Hujan deras belum lama berlalu pada Kamis (1/2) petang. Jalan Slamet Riyadi yang membelah Kota Surakarta juga belum lama dipadati kembali oleh lalu lalang kendaraan bermotor. Seperti biasa, kawasan Purwosari selalu ruwet pada petang hari. Tempat-tempat penjual makanan enak berserak di sana, juga para pedagang kakilima yang menjajakan aneka rupa: dari kalender, stiker, pakaian, peralatan perbengkelan hingga obat-obatan tradisional dan lapa-lapak penyedia jasa ramalan nasib.

Suasana kian crowded ketika seseorang menyaksikan rangkaian kabel pada sebuah benda menyerupai dinamit tergeletak di pinggiran pembatas jalan. Benda di balik tas plastik hitam (entah diletakkan oleh siapa) itu lantas disimpulkan sebagai jenis peledak. Suasana kota jadi riuh, apalagi kemacetan terjadi dimana-mana. Mudah ditebak, dari mulut pengguna jalan segera tersiar kabar: ada bom di Solo!

Seorang polisi anggota penjinak bom yang didatangkan pun menyimpulkan: si pembuat dinamit bohongan cukup profesional. Bentuknya yang bisa disebut mirip dinamit sungguhan serta penempatannya di pusat keramaian jelas menunjukkan kecerdikan si pembuat dalam menyampaikan pesan teror. Setidaknya, demikian kesimpulan Pak Polisi.

Yang pasti, peristiwa itu merupakan sinyal awal, bahwa aparat keamanan tak boleh duduk tenang. Bisa jadi, si pengirim pesan akan mengulangi perbuatannya, kendati masyarakat menginginkan sebaliknya.

Semoga, polisi tak buru-buru menyimpulkan pelaku teror dengan asumsi semata. Apalagi, cap bahwa Surakarta merupakan ’sarang teroris’ telanjur dilekatkan, termasuk oleh media-media Barat. Keadaan akan menjadi runyam bila teori konspirasi dijadikan pijakan analisis. Sebab, kelahiran Jamaah Islamiyah (yang dicap sebagai salah satu organisasi teroris dunia) cenderung dikaitkan dengan sebagian tokoh masyarakat di Surakarta.

Semoga, aparat kepolisian bisa mengungkap pelaku teror sesungguhnya, termasuk aktor intelektual di baliknya. Sebab, kota yang dalam bahasa politik sering dicap sebagai daerah ‘bersumbu pendek’, peristiwa semacam itu bisa saja memicu kecurigaan dan ketegangan serta meningkatkan suhu politik. Luka dan kepedihan sebagian besar warga kota akibat peristiwa Mei 1998 yang baru saja disembuhkan, bisa-bisa berubah jadi infeksi berkepanjangan.

Orang seperti saya hanya bisa berharap agar semua masyarakat tidak mengembangkan prasangka dengan asumsi dan referensinya sendiri-sendiri. Kedamaian dan harmoni harus terus disemaikan, agar kehidupan kita tidak ikut-ikutan menjadi berantakan…

Judul di atas saya kutip dari pernyataan dr. Adi Kurniawan Sp.RM, seorang dokter ahli tulang di Surakarta. Kepadanya saya tanyakan tentang perlu tidaknya berpantang pada jenis makanan tertentu bagi penderita osteosarcoma, tumor tulang yang ganas dan mematikan seperti Risma Anggraini.

Menurut Adi, populasi penderita penyakit ini masih sangat sedikit, bahkan di seluruh dunia. Teknologi dan pengetahuan kedokteran juga belum sampai pada penemuan obat yang manjur untuk menghentikan keganasan ‘sarcom’, sebutan popular tumor jenis itu. Karena itu, nyaris tak ada harapan hidup lebih panjang bagi penderitanya.

Ihwal penyakitnya itu dituturkan Risma sendiri. Gadis cilik berusia 13 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP negeri Cibarusah, Bekasi, itu pertama kali merasakan ada benjolan sebesar biji salak di paha kirinya pada 1 Nopember 2005. “Tak terlihat, tapi sangat terasa kalau diraba,” ujar Risma.

Hingga lima bulan pertam, Risma merasakan nyeri bukan kepalang. Memasuki bulan keenam, ia tak sanggup lagi berjalan. Ia hanya bisa berbaring di rumahnya yang sederhana di kompleks Perumahan Mutiara Blok A-4 nomor 6, Cibarusah. “Belum genap setahun, benjolan itu membesar hingga seberat 27 kilo” tutur Anrias, ayah Risma.

Sebagai karyawan bagian security di perusahaan swasta, Anrias tak memiliki cukup biaya untuk pengobatan anak sulungnya dari dua bersaudara itu. Apalagi, istrinya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Akibatnya, penyakit Risma hanya ditangani oleh dokter Puskesmas, tak jauh dari rumahnya.

Harapan kembali hidup normal nyaris hilang dari Risma dan keluarganya. Apalagi, sejak kaki kirinya harus ‘dilepas’ (istilah medisnya hip disarticulation) hingga pada pangkal sendi pinggulnya. “Saya takut tak bisa sekolah lagi,” ujar Risma yang terpaksa cuti setahun lebih.

Adalah Yayasan Maria Monique yang menggalang donatur bagi Risma. Singkat kata, RS Dharmais, Jakarta sanggup melakukan perawatan gratis, termasuk untuk operasi amputasi total itu. Sementara, lastwish, harapan terakhir Risma tentang keinginannya memiliki kaki palsu sebagai pengganti kaki kirinya diwujudkan oleh manajemen RS Orthopaedi dr Soeharso, Surakarta. Sementara untuk keperluan perjalanan dokter, paramedis, dan keluarga Risma ditanggung oleh Garuda Indonesia.

Kini, Risma sudah memperoleh kaki palsu sesuai impiannya. Jumat (26/1) siang, ia datang dari Jakarta untuk melakukan pengepasan (fitting) kaki palsu di RS Orthopaedi. Wajahnya ceria sejak di pesawat yang membawanya dari Jakarta. Ia menyalami pilot dan seluruh petugas rumah sakit dengan senyum optimistis. “Enak. Pertama kali bisa merasakan naik pesawat, saya dikasih kue taart,” ujar Risma.

Seperti nasihat dokter Adi, bahwa orang seperti Risma harus ‘dituruti semua kemauannya selagi bisa” karena tingkat harapan hidupnya yang ‘tak akan lama lagi’, tak ada salahnya saya mengajak teman-teman pembaca tulisan ini untuk membantu meringankan beban orang tua dan keluarganya. Silakan Anda mengirimkan bantuan ke rekening BCA Cabang Jababeka, Cikarang nomor 876 034 6871 atas nama Anrias. Untuk konfirmasi, silakan hubungi ayah Risma di nomor 0852 1652 5067.

Jujur, saya terharu ketika sedang menanti proses fitting di salah satu ruangan rumah sakit itu, Risma mengeluh ketika kepadanya disodorkan nasi kotak untuk makan siangnya. “Gua nggak nafsu, ah,” ujarnya. Rupanya, ia tak suka dengan jenis lauk-pauk kering di kotak kertas warna putih di pangkuannya.

Saya yakin, pernyataan Risma itu bukan semata-mata tak suka akan hidangan ala kadarnya itu. Melainkan, karena ia sadar harus hati-hati mengkonsumsi setiap jenis makanan. Apalagi, sejak ia menjalani kemoterapi rutin, mulutnya harus selalu ditutup dengan masker untuk menghindarkan dari berbagai jenis virus yang bertebaran.

Adam Air kembali menorehkan catatan buruk bisnis penerbangan di Indonesia. Hilangnya pesawat Boeing 747-400 yang mengangkut 96 penumpang dan enam awaknya dalam rute Surabaya-Manado, Senin (1/1), itu mengingatkan pada tragedi setahun sebelumnya, dimana Adam Air ‘memilih’ lapangan terbang kecil di Tambolaka, Nusa Tenggara Timur untuk mendarat darurat pada 11 Pebruari 2006. Padahal, pesawat yang berangkat dari Jakarta itu seharusnya mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Seperti yang sudah-sudah, riuh rendah komentar bermunculan. Sudah klise pula, manajemen maskapai selalu membela diri. Ironisnya pula, para pejabat –bahkan yang paling memiliki kompetensi seperti Menteri Perhubungan, pun selalu terburu-buru memberi penjelasan, seolah-olah sudah mengetahui duduk persoalan dan faktor utama penyebab kecelakaan.

Lebih menyedihkan lagi, isi pernyataan resmi, baik pemerintah maupun otoritas penyelidik seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), cenderung menguntungkan pengelola usaha. Jauh dari netral, apalagi berorientasi pada hak konsumen. Persoalan cenderung dianggap beres ketika matematika ganti rugi sudah diperoleh, entah itu berupa nominal ganti rugi dari asuransi atau tali asih dari perusahaan.

Benar, kecelakaan pesawat Lion Air jenis MD-82 di Surakarta pada 30 Nopember 2004 (dengan 26 korban tewas, 61 luka berat/ringan) dan Mandala (Boeing 737-200) di Medan pada 5 September 2005 (korban 150 orang tewas, terdiri dari penumpang, awak dan warga sekitar lokasi kejadian) telah mengakibatkan perbaikan regulasi menyangkut keselamatan penerbangan. Penggunaan ban vulkanisir misalnya, mulai dibatasi meski banyak perusahaan penerbangan (terutama pendatang baru) keberatan karena faktor itu memberi kontribusi kenaikan biaya operasional.

