Bahasa bisa dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi kwalitas sebuah bangsa. Bahwa bangsa Indonesia layak disebut permisif, sudah pernah dibuktikan secara massif, terutama pada kurun 1980-an hingga akhir 199o-an seiring dengan surutnya kekuasaan Soeharto. Alih-alih mengkampanyekan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang kita jumpai justru perilaku imitasi yang dilakukan oleh birokrat resmi pemerintahan, hingga yang tak resmi semisal para Ketua RT atau RW.

Garuda Indonesia, maskapai penerbangan milik negara pun tak luput dari ‘dosa’ memberi contoh berbahasa yang salah

Jangankan pidato-pidato atau sambutan resmi sebuah peristiwa di sebuah instansi, dalam rapat-rapat kampung, pun Pak RT dan Pak RW (sebutan untuk para ketua) latah mengucapken puluhan kosa kata yang baek dan bener. Para ahli bahasa dibuat repot. Mengkritik atau meluruskan perilaku berbahasa Pemimpin Tertinggi republik berarti bunuh diri. Namun, sikap diam bisa dianggap membenarkan sebuah kesalahan, yang berarti melawan moralitas intelektualnya.

Sudah sewindu Panglima Orde Baru lengser keprabon, tapi kesalahan berbahasa telanjur merebak kemana-mana dan meliputi seluruh kelompok masyarakat, baik yang masuk kategori ‘rakyat’ maupun ‘warga negara’. Pada kelompok ‘rakyat’, kita bisa menjumpainya dimana-mana: papan nama usaha (tambal ban atau jual-beli tanah), spanduk penutup warung kakilima dan sebagainya.

Papan nama sebuah toko di Pekalongan pun tak luput dari kekeliruan

Pada kelompok ‘warga negara’ kita bisa menemukan beragam kesalahan melalui teks-teks pidato atau sambutan pejabat sebuah instansi, bahkan pada papan nama, billboard atau spanduk yang terbentang di jalan-jalan utama kota yang dipasang oleh sebuah instansi tertentu. Situasi demikian diperparah lagi oleh banyaknya ‘ajaran’ berbahasa yang tidak benar melalui layar kaca (silakan pilih nama stasiunnya, semua pasti ada!), terutama pada penulisan subtittle dialog film berbahasa non-Indonesia dan kalimat-kalimat yang terpajang lewat running text.

Rasanya ada perbedaan makna, antara kata pejabat dengan penjabat

Mungkin, kita tak butuh polisi bahasa, sebab itu akan memberi kesan seram dan represif (maklum, kita telanjur alergi dengan aksi-aksi ekstrapolisioner oleh berbagai institusi negara yang menimbulkan dampak traumatik bagi rakyatnya). Tapi, bahwa Pusat Bahasa dan para ahli-ahli bahasa harus lebih intens mengkampanyekan berbahasa yang sungguh-sungguh baik dan benar, itu harus didukung oleh sepenuhnya oleh para penyelenggara pemerintahan. Dari presiden hingga kepala desa, orang-orang di parlemen hingga seluruh pejabat di institusi pemerintahan.

Kalaupun gagasan demikian terkesan top-down, tak lain dilatari oleh kenyataan mentalitas sebagian besar masyarakat kita yang sudah terbiasa mengganggap kaum birokrat dan kelompok berada sebagai teladan. Mungkin, itulah yang dimaksud dengan budaya paternalistik.

Yang sudah jelas, kita teramat mudah menjumpai kesalahan-kesalahan berbahasa, terutama dalam bahasa tulis. Silakan cari di situs-situs (juga blog-blog) favorit Anda, saya yakin banyak bertebaran kesalahan yang saya maksud, termasuk sejumlah penerbitan (surat kabar, majalah, tabloid) papan atas kita.

Menjadi raja (ideal) itu tidak mudah. Ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi, karenanya banyak proses mesti dilalui. Seorang raja, tentu harus cakap, bisa membawa diri, berwibawa, dan bisa menjadi manajer yang baik, baik itu dalam lingkup urusan internal kerajaan maupun dalam kaitannya dengan pihak di luar kraton, seperti rakyat atau kerajaan (negara lain).

