Amien Rais adalah pelawak paling hebat di Indonesia, setidaknya hingga bulan Mei ini. Bukan politisi saja yang terpingkal-pingkal, para korban gempa baik di Klaten dan Bantul bisa lupa akan derita tinggal di tenda. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi yang tak kunjung dipenuhi pemerintah, pun terlupakan. Begitu pula dengan para korban lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Terima kasih lho Pak Amien….. Anda penghibur sejati, yang sukses meski baru pada taraf pemula.

Serius! Lawakan panjenengan sungguh memukau. Sebagai profesor di fakultas ilmu sosial-politik, Anda sukses menggelitik mahasiswa untuk lebih serius mengkaji model komunikasi politik yang Anda pilih saat ‘bertinju’ melawan Presiden SBY dalam kaitan dana kampanye calon presiden dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Kaum pro-reformasi pun bisa memperoleh pijakan baru untuk melakukan tafsir ulang atas makna kata ‘reformasi’ ketika Anda, secara tiba-tiba berdamai menyusul gertakan reaksioner Sang Presiden.

Asli! Saya tidak ndobol! Persoalan besar dan menjadi headline media massa selama berhari-hari, langsung sirna begitu Anda bertemu Pak SBY di Bandara Halim Perdanakusumah. Yang semacam itu, pasti tidak akan terjadi kalau bukan dilakukan oleh orang-orang terpilih seperti Pak Amien, tokoh reformasi yang dulu menumbangkan kekuasaan otoriter yang dibangun selama puluhan tahun oleh Soeharto.

Coba simak baik-baik pernyataan Pak Amien saat konferensi pers di kediamannya, Senin (28/5) siang. Pak Amien bilang, dia sudah bersepakat dengan Pak SBY untuk mengakhiri ’sengketa politik’ mereka, sebab apa yang telah mereka perbuat dan ucapkan beberapa hari sebelumnya, ternyata tak memberi manfaat apa-apa bagi bangsa ini, selain hanya menguntungkan media massa.

Kepada praktisi media, sebaiknya Anda tak usah gusar, apalagi tersinggung. Toh, seperti sudah menjadi kodrat, media massa di Indonesia hanyalah sekumpulan kambing hitam. Mendingan disikapi saja sebagai tugas kenabian, bahwa media massa harus menyediakan diri sebagai pengganti ketika kambing hitam yang sesungguhnya (yang dibeli dengan dana korupsi) sudah telanjur dijadikan sebagai hewan kurban tahunan, ketika para politisi ingin memoles diri supaya tampak saleh.

Pak Amien…… Pak Amien…….

Eh, Pak SBY, tumben panjenengan bisa sereaktif begitu, to? Sampai serius menggelar jumpa pers di istana segala, padahal mungkin saja Pak Amien cuma mau iseng-iseng guyon, siapa tahu namanya berkibar kembali di langit biru seperti pada masa reformasi dulu.

(Saya menganggap Pak SBY serius hanya lantaran tak melihat gerakan-gerakan tangannya saat berbicara saat jumpa pers, loh….)

Sebuah monumen untuk mengenang gempa bumi - yang meluluhlantakkan ribuan bangunan dan berikut penghuninya- dibangun Pemerintah Kabupaten Klaten. Sunarna, sang bupati sedang berharap Presiden Yudhoyono datang meresmikan. Ia lupa, tindakan itu justru akan menyisakan kenangan abadi, bahwa sang bupati tak punya nyali memberantas manipulasi.

Ia turut menorehkan luka, hingga jauh ke lubuk hati.

Kepada pers, ia mengaku sedang melakukan komunikasi intensif dengan pihak yang disebutnya sebagai pemerintah pusat alias kantor kepresidenan. Kehadiran presiden, rupanya lebih membanggakan bagi dirinya. Padahal, ketika presiden meninjau lokasi dan korban gempa di Gantiwarno, beberapa pekan setelah gempa, ia tak menampakkan batang hidungnya, entah dimana. Yang saya dengar, ia sehat saat itu. Di warung kopi di dalam terminal, seorang relawan bertutur bila bupati sedang menghadiri acara semacam kemah siswa-siswa SMP di Kecamatan Tulung saat presiden berkunjung. Jadi, tak ada alasan kuat untuk tidak menyambut pejabat negara.