Perbaikan regulasi itu pun berlangsung dengan sistem ‘tawar-menawar’. Tidak mulus, lantaran protes terus berdatangan dari para pengusaha angkot udara. Tentu saja, praktek semacam itu berpotensi munculnya prasangka publik. Pemerintah, mau tak mau, harus menanggung konsekwensi berat karena dituduh lebih berpihak kepada pengusaha dibanding konsumen.

Padahal, mandat yang diamanatkan oleh undang-undang oleh rakyat kepada para penyelenggara negara adalah melindungi hak-hak warganya: hak untuk memperoleh kemudahan mengakses transportasi serta hak untuk dijamin keselamatannya (hak hidup dan tetap sehat) selama menggunakan jasa transportasi.

Soal perang tarif akibat tuntutan hukum pasar, silakan, toh hal semacam itu justru akan menguntungkan konsumen. Hanya saja, pemerintah harus lebih tegas membuat kebijakan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kelayakan mengudara untuk pesawat terbang.

Kecurigaan praktek penggunaan suku cadang bekas (bogus) oleh oleh operator penerbangan, misalnya, harus dijawab dengan penerbitan kebijakan yang ketat serta pengawasan yang jeli dan terus-menerus. Aparatur yang terlibat dalam pengawasan harus bersih dan jujur, sementara uji kompetensi terhadap orang-orang yang terlibat dalam manajemen penerbangan pun harus lebih diperhatikan.

Saya ingat betul pernyataan seorang lawyer dari Nolan Law Group, Amerika Serikat, yang turut mendampingi para korban kecelakaan Lion Air di Surakarta. Lawyer yang mengkhususkan pada advokasi korban kecelakaan penerbangan itu mengatakan, banyaknya kasus kecelakaan yang mereka terlibat dalam advokasi korban diakibatkan oleh ruwetnya bisnis penerangan.

Rupanya, pemakaian suku cadang bekas hanyalah sebagian kecil bukti yang menunjukkan bisa ditekannya ongkos operasional pesawat. Yang lebih mencengangkan, kata lawyer itu, kecelakaan pesawat juga merupakan potensi sumber pemasukan maskapai penerbangan. Bila awam (khususnya di Indonesia) ‘hanya’ tahu hak ganti rugi diperoleh dari asuransi tiket, namun lebih dari itu sesungguhnya setiap pesawat yang dibeli (atau disewa) sebuah maskapai, sesungguhnya juga sudah (dan seharusnya) diasuransikan (salah satu induk asuransi pesawat di seluruh dunia terdapat di Inggris).

Kini, kita hanya bisa berharap media massa mau beramai-ramai menurukan laporan hasil investigasi mengenai seluk beluk bisnis penerbangan, termasuk kiat-kiat manajemen menyiasati pembiayaan. Dengan demikian, ada ‘wakil publik’ yang memerankan fungsi kontrol di tengah lemahnya sistem pengawasan dari otoritas penerbangan dan para penyelenggara negara.

Di luar itu, kita juga berharap, para jurnalis dan pengelola media massa tidak lagi mengandalkan pernyataan resmi pemilik maskapai dan pejabat negara (yang cenderung bias dan ingin membela diri), sehingga informasi menyesatkan seperti ‘penemuan’ lokasi kecelakaan Adam Air tidak terulang kembali.

* Sumber ilustrasi gambar diambil dari Harian Kompas, edisi 3 Januari 2007

Sukses membuat saya tuman alias ketagihan. Bagaimana tidak? Gagasan kampanye anti-RUU Pornografi yang saya wujudkan lewat (produksi) kaos diterima banyak orang (baca: banyak pembeli), kini saya kembali menghadirkan kaos baru. Desainnya sangat sederhana, meski kemungkinan sebagian dari Anda akan menyebutnya norak. Tak apa, namanya juga usaha…..

Terlepas dari alasan obyektif atau subyektif para pelaku poligami, saya juga punya sikap sendiri: poligami itu merugikan kaum perempuan (serta anak-anaknya maupun keluarganya)! Silakan yang pro akan berkilah sanggup berbuat adil terhadap istri-istrinya atau mengaku mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Sementara, saya lebih mengacu pada teladan nabi yang tidak membolehkan putrinya dimadu (meski) oleh sahabatnya sendiri. Dari sikap Rasulullah itu saya yakin beliau masih meragukan kaumnya akan sanggup berbuat seadil beliau, betapapun alim mereka. Rakus, penuh nafsu adalah beberapa sifat dasar manusia. Karena itu ada kewajiban berpuasa bagi setiap muslim supaya dijadikan sarana untuk melatih kesabaran dan mengendalikan hawa nafsu.

Kalau mau konsisten pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan, sudah semestinya perempuan juga berhak memiliki suami lebih dari satu. Apalagi, kini ilmu pengetahuan sudah berkembang cukup maju. Bila dulu perempuan tak boleh memiliki suami lebih dari satu karena alasan kesulitan menentukan benih siapa yang menjadikan janin di rahimnya, toh kini sudah ada tes DNA (deoxyribonucleic acid) sebagai sarana untuk mengetahui runutan genetis. Tentu saja, hal ini patut diwacanakan.

Nah, teman-teman, itu sekilas gagasan kenapa saya kembali memproduksi kaos anti-poligami ini. Berbeda dengan yang dulu, kali ini saya hanya akan menawarkan tiga warna: merah, hitam dan biru. Kalau Anda berminat, silakan kirim email atau mencatatkan pesanan Anda, lengkap dengan pilihan ukuran dan warnanya. Harga masih sama, dipatok Rp 50 ribu per buah ditambah ongkos kirim (untuk pesanan lima kaos, gratis ongkos kirim untuk wilayah Pulau Jawa). Tersedia pula bagi Anda yang menginginkan lengan panjang, asal sanggup menambah biaya cetak sebesar Rp 5.000 per buah.

Ongkos kirim untuk kota-kota seperti Jakarta plus (Jabodetabek) dan Bandung tarifnya Rp 15 ribu, sedang Yogyakarta, Semarang dan Surabaya ongkosnya dipatok Rp 10 ribu. Semua pengiriman akan menggunakan jasa paket kilat TIKI.

Silakan tinggalkan pesan atau kirim email pribadi dengan mencantumkan nomor telepon seluler untuk pemberitahuan teknis transfer pembayaran. Untuk sementara, pemesanan periode pertama akan ditutup pada tanggal 8 Januari 2007 dan kaos akan dikirimkan mulai tanggal 10 Januari. Periode pemesanan akan dibuka sepanjang masih ada yang berminat.

===========================================================================
Pengumuman:
Berhubung masih terdapat beberapa teman yang masih menginginkan kaos PORNOGRAFI, maka saya kembali akan mencetak ulang kaos tersebut. Silakan pesan kalau Anda menginginkan (barangkali) dulu belum kesampaian
===========================================================================

Enam tahun silam, sejumlah bom meledak hampir serentak di berbagai gereja di Jakarta. Sejak peristiwa itu, peringatan Natal selalu bikin cemas. Aparat bersiaga, tak jarang menenteng senjata. Begitu pula pemburu berita. Mereka terpaksa ikut-ikutan meronda. Kecemasan lantas menjadi penyakit bersama, tanpa memandang agama.

Pohon Natal tertinggi di Indonesia yang dibuat untuk merayakan Natal oleh umat Kristiani di Surakarta menjadi tontonan seluruh warga

Kini, semua orang bersukacita karena malam Natal berlangsung tanpa menorehkan catatan duka. Tragedi berdarah seakan menjadi peristiwa lumrah belaka. Dan kita cenderung lupa, siapapun dan minoritas apapun tak layak dianiaya. Apalagi, dengan alasan berbeda agama.

Mestinya kita sudah lelah, bosan dan gemas. Sebab setiap Desember menjelang, kita digiring pada kecemasan yang selalu berulang.

Karena itu, mestinya kita bersama-sama bangkit melawan, mewujudkan dengan tindakan supaya tak ada lagi kecemasan. Saatnya kita merajut kebersamaan, meniadakan prasangka keimanan dan mewujudkan perdamaian.

Selamat merayakan Natal saudara-saudaraku, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Siapkan diri kita, melawan adu domba……..

Abu Bakar Ba’asyir selalu menarik perhatian. Yang tidak suka -entah dengan alasan apa, akan mengaitkannya dengan para pelaku Bom Bali I dan aksi-aksi serupa di tanah air. Yang pasti, mulai hari ini pula, media massa (nasional maupun asing) pasti akan diramaikan kembali dengan pro-kontra atas keputusan itu.

Siapa sesungguhnya Ba’asyir dan apa hubungannya dengan Imam Samudera dan kawan-kawan, tak ada salahnya saya mempublikasikan kembali tulisan saya tentang pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Surakarta itu. Agak panjang, memang. Tapi, saya rasa tulisan yang pernah dipublikasikan The Jakarta Post edisi 8 Maret 2003. Semoga bisa menjadi referensi tambahan bagi Anda, terlepas dari setuju dan tidak setuju (sebab saya memang tak ingin Anda mengamini temuan saya).

Saya mengucapkan terima kasih kepada Shalahuddin, seorang sahabat yang sangat membantu saya hingga terwujudnya sebuah tulisan panjang, sehingga saya menjadi lebih paham megenai hubungan Ustad Ba’asyir, Pondok Ngruki dan beberapa hal terkait dengan tindakan kekerasan di Indonesia.