Untuk menjadi raja Surakarta, konon ada tahapan proses yang lebih unik lagi. Jauh sebelum prosesi penobatan dilakukan, ia mesti melakukan ritual yakni menari sendirian di kamar pusaka. Jenis gerakan apa yang harus dilakukan, cara berdiri hingga ke arah mana telapak kaki diarahkan, semua sudah ada aturannya. Singkat cerita, sebelum jadi raja, seorang pangeran mesti lelaku, supaya kelak bisa mengendalikan emosi dan perilaku.

Setidaknya, begitulah inti pesan tari Panji Sepuh yang bisa ditemukan dalam Wedhataya (wedha berarti kitab, taya merupakan padanan kata gerak/tari), yang diperkirakan dibuat pada masa Pakubuwono X (1866-1939). Adalah Tumenggung Kusuma Kesawa, empu tari Kraton Surakarta yang konon telah mempopulerkan tarian itu lewat metode pengajaran kepada para cantriknya, pada awal 1950-an hingga 1960-an.

Kini, Panji Sepuh sedang ditafsir kembali oleh penyair Goenawan Mohamad menjadi komposisi baru, yang akan dipentaskan di Museum Nasional Singapura, 8-9 Desember mendatang. Bila kitab asalnya menyebut Panji Sepuh sebagai tarian tunggal, Goenawan menambahkan unsur perempuan ke dalamnya. Mungkin, ia terinspirasi oleh perilaku pangeran dan para raja Jawa (khususnya dinasti Mataram), yang selalu memiliki ‘banyak’ istri, juga para perempuan ‘independen’ sebagai ‘lawan main’.

Panji Sepuh versi Goenawan adalah seorang pangeran yang akan naik tahta pada masa ketika kerajaan sudah di ambang keruntuhan, baik secara politis maupun budaya. Karena itu, menjadi raja hanyalah proses menuju kesia-siaan belaka. Predikat raja tak berbanding lurus dengan kekuasaan, sementara bila mengacu pada eksistensi kemanusiaan dalam pengertian hakiki, menjadi raja sama saja dengan menjadi ‘yang lain’, menjauhkan diri dari watak dan perilaku yang seharusnya.

Karena itu, tafsir Panji Sepuh diwakili melalui topeng-topeng aneka rupa, baik yang dikenakan tokoh Panji Sepuh maupun tujuh penari perempuan. Ya, para perempuan itulah yang dalam kehidupan nyata merupakan manusia-manusia terpenjara, yang nyaris tak boleh mewujudkan kehendak/keinginannya sendiri, bahkan untuk hal-hal paling pribadi sekalipun. Lalu, oleh Goenawan, perempuan yang senyatanya sosok yang mudah berganti peran dalam waktu sekejap (seperti dari pelayan menjadi istri dan sebaliknya) itu dibalikkan perannya.

Sisi manusiawi para perempuan dan Panji Sepuh lalu ditonjolkan. Perempuan yang terpenjara digambarkan melakukan hubungan seks sejenis dengan sesama selir (lantaran hanya kadang-kadang saja dipenuhi haknya oleh raja), sementara Panji Sepuh digambarkan sebagai sosok yang sesungguhnya ingin menggunakan haknya secara tak terbatas karena kedudukannya sebagai raja, namun terbentur pada beban-beban moralitas yang juga harus diwujudkannya.

Baik tafsir Goenawan atas Panji Sepuh maupun makna tarian itu sebagaimana tersurat dalam Wedhataya, tak ada salahnya kalau kita menoleh pada situasi kontemporer Kraton Surakarta. Dua pangeran berebut tahta, meski keduanya sama-sama tak memiliki watak, perilaku dan kearifan sebagaimana yang dikehendaki, baik oleh masyarakat atau rakyat yang telah berubah maupun oleh parameter moralitas itu sendiri.

Ibarat rebut balung tanpa isi, berebut tulang, kedua pangeran (yang lantas memiliki dua pusat pemerintahan berbeda), sama-sama ngotot, merasa paling baik dan benar, meski sesungguhnya publik sudah paham kapasitas dan kompetensi masing-masing pihak, termasuk para supporter-nya.

Namanya Arynxgo, panggilan akrabnya Ringgo. Dari segi angka, usianya terbilang muda, 14 tahun. Tapi, dilihat dari bakat dan prestasinya sebagai petenis, usia itu sudah di ambang senja. Sederet prestasi sudah pernah diraihnya, mulai juara pada event Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) maupun pada kejuaraan-kejuaraan terbuka. Kalau cuma juara dua, ia sudah terlalu sering. Juara pertama, juga sudah berulang kali.

