Bahasa bisa dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi kwalitas sebuah bangsa. Bahwa bangsa Indonesia layak disebut permisif, sudah pernah dibuktikan secara massif, terutama pada kurun 1980-an hingga akhir 199o-an seiring dengan surutnya kekuasaan Soeharto. Alih-alih mengkampanyekan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang kita jumpai justru perilaku imitasi yang dilakukan oleh birokrat resmi pemerintahan, hingga yang tak resmi semisal para Ketua RT atau RW.


Garuda Indonesia, maskapai penerbangan milik negara pun tak luput dari ‘dosa’ memberi contoh berbahasa yang salah

Jangankan pidato-pidato atau sambutan resmi sebuah peristiwa di sebuah instansi, dalam rapat-rapat kampung, pun Pak RT dan Pak RW (sebutan untuk para ketua) latah mengucapken puluhan kosa kata yang baek dan bener. Para ahli bahasa dibuat repot. Mengkritik atau meluruskan perilaku berbahasa Pemimpin Tertinggi republik berarti bunuh diri. Namun, sikap diam bisa dianggap membenarkan sebuah kesalahan, yang berarti melawan moralitas intelektualnya.

Sudah sewindu Panglima Orde Baru lengser keprabon, tapi kesalahan berbahasa telanjur merebak kemana-mana dan meliputi seluruh kelompok masyarakat, baik yang masuk kategori ‘rakyat’ maupun ‘warga negara’. Pada kelompok ‘rakyat’, kita bisa menjumpainya dimana-mana: papan nama usaha (tambal ban atau jual-beli tanah), spanduk penutup warung kakilima dan sebagainya.


Papan nama sebuah toko di Pekalongan pun tak luput dari kekeliruan

Pada kelompok ‘warga negara’ kita bisa menemukan beragam kesalahan melalui teks-teks pidato atau sambutan pejabat sebuah instansi, bahkan pada papan nama, billboard atau spanduk yang terbentang di jalan-jalan utama kota yang dipasang oleh sebuah instansi tertentu. Situasi demikian diperparah lagi oleh banyaknya ‘ajaran’ berbahasa yang tidak benar melalui layar kaca (silakan pilih nama stasiunnya, semua pasti ada!), terutama pada penulisan subtittle dialog film berbahasa non-Indonesia dan kalimat-kalimat yang terpajang lewat running text.

Rasanya ada perbedaan makna, antara kata pejabat dengan penjabat

Mungkin, kita tak butuh polisi bahasa, sebab itu akan memberi kesan seram dan represif (maklum, kita telanjur alergi dengan aksi-aksi ekstrapolisioner oleh berbagai institusi negara yang menimbulkan dampak traumatik bagi rakyatnya). Tapi, bahwa Pusat Bahasa dan para ahli-ahli bahasa harus lebih intens mengkampanyekan berbahasa yang sungguh-sungguh baik dan benar, itu harus didukung oleh sepenuhnya oleh para penyelenggara pemerintahan. Dari presiden hingga kepala desa, orang-orang di parlemen hingga seluruh pejabat di institusi pemerintahan.

Kalaupun gagasan demikian terkesan top-down, tak lain dilatari oleh kenyataan mentalitas sebagian besar masyarakat kita yang sudah terbiasa mengganggap kaum birokrat dan kelompok berada sebagai teladan. Mungkin, itulah yang dimaksud dengan budaya paternalistik.

Yang sudah jelas, kita teramat mudah menjumpai kesalahan-kesalahan berbahasa, terutama dalam bahasa tulis. Silakan cari di situs-situs (juga blog-blog) favorit Anda, saya yakin banyak bertebaran kesalahan yang saya maksud, termasuk sejumlah penerbitan (surat kabar, majalah, tabloid) papan atas kita.