Tulisan berikut dipublikasikan dalam halaman khusus bertajuk Special Report berjudul Abu Bakar Ba’asyir at the center of controversy . Tulisan itu juga merupakan satu-kesatuan gagasan dengan tulisan lain pada edisi yang sama, berjudul Tracking the roots of Jamaah Islamiyah . Berikut tulisan yang saya maksud:

====================================================================================
Ba’asyir Di Simpang Kontroversi

Ngruki adalah ikon gerakan Islam radikal, simbol perjuangan pengagamaan negara dan tata pemerintahan yang menghalalkan segala cara. Setidaknya, itulah stigma yang diberikan oleh negara-negara barat pasca bom Bali yang menewaskan 186 orang lebih, 12 Oktober lalu. Selain nama kampung di pinggiran kota Solo bagian selatan itu, nama Abu Bakar Ba’asyir juga lekat dengan jaringan teroris internasional.

“Ustad Abu (panggilan akrab untuk Ba’asyir) itu orang yang moderat dan bisa menerima perbedaan. Makanya, upaya penerapan syariat Islam di Indonesia dilakukan secara damai dan terbuka melalui pendirian Majelis Mujahidin. Sebagai Amirul Mukminin, ustad melarang pengikutnya melakukan tindakan kekerasan yang menyengsarakan orang tak bersalah,” ujar Achwan.

Muhammad Nursalim, bekas santri Ngruki yang kini memilih menjadi pegawai Departemen Agama di Kabupaten Sragen menguraikan panjang lebar garis perjuangan Abdullah Sungkar melalui tesis untuk memperoleh gelar Master Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam tesis berjudul Faksi Abdullah Sungkar dan NII Pada Masa Orde Baru itu, Nursalim memperlihatkan kiprah politik Sungkar membangun jaringan menurut pilihannya sendiri setelah ia menyatakan keluar dari keterlibatannya di kelompok Negara Islam Indonesia (NII).

Yang jelas, seorang bekas anggota Komando Jihad sumber The Jakarta Post di Jawa Timur yang tak mau disebut identitasnya, menyebut Ba’asyir terlalu kompromi dengan pemerintah Indonesia. Upayanya mensosialisasikan pemberlakuan syariat Islam secara terbuka, bahkan melalui pendirian Majelis Mujahidin adalah sebuah kekeliruan besar.

Sebelum terjadi tragedi bom Bali yang menewaskan 186 orang pada 12 Oktober, sumber The Jakarta Post di Majelis Mujahidin Jawa Timur mengaku sempat diminta Ba’asyir untuk ‘melobi’ sebuah kelompok radikal yang diduga akan melakukan tindakan kekerasan. Mereka melakukan pertemuan hingga 11 kali antara akhir Agustus hingga akhir September. Di antaranya, pertemuan dilakukan di Masjid Mujahidin dan di Jalan Tidar (Surabaya), sebuah tempat di Lamongan dan Mojokerto. Namun, upaya membujuk agar tak ada aksi kekerasan itu kandas.

Meski menghormati Ba’asyir, kata Rodli, mereka tidak memiliki kesetiaan atau ketaatan terhadap Ba’asyir yang dalam tesis tentang Faksi Sungkar disebut-sebut sebagai pengarang Tarbiyah Islamiyah, buku wajib dalam organisasi yang dikembangkan bersama Sungkar. “Kalau hormat (terhadap Ba’asyir) iya, karena Ustad Abu itu orang tua. Tapi soal ketaatan, belum tentu,” ujar Rodli.

Lebih mengagetkan, Ba’asyir juga mengecam dan menolak aksi perusakan terhadap warung-warung yang menjual minuman keras. Alasannya? “Karena kebanyakan penjualnya adalah orang yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, Ustad Abu menganggap sama berdosanya menghancurkan modal hidup mereka,” ujar Rodli.
====================================================================================

Ibu negara Ani Yudhoyono gembira. Di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 22 November lalu, ia menerima secara simbolis pengembalian 48 ekor orangutan (pongo pygmaeus) dari pemerintah Thailand yang diwakili oleh duta besar negara itu untuk Indonesia, Atchara Seriputra. Tuntas? Rupanya belum. Pemerintah Indonesia, mestinya segera menelusuri keberadaan puluhan orangutan lainnya, yang diduga hingga kini masih menjalani ‘profesi’ sebagai petinju di sana.

Ya, puluhan orangutan asal Indonesia diduga masih menjalani profesi gila itu di sana, termasuk di Safari World, kebun binatang tersohor di Thailand. Tapi, Anda pasti mafhum, karena orangutan tak mengenal ekonomi uang, maka perputaran baht tak bisa mereka nikmati seluruhnya, apalagi dikirim ke Indonesia sebagai devisa.

Upaya pengembalian satwa dilindungi (bahkan oleh organisasi PBB) itu ke Indonesia, rupanya bukan perkara gampang. Kebetulan, dalam kasus orangutan di Thailand itu terbentur pada tembok kekuasaan yang dibangun Thaksin. Di luar itu, keberpihakan negara –tepatnya para birokrat kita, ternyata masih lemah.

Seorang teman yang kebetulan aktivis perlindungan satwa liar dan satwa langka, bercerita bahwa belum lama ini ketemu dengan orang Belanda yang ingin mengembalikan belasan ekor Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) yang ada di negaranya. Kata orang Belanda itu, ia bahkan punya data lengkap pemilik burung langka itu di seantero Eropa. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, ada 300 ekor lebih! Padahal, di Indonesia tinggal enam pasang yang hidup di habitatnya, sementara tujuh ekor lainnya dipiara perseorangan di Pulau Bali.

“Upaya pengembalian sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Namun, surat-surat yang dikirim ke kementrian terkait tak pernah dibalas hingga kini. Padahal, orang itu ingin mengembalikan secara sukarela, bahkan atas biaya mereka sendiri. Mereka cuma butuh jaminan pemerintah, bahwa burung-burung itu akan dikembalikan ke habitatnya,” ujar sang teman. Itulah Indonesia!

Sang teman masih ingat betul pengalamannya beberapa waktu lalu, ketika melakukan investigasi penjualan satwa liar di Jakarta. Rupanya, mata rantai sindikat penjualan satwa liar sudah sangat ruwet. Bukan hanya oknum di kantor Badan Konservasi Sumberdaya Alam DKI Jakarta, tapi pat-gulipat juga melibatkan aparat bea cukai dan petugas Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah satwa langka yang sudah tertangkap saat hendak diselundupkan, ternyata dijual kembali oleh para oknum tadi.

Kembali pada keberadaan Si Pongo di Thailand, ternyata jumlahnya masih banyak. Pada September 2002 saja, terdeteksi ada 140 ekor orangutan di sana, 120 di antaranya menghuni Safari World, kebun binatang seluas 100 hektar di Bangkok. Investigasi selama setahun sejak Oktober 2002 menunjukkan hasil yang membuat miris. Setidaknya, 5-10 ekor orangutan masih diselundupkan ke Thailand setiap bulan. Diduga, populasi orangutan di habitat aslinya (karena Pongo tidak ditemukan di belahan bumi manapun) di Kalimantan Tengah dan Kaimantan Timur tak lebih dari 7.000 ekor.

Asal tahu saja, penyelundupan kera ke Thailand itu merupakan praktek kotor terbesar di seluruh dunia dalam 50 tahun terakhir! Padahal, menyelundupkan kera jenis ini bukan pekerjaan mudah. Yang paling mungkin adalah menirim bayi-bayi orangutan, sementara untuk bisa memperoleh bayi-bayi itu, mau tidak mau harus dilakukan dengan jalan kekerasan dan sangat tidak bermoral: membunuh induk si bayi! (Sebab Pongo dewasa sangat kuat dan sangat melindungi bagi-bayinya, sehingga tak ada manusia yang sanggup memenangkan perkelahian dengannya tanpa senjata modern dan mematikan).

Konser opera kontemporer The King’s Witch (Calon Arang) bisa disebut sebagai peristiwa kesenian paling wah di Indonesia, tahun ini. Bukan hanya nama-nama besar –seperti komponis Tony Prabowo, penyair Goenawan Mohamad, konduktor Joel Sachs, dan Teater Garasi bergabung untuk proyek itu. Konon, pertunjukan selama tiga hari dan berlangsung di dua lokasi berbeda di Jakarta itu menelan biaya hingga Rp 2 miliar!

Kalaupun benar pementasan tersebut menelan dana sebesar itu, sesungguhnya bukan sebuah masalah. Tak ada salahnya, seorang seniman mencari dana untuk membiayai proses kreatifnya. Apalagi, lebih dari 50 orang artis (musik, teater dan tari) terlibat dalam The King’s Witch (Calon Arang) tersebut, dengan hampir setengahnya didatangkan dari Amerika Serikat. Itu belum termasuk belasan orang yang terlibat dalam manajemen produksi.

