Hari ini tiga belas tahun silam, tiga media terkemuka dibreidel penguasa Orde Baru. Banyak korban berjatuhan. Ratusan karyawan menghadapi kesulitan baru untuk menghidupi keluarganya. Ketiga media itu termasuk laris pada masanya. Inilah kisah loper, korban langsung atas tindakan sewenang-wenang Soeharto itu. Tiga tahun menggelandang, pulang selalu dengan mengendap-endap karena takut ditagih uang sewa kamar oleh induk semang.

Sebut saja namanya, Ratnawijaya. Berkulit gelap, badan ceking lagi dekil. Ketika itu, ia berstatus mahasiswa tahun ketiga di FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Cita-citanya sederhana: ingin jadi wartawan! Tiga bulan praktek magang di sebuah koran lokal membuatnya senang bukan kepalang. Sayang, nasib justru mengantarnya jadi loper.

Namun, pengalaman bergaul dengan aktivis mahasiswa membuatnya tahu, mana media yang paling sering dibaca. Rupanya, tabloid DeTIK paling disuka. Isinya padat, laporan utamanya selalu mengejutkan, dan bahasanya lugas. Singkat kata, Ratnawijaya melihat hal itu sebagai peluang pasar. Dalam waktu singkat, ia memiliki ratusan pelanggan tetap. Hampir seluruh anggota DPRD Surakarta menjadi pelanggannya. Begitu pula para aktivis mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Berlagak sok idealis, Ratnawijaya melebarkan sayap. Agak sombong sedikit, ia hanya mau melayani pembaca yang menginginkan bacaan bermutu seperti Editor dan TEMPO. Di luar tiga media itu, betapapun memiliki potensi keuntungan besar, ia selalu menolak pelanggan baru. Padahal alasannya sederhana, DeTIK, Editor dan TEMPO punya jadwal edar yang sama: Selasa.

Menikmati keuntungan tak kurang dari Rp 600 per bulan, Ratnawijaya mabuk kahanan. Ia lupa kewajiban sekolahnya. Sampai kemudian, ia kaget dan tak siap menghadapi kenyataan ketika tiba-tiba Menteri Penerangan Harmoko membreidel ketiga media. Hidup kembali miskin, tak ada bacaan bermutu.

Limbung tak punya pendapatan, ia tak sanggup beli makan. Tiga tahun menggelandang di Taman Budaya Surakarta, tiap malam tidur di antara gamelan di pendapa. Di sana, ia memperoleh ‘jalan keluar’. Belajar memotret pertunjukan lalu menawarkan hasilnya ke sejumlah wartawan budaya yang kerap datang di Surakarta. Satu dua ada yang tertarik memuatnya. Gairah menjadi wartawan kembali tumbuh.

Sayang, dunia yang dihadapinya kini sudah berbeda dengan jaman dulu. Telepon memudahkan orang mewawancarai narasumber dimana saja, kapan saja. Banyak orang jadi malas bertemu narasumber. Padahal, banyak data dan bahan berita bisa diperoleh ketika seorang wartawan bisa berbincang cukup lama dengan sumber berita. Alhasil, banyak berita tersaji tanpa kelengkapan data. Tulisan jadi kering, ibarat manusia hidup tanpa jiwa, tanpa sikap.

Ratnawijaya sempat putus asa. Apalagi, ia kerap menyaksikan di lapangan, orang-orang begitu mudah bertukar berita, tanpa crosscheck, bahkan tanpa ijin dari narasumber. Anehnya, narasumber pun banyak yang mengabaikan hal demikian. Ia menganggap itu hal biasa, meski sesungguhnya nyata-nyata melanggar etika. Hal yang paling sering disalahpahami banyak orang, adalah wartawan dianggap bagai dewa, bisa memutar balik fakta dan data. Belum lagi praktek sogok dan amplop yang hampir pasti akan mempengaruhi isi berita. Semua dimaklumi, meski gerundelan selalu ada di belakang.

Ratnawijaya kian heran. Tukar-menukar bukan lagi soal data berupa tulisan. Praktek penggandaan video hasil reportase wartawan televisi dan wartawan radio juga lazim dilakukan di daerah. Aneh. Soalnya, gambar yang sama bisa saja muncul di banyak stasiun televisi, lokal dan nasional dalam waktu hampir bersamaan.