Tapi, nasib sering tak berpihak kepadanya. Ia sering gagal mengikuti perlombaan bergengsi lantaran tak ada biaya. Apalagi bila jauh dari Klaten, kota kecil tempat dia lahir dan dibesarkan. Untuk ikut turnamen di Bandung, misalnya, ia harus berhitung. Dibela-belain merengek pun, kadang tak terwujud, sebab orangtuanya hanyalah seorang guru sekolah swasta dengan gaji pas-pasan. Apalagi, Ringgo masih punya dua adik.

Nahas terakhir dialaminya saat ingin mengikuti kompetisi ITF (International Tennis Federation?) di Surakarta, Jawa Tengah. Saat ayahnya mendaftarkan nama Arynxgo, Jumat (17/11) siang, dijawab panitia supaya datang kembali hari Minggu, tiga hari kemudian. Namun, saat kembali Minggu siang, seorang panitia menjawab: “Pendaftaran sudah ditutup hari Jumat. Sekarang sudah mulai penyisihan,” ujar sang ayah, menirukan jawaban panitia.

Selidik punya selidik, konon peminatnya turnamen itu terlalu banyak, sehingga harus dibatasi. Soal pembatasan jumlah pendaftar dengan cara menyembunyikan informasi, tentu itu soal lain. Konon, begitulah ‘budaya’ yang berkembang di Pelti, organisasi payung olah raga tenis lapangan Indonesia.

Yang lebih seru adalah penuturan seorang teman jurnalis yang biasa meliput peristiwa olahraga. Katanya, untuk bisa mendaftar event-event bergengsi, memang diperlukan kelenturan tersendiri, mulai mendekati panitia hingga pengurus Pelti. “Tanpa koneksi, jangan harap bisa ikut kejuaraan bergengsi,” ujar sang teman.

Rupanya, Ringgo sengaja digiring supaya ikut kelas lomba nasional untuk kategori Kelompok Umur 14 tahun atau KU-14. Sayang, pada giliran bermain kedua kalinya, ia harus menyerah melawan penyandang peringkat pertama KU-14, seorang pemain asal Bandung. Tangan kanannya terkilir saat ia berhasil membalas kekalahan dengan skor 6-4. Pada set pertama, ia dikalahkan dengan skor yang sama. Alhasil, Ringgo yang berhasil menekan permainan lawan dan optimis menang pada set penentuan, akhirnya harus menyerah meski ia sempat memimpin 4-1.

Namun, bukan kekalahan itu yang ingin saya kemukakan di sini. Lebih dari itu, Ringgo hanyalah potret seorang korban sistem pembinaan atlet yang tak jelas, kalau tak ingin menyebutnya dengan mafia pengurus organisasi olahraga. Untuk ikut event semacam itu, Ringgo tak pernah masuk daftar atlet yang difasilitasi Pelti cabang Klaten.

Kita jadi ingat kasus Angelique Wijaya, pesohor tenis asal Bandung. Semula, orang tak mengenal namanya. Bahkan, Pengurus Besat Pelti pun tak pernah meliriknya, bahkan saat ia sukses menyabet kemenangan prestisius dalam sebuah turnamen tenis profesional bergengsi tingkat dunia. Para pengurus Pelti baru merasa kebakaran jenggot, ketika (karena prestasinya yang mengharumkan bangsa) Anggie dipertemukan dengan Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Negara.

Kapan ya, para pengurus organisasi-organisasi olahraga mulai memikirkan perkembangan para atlet binaannya? Tentu, supaya orang-orang seperti Ringgo tak patah arang gara-gara kekacauan sebuah sistem pembinaan, yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan segelintir orang yang duduk sebagai pengurus. Maklum, secara kejiwaan, seorang anak yang masih belia, tentu tak memiliki mental sekukuh orang dewasa.

Amerika kita setrika, Inggris kita linggis! Meski terdengar anarkistis, tak ada salahnya kita renungkan kembali makna dan semangat di balik kemunculan jargon yang populer pada masa-masa awal kemerdekaan itu. Tentu, kita harus lebih arif memaknainya. Bukankah kita masih ingin disebut sebagai golongan manusia beradab?

Penafsiran ulang atas gairah untuk ‘menyetrika’ Amerika, yang pasti bukan dengan cara menghalang-halangi kedatangan George Walker Bush ke Indonesia. Bahwa Bush yunior itu brengsek dan suka pamer kekuasaan dimana-mana –termasuk invasi militer ke Irak atau menuduh sebagian orang Islam sebagai teroris, itu hanyalah potret sebagian wajah Amerika.