Apa yang dilakukan seorang (banyak) seniman dan tim produksi pada sebuah proses kreatif, pada hakekatnya adalah sedang bekerja pula. Karena itu, tak ada salahnya bila dari pekerjaannya, seseorang memperoleh imbalan (dalam dunia kesenian sering disebut dengan honor), karena (sama dengan manusia lainnya) seniman juga butuh makan dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Namun, namanya memang sudah tidak suka dengan salah satu artisnya (yang kebetulan merupakan figur publik), seorang teman yang sempat melihat booklet pertunjukan itu, tetap saja berupaya mencari celah untuk memojokkannya. Ia misalnya, menuduh sang artis telah menjalin hubungan yang disebutnya ‘tak baik’ dengan Sukanto Tanoto, bos konglomerasi Grup Raja Garuda Mas, hanya karena ia mendapati nama Tanoto Foundation tercantum sebagai salah satu sponsor. Begitu pula dengan logo Medco Energi, perusahaan milik Arifin Panigoro yang juga menjadi sponsor pertunjukan tersebut.

Tentu, sulit bagi saya untuk menjelaskan kepada sang teman tadi. Di kepalanya, prasangka sudah sedemikian dalam terpatri, sehingga keterlibatan Medco Energi dan Tanoto Foundation dalam pendanaan pertunjukan tersebut seolah-olah telah menunjukkan sebuah ‘persekutuan terkutuk’. Seolah-olah kesenian merupakan sesuatu yang agung dan suci, sementara kedua lembaga tersebut dicap sebagai racun atau polutan, hanya karena menghubungkannya dengan kinerja dan profil seorang Sukanto Tanoto dan Arifin Panigoro.

Celakanya, saya sengaja datang jauh-jauh dari Surakarta untuk menyaksikan acara tersebut atas undangan Tony Prabowo. Meski dengan biaya sendiri, argumentasi yang bisa dinilai ‘membela’ Tony dan kawan-kawan itu bisa ‘menjerumuskan’ saya sebagai advokat yang bias nan subyektif!

Mungkin teman saya itu lupa, bahwa produk kesenian bisa menjadi jembatan persahabatan antarbangsa, sementara senimannya sesungguhnya layak menyandang julukan sebagai diplomat pula. Tarian Cak dan Legong, misalnya, telah menjadi sihir mahakuat bagi orang-orang dari berbagai negara nun jauh di seberang lautan untuk datang ke Bali, kendati pada masa lampau menenggelamkan nama Indonesia (lantaran Bali dianggap sebagai bukan dari bagian Indonesia).

Semoga, prasangka teman saya itu hanya sebatas potret atas ketidaktahuannya semata. Sebab, banyak dari masyarakat kita masih lebih parah dalam hal prasangka dan penghakiman terhadap hasil-hasil kerja kesenian dan seniman. Bahwa ada sebagian orang yang berperilaku dan berpenampilan sesuka hati hanya semata-mata karena ingin dicap sebagai seniman, harus diakui hal itu masih banyak terjadi. Tapi, sebaiknya tak perlu pula terburu-buru mengatakan “Dasar seniman!” hanya karena seseorang tampil atau berkerja secara tak sama dengan lingkungannya.

Pertunjukan Pastoral, kuartet gesek dan dua soprano yang dimainkan oleh Momenta String Quartet dengan Nyak Ina Raseuki (Ubiet) dan Binu D. Sukaman. Pastoral diilhami oleh sajak 12-bagian karya Goenawan Mohamad

Lazim tak lazim sangat ditentukan oleh sudut pandang dan referensi seseorang. Tak ada yang perlu dianggap aneh………………..

Bahasa bisa dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi kwalitas sebuah bangsa. Bahwa bangsa Indonesia layak disebut permisif, sudah pernah dibuktikan secara massif, terutama pada kurun 1980-an hingga akhir 199o-an seiring dengan surutnya kekuasaan Soeharto. Alih-alih mengkampanyekan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang kita jumpai justru perilaku imitasi yang dilakukan oleh birokrat resmi pemerintahan, hingga yang tak resmi semisal para Ketua RT atau RW.

Garuda Indonesia, maskapai penerbangan milik negara pun tak luput dari ‘dosa’ memberi contoh berbahasa yang salah

Jangankan pidato-pidato atau sambutan resmi sebuah peristiwa di sebuah instansi, dalam rapat-rapat kampung, pun Pak RT dan Pak RW (sebutan untuk para ketua) latah mengucapken puluhan kosa kata yang baek dan bener. Para ahli bahasa dibuat repot. Mengkritik atau meluruskan perilaku berbahasa Pemimpin Tertinggi republik berarti bunuh diri. Namun, sikap diam bisa dianggap membenarkan sebuah kesalahan, yang berarti melawan moralitas intelektualnya.

Sudah sewindu Panglima Orde Baru lengser keprabon, tapi kesalahan berbahasa telanjur merebak kemana-mana dan meliputi seluruh kelompok masyarakat, baik yang masuk kategori ‘rakyat’ maupun ‘warga negara’. Pada kelompok ‘rakyat’, kita bisa menjumpainya dimana-mana: papan nama usaha (tambal ban atau jual-beli tanah), spanduk penutup warung kakilima dan sebagainya.

Papan nama sebuah toko di Pekalongan pun tak luput dari kekeliruan

Pada kelompok ‘warga negara’ kita bisa menemukan beragam kesalahan melalui teks-teks pidato atau sambutan pejabat sebuah instansi, bahkan pada papan nama, billboard atau spanduk yang terbentang di jalan-jalan utama kota yang dipasang oleh sebuah instansi tertentu. Situasi demikian diperparah lagi oleh banyaknya ‘ajaran’ berbahasa yang tidak benar melalui layar kaca (silakan pilih nama stasiunnya, semua pasti ada!), terutama pada penulisan subtittle dialog film berbahasa non-Indonesia dan kalimat-kalimat yang terpajang lewat running text.

Rasanya ada perbedaan makna, antara kata pejabat dengan penjabat

Mungkin, kita tak butuh polisi bahasa, sebab itu akan memberi kesan seram dan represif (maklum, kita telanjur alergi dengan aksi-aksi ekstrapolisioner oleh berbagai institusi negara yang menimbulkan dampak traumatik bagi rakyatnya). Tapi, bahwa Pusat Bahasa dan para ahli-ahli bahasa harus lebih intens mengkampanyekan berbahasa yang sungguh-sungguh baik dan benar, itu harus didukung oleh sepenuhnya oleh para penyelenggara pemerintahan. Dari presiden hingga kepala desa, orang-orang di parlemen hingga seluruh pejabat di institusi pemerintahan.

Kalaupun gagasan demikian terkesan top-down, tak lain dilatari oleh kenyataan mentalitas sebagian besar masyarakat kita yang sudah terbiasa mengganggap kaum birokrat dan kelompok berada sebagai teladan. Mungkin, itulah yang dimaksud dengan budaya paternalistik.

Yang sudah jelas, kita teramat mudah menjumpai kesalahan-kesalahan berbahasa, terutama dalam bahasa tulis. Silakan cari di situs-situs (juga blog-blog) favorit Anda, saya yakin banyak bertebaran kesalahan yang saya maksud, termasuk sejumlah penerbitan (surat kabar, majalah, tabloid) papan atas kita.

Menjadi raja (ideal) itu tidak mudah. Ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi, karenanya banyak proses mesti dilalui. Seorang raja, tentu harus cakap, bisa membawa diri, berwibawa, dan bisa menjadi manajer yang baik, baik itu dalam lingkup urusan internal kerajaan maupun dalam kaitannya dengan pihak di luar kraton, seperti rakyat atau kerajaan (negara lain).

Untuk menjadi raja Surakarta, konon ada tahapan proses yang lebih unik lagi. Jauh sebelum prosesi penobatan dilakukan, ia mesti melakukan ritual yakni menari sendirian di kamar pusaka. Jenis gerakan apa yang harus dilakukan, cara berdiri hingga ke arah mana telapak kaki diarahkan, semua sudah ada aturannya. Singkat cerita, sebelum jadi raja, seorang pangeran mesti lelaku, supaya kelak bisa mengendalikan emosi dan perilaku.

Setidaknya, begitulah inti pesan tari Panji Sepuh yang bisa ditemukan dalam Wedhataya (wedha berarti kitab, taya merupakan padanan kata gerak/tari), yang diperkirakan dibuat pada masa Pakubuwono X (1866-1939). Adalah Tumenggung Kusuma Kesawa, empu tari Kraton Surakarta yang konon telah mempopulerkan tarian itu lewat metode pengajaran kepada para cantriknya, pada awal 1950-an hingga 1960-an.

Kini, Panji Sepuh sedang ditafsir kembali oleh penyair Goenawan Mohamad menjadi komposisi baru, yang akan dipentaskan di Museum Nasional Singapura, 8-9 Desember mendatang. Bila kitab asalnya menyebut Panji Sepuh sebagai tarian tunggal, Goenawan menambahkan unsur perempuan ke dalamnya. Mungkin, ia terinspirasi oleh perilaku pangeran dan para raja Jawa (khususnya dinasti Mataram), yang selalu memiliki ‘banyak’ istri, juga para perempuan ‘independen’ sebagai ‘lawan main’.

Panji Sepuh versi Goenawan adalah seorang pangeran yang akan naik tahta pada masa ketika kerajaan sudah di ambang keruntuhan, baik secara politis maupun budaya. Karena itu, menjadi raja hanyalah proses menuju kesia-siaan belaka. Predikat raja tak berbanding lurus dengan kekuasaan, sementara bila mengacu pada eksistensi kemanusiaan dalam pengertian hakiki, menjadi raja sama saja dengan menjadi ‘yang lain’, menjauhkan diri dari watak dan perilaku yang seharusnya.