Sebagai orang Jawa, Sunarna lupa akan nilai-nilai kearifan. Ia bagai mati rasa, tak punya tepa slira karena diam saja ketika warganya teraniaya dana gempa. Perangkat desa di berbagai penjuru Kecamatan Gantiwarno ramai-ramai menggandakan kartu keluarga untuk memperkaya diri dengan menjarah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Satu rumah yang terdiri satu kepala keluarga dipecah menjadi beberapa kartu keluarga. Dengan begitu, masing-masing pemegang kartu keluarga ‘berhak’ memperoleh dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Banyak sedikitnya kartu baru tergantung jumlah orang yang telah menikah dalam satu rumah. Bila terdapat tiga keluarga baru (dan belum sempat membuat kartu keluarga), maka mereka akan memperoleh dana berlipat. Di sinilah kepiawaian perangkat desa, yang lantas menjadi rahasia umum. Sebagai imbalan, perangkat desa menggunakan ‘hak prerogatif’-nya dengan mengutip masing-masing Rp 1.000.000,- selama tiga tahap pencairan.

Dengan menggunakan asas pembuktian terbalik, kita tak kesulitan memotret gaya hidup baru para oknum perangkat desa yang tega menyunat dana gempa. Membuat rumah megah dan membeli mobil (baru atau bekas) merupakan cara mereka mengekspresikan kesuksesannya sebagai pelayan rakyat. Mobilitas vertikal, kata sosiolog.

Jauh sebelum turun dana rehabilitasi dan rekonstruksi, beragam bentuk penyelewengan hak korban telah dipertontonkan. Dari tingkat desa hingga pejabat kabupaten, semua ikut terlibat. Kalau saja sang bupati tegas dan memperhatikan nasib rakyatnya, tentu tak ada unjuk rasa warga berulang-ulang. Kalau simpati diwujudkan menjadi empati, tentu rakyat tak banyak yang sakit hati.

Pak Presiden, lebih baik Anda membereskan pekerjaan di Jakarta. Jangan mau dibawa-bawa untuk melegitimasi tindakan bupati yang eksibisionis. Tanpa Monumen Lindhu Gedhe di Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, pun, rakyat Klaten sudah pasti tak akan lupa terhadap peristiwa itu. Bukan karena kehilangan sanak-saudara dan hancurnya harta benda. Luka hati akibat manipulasi dan korupsi dana gempa sudah pasti terpatri. Luka yang tak hilang sepanjang hayat.

Kalau saja Pak Presiden membaca sebuah berita koran lokal, hari ini, Anda pasti merasakan sebuah ketololan sedang dipertontonkan. Penderitaan para korban ditukar dengan dana plesiran. Seorang Wakil Ketua DPRD Klaten, dengan bangga menyatakan, bahwa Monumen Lindu Gedhe bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Entah, acuan moralitas seperti apa yang melatari pernyataan lucu semacam itu.

Kepada anak-cucu, kerabat, teman, kenalan dan kepada dunia, mereka sudah bercerita penderitaan mereka. Kenangan pahit akan buruknya kinerja pemerintah, dari pusat hingga desa, sudah pasti abadi. Itulah yang disebut monumen sejati, Pak Bupati……

* Untuk AnakPeri

Sebuah pesan ditinggalkan oleh AnakPeri di salah satu halaman blog saya. Sejumlah pertanyaan membayang. Jangan-jangan Si AnakPeri bersaudara dengan indang, danyang yang merasuk pada diri Srintil, wahyu ronggeng yang merasuk pada tokoh sentral dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Kang Ahmad Tohari. Atau, barangkali Si AnakPeri cuma ingin mencari jawaban, apakah saya menyaksikan pertunjukan itu?!?

Usai menonton Banjaran Ronggeng Dukuh Paruk, Senin (14/5) malam lalu, sejatinya aku sudah tak hendak menuliskannya di sini. Kemeriahan pertunjukan memang bisa kunikmati. Tapi untuk lebih dari itu, ada keraguan membayang. Saya kuatir tak ada diskusi atau dialog sehat bila saya mengatakan apa adanya, sesuai opini dan impresi saya atas pergelaran koreografi Cahwati itu.

