Rabu (27/9) menjelang subuh, saya menyaksikan film Mad City di HBO. Kelopak mata yang sudah menggelayut sejak malam, mendadak terbelalak. Bukan karena terpesona oleh akting John Travolta dan Dustin Hoffman yang memang ciamik, melainkan cerita film itu yang sesungguhnya telah menggelisahkan saya sejak lima tahun terakhir.

Dikisahkan, Samuel Baily (diperankan John Travolta) sedang berencana ‘membuat perhitungan’ dengan pimpinan sebuah museum. Ia membawa senapan laras panjang dan satu tas berisi dinamit. Rupanya, Sam tak terima diberhentikan dari pekerjaannya sebagai petugas keamanan di musem itu. Ia berusaha meminta penjelasan namun selalu ditolak oleh manajemen museum. Di tengah proses memaksa bicara, senapan yang dibawanya menyalak tanpa disengaja dan mengenai rekannya sesama anggota satpam yang berada di luar gedung.

Kejadian itu dilihat oleh Max Brackett (Dustin Hoffman), seorang reporter stasiun televisi yang gila sensasi. Max -yang sembunyi di balik pintu toilet, dipergoki oleh Sam yang sedang ketakutan. Singkat cerita, Max berhasil membalik dari posisi terancam (karena potensinya menjadi saksi persitiwa penembakan itu) menjadi di atas angin. Ia berjanji membantu meringankan hukuman Sam dengan imbalan menjadikan peristiwa itu sebagai bahas reportase eksklusif di stasiun tempat Max bekerja sebagai reporter freelance. Akur!

Lalu, dimulailah skenario versi Max. Ia menjadikan dirinya sebagai satu-satunya reporter yang berhasil siaran langsung dari lokasi kejadian. Ia mengatur seluruh permainan. Mulai pelepasan sandera (dari belasan anak-anak yang sedang study tour di museum) hingga mengatur kerja polisi. Kepada Sam dan kepala polisi, Max menawarkan iming-iming popularitas, sementara cerita di dalam museum merupakan karangan dia sepenuhnya (yang di dunia jurnalisme dikenal dengan istilah populer di-setting).

Istri Sam dan keluarga korban penembakan tanpa sengaja, pun diarahkan agar menolak seluruh wawancara atau reportase oleh tim dari media lain. Pokoknya, semua harus menurut skenario dan setting-an Max. Apalagi, Max sangat terobsesi menjadi host sebuah acara besar ber-rating tinggi.

Cerita itu, rupanya ada dimana-mana. Semula, saya pikir hal semacam itu tak ada dan tak pernah terjadi di Amerika, seperti dikisahkan melalui film itu (maklum, dalam menilai Amerika, kadang-kadang sering naif. Saya sering menganggap bangsa Amerika itu maju, demokratis, toleran dan sebagainya, meski kini saya menjadi paham, bahwa kebaikan Amerika hanyalah fatamorgana).

Di Indonesia, saya pun kerap menjumpai hal serupa, meski kadarnya agak berbeda. Dan, dunia jurnalisme televisi (terutama di daerah) kita, kadang lebih buruk dibanding yang saya tonton lewat Mad City. Saya masih sering menjumpai jurnalis televisi sering memanipulasi fakta. Sepetak sawah kering diambil secara close up lalu diberitakan kekeringan melanda sekian ribu hektar sawah. Ketika saya komentari bahwa hal semacam itu menyesatkan, sang teman berujar enteng: Ini kan fakta lapangan juga. Silakan saja dihitung dan dijumlahkan dalam satu kabupaten, pasti akan ada sekian ribu hektar yang kekeringan? Simpel dan ngawur, bukan? Anehnya, hasil reportase demikian tetap tayang……

Yang tak kurang parahnya adalah reportase kasus-kasus kriminal. Di sini, simbiosis-mutualisme terjadi antara polisi dan jurnalis (baik televisi, cetak maupun media elektronik lainnya). Sering terjadi, polisi melakukan reka ulang proses interogasi demi permintaan jurnalis atau sebaliknya. Peliput untung dapat materi berita, polisi juga untung karena selain bisa mejeng di layar kaca, juga ada harapan prestasinya terlihat oleh sang atasan. Harapannya, ‘prestasi’ akan mengubah ‘posisi’. Dan, sudah tentu: kenaikan pangkat!