Karena itu, tafsir Panji Sepuh diwakili melalui topeng-topeng aneka rupa, baik yang dikenakan tokoh Panji Sepuh maupun tujuh penari perempuan. Ya, para perempuan itulah yang dalam kehidupan nyata merupakan manusia-manusia terpenjara, yang nyaris tak boleh mewujudkan kehendak/keinginannya sendiri, bahkan untuk hal-hal paling pribadi sekalipun. Lalu, oleh Goenawan, perempuan yang senyatanya sosok yang mudah berganti peran dalam waktu sekejap (seperti dari pelayan menjadi istri dan sebaliknya) itu dibalikkan perannya.

Sisi manusiawi para perempuan dan Panji Sepuh lalu ditonjolkan. Perempuan yang terpenjara digambarkan melakukan hubungan seks sejenis dengan sesama selir (lantaran hanya kadang-kadang saja dipenuhi haknya oleh raja), sementara Panji Sepuh digambarkan sebagai sosok yang sesungguhnya ingin menggunakan haknya secara tak terbatas karena kedudukannya sebagai raja, namun terbentur pada beban-beban moralitas yang juga harus diwujudkannya.

Baik tafsir Goenawan atas Panji Sepuh maupun makna tarian itu sebagaimana tersurat dalam Wedhataya, tak ada salahnya kalau kita menoleh pada situasi kontemporer Kraton Surakarta. Dua pangeran berebut tahta, meski keduanya sama-sama tak memiliki watak, perilaku dan kearifan sebagaimana yang dikehendaki, baik oleh masyarakat atau rakyat yang telah berubah maupun oleh parameter moralitas itu sendiri.

Ibarat rebut balung tanpa isi, berebut tulang, kedua pangeran (yang lantas memiliki dua pusat pemerintahan berbeda), sama-sama ngotot, merasa paling baik dan benar, meski sesungguhnya publik sudah paham kapasitas dan kompetensi masing-masing pihak, termasuk para supporter-nya.

Namanya Arynxgo, panggilan akrabnya Ringgo. Dari segi angka, usianya terbilang muda, 14 tahun. Tapi, dilihat dari bakat dan prestasinya sebagai petenis, usia itu sudah di ambang senja. Sederet prestasi sudah pernah diraihnya, mulai juara pada event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) maupun pada kejuaraan-kejuaraan terbuka. Kalau cuma juara dua, ia sudah terlalu sering. Juara pertama, juga sudah berulang kali.

Tapi, nasib sering tak berpihak kepadanya. Ia sering gagal mengikuti perlombaan bergengsi lantaran tak ada biaya. Apalagi bila jauh dari Klaten, kota kecil tempat dia lahir dan dibesarkan. Untuk ikut turnamen di Bandung, misalnya, ia harus berhitung. Dibela-belain merengek pun, kadang tak terwujud, sebab orangtuanya hanyalah seorang guru sekolah swasta dengan gaji pas-pasan. Apalagi, Ringgo masih punya dua adik.

Nahas terakhir dialaminya saat ingin mengikuti kompetisi ITF (International Tennis Federation?) di Surakarta, Jawa Tengah. Saat ayahnya mendaftarkan nama Arynxgo, Jumat (17/11) siang, dijawab panitia supaya datang kembali hari Minggu, tiga hari kemudian. Namun, saat kembali Minggu siang, seorang panitia menjawab: “Pendaftaran sudah ditutup hari Jumat. Sekarang sudah mulai penyisihan,” ujar sang ayah, menirukan jawaban panitia.

Selidik punya selidik, konon peminatnya turnamen itu terlalu banyak, sehingga harus dibatasi. Soal pembatasan jumlah pendaftar dengan cara menyembunyikan informasi, tentu itu soal lain. Konon, begitulah ‘budaya’ yang berkembang di Pelti, organisasi payung olah raga tenis lapangan Indonesia.

Yang lebih seru adalah penuturan seorang teman jurnalis yang biasa meliput peristiwa olahraga. Katanya, untuk bisa mendaftar event-event bergengsi, memang diperlukan kelenturan tersendiri, mulai mendekati panitia hingga pengurus Pelti. “Tanpa koneksi, jangan harap bisa ikut kejuaraan bergengsi,” ujar sang teman.

Rupanya, Ringgo sengaja digiring supaya ikut kelas lomba nasional untuk kategori Kelompok Umur 14 tahun atau KU-14. Sayang, pada giliran bermain kedua kalinya, ia harus menyerah melawan penyandang peringkat pertama KU-14, seorang pemain asal Bandung. Tangan kanannya terkilir saat ia berhasil membalas kekalahan dengan skor 6-4. Pada set pertama, ia dikalahkan dengan skor yang sama. Alhasil, Ringgo yang berhasil menekan permainan lawan dan optimis menang pada set penentuan, akhirnya harus menyerah meski ia sempat memimpin 4-1.

Namun, bukan kekalahan itu yang ingin saya kemukakan di sini. Lebih dari itu, Ringgo hanyalah potret seorang korban sistem pembinaan atlet yang tak jelas, kalau tak ingin menyebutnya dengan mafia pengurus organisasi olahraga. Untuk ikut event semacam itu, Ringgo tak pernah masuk daftar atlet yang difasilitasi Pelti cabang Klaten.

Kita jadi ingat kasus Angelique Wijaya, pesohor tenis asal Bandung. Semula, orang tak mengenal namanya. Bahkan, Pengurus Besat Pelti pun tak pernah meliriknya, bahkan saat ia sukses menyabet kemenangan prestisius dalam sebuah turnamen tenis profesional bergengsi tingkat dunia. Para pengurus Pelti baru merasa kebakaran jenggot, ketika (karena prestasinya yang mengharumkan bangsa) Anggie dipertemukan dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Negara.

Kapan ya, para pengurus organisasi-organisasi olahraga mulai memikirkan perkembangan para atlet binaannya? Tentu, supaya orang-orang seperti Ringgo tak patah arang gara-gara kekacauan sebuah sistem pembinaan, yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir orang yang duduk sebagai pengurus. Maklum, secara kejiwaan, seorang anak yang masih belia, tentu tak memiliki mental sekukuh orang dewasa.

Amerika kita setrika, Inggris kita linggis! Meski terdengar anarkistis, tak ada salahnya kita renungkan kembali makna dan semangat di balik kemunculan jargon yang populer pada masa-masa awal kemerdekaan itu. Tentu, kita harus lebih arif memaknainya. Bukankah kita masih ingin disebut sebagai golongan manusia beradab?

Penafsiran ulang atas gairah untuk ‘menyetrika’ Amerika, yang pasti bukan dengan cara menghalang-halangi kedatangan George Walker Bush ke Indonesia. Bahwa Bush yunior itu brengsek dan suka pamer kekuasaan dimana-mana –termasuk invasi militer ke Irak atau menuduh sebagian orang Islam sebagai teroris, itu hanyalah potret sebagian wajah Amerika.

Baasyir, simbol teroris Islam versi Bush ==>

Kebijakan politik (ekonomi dan militer) luar negeri Amerika, yang selalu memposisikan diri sebagai juru selamat sekaligus penjaga keberlangsungan peradaban manusia di seluruh muka bumi, pasti harus dikritisi. Namun, energi kita akan terbuang sia-sia manakala kita lupa mengingatkan aparatur pemerintah kita sendiri. Dalam konteks hubungan Indonesia-Amerika, sudah selayaknya protes keras justru diarahkan kepada mereka.

Berpijak pada semangat mulia memerdekakan diri dari segala bentuk penjajahan yang telah dicanangkan para pendiri negara, maka negara dan pemerintahan yang berdaulat tak boleh dilecehkan oleh siapapun. Susilo Bambang Yudhoyono dan George W. Bush memiliki posisi setara, sama-sama presiden dari sebuah negara. Keduanya juga menjadi simbol sebuah bangsa, yang memiliki hak dan kedudukan setara menurut piagam PBB.

Oleh karena itu, sungguh aneh kalau pemerintah harus menunjukkan inferioritasnya terhadap Amerika kepada masyarakat internasional. Mematikan jaringan telepon seluler selama 10 jam hanya demi kenyamanan seorang Bush adalah sebuah bukti nyata, bahwa para pemimpin negeri ini masih memiliki mental inlander. Bahwa IMF, Bank Dunia, WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional –yang telah memiskinkan rakyat Indonesia, sepenuhnya dikontrol Amerika, sama sekali tak pernah disikapi secara kritis oleh para pemegang mandat menjalankan pemerintahan yang seharusnya betujuan mensejahterakan rakyatnya.

Tak terbayang, berapa nilai kerugian sosial dan ekonomi yang ditanggung ribuang pengguna saluran komunikasi bergerak itu. Belum lagi nasib ribuan anak-anak dan anggota keluarga sopir angkutan umum dan pedagang kakilima yang terpaksa tak beroperasi selama beberapa hari, gara-gara seorang Bush harus merasa nyaman dan aman duduk-duduk di kompleks Istana Bogor. Jalan raya di pusat kota Bogor harus dikosongkan, meski kita tahu, Bush sama sekali tidak menggunakan jalur darat selama berada di kota hujan itu.

Semoga, pembicaraan antara SBY dan Bush tak hanya berisi seputar komitmen negara itu untuk membiayai pelatihan dan kerjasama memerangi terorisme, atau janji pemberian utang baru dengan bunga lunak dan rentang waktu pengembalian yang cukup panjang. Terorisme, bukan hanya musuh Amerika, melainkan musuh seluruh umat manusia. Kalaupun Amerika lantang menyatakan diri sebagai ‘pemimpin’ masyarakat dunia dalam melawan terorisme, hal itu tak lain hanyalah ilusi belaka.