Tak apalah. Biar saya menggonggong, toh para kafilah gerak juga tak akan rugi. Sekeras apapun gonggonganku, pasti tak akan merusak selaput gendang telinga mereka. Gemuruh kanlpot peserta kampanye yang jelas-jelas merusak telinga dan mengusik kenyamanan (dan menyusahkan keluarga penderita sakit jantung) saja dibiarin, kok. So what!!, gitu lo…

Begini, AnakPeri . Menurut saya, sulit untuk membandingkan sosok Srintil dalam karya Cahwati dengan Srintil versi Kang Tohari. Yang saya pahami dari karya Kang Tohari, Srintil merupakan sosok perempuan yang rapuh saat sendiri, namun tampak perkasa saat menari. Ia juga seorang religius. Bagi Srintil, ronggeng bukan sekadar profesi yang memberi kenikmatan duniawi yang nyaris tanpa batas.

Seperti waitress di restoran mewah, ia harus selalu tersenyum kepada para tamu, dan tak enggan meminta maaf ketika melihat gelagat sang tamu kurang berkenan. Profesonalisme harus melekat pada para pelaku bisnis jasa. Begitu pula Srintil. Ia mendedikasikan hidupnya untuk melayani orang-orang yang mengejar kesenangan. Harta, kuasa, juga kepuasan seksual, sudah pasti akan selalu mengikuti kemanapun ronggeng pergi.

Satu hal yang harus dimengerti, dalam konteks apa harta, kuasa dan kepuasan seksual itu mengikuti. Seorang Srintil, jelas tidak menjadikan ketiga hal itu sebagai obsesi, melainkan konsekwensi. Karena itu, seorang Srintil tidak pernah menyajikan pertunjukan yang dibuat-buat, apalagi sengaja mengeksploitasi tubuh demi memikat penonton. Ia menyajikan gerak dengan kecakapan dan inner beauty yang dimilikinya.

Sebaliknya, justru penontonlah yang secara dengan sengaja mengumbar fantasinya secara liar, sehingga imajinasi lebih menuntun mereka untuk melepas seluruh kain yang melekat pada sang ronggeng. Fantasi dan imajinasi itulah yang kemudian membangkitkan nafsu untuk merengkuh dan memiliki tubuh sang ronggeng dalam kehidupan pribadinya. Maka, menjadi mudah dimengerti kalau mereka tak segan menelantarkan istri dan anak-anak –bahkan kehormatan mereka, dengan cara mengumbar harta mereka untuk memikat sang ronggeng.

Kebaikan Srintil yang berbagi harta dengan para tetangga, impiannya untuk berkeluarga dengan Rasus, lelaki pujaannya, rasanya sudah memberi bukti yang kuat bahwa Srintil bukanlah ronggeng murahan, yang mau mengobral kehormatannya demi kesuksesan duniawi.

Saya kira, inilah pemahaman saya pada sosok Srintil seperti yang dimaui Kang Tohari. Dan, Srintil versi Cahwati, bagi saya hanyalah ronggeng murahan. Untung, Kang Tohari tak jadi datang pada pertunjukan malam itu (dan, kabar bahwa beliau akan datanglah yang membuatku ingin bertemu sekalian menyaksikan pertunjukan itu, setelah empat tahun tak bertemu).

Bila beliau hadir, saya pasti akan ikut larut dalam keharuan… (meski saya yakin, beliau tak akan tersinggung dengan Srintil yang munyal-munyal malam itu. Sudah jelas bagi Kang Tohari, juga saya, Si Ronggeng Srintil menari terakhir kali bersamaan dengan huru-hara PKI versus ABRI pada masa Gestok. Eh, GESTAPU!)

Begitulah gonggonganku, AnakPeri ………….

Hari-hari ini, sembilan tahun silam, merupakan hari-hari aneh bagi saya. Belasan, mungkin puluhan anak-anak berusia belasan tahun, rajin mendatangi warung internet. Dari pagi hingga malam, bahkan hingga sepekan lebih, silih berganti tiada henti. Tak banyak yang mereka kerjakan kecuali membaca dan menulis surat. Selain buru-buru, kebanyakan mereka tak terlalu melek teknologi, sehingga semua rekaman surat-menyurat mereka tinggalkan di program Eudora atau Telnet (Outlook belum populer saat itu). Kalaupun Inbox sudah kosong, saya bisa membacanya di Sent Items atau folder lain yang tak sempat dihapusnya.