Saking kacaunya, polisi bahkan pernah mengajak jurnalis televisi untuk bersama-sama menggerebek pelaku kriminal dengan menjanjikan akan ada penembakan. (Hasilnya, tentu akan kelihatan dramatis walau sadistis).

Tentu, itu bukan monopoli jurnalis televisi. Beberapa jurnalis foto pun terlalu sering mereka-reka adegan. Si subyek diminta berpose begini atau begitu untuk memberi efek ‘hidup’ dan dramatis menurut imajinasi sang fotografer. Sementara jurnalis media cetak pun tak luput dari kebiasaan bermain-main dengan narasumber. Bentuknya pun beragam.

Tapi, jurnalis Indonesia tak perlu berkecil hati (meski seharusnya tetap malu dan berpantang kalau harus mengabaikan etika jurnalisme dan kode etik jurnalistik). Sebab, menurut pengalaman penulis, banyak jurnalis dari media-media internasional pun kerap menabrak tabu-tabu jurnalisme. Dalam kasus reportase seputar terorisme di Indonesia, misalnya, mereka selalu menggunakan frame yang dibangunnya sendiri (meski biasanya mengacu pada arus utama yang diciptakan Amerika, Australia dan sekutunya). Islam di Indonesia diposisikan sebagai sumber ajaran terorisme, jihad dengan pedang dan sejenisnya.

Bahkan, ketika isu-isu yang sedang dikerjakannya menyangkut Majelis Mujahidin Indonesia, Pondok Ngruki maupun laskar-laskar Islam lainnya, mereka memiliki pola seragam: mengajukan pertanyaan dengan target jawaban antara ya dan tidak, atau mengutip pernyataan secara serampangan demi cerita yang sudah dibangun oleh imajinasinya sendiri.

Pembaca koran atau berita internet, pendengar radio dan penonton televisi sering dilecehkan. Hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang kerap dilanggar….. (Mestinya, seorang editor harus lebih kritis memperhatikan hasil reportase dan perilaku jurnalisnya, sementara perusahaan pers berkewajiban untuk memberikan pelatihan yang cukup untuk para pekerjanya, baik untuk meningkatkan skill jurnalistik maupun dalam rangka mengawal moralitas jurnalisnya).

Update:
Yang ini, saya tahu persis, dia seorang jurnalis beneran =>

Dalam sebuah percakapan ringan sambil main bola sodok, seorang jurnalis televisi bercerita kepada saya. Beberapa teman seprofesinya yang (sesungguhnya) berstatus stringer dari beberapa stasiun televisi mulai kreatif, yakni ‘mempekerjakan’ stringer lain untuk mereka. Selain hemat energi karena tak harus capek-capek liputan, mereka juga untung secara ekonomis dan ‘popularitas’.

Disebut untung secara ekonomis, sebab mereka menyandarkan pendapatan dari selisih harga beli dengan harga jual. (Asal tahu saja, rata-rata stasiun televisi di Jakarta membayar honor stringer antara Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu setiap satu item berita ditayangkan. Nah, stringer ‘kreatif’ yang sejatinya tak tahu-menahu prinsip di lantai bursa itu ‘membeli’ hasil liputan pada kisaran Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu per item. Tentu, mahal-murahnya harga beli itu tergantung tingkat kesalehan sosial sang stringer asli itu) Sementara keuntungan ‘popularitas’ hanyalah sebatas demi menjaga hubungan antara stringer asli terhadap dewan redaksi dimana ia bekerja. Semakin produktif, maka namanya akan berkibar di kantor pusat.

Jadi, believe it or not, itulah reality show yang barangkali selama ini Anda ‘nikmati’ melalui layar kaca, entah sebelum berangkat ngantor, di sela-sela lunch break, menjelang makan malam atau bahkan ketika Anda masih terjaga pada tengah malam. Cobalah perhatikan dengan cermat berita-berita televisi kita. Saya jamin, Anda akan menjumpai hasil reportase dari lokasi yang berjauhan, oleh stringer yang sama, namun bisa ditayangkan pada hari yang sama. (Anda pasti membayangkan kompetisi antas-stasiun televisi kita sudah sedemikian ketatnya, sehingga seorang reporter di daerah pun mesti ‘menyewa helikopter’ supaya tak ketinggalan dalam bersaksi dan melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi hampir bersamaan di berbagai tempat berjauhan) Sebagai awam, Anda pasti bingung, kan?