Mereka terlalu paranoid. Manusia di seluruh dunia sudah kian cerdas dan semakin berani mengkritik kebijakan luar negeri Amerika dan sekutunya. Karena itu, mereka menempuh berbagai cara sebagai upaya mengalihkan perhatian agar masyarakat dunia tidak menuntut pertanggungjawaban Amerika sebagai panglima lintah darat dunia, yang telah menghisap kekayaan dan daya hidup bangsa-bangsa di negara miskin selama bertahun-tahun.

Meski terkesan berlebihan, tak ada salahnya kalau pemerintah kita meminta kepada pemerintah Amerika agar memberikan (minimal) kompensasi atas potensi kerugian ekonomis yang diderita ribuan warga Bogor akibat kedatangan Bush. Di luar itu, tak ada salahnya kalau Presiden SBY memberanikan diri meminta Bush untuk memelopori penghapusan utang terhadap Indonesia.

Utang luar negeri sebesar Rp 1.300 triliun lebih bukan angka yang kecil. Apalagi bila dibandingkan pendapatan sopir angkutan dan pedagang kakilima yang hanya Rp 50 ribu sehari. Padahal, pendapatan segitu pasti ludes untuk makan empat orang dalam satu keluarga.

Suatu sore, dalam perjalanan pulang. Satu lagi, saya lihat sebuah bangunan rumah-toko (ruko) tengah dibangun, seperti ingin menambah daftar panjang ‘indikator perekonomian’ Kota Surakarta. Ya, sejak tiga tahun terakhir, pertumbuhan properti memang kian pesat meski rata-rata sepi penyewa. Bukan masalah perekonomian itu yang menarik perhatian saya. Tapi, itu loh, bendera merah-putih lusuh yang berkibar di puncak bangunan!

Mungkin, si kontraktor atau pemilik bangunan itu berniat menunjukkan nasionalismenya. Meski semua mafhum, motif ekonomi tak pernah bersangkut paut dengan hal-hal patriotis, kecuali kebutuhan si pelaku akan sebuah paspor atau alat-alat bukti bahwa ia memiliki kewarganegaraan (dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya).

Yang pasti, sang pengibar bendera termasuk orang beruntung. Pada masa Soeharto berkuasa, tentu ia kelewat bodoh sehingga sudah pasti segera diambil paksa oleh aparat. Nasionalismenya bakal diselidik, begitu pula dengan motif tindakannya. Ia bahkan bakal dirunut latar belakang keluarga, sanak saudara hingga pergaulannya. Lebih dari itu, ia mesti bisa membuktikan diri bebas dari G30S/PKI atau memiliki keterlibatan pada kelompok ekstrem kanan, dan sebagainya dan seterusnya. Semua hal bisa menjadi alasan bagi sang interogator untuk menyiksa, sebelum akhirnya menjebloskannya sebagai tahanan subversif (entah lewat proses peradilan atau tanpanya).

Tapi, sebagai warga negara Indonesia (yang baik dan konsekwen), risih juga rasanya melihat bendera lusuh dan compang-camping itu masih berkibar. Kalaupun tak tahu dimana bisa memperoleh bendera, lebih baik tidak perlu memasangnya. Begitu saya pikir. Toh, dengan sedikit repot, bisa menanyakan pada anak, saudara atau tetangga yang masih bersekolah. Mereka pasti tahu dimana letak toko penjual perlengkapan Pramuka!

Bagi orang seperti saya –yang pernah memperoleh dasar-dasar kepramukaan sejak SD hingga SMP serta pernah ikut penataran P4 hingga 100 jam ditambah mata pelajaran kewarganegaraan dan kewiraan, pasti tak akan tega memasang bendera begitu rupa (betapapun saya jengkel dan pernah muak dengan sebagian materi pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa/PSPB)!

Aneh! Mungkin, lagi-lagi mungkin, si pemasang bendera itu terbiasa menyepelekan hal-hal yang dikiranya sebagai perkara remeh, sehingga salah satu simbol negara itu pun diposisikannya lebih rendah dibanding umbul-umbul iklan sebuah produk.

Padahal, menurut keyakinan saya, orang itu pasti pernah mengalami masa, dimana TVRI masih menjadi satu-satunya media siaran audiovisual, yang (meski kadang berlebihan) tapi paling rajin menayangkan secara live acara-acara semacam Asian Games atau berita kunjungan presiden kita ke luar negeri atau sebaiknya ketika kedatangan tamu negara, dimana bendera merah-putih menjadi penanda sekaligus identitas sebuah bangsa dan negara berdaulat.

Semoga bukan karena euforia reformasi yang dijadikan dasar penafsiran akan makna ‘kebebasan’, sehingga bisa bersikap dan bertindak semau gue. Sebab sebuah kehidupan selalu memiliki aturan dan tatanan. Minimal, kita bisa mengukur sendiri, mana yang pantas atau tidak layak dilakukan. Bukankah kita tak mau lagi hidup kita diatur dan dikontrol ala Orde Baru?

Tak ada salahnya kita mengapresiasi sikap dan meneladani tindakan anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok musik Cokelat. Mereka lantang menyanyikan lagu (kalau tak salah) Bendera, bahkan dalam rangka perayaan tujuh belasan tahun ini, membuat rekaman khusus dan aransemen baru atas sejumlah ‘lagu-lagu wajib’ yang hingga kini masih banyak beredar dengan edisi sederhana: dicetak di atas kertas buram!

Aku mendengar rumor yang menyatakan bahwa aku akan memperoleh penghargaan sastra dari Pusat Bahasa Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional, Pen.). Tapi sampai kini, aku belum tahu kepastiannya. Mungkin ini memang rumor.

Kalimat itu meluncur begitu dari mulut Sitok Srengenge, ketika kami sama-sama menunggu saat boarding di Bandar Udara Adi Sutjipto, Yogyakarta, Rabu (8/11) pagi. Selanjutnya, perbincangan kami lantas terfokus pada sistem protokoler di departemen itu. Sitok misalnya, mengkritik proses administrasi, sebab menurut informasi yang dia dengar, pengumuman sekaligus penyerahan sertifikat penghargaan akan dilakukan keesokan harinya, 9 November, bertepatan dengan puncak resepsi perayaan Bulan Bahasa.

Sitok sendiri mendengar rumor penghargaan itu dari sang anak, Laire Siwi Mentari. Kebetulan, Laire sedang diminta Pusat Bahasa untuk berceramah tentang pegalaman proses kreatifnya sebagai penulis novel (dan belakangan mulai menulis skenario sinetron) di hadapan ratusan siswa-siswi sekolah lanjutan yang berasal dari seluruh Indonesia. Siswa-siswi itu sengaja dikumpulkan di Jakarta oleh Pusat Bahasa, dalam rangka mencari bibit-bibit muda penulis Indonesia. “Laire diminta datang menemani saya saat peyerahan penghargaan itu,” tutur Sitok.

Yang membuat Sitok tidak habis mengerti adalah, mengapa pemberitahuan langsung -baik melalui surat maupun telepon, belum diterimanya hingga sehari menjelang pengumuman. “Bagaimana kalau ternyata pada hari yang dijadwalkan, saya atau penerima hadiah lainnya sedang berhalangan karena memiliki kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan?” ujar Sitok.

Lazimnya, pemberitahuan semacam itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya, minimal memperhitungkan waktu yang harus dialokasikan oleh pihak penerima penghargaan, seandainya yang bersangkutan memang diharapkan kehadirannya.

Mungkin, Pusat Bahasa ingin memberi kejutan kepada Sitok, atas dedikasi dan komitmennya memajukan sastra di Indonesia, serta kontribusi lelaki kelahiran Desa Dorolegi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah memperkenalkan dunia sastra di berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Karena itu, Pusat Bahasa memberikan anugerah sastra 2006 untuk kumpulan kumpulan puisinya berjudul Kelenjar Bekisar Jantan.

Selepas dari Bengkel Teater, alumnus IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta) mendirikan komunitas Gorong-gorong Budaya yang bergerak dalam bidang sastra dan penulisan. Ia juga aktif menjadi kurator sastra di Teater Utan Kayu serta menjadi salah satu redaktur Jurnal Kalam, sambil mengelola penerbitan KataKita. Beberapa karyanya telah dibukukan, di antaranya antologi puisi Persetubuhan Liar (1992, 1994), Kelenjar Bekisar Jantan (2000), Anak Jadah (2000), Nonsens (2000), Ambrosia (2005) dan On Nothing, Selected Poems (2005). Karya prosanya juga terbit dalam antologi Para Pembohong (1996), novel Menggarami Burung Terbang (2004), dan trilogi Kutil yang dimuat bersambung di harian Suara Merdeka (2005).

Sebagai penyair, Sitok sudah sering tampil pada forum-forum internasional, seperti Indische Festival (diselenggarakan oleh Rotterdam International Poetry Reading, 1995), Winternachten Festival (sebanyak tiga kali, tahun 1995, 1997, dan 2000), ,em>Sydney International Arts Festival dan Adelaide Festival (2002), Crossing the Sea di Kepulauan Karibia (2003), International Literary Festival Suriname (2004), WordStorm Festival di Northen Teritory (2005), dan lain-lain.