Tema pembicaraan mereka seragam. Semua menanyakan prosedur dan cara memperoleh status permanent resident. Singapura, Australia, Hongkong dan Amerika merupakan negara favorit dalam diskusi mereka. Soal biaya, bukan persoalan lagi bagi mereka. Dan, bukan lantaran mereka berkulit putih dan bermata sipit yang sering diposisikan dengan stereotyping kaya, lantas tidak sensitif akan biaya. Bukan. Sama sekali bukan, meski kebanyakan berasal dari keluarga pengusaha.

Permanent resident yang mereka diskusikan adalah sebuah harapan, sebuah masa depan. Dan, harapan atau masa adalah hak. Hak untuk hidup layak, hak atas keamanan, pendidikan dan semua hak asasi manusia, yang bukan hanya dijamin melalui Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa dan Undang-undang Dasar 1945. Lebih dari itu, hak yang sudah dijanjikan oleh Allah, pemilik hidup dan kehidupan dan pencipta alam raya.

Karena hak dan keinginan untuk tetap survive itulah mereka membaca dan menulis. Beruntung, di Surakarta sudah ada warnet yang menyatu dengan kantor Indo.Net, satu-satunya internet provider saat itu. Saya tidak membayangkan berapa biaya yang harus mereka keluarkan jika harus menelpon teman-temannya yang berada di luar negeri setiap saat, ‘hanya’untuk tahu seluk-beluk permanent resident.

Harapan hidup sudah nyaris hilang, bahkan di tanah kelahiran mereka sendiri. Ratusan rumah dan tempat usaha keluarga mereka luluh lantak dibakar massa. Kalaupun tak dibakar oleh amarah, harta merekalah yang dijarah. Dan kita tahu, peristiwa pembakaran dan penjarahan seperti sudah terjadwal. Hanya dua hari saja, pada 14-15 Mei 1998, massa mengamuk bagai kesetanan. Warga keturunan China (tapi mereka lebih suka menyebut diri sebagai keturunan Tionghoa, karena kata China identik dengan komunis akibat stigma Orde Baru) dijadikan sasaran bulan-bulanan.

***

Yang tak kalah anehnya, bagi saya, adalah cepatnya suasana berubah. Warga keturunan itu sudah banyak yang keluar rumah tanpa ada yang mengganggu. Seolah-olah, membakar dan menjarah hanyalah ritual sesaat pada hari keramat. Tak ada lagi ‘kejahatan’ yang dipertontonkan kaum ‘pribumi’ kepada saudaranya sendiri, yang oleh jaringan birokrasi dan kekuasaan ketika itu disebut sebagai ‘non-pribumi’.

Nalar saya menuntun pada sebuah pemahaman awam: kalau kemarin mengganggu mereka karena dendam, kenapa sekarang tidak? Belakangan, setelah hampir sepekan, saya baru memperoleh jawaban. Kasak-kusuk yang berseliweran menyebutkan, pembakaran dan penjarahan terjadi karena ada yang memberi komando, ada yang melakukan provokasi. Ibarat preman sewaan, mereka akan berhenti bekerja kalau jangka kontraknya sudah habis. Bisa jadi, sebab hanya disewa dua hari, ya mereka tak lagi mengajak orang untuk marah dan mengamuk pada hari ketiga dan seterusnya……

Seperti mengesankan paham akan prinsip ‘keadilan’, sang desainer kerusuhan melebarkan wilayah kecemasan. Isu demi isu diembuskan, bahwa ada segerombolan warga (entah dari mana) akan kembali menyerang. Lalu, seperti dikomando, warga ‘pribumi’ yang mulai merasakan kesulitan memperoleh sembako, membuat barikade di mulut-mulut gang. Mereka berjaga bergiliran sambil pelan-pelan membangun portal permanen. Tak mudah lewat jalan-jalan kampung, karena di luar warga mereka, setiap pelintas adalah ‘orang asing’ yang harus ditelisik identitas dan tujuan kepergiannya.