Jangan kaget. Itulah realitas dapur redaksi televisi kita. Dan, sekali-sekali jangan merasa tertipu atas beragam tayangan di televisi hanya karena membaca posting ini. Kalau mau demokratis, gunakan saja hak Anda. Jangan menonton kalau tak percaya, sebab ‘pastisipasi’ kita sebagai penonton pasif juga sering dimanipulasi lembaga pemeringkat rating untuk mendongkrak harga slot iklan pada setiap rubrik di televisi.

Pssttt…. Saya mau ngasih tahu lagi. Banyak stringer di daerah tak pernah ‘dimanusiakan’ oleh perusahaan pers yang memanfaatkan ‘jasa’ mereka. Perusahaan pers lebih senang menerbitkan kartu pers lengkap dengan foto, nama dan logo perusahaan dibanding -misalnya- membekali stringer mereka dengan beragam pengetahuan dasar komunikasi massa, etika jurnalistik, kode etik jurnalistik, dan sebagainya. Kalaupun ingin lebih menegaskan bahwa stringer dimaksud adalah orang yang terakreditasi, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan berbagai macam jenis merchandize (seperti kaos, jaket, topi, stiker, dll) yang bisa dijadikan atribut liputan, meski barang itu sesungguhnya cocok untuk gift bagi relasi perusahaan dan berbagai kegiatan promotif lainnya.

Jadi, jangan kaget kalau Anda mendengar satu rekaman panjang (populer dengan sebutan roll) dari seorang stringer jadi-jadian akan dikloning beramai-ramai oleh stringer sungguhan. Untuk mengenali produk beginian juga gampang:angle-nya pasti sama!
(Update dilakukan pada Minggu, 1 Oktober pukul 08.52 WIB)

Bahwa kemerdekaan pers tak ada di Singapura, saya sudah pernah mendengarnya. Bahkan cukup lama. Tapi soal kebebasan mengekspresikan pendapat bagi warga sipil juga dibatasi, saya baru mengetahuinya pada awal bulan September ini. Jauh sebelum September, ratusan organisasi masyarakat sipil (civil society organizations/CSO) yang memiliki perhatian khusus terhadap sepak terjang lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor lainnya, telah mengajukan ijin untuk menggelar pertemuan publik bertajuk International People’s Forum.

Alih-alih memberi ijin bagi forum ‘tandingan’ terhadap Annual Meeting IMF/World Bank itu, Pemerintah Singapura justru menanggapinya dengan kelewat batas. Banyak cara dilakukan untuk membatalkan International People’s Forum(IPF), termasuk dengan mengintervensi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau agar tidak memberikan ijin penyelenggaraan IPF di Batam, setelah gagal digelar di Singapura.

Gayung bersambut. Polda Kepulauan Riau ‘menurut’ saja pada kemauan Singapura. Dengan dalih pertemuan organisasi masyarakat sipil (juga dikenal dengan sebutan organisasi nonpemerintah/Ornop) itu akan mengganggu iklim investasi di Batam, Kapolda Brigjen Sutarman pun menggertak dengan ancaman bernada kurang percaya diri. Kata Kapolda, pihaknya akan membubarkan paksa, dan jika tak mampu, Polri akan bersama-sama LSM setempat (yang menolak pertemuan Anti-IMF/World Bank) untuk menghadapi peserta IPF.

Pemerintah Singapura, terus saja menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pertemuan CSO/Ornop di Batam. Berbagai isu dikembangkan, seolah-olah pertemuan International People’s Forum di Batam hanyalah kedok untuk mengacaukan Annual Meeting IMF/World Bank yang berlangsung di Suntec City, Singapura. Saya, yang kebetulan terlibat dalam pertemuan itu, termasuk yang direpotkan dengan sejumlah pertanyaan monoton dari berbagai media -terutama media massa dan kantor berita luar negeri: Benarkah peserta IPF akan berbondong-bondong ke Singapura untuk berunjuk rasa?

Memang, tak ada yang salah dari pertanyaan para jurnalis itu. Mereka harus melakukan crosscheck, meski sumbernya hanyalah rumor belaka, yang sepertinya sengaja ditiupkan dari negeri seberang. Apalagi, para jurnalis yang meliput di arena IPF menyaksikan pemandangan tak lazim dan cenderung berlebihan pada dua hari pertama pelaksanaan IPF: sebuah mesin detektor dipasang (entah atas perintah siapa) di pintu masuk utama tempat berlangsungnya acara, Asrama Haji Batam. Puluhan intelijen (dari kepolisian lokal hingga Mabes Polri, kejaksaan dan TNI berbaur dengan sejumlah intelijen Singapura yang menyamar menjadi jurnalis) berkeliaran dari pagi hingga subuh lagi.