Bagi bekas loper yang kini menekuni jurnalistik seperti Ratnawijaya, ia tahu mana berita bagus dan berguna bagi publik maupun informasi sampah. Rupanya, breidel tak punya pengaruh apa-apa terhadap produk berita, bahkan bagi mereka yang sudah menjalani profesi itu saat breidel terjadi. Jangan-jangan, banyak wartawan muda kini tak tahu pernah ada sejumlah peristiwa pembreidelan dalam sejarah selama 32 tahun Orde Baru berkuasa.

Pembalap cilik beradu cepat, bahkan memacu semangat dengan mengajak sang kura-kura kesayangan menemani berlaga.

Indonesia pernah punya crosser legendaris bernama Popo Hartopo. Reputasinya terukir dengan memenangi kejuaraan Asia selama tiga kali berturut-turut di Jepang. Sempat redup, kini dunia motocross kita mulai bangkit. Banyak sekolah balap berdiri meski biayanya mencapai Rp 50 juta per tahun. Sayang, banyak crosser kita masih mengendarai motor ilegal.

Disebut ilegal, sebab kebanyakan motor trail, terutama merk-merk terkemuka, kebanyakan masuk tanpa bayar pajak. Begitu kata teman, seorang promotor balapan trail. “Kecuali satu merk asal Eropa, saya berani jamin semua kendaraan itu masuk ke Indonesia lewat jalur ilegal,” kata teman yang minta identitasnya disembunyikan.

Soal memasukkan motor lewat jalan haram, rupanya bukan tanpa sebab. Belasan tahun silam, Pemerintah pernah memberi dispensasi kepada organisasi yang menaungi dunia adu balap. Setiap motor yang diimpor untuk keperluan olahraga keras ini dibebaskan dari pajak barang mewah dan bebas bea masuk. Rupanya, dispensasi itu diselewengkan oknum pengurus. Alhasil, “Ijin impor 10 unit, yang datang 100 unit,” seorang sumber mengibaratkan. Akibat peristiwa itu, pemerintah menghentikan kebijakan pemberian dispensasi itu.

Maka tak aneh, motor 125 cc seharga sekitar Rp 100 juta per unit itu membanjiri pasar gelap sejak beberapa tahun silam. Seorang crosser akan tahu kemana harus memperoleh motor-motor buatan Jepang, tanpa harus mendatangi agen tunggal pemegang merk (ATPM). Konon, ATPM pun tak pernah punya stok kendaraan built up ini.

Menyaksikan praktek perdagangan gelap semacam ini, sebagian penggiat olahraga motocross gerah. Bukan saja lantaran banyak oknum melakukan penyelewengan, namun juga kesal sebab ATPM juga ogah mendatangkan motor balap itu ke Indonesia. Konon, mengimpor motor jenis ini tak ekonomis. Pasar tak secerah motor bebek. Benarkah?

Jimmy Budhijanto menyangkal. Menurut pemilik ATPM motor merk KTM sekaligus promotor klub balap Coyote- KTM ini, pajak dan bea masuk tak bisa dijadikan alasan produsen membuka gerainya di Indonesia. Buktinya, meski harga motor KTM berada di kisaran Rp 90 juta hingga Rp 125 juta, toh angka penjualannya juga bagus. “Harga motor hanya merupakan komponen kecil dalam olahraga motocross. Yang mahal justru untuk pembinaan atlet, latihan rutin dan saat mengikuti perlombaan,” ujar Jimmy.

Jimmy benar. Sekolah balap kini mulai bermunculan di Jakarta, Surakarta dan Yogyakarta. Peminatnya lumayan banyak, terutama anak-anak, meski biaya kursusnya, konon ada yang mencapai Rp 50 juta per tahun. MNE, sebuah klub di Jakarta, bahkan berani mengirim dan membiayai crosser papan atas kita, Aep Dadang untuk berlaga dalam satu musim kompetisi di Australia.

Kini, yang diperlukan adalah sportifitas para stakeholders. Pemerintah perlu membuka kembali kemudahan berupa dispensasi, namun para jangan ada lagi permainan pengurus organisasi olahraga yang memanfaatkan dispensasi untuk memperkaya diri. Bila ini terjadi, “Saya yakin dalam sepuluh tahun ke depan, kita bisa memiliki crosser-crosser handal, yang mampu bersaing dalam kancah internasional,” ujar Judiarto, Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jakarta.

Seorang teman menawarkan kepada saya untuk menulis sekaligus membuat foto untuk tabloid dimana dia menjadi salah satu editornya. Dia menyebut besaran honor tapi saya tak menggubrisnya. Saya hanya ingin ada credit tittle, nama saya di samping foto. Itu yang utama sebagai penghargaan atas sebuah karya cipta. Property right, bahasa kerennya.