Pada 2001, Sitok mengikuti International Writing Program di University of Iowa, USA, dan setahun berikutnya, ia menjadi Artist in Residence di Australia atas sponsor Asialink. Pada November-Desember 2005, ia diundang sebagai Visiting Writer di Hong Kong Baptist University, Hongkong dan di sana, Sitok memberikan workshop bagi para peserta International Creative Writing Workshop.

Beberapa penghargaan internasional yang telah diperolehnya antara lain Sih Award pada 2003, menyusul penobatan dirinya sebagai salah satu dari 20 Exepcional People in Asia pada 2000 oleh majalah Asiaweek sebagai leader for the millenium in sociaty and culture.

Seorang Mantri Ternak dari sebuah rumah pemotongan hewan di Surakarta cekatan beraksi. Di depan kamera seorang jurnalis televisi, ia membolak-balik daging lalu sesekali menciumnya. Hanya dua tempat dari belasan kios terbuka di Pasar Gede yang disinggahinya, Senin (9/10) pagi. Mungkin, ia hanya bermaksud menerapkan metode random sampling walau yang dikunjunginya dua tempat yang bersebelahan.

Dua orang pedagang — keduanya perempuan, meneriakkan kalimat setengah mengejek. “Wah, Pak Mantri rajin… Daripada kemari, mbok ke Pasar Legi saja. Sudah dilapori dari dulu, kok didiamkan saja,” ujar ibu pedagang. Anehnya, Pak Mantri seolah tak mendengar protes kedua pedagang itu. Hanya sekitar sepuluh menit beraksi, Pak Mantri dan rombongan sudah beranjak pergi menuju Pasar Semanggi untuk tujuan yang sama.

Lalu, kedua pedagang itu berceloteh, melampiaskan kekesalannya, sambil menunjuk nama seorang pedagang dengan insisial S di Pasar Legi. Sudah menjadi rahasia umum, kata kedua pedagang itu, S menjual daging sapi yang dioplos dengan daging babi. Bukan hanya saat ramadhan dan hari raya, dimana permintaan daging melonjak, namun pada hari-hari biasa pun, S selalu menjual daging oplosan. “Setiap hari, S selalu datang kemari membeli daging babi (untuk bahan oplosan),” tuturnya.

Kedua pedagang itu jengkel, omzetnya menurun gara-gara maraknya peredaran daging oplosan. Namun, bukan penurunan omzet itu yang membuatnya masygul. “Konsumen ditipu, sementara mereka mengira pedagang di sini menjual daging yang sama dengan harga lebih mahal. Ini kejahatan yang tak boleh dibiarkan,” tutur Ny. Kushartati, seorang pedagang.

Semula, rombongan hendak kembali ke kantornya setelah tidak menemukan bukti di kedua lokasi operasi. Seorang jurnalis yang sudah memperoleh informasi adanya praktek curang perdagangan daging di Pasar Legi lantas mendesakkan pertanyaan kepada Pak Mantri, apakah rombongan juga akan melakukan operasi serupa di pasar itu. Pak Mantri sempat ragu (karena berdalih kesiangan walau jam baru menunjukkan pukul 8.30 WIB), sebelum akhirnya berbelok arah ke pasar yang terletak di belakang Istana Mangkunegaran itu.

Rupanya, informasi pedagang Pasar Gede benar adanya. Di Pasar Legi, mereka menemukan sedikitnya sepuluh kilogram daging sapi campuran daging babi dalam tiga tas plastik warna hitam di bawah sebuah meja tak bertuan. Lalu, rombongan itu bergegas menuju los daging. Kurang dari sepuluh menit, ‘operasi’ itu kembali menemukan daging babi yang dijajakan di meja-meja khusus daging sapi. Seperti ogah menyelidik, daging yang ditemukan itu lantas diangkut ke kantor, sementara pedagang hanya ‘dihimbau’ untuk tidak menyesatkan pembelinya.

Cerita operasi yustisi (begitu mereka menyebutnya), akhirnya memang hanya berakhir sampai di situ. Sejumlah pedagang yang menjual daging sapi sungguhan – yang juga mengeluhkan adanya sejumlah pedagang daging oplosan, tak beroleh tanggapan, apalagi tindakan.

Pak Mantri hanya menyita daging-daging oplosan itu. Kepada para pedagang, ia berpesan agar pemilik daging mengambilnya di rumah pemotongan hewan, tempat mereka berkantor. Sebuah himbauan sia-sia, sebab tak pernah ada cerita (dalam dongeng sekalipun), seorang maling datang menghadap polisi untuk mengakui perbuatannya.

Di luar aksi tipu-tipu (baik yang dilakukan pedagang maupun pemain ‘drama’ operasi yustisi) itu, ada satu hal yang sangat mencemaskan saya. Mengoplos daging sapi dengan daging babi, sama saja dengan memantik api di gudang jerami.

Mencampur daging sapi yang halal dengan daging babi yang haram (bagi muslim), sama saja menyiram bensin pada tumpukan jerami. Semua orang tahu, Surakarta dikenal sebagai daerah bersumbu pendek dalam istilah politik. Dan, di kota itu, cukup banyak kelompok masyarakat yang mudah beringas, yang biasanya akan bertindak secara ’suka rela’ untuk melempar korek api ke arah tumpukan jerami yang sudah terlebih dahulu dibasahi dengan bensin…………………..

Catatan:
Pada paragraf ke-9 kalimat terakhir terdapat kesalahan fatal. Semula tertulis “Mengoplos daging sapi dengan daging sapi…..“, padahal yang dimaksud adalah “Mengoplos daging sapi dengan daging babi.” Dengan demikian, kekeliruan sudah dibuat benar. (Jkt, 11 Okt 2006 pk 12.26 WIB)

Terima kasih untuk budiw

Teman saya seorang senirupawan terapan. Berlatar belakang pendidikan seni grafis, sempat menjadi desainer, namun kini ’terdampar’ sebagai ahli air brush, khususnya untuk produk-produk media luar ruang. Untuk pekerjaan yang satu ini, bisa dibilang ia sebagai salah satu jagoan di Surakarta.

Sayang, ia terkungkung dalam ketidaktahuannya. Ia polos, tidak neka-neka. Mungkin karena hampir seluruh hidupnya dihabiskan di lingkungan komunitas seniman ’underdeveloped culture’, sehingga tidak paham perkembangan praktek jual-beli benda-benda seni.

Contoh paling nyata adalah ketia ia berusaha mewujudkan niat baiknya dengan cara yang keliru. Ia, misalnya, berupaya memperbaiki lukisan Raden Sajid (kalau tak salah buatan tahun 1893. Lihat: Foto A) yang sudah robek. Ia lalu menjahitnya dan menambal kerusakannya dengan cat baru (Foto B). Hal itu ’harus’ dilakukannya sebab ia ingin menjual lukisan itu.

Teman itu sama sekali tak menyadari, niat baiknya justru merusak ’nilai’ lukisan itu sendiri. Membiarkannya tetap rusak akan membuat lukisan itu tetap bernilai dibanding ia sendiri yang memperbaikinya. Apalagi, secara keseluruhan, lukisan itu masih bagus. Warna cat, kualitas kanvas, begitu pula dengan goresan-goresan Raden Sajid, masih utuh. Detilnya pun masih terjaga otentisitasnya walau lukisan itu sudah melintasi waktu tak tak bisa dibilang pendek.

Kini, sang teman hanya bisa menyesali perbuatannya. Apalagi ketika ia menyadari, dunia perdagangan benda-benda seni (di belahan bumi manapun juga) menuntut sejumlah syarat yang tak ringan, yang tak cuma menyangkut keaslian barang dagangan. Profil dan sejarah hidup pelukis, usia lukisan, jelas menjadi faktor penentu nilai jual lukisan, walaupun praktek goreng-menggoreng lukisan bisa saja dilakukan, tergantung kepiawaian sang dealer, atau populer dengan sebutan kolekdol, koleksi sementara lalu adol alias menjualnya.

Memang, nilai jual lukisan, dalam banyak kasus masih lebih obyektif dibanding benda-benda tosan aji, seperti benda-benda pusaka atau praktek perdagangan ikan Louhan, hingga jual-beli saham perusahaan. Walaupun, praktek goreng-menggoreng juga sama dahsyatnya, tergantung kepiawaian dan kelicinan silat lidah sang dealer, benda seperti lukisan memiliki parameter yang lebih jelas.

Pernahkah Anda bertemu dengan dealer tosan aji atau broker Louhan atau saham? Hati-hati, jangan mudah percaya kepada bumbu-bumbu manis mereka. Tiga jenis barang dagangan itu, sering dijajakan dengan cara seperti penjual mebel antik. Disebut barang tua, pernah dipakai keluarga raja ini atau pangeran itu, namun sesungguhnya barang baru namun dibuat seolah-olah berusia ratusan tahun dengan cara merendamnya di sungai selama berbulan-bulan lantas menjemurnya berhari-hari. Begitu terus berulang kali sampai muncul efek visual sebagaimana dikehendaki, misalnya cat akan tampak mengelupas dan sebagainya.

Anda pasti akrab dengan cerita harga Louhan bisa berpuluh-puluh juta hanya karena pada tubuh sang ikan muncul simbol-simbol tertentu? Cobalah sesekali Anda membelinya lalu menjualnya kembali. Saya berani bertaruh, uang Anda tak pernah kembali seperti sedia kala, apalagi memperoleh untung darinya. Sebab, nilai penjualan besar hanya diembuskan oleh para anggota sebuah jaringan semata-mata untuk mengail keuntungan.