Rupanya, Pemerintah Singapura terjebak oleh sikap paranoid yang diciptakannya sendiri. Puncaknya, adalah ketika otoritas keamanan negara itu mengeluarkan keputusan pencegahan masuknya puluhan aktivis organisasi masyarakat sipil ke negara itu. Beberapa, bahkan dideportasi begitu mendarat di Bandar Udara Changi seperti yang dialami dua aktivis Philipina dan seorang asal Amerika Serikat. Sebagian lainnya, diinterogasi aparat setempat bahkan hingga 38 jam. Padahal, sebagian dari puluhan aktivis itu hanya ‘numpang mendarat’ untuk meneruskan perjalanan ke Batam naik ferry, sementara sebagian lainnya memang menjadi peserta resmi civil society organization/CSO meeting yang diorganisir IMF/World Bank.

Seperti belum cukup anggone unjuk kebolehan mengatasi setiap potensi ancaman keamanan, sebuah kapal patroli militer lengkap dengan senjata pun disiagakan di perairan yang memisahkan Pulau Sentosa dengan Pulau Batam. Seorang teman yang hendak ‘berlibur’ setelah mendokumentasi pertunjukan artis Jakarta di Batam Center, pun harus menjalani penggeledahan oleh polisi Singapura di atas ferry Wave Master begitu memasuki perairan Singapura. Dugaan saya, teman asal Jakarta itu diperiksa lantaran memelihara jenggot yang bisa diasosasikan sebagai ‘teroris’. Anehnya lagi, seorang kameraman Reuters yang hendak meliput Annual Meeting IMF/World Bank juga harus menjalani screening hampir satu jam begitu mendarat di Harbour Front, pelabuhan utama Singapura.

Pemandangan kontras terus saya jumpai hingga di sejumlah ruas jalan utama perkotaan Negeri Singa itu. Walaupun umbul-umbul berisi sambutan atas pelaksanaan Annual Meeting IMF/World Bank terpampang di sepanjang jalan hingga di kawasan perbelanjaan, namun banyak fasilitas umum harus ditutup untuk umum, terutama pada acara puncak Annual Meeting IMF/World Bank pada 19-20 September. Banyak ruas jalan, baik untuk pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor, pun ditutup, semata-mata demi ‘kenyamanan’ pertemuan para rentenir dan pengutang itu.

Yang pasti, para petinggi IMF dan World Bank benar-benar dibuat malu oleh tindakan Pemerintah Singapura itu. Kedua lembaga itu bahkan sampai memprotes pemerintahan Singapura atas pencekalan sejumlah aktivis untuk memasuki Singapura. Sebab, partisipasi dan kehadiran CSO dalam pertemuan itu, sedikit banyak akan bermanfaat bagi kedua lembaga itu. Selain bisa dijadikan modal untuk membusungkan dada (sebab dengan begitu IMF/World Bank terkesan terbuka dan tidak antikritik), lebih dari itu, IMF/World Bank juga bisa memperoleh masukan kritis atas kegagalan-kegagalan program pemberian utang mereka di negara-negara miskin, termasuk Indonesia.

Kamis (29/9) pagi, ini adalah pengalaman pertama melihat betapa sibuknya lalu lintas air di Selat Malaka. Sebelumnya, saya mengira kabar semacam itu hanyalah sebuah dongeng belaka, sementara kehadiran perompak hanyalah bumbu penyedap seperti pada umumnya cerita tutur. Dari kapal ferry Penguin yang membawa saya dari Harbour Front di Singapura menuju pelabuhan Batam Center di Kepulauan Riau.

Puluhan kapal, baik yang berukuran besar maupun kecil, diam mengapung di samudera luas, yang dari kejauhan terlihat bagai bangunan yang menyembul dari kedalaman. Ada kapal tanker dan kontainer yang gagah, ada pula kapal-kapal berukuran lebih kecil yang terkesan hanya menjadi penghias –pernik-pernik alam- di antara kapal-kapal raksasa yang antri bersandar, mendekati pelabuhan dengan gedung-gedung pencakar langit di latar belakang pelabuhan.