Baasyir, simbol teroris Islam versi Bush ==>

Kebijakan politik (ekonomi dan militer) luar negeri Amerika, yang selalu memposisikan diri sebagai juru selamat sekaligus penjaga keberlangsungan peradaban manusia di seluruh muka bumi, pasti harus dikritisi. Namun, energi kita akan terbuang sia-sia manakala kita lupa mengingatkan aparatur pemerintah kita sendiri. Dalam konteks hubungan Indonesia-Amerika, sudah selayaknya protes keras justru diarahkan kepada mereka.

Berpijak pada semangat mulia memerdekakan diri dari segala bentuk penjajahan yang telah dicanangkan para pendiri negara, maka negara dan pemerintahan yang berdaulat tak boleh dilecehkan oleh siapapun. Susilo Bambang Yudhoyono dan George W. Bush memiliki posisi setara, sama-sama presiden dari sebuah negara. Keduanya juga menjadi simbol sebuah bangsa, yang memiliki hak dan kedudukan setara menurut piagam PBB.

Oleh karena itu, sungguh aneh kalau pemerintah harus menunjukkan inferioritasnya terhadap Amerika kepada masyarakat internasional. Mematikan jaringan telepon seluler selama 10 jam hanya demi kenyamanan seorang Bush adalah sebuah bukti nyata, bahwa para pemimpin negeri ini masih memiliki mental inlander. Bahwa IMF, Bank Dunia, WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional –yang telah memiskinkan rakyat Indonesia, sepenuhnya dikontrol Amerika, sama sekali tak pernah disikapi secara kritis oleh para pemegang mandat menjalankan pemerintahan yang seharusnya betujuan mensejahterakan rakyatnya.

Tak terbayang, berapa nilai kerugian sosial dan ekonomi yang ditanggung ribuang pengguna saluran komunikasi bergerak itu. Belum lagi nasib ribuan anak-anak dan anggota keluarga sopir angkutan umum dan pedagang kakilima yang terpaksa tak beroperasi selama beberapa hari, gara-gara seorang Bush harus merasa nyaman dan aman duduk-duduk di kompleks Istana Bogor. Jalan raya di pusat kota Bogor harus dikosongkan, meski kita tahu, Bush sama sekali tidak menggunakan jalur darat selama berada di kota hujan itu.

Semoga, pembicaraan antara SBY dan Bush tak hanya berisi seputar komitmen negara itu untuk membiayai pelatihan dan kerjasama memerangi terorisme, atau janji pemberian utang baru dengan bunga lunak dan rentang waktu pengembalian yang cukup panjang. Terorisme, bukan hanya musuh Amerika, melainkan musuh seluruh umat manusia. Kalaupun Amerika lantang menyatakan diri sebagai ‘pemimpin’ masyarakat dunia dalam melawan terorisme, hal itu tak lain hanyalah ilusi belaka.

Mereka terlalu paranoid. Manusia di seluruh dunia sudah kian cerdas dan semakin berani mengkritik kebijakan luar negeri Amerika dan sekutunya. Karena itu, mereka menempuh berbagai cara sebagai upaya mengalihkan perhatian agar masyarakat dunia tidak menuntut pertanggungjawaban Amerika sebagai panglima lintah darat dunia, yang telah menghisap kekayaan dan daya hidup bangsa-bangsa di negara miskin selama bertahun-tahun.

Meski terkesan berlebihan, tak ada salahnya kalau pemerintah kita meminta kepada pemerintah Amerika agar memberikan (minimal) kompensasi atas potensi kerugian ekonomis yang diderita ribuan warga Bogor akibat kedatangan Bush. Di luar itu, tak ada salahnya kalau Presiden SBY memberanikan diri meminta Bush untuk memelopori penghapusan utang terhadap Indonesia.

Utang luar negeri sebesar Rp 1.300 triliun lebih bukan angka yang kecil. Apalagi bila dibandingkan pendapatan sopir angkutan dan pedagang kakilima yang hanya Rp 50 ribu sehari. Padahal, pendapatan segitu pasti ludes untuk makan empat orang dalam satu keluarga.