Impas?

Begitulah kesan yang hendak dibangun kemudian. Seolah-olah, bukan ‘non-pribumi’ saja yang menderita.

Kini, keadaan kian membaik. Anak-anak yang dulunya lari ke luar negeri karena fasilitas permanent resident, kini sudah kembali. Ada yang meneruskan usaha keluarga, ada pula yang masih membersihkan puing-puing masa lalu. Manekin (yang dulu dijarah) dari toko-toko pakaian sudah tak lagi berserakan di kampung para pemulung. Tak tampak dendam mereka kepada kaum ‘pribumi’ yang pernah membuatnya sengsara.

Namun, masih ada satu monumen yang tersisa, yang selalu mengingatkan saya akan masa-masa pahit, kenangan akan kebiadaban bangsa yang dipertontonkan secara kasat mata ke seluruh penjuru dunia. Saya ingin, tak ada lagi portal dipasang di mulut-mulut gang perkampungan. Sebab portal, bagi saya sama saja dengan ‘Litsus’ dan ‘Screening’, dua instrumen kekuasaan masa lalu yang seperti hantu.

Saya belum mengenal Dedu. Setidaknya sampai aku menyaksikan pertunjukan balet Kemarin, hari ini….. dan esok? di Taman Budaya Surakarta, Kamis (10/5) malam. Asyik. Juga segar. Koreografi Dedu juga menghadirkan banyak kejutan. Setidaknya, itulah pengalaman yang saya rasakan. Barangkali tertarik menyaksikan, Anda masih punya kesempatan. Malam nanti merupakan malam terakhir untuk pergelaran dua malam itu.

Bahwa visualisasi karyanya terasa sangat dipengaruhi gaya Wied Sendjayani, sangat bisa dimengerti. Dedu termasuk murid (dari segelintir orang) pada angkatan pertama Mbak Wied di Sanggar Maniratari. Karena itu, saat seorang teman mengomentari pertunjukan itu dengan menyebut ‘sangat Mbak Wied’, saya memilih membela Dedu.

Saya menyampaikan apologi permisif: karena pertama kali mengenal balet saat nyantrik pada Mbak Wied, maka wajar saja kalau keterpengaruhan itu terasa mewarnai. Apalagi, Kemarin, hari ini….. dan esok? merupakan karya perdana Dedu, sehingga tidak menutup kemungkinan perubahan baru akan tampak pada karya-karya selanjutnya.

Kalaupun ada ‘sisa-sisa’gaya pada karya mendatang pun, bisa saja dikategorikan pada batas kewajaran. Keterpengaruhan itu wajar. Pengidolaan terhadap seseorang yang ditokohkan (biasanya karena kekaguman) tak terasa mengendap sehingga akan menjadi potensi laten yang akan muncul pada suatu ketika. Mugiyono, Bambang ‘Besur’ Suryono dan Fajar Satriadi adalah contoh koreografer Surakarta yang banyak dipengaruhi oleh Sardono W Kusumo. Di Jakarta, Boi G Sakti juga cukup mempengaruhi garapan beberapa koreografer muda.

Sebagai murid Mbak Wied, Dedu termasuk terlambat berkarya. Siko Setyanto, generasi kedua di Sanggar Maniratari bisa disebut lebih berani berkarya dibanding seniornya itu. Bahkan penampilan solo Siko dalam forum emerging choreographers dalam forum Indonesian Dance Festival, memperoleh apresiasi yang bagus dari penonton.

Meski tak terlalu bagus, Kemarin, hari ini….. dan esok? juga tak bisa dibilang jelek. Garapannya bersih (boleh jadi) lantaran didukung materi penari yang cakap dan menguasai teknik, dari teman-temannya satu sanggar. Pertunjukannya jenaka, enak dinikmati, namun tak kehilangan esensi.

Kejutan, misalnya, muncul ketika para penari yang berlarian kesana-kemari, dan meluncur di lantai panggung dengan speed tinggi. Banyak penonton di barisan terdepan kaget, kuatir tertabrak.

Rupanya, semua gerakan sudah terukur. Selamat berkarya untuk Dedu. Jangan ragu dalam mencari jatidiri, meski tak perlu meninggalkan Mbak Wied Sendjayani.