Bukan hanya setuju, rupanya usulan saya itu mengubah kebijakan medianya. Pada terbitan edisi setelah kami berbincang lewat telepon itu, usulan saya sudah berbuah kenyataan. Kredit foto tidak lagi dicantumkan inisial si pemotret, lebih dari itu, sudah berupa nama lengkap. Terkesan radikal, namun begitulah yang seharusnya. Saya salut. Juga bangga.

Kepada teman itu, saya menggunakan argumen sederhana yang saya ambil dari idiom Jawa. Kalau seseorang bekerja, sudah semestinya ia memperoleh jeneng (nama) dan jenang (makanan) sekaligus. Namun, kalau tak dapat memberi jenang, jeneng-lah yang minimal bisa diperoleh si pekerja. Dalam bahasa manajemen modern, hal ini dinamai reward. Dan reward, tak harus berwujud materi.

Beberapa pekan berselang, saya mengalami celaka kecil. Sebuah foto yang saya kirim untuk sebuah majalah, dimuat dengan kredit yang salah. Nama saya digantikan sebuah nama kantor berita. Tapi tak apa, mungkin itu kesalahan orang di bagian pracetak.

Permintaan maaf sudah saya terima melalui sebuah pesan singkat, meski sang pengirim tidak dalam kapasitas meminta maaf. Ini semua, murni karena perkawanan. Saya bisa menerima dan menghargai itikad baik berupa pengakuan kesalahan itu. Di luar itu, saya merasa memiliki hubungan personal yang baik dengan banyak orang di majalah itu. Secara subyektif, saya bisa mengerti kekhilafan bisa terjadi pada siapapun dalam sebuah mata rantai produksi yang memang sangat rumit itu.

Yang mengenaskan, saya pernah bersengketa dengan redaksi media massa. Selama sekitar tiga tahun (mungkin lebih), foto karya saya dipakai untuk ‘menghias’ salah satu halaman media itu. Hampir pasti, sepekan sekali, kejadian berulang: foto dimuat tanpa mencantumkan nama saya. Saya sempat memboikot selama setahun, dan tidak pernah mengijinkan karya foto saya diminta.

Boikot itu saya lakukan karena berulangkali saya protes secara lisan kepada beberapa reporter yang biasa meminta foto kepada saya untuk melengkapi tulisannya. Setiap meminta, saya kembali bertanya. Jawabnya selalu nyaris sama. Intinya, memang begitulah kebijakan redaksi media itu. Tak menuliskan nama kreatornya untuk kredit foto.

Beruntung, ketika itu Indonesia meratifikasi konvensi mengenai hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Somasi saya dijawab dengan keputusan radikal media itu. Caranya, media itu mencatumkan nama lengkap sang fotografer di samping foto-foto yang dimuatnya.

Mengingat tiga peristiwa yang saya alami itu, sungguh senang di hati. Ternyata, meski secara tidak langsung, apa yang saya kemukakan masih ada yang mendengar dan dijadikan bahan untuk mencoba memperbaiki kesalahan. Saya yakin, soal karya cipta (termasuk fotografi) memang bukan semata-mata urusan jenang dan jeneng.

Sebuah proyek besar baru saja usai digelar. Seniman kembali menjadi obyek eksploitasi kaum berdasi. Seperti anak menari di depan ayah-ibu dan keluarganya sendiri, tak ada kepuasan berarti. Padahal, sang anak sudah sanggup hidup mandiri, bahkan menemukan komunitasnya sendiri.

Pementasan Panji Klaras Keboan Sikep oleh Sri Production, Sidoarjo, Jawa Timur

Begitulah kesan saya terhadap Indonesia Performing Arts Mart (IPAM) 2007 yang berlangsung di kampus ISI Surakarta, 6-7 Juni. Konon, tak satupun buyer hadir dalam event yang digelar oleh Kantor Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata itu. Kalaupun terlihat beberapa orang asing menghadiri rangkaian pertunjukan tari, musik dan teater itu, konon kebanyakan mereka hanyalah pelancong dan sebagian kecil merupakan observer yang ‘dibawa’ oleh salah seorang tokoh seni pertunjukan Indonesia yang terlibat dalam kepanitiaan IPAM .