Ini kisah kehidupan di Negeri Kambing, dimana antara kambing dan manusia tiada beda. Di negeri itu, tak ada istilah perikemanusiaan. Juga tak dijumpai kata perikehewanan (mungkin karena peri tidak masuk dalam kategori benda, dalam pengertian yang mewujud). Egaliter. Semua makhluk sama derajadnya!

Karena sederajad itulah, maka kambing dan manusia yang mendiami Desa Jerukan, nun di pedalaman Kadipaten Bajulkesupen, Jawi Madya, bisa bekerjasama, meski tidak bahu-membahu. (Sebab kata bahu-membahu di desa itu masih terpengaruh kebudayaan Jawa yang adiluhung nan hegemonik. Sebab kata bahu akan bermakna konotatif dan menunjuk pada strata sosial rendahan, yakni semacam budak atau minimal sebagai pihak yang dijadikan obyek untuk disuruh-suruh).

Kambing dan manusia, misalnya, sama-sama menggunakan air yang sama untuk keperluan masing-masing. Dan, kambing-kambing di sana cukup tahu diri, tak pernah menceburkan diri demi membersihkan tubuh. Karena itu, bau tubuh kambing tak jadi polusi. Sebab air hujan yang membentuk genangan di dasar kali, dengan luas tak lebih dari setengah lapangan badminton (yang biasa dipakai untuk sarana olahraga manusia beradab), itu menjadi andalan sekitar 200-an manusia yang tinggal di sekitar dusun itu.

Bukan saja untuk mandi (yang hanya sekali dalam sehari), namun juga untuk minum dan memasak, meski harus mengendapkan minimal semalam suntuk agar kembali jernih. Tanpa proses pengendapan, air jelas berasa. Minimal pahit! Sebab pada setiap sore, pasti ada puluhan perempuan (dari anak-anak hingga lanjut usia) yang silih berganti mencuci pakaan dan perkakas dapur, lengkap dengan deterjen yang diyakini sebagai pembersih (asal tahu saja, beraneka merek dan jenis deterjen sudah diperdagangkan orang-orang kota di pedusunan itu).

Aneh, memang. Setahun lalu, sejumlah manusia yang ‘lebih beradab’ pernah mengunjungi dusun itu, dan memberitakan secara gencar tentang nasib manusia di situ. Ada yang lewat televisi, ada pula melalui surat kabar tercetak. Sementara, orang-orang kota (yang pasti lebih beradab) sama sekali tak terpengaruh pemberitaan yang lumayan gencar waktu itu. Padahal, penduduk Negeri Kambing sudah yakin, manusia kota yang diharapkan bisa mengubah nasib mereka (sesuai sabda Tuhan yang menjanjikan perubahan nasib manusia hanya bisa dilakukan melalui ikhtiar dan usaha), ternyata lebih dungu dan bebal dibanding kambing-kambing di desanya.

Tapi, boleh jadi ketiadaan perubahan itu juga merupakan akibat dari kesalahan manusia-manusia di sana. Terlalu percaya pada berita yang dibuat wartawan (baca: manusia kota) akan mengubah kedunguan manusia kota penentu kebijakan semesta raya, membuat mereka lupa diri untuk menuntut secara langsung. Atau sebaliknya, mereka sudah menjadi makhluk berfilosofi narima ing pandum lan pepesthi (orang Betawi menyebutnya dengan menerima jatah dan takdir), sehingga mereka tak sudi lagi menuntut paksa perbaikan hidup mereka.

Mungkin, mereka lebih asyik berkaca pada tabiat kambing. Yakni, menerima apa adanya, berbagi makanan secara adil –sama rasa (walau hanya bisa) agak rata, meski rumput nyaris enggan tumbuh di dasar kali dengan bebatuan putih berkapur campur cadas. Kalau kambing saja bisa tabah, kenapa manusia tidak?!?. Begitu kira-kira mereka menggumam.

Apalagi, kambing yang bagi manusia kota hanya dianggap hewan tak berguna (meski lahap menyantap dagingnya), adalah sosok penyelamat kelangsungan hidup mereka. Saat ladang tak membuahkan bahan makanan, mereka bisa menuntunnya hingga ke pinggir kota. Kambing bisa ditukar menjadi beras, garam dan deterjen (walau mereka tahu, saat kaki belum lagi menginjak halaman rumah, Sang Kambing sudah dibantai, dan serpihan tubuh Sang Kambing sudah sampai pankreas orang kota, bahkan sudah berubah wujud menjadi gumpalan pekat –MAAF- berwarna kuning kecoklatan).

Sayang, hanya gara-gara air, manusia menjadi jauh kurang berharga dibanding seekor kambing (sementara orang kota, telah menjadikan air sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan secara semena-mena).

Lain ladang, lain belalang. Beda negara, tak sama pula cara bersikap terhadap bahaya asap rokok. Setidaknya, kita bisa membandingkan cara negara memperingatkan bahaya asap buatan itu melalui kemasan rokok. Secara eufemistik dan setengah hati, Pemerintah Indonesia mewajibkan penulisan peringatan bahaya itu dengan teks “Merokok dapat menyebabkan kanker……..”. Dengan kalimat begitu, seolah-olah asap rokok hanya berbahaya jika… (begini atau begitu).

Bandingkan dengan sikap Pemerintah Kuba yang lebih tegas. (Karena tak tahu arti bahasa peringatan dalam sebuah kemasan rokok cerutu filter –oleh-oleh dari seorang teman, maka saya mengambil contoh simbol larangan merokoknya saja). Di Kuba, tingkat bahaya asap rokok bahkan ditonjolkan melalui pencantuman kadar senyawa kimia karbonmonoksida pada kemasan rokok. Jadi, tak Cuma mencantumkan kadar tar dan nikotin saja.

Itulah misteri rokok. Banyak orang menentang keras peredaran rokok dan tindakan merokok, namun tak berdaya ketika dihadapkan pada persoalan mencari solusi bila industri rokok ditutup. Maju-mundurnya dunia olahraga dan industri musik di Indonesia, misalnya, sangat bergantung pada partisipasi sponsorship industri rokok. (Coba tunjukkan, adakah cabang olahraga dan artis mana yang terbebas dari ‘campur tangan’ industri yang satu ini?)

Jangankan atlet dan artis, Presiden pun akan dibuat pusing seribu keliling kalau industri rokok kita gulung tikar. Menteri Tenaga Kerja akan pusing memikirkan ratusan ribu buruh linting yang harus menganggur (hitung pula jumlah jiwa yang tergantung pada satu pekerja) tiba-tiba. Sementara Menteri Keuangan juga bingung menyusun APBN karena puluhan triliun potensi penerimaan cukai akan melayang sia-sia, dan kebingungan mesti menutup dengan cara apa. Sementara, beban utang negara sudah mencapai Rp 1.300 triliun.

Ya, begitulah rokok. Ia selalu penuh misteri. Dibenci, sekaligus diakrabi. Pencantuman kadar tar dan nikotin pada kemasan rokok, misalnya, dicurigai para pengusaha rokok kretek di Kudus, Jawa Tengah sebagai praktek ‘curang’ industriawan rokok raksasa dunia –seperti Phillip Morris Inc., British American Tobacco/BAT, yang hanya memproduksi rokok putih.

Phillip Morris Inc., British American Tobacco/BAT, dan lain-lain, dianggap melakukan kampanye habis-habisan melawan peredaran rokok kretek dengan membawa isu-isu kesehatan, karena tingginya kadar tar dan nikotin pada rokok kretek. Di Indonesia, para pengusaha rokok kretek bahkan sempat marah kepada Presiden Habibie karena penerbitan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 1999 dicurigai sebagai hasil lobi raksasa rokok dunia itu.

Catatan:
Atas masukan dan saran Bangsari , ralat sudah dilakukan pada Rabu (4/10) pukul 11.20 WIB

Rabu (27/9) menjelang subuh, saya menyaksikan film Mad City di HBO. Kelopak mata yang sudah menggelayut sejak malam, mendadak terbelalak. Bukan karena terpesona oleh akting John Travolta dan Dustin Hoffman yang memang ciamik, melainkan cerita film itu yang sesungguhnya telah menggelisahkan saya sejak lima tahun terakhir.

Dikisahkan, Samuel Baily (diperankan John Travolta) sedang berencana ‘membuat perhitungan’ dengan pimpinan sebuah museum. Ia membawa senapan laras panjang dan satu tas berisi dinamit. Rupanya, Sam tak terima diberhentikan dari pekerjaannya sebagai petugas keamanan di musem itu. Ia berusaha meminta penjelasan namun selalu ditolak oleh manajemen museum. Di tengah proses memaksa bicara, senapan yang dibawanya menyalak tanpa disengaja dan mengenai rekannya sesama anggota satpam yang berada di luar gedung.

Kejadian itu dilihat oleh Max Brackett (Dustin Hoffman), seorang reporter stasiun televisi yang gila sensasi. Max -yang sembunyi di balik pintu toilet, dipergoki oleh Sam yang sedang ketakutan. Singkat cerita, Max berhasil membalik dari posisi terancam (karena potensinya menjadi saksi persitiwa penembakan itu) menjadi di atas angin. Ia berjanji membantu meringankan hukuman Sam dengan imbalan menjadikan peristiwa itu sebagai bahas reportase eksklusif di stasiun tempat Max bekerja se