Suatu sore, dalam perjalanan pulang. Satu lagi, saya lihat sebuah bangunan rumah-toko (ruko) tengah dibangun, seperti ingin menambah daftar panjang ‘indikator perekonomian’ Kota Surakarta. Ya, sejak tiga tahun terakhir, pertumbuhan properti memang kian pesat meski rata-rata sepi penyewa. Bukan masalah perekonomian itu yang menarik perhatian saya. Tapi, itu loh, bendera merah-putih lusuh yang berkibar di puncak bangunan!

Mungkin, si kontraktor atau pemilik bangunan itu berniat menunjukkan nasionalismenya. Meski semua mafhum, motif ekonomi tak pernah bersangkut paut dengan hal-hal patriotis, kecuali kebutuhan si pelaku akan sebuah paspor atau alat-alat bukti bahwa ia memiliki kewarganegaraan (dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan ekonominya).

Yang pasti, sang pengibar bendera termasuk orang beruntung. Pada masa Soeharto berkuasa, tentu ia kelewat bodoh sehingga sudah pasti segera diambil paksa oleh aparat. Nasionalismenya bakal diselidik, begitu pula dengan motif tindakannya. Ia bahkan bakal dirunut latar belakang keluarga, sanak saudara hingga pergaulannya. Lebih dari itu, ia mesti bisa membuktikan diri bebas dari G30S/PKI atau memiliki keterlibatan pada kelompok ekstrem kanan, dan sebagainya dan seterusnya. Semua hal bisa menjadi alasan bagi sang interogator untuk menyiksa, sebelum akhirnya menjebloskannya sebagai tahanan subversif (entah lewat proses peradilan atau tanpanya).

Tapi, sebagai warga negara Indonesia (yang baik dan konsekwen), risih juga rasanya melihat bendera lusuh dan compang-camping itu masih berkibar. Kalaupun tak tahu dimana bisa memperoleh bendera, lebih baik tidak perlu memasangnya. Begitu saya pikir. Toh, dengan sedikit repot, bisa menanyakan pada anak, saudara atau tetangga yang masih bersekolah. Mereka pasti tahu dimana letak toko penjual perlengkapan Pramuka!

Bagi orang seperti saya –yang pernah memperoleh dasar-dasar kepramukaan sejak SD hingga SMP serta pernah ikut penataran P4 hingga 100 jam ditambah mata pelajaran kewarganegaraan dan kewiraan, pasti tak akan tega memasang bendera begitu rupa (betapapun saya jengkel dan pernah muak dengan sebagian materi pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa/PSPB)!

Aneh! Mungkin, lagi-lagi mungkin, si pemasang bendera itu terbiasa menyepelekan hal-hal yang dikiranya sebagai perkara remeh, sehingga salah satu simbol negara itu pun diposisikannya lebih rendah dibanding umbul-umbul iklan sebuah produk.

Padahal, menurut keyakinan saya, orang itu pasti pernah mengalami masa, dimana TVRI masih menjadi satu-satunya media siaran audiovisual, yang (meski kadang berlebihan) tapi paling rajin menayangkan secara live acara-acara semacam Asian Games atau berita kunjungan presiden kita ke luar negeri atau sebaiknya ketika kedatangan tamu negara, dimana bendera merah-putih menjadi penanda sekaligus identitas sebuah bangsa dan negara berdaulat.

Semoga bukan karena euforia reformasi yang dijadikan dasar penafsiran akan makna ‘kebebasan’, sehingga bisa bersikap dan bertindak semau gue. Sebab sebuah kehidupan selalu memiliki aturan dan tatanan. Minimal, kita bisa mengukur sendiri, mana yang pantas atau tidak layak dilakukan. Bukankah kita tak mau lagi hidup kita diatur dan dikontrol ala Orde Baru?

Tak ada salahnya kita mengapresiasi sikap dan meneladani tindakan anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok musik Cokelat. Mereka lantang menyanyikan lagu (kalau tak salah) Bendera, bahkan dalam rangka perayaan tujuh belasan tahun ini, membuat rekaman khusus dan aransemen baru atas sejumlah ‘lagu-lagu wajib’ yang hingga kini masih banyak beredar dengan edisi sederhana: dicetak di atas kertas buram!

Aku mendengar rumor yang menyatakan bahwa aku akan memperoleh penghargaan sastra dari Pusat Bahasa Depdiknas (Departemen Pendidikan Nasional, Pen.). Tapi sampai kini, aku belum tahu kepastiannya. Mungkin ini memang rumor.