Kalau ukuran kesuksesan acara adalah penonton yang berjejal, maka IPAM kali ini sukses besar. Seluruh bangku terisi, bahkan banyak yang berdiri berdesakan. Tapi jangan salah, selain gratis, kebanyakan mereka adalah mahasiswa ISI yang (mungkin) terpaksa menonton karena ada tugas mata kuliah kritik tari. Boleh jadi, itu merupakan bagian dari bentuk mobilisasi penonton, yang sebagian sudah mengenal karya para penampil dari Surakarta yang mendominasi jumlah peserta. Apalagi, karya-karya seniman setempat sudah pernah dipentaskan di kota yang sama.

Seperti yang saya duga sebelumnya, IPAM kali ini sama saja dengan festival-festival versi pemerintah lainnya. Konsep tak jelas, jaringan tak punya, meski dana saya yakin banyak tersedia. Mentalitas proyek masih kental, meski melibatkan banyak dewa-dewa kesenian dalam dewan kuratorial.

Suara-suara, koreografi Mugiyono Kasido

Repotnya, sehebat apapun seorang kurator di negeri ini, tak banyak yang bersikap independen dan militan. Saya menyebut demikian, sebab hanya sedikit orang yang saya kenal berani memilih mundur dari sebuah kepanitiaan manakala berhadapan dengan birokrat yang tak memiliki visi yang jelas, yang berpihak pada kemajuan peradaban dan dinamika kesenian itu sendiri.

Alasan saya sederhana saja. Apa yang bisa diperoleh dari IPAM IV kali ini, bila pemberitahuan kepastian tampil bagi peserta hanya kurang dari sepekan sebelum perhelatan digelar? Ada seorang seniman yang bertutur kepada saya, bahwa ia baru dihubungi pada 1 Juni untuk tampil pada 7 Juni.

Seorang lagi, namanya dicoret beberapa hari sebelum acara meski seniman ini justru dihubungi/diundang sendiri oleh panitia pusat pada awal Maret 2007. Pencoretan itu, rupanya hanya dipicu oleh ‘kecerewetan’ manajer si seniman menanyakan persoalan surat kontrak dan hak-haknya sebagai penampil unggulan. Anehnya, seniman ini akhirnya tetap tampil karena diminta kembali oleh panitia, kira-kira empat hari sebelumnya. Namun, nama dan profil kelompok ini tak ada di dalam buku acara. Aneh, bukan?

Lakon Gathik Glindhing oleh kelompok Sahita============>

Lazimnya event serupa yang diadakan Singapura atau negara-negara lainnya, kesiapan panitia sudah tampak sejak dua tahun sebelumnya. “Semua urusan administrasi sudah selesai, paling lambat enam bulan sebelum acara dimulai. Bahkan, tiket pun sudah di tangan sejak jauh-jauh hari,”ujar I Wayan Sadra, komponis yang kerap diundang dalam festival internasional di berbagai negara di Asia, Eropa dan Amerika.

Kurang profesionalnya panitia semakin nampak bila kita menyimak minimnya publikasi. Jangankan di luar negeri atau dalam cakupan nasional. Di Surakarta, kota tempat berlangsungnya acara yang konon untuk mempertemukan buyer/maesenas dari luar negeri dengan seniman Indonesia, pun nyaris tak ada. Kalaupun dijumpai spanduk, hampir bisa dipastikan itu hanya ada di sekitar kampus ISI .

Seorang teman bertutur, saat diundang pada acara serupa di Singapura, pihaknya sudah menerima undangan sejak setahun sebelumnya. Dalam undangan, bahkan sudah tercantum siapa saja yang bakal hadir dalam acara itu, baik mereka yang berkategori buyer, kurator, pengelola pusat kesenian, dan tentu saja profil seniman berikut karya yang bakal disertakan dalam acara tersebut.

PementasanMappasiori Waju oleh Anging Mamiri Foundation, Makassar

Di sini? Perilaku birokrat dan mentalitas proyek, memang sulit diterima akal sehat.

Ingin membuat kendaraan Anda irit dan bertenaga? Jangan ragu mencoba alat yang satu ini. Insya Allah, pengeluaran Anda bisa dihemat sekitar 20 persen dari belanja rutin Anda untuk membeli bahan bakar. Dengan memasang alat ini di motor/mobil Anda, berarti Anda telah turut aktif merawat alam. Emisi gas buangnya rendah polutan, sehingga Insya Allah, ramah lingkungan. Harganya tak mahal, kok…..

Alat ini bernama akselerator. Fungsinya sederhana, tapi kerjanya sangat penting karena sanggup memperpanjang usia mesin kendaraan Anda. Penggunaan oli mesin lebih irit, setidaknya 500 km dari masa pakai normal.