Rupanya, nahas sedang menimpa APL Dubai sebuah kapal kontainer yang mengangkut ratusan (entah, mungkin malah ribuan) kontainer. Kebakaran, rupanya menimpa sebagian peti kemas di atas kapal itu. Dari kejauhan, yang terlihat hanyalah sebuah kapal pemadam kebakaran dan sebuah lagi (entah apa jenis kapal itu) berusaha memadamkan apinya dari samping kapal.

Memang, kebakaran itu (tampaknya) tak terlalu mengganggu lalu lintas laut, apalagi bagi kapal-kapal dagang yang hendak bersandar di pelabuhan yang sibuk itu. Sebab, posisi dan jarak masing-masing kapal pasti sudah menyesuaikan aturan main menyangkut lokasi parkirnya sendiri-sendiri.

Andai kabut tak menutup langit di atas perairan itu, pasti gambarnya akan menjadi lebih bagus dibanding yang terpampang sekarang. Apa boleh buat, Singapura, Batam dan sebagian langit di atas Pulau Sumatra memang sedang tak ada unsur birunya dalam sepekan terakhir. Awan (mungkin plus asap), bahkan tampak sangat berkuasa menahan sinar matahari agar tak mencapai bumi…..

Namanya Sumiati, usianya belum separuh baya. Lahir di Pacitan, besar di Jakarta, dan melalui masa dewasanya di Hongkong. Hampir tujuh belas tahun, Mia -begitu sapaan akrabnya, menggeluti profesi sebagai kanca wingking, alias orang yang selalu berada di ‘belakang’. Berprofesi sebagai pembantu rumah tangga di Hongkong pada sebuah keluarga asal Kanada, Mia menjalani hidupnya penuh gairah. Hari-hari liburnya selalu ‘hidup’, jauh lebih intelek dibanding saat di rumah walau sang majikan seorang dosen Bahasa Inggris di Hongkong.

Ia dan kawan-kawan, biasa nongkrong di Shelter, semacam flat yang dijadikan sebagai pos pertemuan para buruh migran, atau kerap disebut sebagai TKI. Di sana, ia tak hanya melahap majalah Tempo yang dia beli (seharga HK$35) pada setiap Kamis, tapi sibuk mengurus teman seperantauan yang kebetulan bermasalah dengan majikan. “Saya selalu menganjurkan teman-teman untuk melarikan diri ke Shelter. Sambil dicarikan upaya penyelesaiannya, mereka kami tampung di sana,” ujar Mia kepada blontypix di sela-sela Intenational Peoples Forum di Batam, 17 September petang.

Mia, memang tampak cerdas. Bahasa Inggrisnya bagus, pronounciation-nya oke. Bahasa Kanton juga jago. Di perantauan, ia tampak sangat berdaya, tidak seperti ketika awal-awal hijrah, yang dibayar kurang dari separuh standar gaji pembantu rumah di sana. (Asal tahu saja, Hongkong termasuk sedikit dari banyak negara yang menghargai hak-hak pembantu rumah tangga setara dengan profesi lainnya. Bahkan, pemerintah di sana sudah menetapkan upah minimal untuk pembantu rumah tangga sebesar HK$ 3.620 per bulan, dengan hak cuti dua pekan per tahun plus off pada hari setiap libur)

Bukti betapa berdayanya Sumiati dan 7.000-an temannya sesama pembantu rumah tangga asal Indonesia di Hongkong, adalah ketika mereka mampu menunjukkan bargaining power dengan Garuda Indonesia. Rupanya, kawan-kawan Mia mulai ogah naik maskapai penerbangan nasional lantaran awak pesawat itu terlalu sering meremehkan mereka. “Mungkin para awak Garuda Indonesia terbiasa memperlakukan pembantu rumah mereka sebagai warga kelas bawah, sehingga mereka jengah melayani kami-kami,” tuturnya. Lalu, mereka pun ramai-ramai beralih ke Cathay Pacific atau China Airlines, bahkan Singapore Airlines setiap kali mudik atau hendak balik.