Kalimat itu meluncur begitu dari mulut Sitok Srengenge, ketika kami sama-sama menunggu saat boarding di Bandar Udara Adi Sutjipto, Yogyakarta, Rabu (8/11) pagi. Selanjutnya, perbincangan kami lantas terfokus pada sistem protokoler di departemen itu. Sitok misalnya, mengkritik proses administrasi, sebab menurut informasi yang dia dengar, pengumuman sekaligus penyerahan sertifikat penghargaan akan dilakukan keesokan harinya, 9 November, bertepatan dengan puncak resepsi perayaan Bulan Bahasa.

Sitok sendiri mendengar rumor penghargaan itu dari sang anak, Laire Siwi Mentari. Kebetulan, Laire sedang diminta Pusat Bahasa untuk berceramah tentang pegalaman proses kreatifnya sebagai penulis novel (dan belakangan mulai menulis skenario sinetron) di hadapan ratusan siswa-siswi sekolah lanjutan yang berasal dari seluruh Indonesia. Siswa-siswi itu sengaja dikumpulkan di Jakarta oleh Pusat Bahasa, dalam rangka mencari bibit-bibit muda penulis Indonesia. “Laire diminta datang menemani saya saat peyerahan penghargaan itu,” tutur Sitok.

Yang membuat Sitok tidak habis mengerti adalah, mengapa pemberitahuan langsung -baik melalui surat maupun telepon, belum diterimanya hingga sehari menjelang pengumuman. “Bagaimana kalau ternyata pada hari yang dijadwalkan, saya atau penerima hadiah lainnya sedang berhalangan karena memiliki kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan?” ujar Sitok.

Lazimnya, pemberitahuan semacam itu sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya, minimal memperhitungkan waktu yang harus dialokasikan oleh pihak penerima penghargaan, seandainya yang bersangkutan memang diharapkan kehadirannya.

Mungkin, Pusat Bahasa ingin memberi kejutan kepada Sitok, atas dedikasi dan komitmennya memajukan sastra di Indonesia, serta kontribusi lelaki kelahiran Desa Dorolegi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah memperkenalkan dunia sastra di berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Karena itu, Pusat Bahasa memberikan anugerah sastra 2006 untuk kumpulan kumpulan puisinya berjudul Kelenjar Bekisar Jantan.

Selepas dari Bengkel Teater, alumnus IKIP Jakarta (kini Universitas Negeri Jakarta) mendirikan komunitas Gorong-gorong Budaya yang bergerak dalam bidang sastra dan penulisan. Ia juga aktif menjadi kurator sastra di Teater Utan Kayu serta menjadi salah satu redaktur Jurnal Kalam, sambil mengelola penerbitan KataKita. Beberapa karyanya telah dibukukan, di antaranya antologi puisi Persetubuhan Liar (1992, 1994), Kelenjar Bekisar Jantan (2000), Anak Jadah (2000), Nonsens (2000), Ambrosia (2005) dan On Nothing, Selected Poems (2005). Karya prosanya juga terbit dalam antologi Para Pembohong (1996), novel Menggarami Burung Terbang (2004), dan trilogi Kutil yang dimuat bersambung di harian Suara Merdeka (2005).

Sebagai penyair, Sitok sudah sering tampil pada forum-forum internasional, seperti Indische Festival (diselenggarakan oleh Rotterdam International Poetry Reading, 1995), Winternachten Festival (sebanyak tiga kali, tahun 1995, 1997, dan 2000), ,em>Sydney International Arts Festival dan Adelaide Festival (2002), Crossing the Sea di Kepulauan Karibia (2003), International Literary Festival Suriname (2004), WordStorm Festival di Northen Teritory (2005), dan lain-lain.

Pada 2001, Sitok mengikuti International Writing Program di University of Iowa, USA, dan setahun berikutnya, ia menjadi Artist in Residence di Australia atas sponsor Asialink. Pada November-Desember 2005, ia diundang sebagai Visiting Writer di Hong Kong Baptist University, Hongkong dan di sana, Sitok memberikan workshop bagi para peserta International Creative Writing Workshop.

Beberapa penghargaan internasional yang telah diperolehnya antara lain Sih Award pada 2003, menyusul penobatan dirinya sebagai salah satu dari 20 Exepcional People in Asia pada 2000 oleh majalah Asiaweek sebagai leader for the millenium in sociaty and culture.