Kerja akselerator ini kurang-lebih adalah untuk menjaga stabilitas perbandingan yang tepat campuran antara bensin (rumus kimianya C8H18 atau hidrokarbon) dan udara yang dibutuhkan oleh mesin. Campuran yang dimaksud meliputi kwalitas dan kwantitas.

Secara kwantitatif, artinya perbandingan masuknya bahan bakar dan udara ke dalam silinder akan mendekati kebutuhan seperti yang dikehendaki oleh volume silinder pabrikan. Sedang secara kwalitatif, alat ini akan menjaga ketepatan pasokan seperti yang dikehendaki oleh kinerja mesin. Misalnya, pada saat start, kecepatan menengah dan kecepatan tinggi, pasokan kebutuhan akan campuran bahan bakar pada silinder akan selalu terjaga.

Sekadar mengingatkan, ada tiga syarat penting yang menentukan performa motor bensin (juga solar). Yang pertama, ya soal campuran/komposisi udara dan bahan bakar tadi. Kedua, adanya kompresi yang cukup tinggi. Maksudnya, saat terjadi kompresi tidak terjadi kebocoran di dalam silinder, baik yang diakibatkan oleh piston ring yang aus atau dinding silinder yang rusak dan/atau katup (valve) yang bocor.

Yang ketiga adalah adanya percikan bunga api listrik dari busi yang besar dan tepat waktu. Jadi, ketiga syarat itulah yang harus dipenuhi untuk menghasilkan sebuah performa mesin yang tinggi.

Akselerator dipasang sebelum masuk karburator atau sebelum masuk sistem injeksi. Selain untuk mesin bensin, alat ini juga cocok untuk mesin disel

Nah, alat ini hanya mengambil peran yang pertama. Unsur carbon dan hydrogen pada bensin yang melewati alat ini akan bercampur secara merata, sehingga perbandingannya akan selalu seimbang. (Asal tahu saja, bensin yang beredar di pasaran sering dicampur unsur lain karena permainan dagang untuk mengeruk keuntungan besar. Bensin yang dicampur bahan lain akan mengakibatkan campuran tidak homogen, sehingga proses atomisasi menjadi terkendala yang mengakibatkan bensin tidak mudah terbakar secara sempurna).

Spesifikasi teknik alat ini, ia memiliki usia tak terbatas karena magnet yang digunakan sebagai penjejak bukan jenis elektromagnet, melainkan magnet permanen.

Dengan alat ini, Anda tak perlu lagi menggunakan Pertamax atau zat aditif lainnya untuk memperoleh performa mesin yang optimal. Semua kandungan akan terbakar habis, sehingga Anda akan bisa melihat langsung, dalam waktu kurang dari 60 detik, knalpot Anda akan mengeluarkan air bersamaan keluarnya gas buang sebagai pertanda alat ini mampu menciptakan emisi gas buang yang ramah lingkungan.

PRINSIP KERJA:
Akselerator dipasang di antara tangki BBM dengan mesin injeksi/karburator (semakin dekat karburator/injeksi akan lebih bagus). Dengan melalui alat itu, unsur pembentuk bensin/solar akan terkumpul sesuai perbandingan menurut susunan senyawa yang seharusnya, sehingga BBM akan mudah terbakar di ruang pembakaran. Dengan pembakaran sempurna, seluruh unsur akan terbakar habis sehingga tidak menyisakan unsur karbon yang terbuang ke silinder. Unsur karbon inilah yang membuat oli mudah rusak/lekas aus.

Dengan minimnya karbon yang terbuang ke silinder, usia oli akan bertambah panjang. Karena pembakaran sempurna dan efisien, maka konsumsi BBM hanya sebatas yang diperlukan untuk pembakaran. Maka tak aneh kalau beberapa pengguna mobil Innova puas dengan alat itu karena selain lebih bertenaga, efisiensi pemakaian BBM bisa mencapai 10-12 km/liter dari rata-rata di kisaran 8 km/liter.

Catatan:
1. Untuk pemesanan alat ini, Anda bisa menghubungi saya melalui email. Harga Rp 500 ribu untuk mobil dan Rp 175 ribu untuk sepeda motor (termasuk ongkos kirim di wilayah Pulau Jawa dan Bali).

3. Alat ini buatan lokal, asli dari Solo. Silakan Anda membandingkannya dengan produk luar negeri yang Anda suka. Produsen alat ini menjanjikan kwalitas dan asistensi tertulis melalui email bila Anda menemukan keluhan setelah pemasangan.

Updated: Kamis, 23 Agt 2007, pukul 17.48 WIB