Akibat ‘boikot’ itu, manajemen Garuda Indonesia kelabakan, sebab semangat nasionalisme kaum pekerja migran itu tak beroleh respon sepadan. Lantas, kata Mia, dimulailah program ‘rekonsiliasi’ antara Garuda Indonesia dengan mereka. Para pengurus organisasi kaum migran (ada tujuh di Hongkong) mulai didekati, dan diundang ke beberapa acara yang diselenggarakan oleh Garuda Indonesia, plus bantuan sponsorship setiap kali organisasi mereka punya hajatan. Juga, pemberian diskon tiket penerbangan bagi para aktivis buruh migran yang memang kerap diundang pada pertemuan-pertemuan organisasi serupa di berbagai negara.

Hasilnya memuaskan. Sejak setahun terakhir, kaum pekerja migran sudah kembali menggunakan Garuda Indonesia. Apalagi, perusahaan milik negara yang sedang dibelit utang itu, mulai rajin memberi diskon hingga 50 persen untuk tamu-tamu buruh migran di Hongkong, termasuk ketika mengundang Sheila on 7 bersama rombongan untuk menghibur mereka. “Kami diberi satu tiket gratis setiap ada pembelian 10 tiket. Dan tiket itu bisa dipakai teman-teman ketika harus menghadiri pertemuan pekerja migran,” ujarnya.

Harapan Mia dan kawan-kawan terhadap Garuda Indonesia tinggal satu: yakni perusahaan itu mau membuka rute penerbangan langsung Hongkong -Surabaya. Sebab, provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang devisa dolar Hongkong terbanyak kepada Indonesia.

Suasana Bandara Hang Nadhim, Batam, 14 September 2006

Orang awam pasti akan kesulitan mencari kaitan hubungan Detasemen Khusus Antiteror Polri (yang dikenal dengan sebutan Densus-88, terutama setelah sukses menangkap banyak anggota jaringan teroris di Indonesia) dengan utang negara, baik Indonesia maupun negara-negara miskin lainnya. Sesuai kekhususannya, anggota detasemen ini bekerja secara rapi, tertutup, dan baru disebut ketika berhasil melakukan operasi.

Foto: AFP/Jay Directo via website Australian Associated Press

Namun, di Kepulauan Riau, keberadaan organisasi ini justru tampil menonjol, terutama sejak pekan kedua September. Banyak media massa, terutama di Batam, memberitakan operasi terbuka organisasi itu. Seperti pada 14 September siang, sebuah mobil station wagon warna gelap diparkir persis di depan terminal kedatangan Bandara Hang Nadim, Batam. Pemilik mobil itu mudah dikenali, sebab di kaca belakang dan di sisi kanan mobil terpampang tulisan berukuran besar dengan warna mencolok, yang menunjuk detasemen khusus institusi kepolisian.

Rupanya, keberadaan Densus-88 di berbagai pintu masuk Batam itu ditujukan untuk ‘mengamankan’ kota kepulauan itu dari serbuan ‘teroris amatir’, yang sesungguhnya berusaha menyuarakan penolakan dominasi dan intervensi lembaga pemberi utang kelas kakap itu terhadap para pengutangnya. Caranya, ya berkumpul bersama para sesama aktivis antiutang dari berbagai negara untuk mendiskusikannya secara bersama.

Soal dipilihnya kota Batam, tak lain dan tak bukan sebab kota itu berbatasan dengan Singapura. Sementara di negeri singa itu sedang berkumpul para petinggi negara dari berbagai penjuru dunia untuk mengikuti pertemuan tahunan IMF/World Bank untuk membicarakan berbagai hal mengenai utang-piutang kelas kakap, para aktivis juga berkumpul untuk mengkritik lembaga rentenir itu.

>>>> Foto: EPA/Komang via Australian Associated Press website

Kembali ke soal kaitan Densus-88 dan utang, boleh jadi karena para kebanyakan polisi kita memang tak tahu-menahu, bahwa sebagian anggaran kepolisian di seluruh Indonesia juga berasal dari utang luar negeri (tahun ini saja, hampir seperlima dari total APBN dialokasikan ‘hanya’ untuk membayar cicilan utang). Puluhan juta orang tetap miskin, bahkan sebagian justru menjadi kian miskin lantaran negara dibelit persoalan harus membayar utang pada saat duit benar-benar sulit dikumpulkan.

Para anggota polisi kita mungkin tak terpikir, saat mereka mengawasi (istilah bakunya mengamankan) unjuk rasa petani yang menolak impor beras, sesungguhnya mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang memperdengarkan suara isi perut mereka yang keoroncongan, sekaligus ratapan akan ketakutan mereka terhadap nasib masa depan generasi mereka.

Dari hati yang paling dalam (wuiih….. sok perasa), saya sungguh berharap gagasan agar polisi berpendidikan minimal setingkat akademi yang pernah bergema pada masa lampau bisa terwujud. Selain bila diajak ngobrol bisa ‘nyambung’, mereka juga akan sanggup memahami kaitan utang dengan nasib sebuah bangsa, selain menjadi lebih mengerti, bahwa ekspresi menentang perilaku IMF dan World Bank (apapun bentuknya, asal cerdas dan beradab), juga termasuk ibadah (itu kalau mau sok religius!)

Catatan:
Supaya asyik, halaman ini diperbaiki dengan menambah foto. Revisi dilakukan pada 15 September pukul 20.51 WIB

Sebagian bangsa kita termasuk abai dan cenderung meremehkan hak cipta beragam karya intelektual, tak terkecuali fotografi. Di sekitar kita, banyak bertebaran beragam bentuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang mudah ditemui, kendati undang-undang yang melindungi hak itu sudah ada, tak lama setelah Indonesia meratifikasi konvensi dunia tentang HAKI pada penghujung 1990-an.

Tak usah jauh-jauh. Sejumlah media massa masi ’senang’ menyebut foto karya Si Polan atau Si Badu dengan mencantumkan kata: dok. xxxx di samping foto. Begitu pula dengan beragam kartu pos yang bertebaran di toko-toko buku atau tempat wisata, nyaris menggunakan foto karya anonim, kecuali produk luar negeri atau pemakai foto-foto karya Deniek G. Sukarya.

Tentu, produsen sebagai penerbit merupakan pihak yang harus disalahkan pertama kali, meski harus diakui pula, sebagian besar dari kita sudah terbiasa meremehkan hal-hal demikian. Kita nyaris tak pernah menyuarakan (apalagi meneriakkan) ketidakadilan. (Jangan-jangan, karena perangkat hukum kita tak pernah digunakan secara optimal oleh para hamba wet seperti dalam banyak kasus sehingga kita jadi apatis?!?) Mungkin.

Kita pasti ingat, ketika teknologi fotografi masih sampai pada tahapan seluloid, kita sudah dihadapkan pada ‘kontrak’ tak adil, seperti tertera di balik sampul pesanan di studio-studio cuci-cetak foto. Di sana biasa tertulis (yang menjadi dasar hukum sangat kuat) begini:

Apabila terjadi kerusakan dalam prosesing, kami akan mengganti xxx rol film dengan merk dan jenis yang sama atau Apabila terjadi kehilangan, maka kami akan mengganti xx rol…... Itu pun dengan embel-embel, kita mesti sudah membayar uang muka jasa cuci-cetak itu. Kalau tidak, entah apa yang bakal terjadi. Yang pasti, foto-foto yang dihasilkan dianggap tak bernilai., kendati yang terekam di sana adalah peristiwa sangat bersejarah atau memerlukan dana besar dan energi yang kelewat payah untuk merekam sebuah peristiwanya.

Suka tak suka, itulah potret keseharian kita. (Sejumlah) Media massa sudah telanjur menjadi industri dan cenderung menindas. Begitu pula para pengusaha jasa cuci-cetak, mereka maunya bermain di wilayah aman. Yang lebih ironis, sebenarnya dilakukan oleh para pekerja dan penggiat seni merekam dengan cahaya itu. Dalam banyak kasus lomba foto misalnya, mereka meminta negatif film karya pemenangnya, plus ditambahi embel-embel mereka berhak menggunakannya untuk keperluan promosi dan tetek bengek kepentingan subyektif penyelenggaranya. (Anehnya, orang masih suka berbondong-bondong mengikuti lomba jenis beginian).

Sikap yang tak kalah menyebalkannya, sesungguhnya sering terjadi di kalangan seniman sendiri. Seniman yang dimaksud di sini adalah mereka (sebagian) yang berkredo ’seni untuk seni’, entah dari kalangan seni rupa, seni tari, drama dan seni-seni lainnya. Sebagian dari mereka itu termasuk kelompok yang paling sering melanggar hak cipta (HAKI). Sangat sedikit orang yang mencantumkan nama desainer, fotografer atau ilustrator untuk poster-poster dan booklet pameran atau pertunjukan mereka.

Begitulah kalau kita sering pasrah pada keadaan. Dunia menjadi jungkir balik tak karuan…..