Penggemar drama modern berbahasa Jawa, kini bisa menarik nafas lega. Pementasan TUK di Teater Arena Taman Budaya Jawa Tengah di Surakarta, 26-28 Juni lalu, sekaligus menandai era baru kelanjutan Teater Gapit yang sempat mati suri, dengan nama baru: Teater Lungid. Beberapa aktor muda bergabung, namun personil lama masih mendominasi sehingga ruh Gapit nyaris tak berubah.

Pemakaian nama baru, kata aktor kawakan Jarot Budi Dharsono, semata-mata untuk membebaskan paguyuban seniman itu dalam mengembangkan kreatifitas mereka. “Kami tidak ingin berhenti pada pemanggungan naskah-naskah almarhum Kentut (Bambang Widoyo SP, sutradara dan penulis naskah Gapit, Pen.) saja. Kami akan terbuka terhadap lakon-lakon baru, sepanjang spiritnya masih sama,” ujar Jarot.

Lungid adalah kosa kata Jawa yang berpadanan dengan landhep, tajam. Kepekaan rasa dan ketajaman indera itu pula yang selama ini menjadi ciri khusus naskah-naskah Kentut. Problem-problem sosial, termasuk benturan budaya akibat kuatnya pengaruh modernisasi, selalu menjadi fokus bahasan lewat tujuh naskah yang telah dibuatnya: BRUG (1982), STUP atawa Suk-suk Peng (1983), ROL (1983), LENG (1985), REH (1986/1987), TUK (1989) dan DOM (1990).

TUK yang dipentaskan akhir bulan lalu, misalnya, merupakan potret keresahan di perkampungan padat, kumuh, yang sebagian besar dari mereka adalah orang-orang desa yang mengadu nasib di kota. Di perantauan itu, mereka hidup secara magersari alias hidup menumpang pada Den Darsa, seorang duda kaya nan dermawan. Di pekarangan itulah, mereka lantas beranak-pinak, hidup turun-temurun.

Harmoni dan solidaritas sosial yang telah lama mapan mulai terkoyak. Isu kedatangan investor properti yang kompleks itu merebak melalui Menik (diperankan Yasinta). Menik, pengganti sang ibu sebagai penarik uang sewa ‘rumah’ warga magersaren, yang tak segan mengancam mengusir para penunggak.

Sikap galak Menik lantas berbuah gugatan dan omelan. Menik diragukan keabsahannya sebagai keturunan langsung Den Darsa lewat hubungan gelap dengan sang ibu. Sementara sang ibu, sejatinya juga warga magersaren, bekas ledhek jalanan yang hamil entah dengan siapa, namun berhasil memaksa Den Darsa menikahinya. Alhasil, Menik merasa sebagai pewaris yang sah atas tanah peninggalan Den Darsa, yang mati ngenes saat ia baru berusia tujuh bulan.

Hasil othak-athik gathuk, ilmu yang menghubung-hubungkan terkaan dan prasangka seolah memperoleh pembenaran saat menjumpai bahwa Soleman (Jarot BD) –seorang makelar yang juga tinggal di sana, ikut-ikutan menawarkan ganti rugi kepada para tetangganya.

Adalah Mbah Kawit (Wahyu ‘Inong’ Widayati), penghuni tertua di kawasan itu yang selalu mengingatkan kebaikan-kebaikan semasa hidup Den Darsa kepada tetangganya. Mbah Kawit pula yang pertama kali merasa bakal terjadi sesuatu di antara mereka. Dengan bekal ilmu klenik Jawa yang kental, ia menghubungkan banyak kejadian-kejadian tak normal sebagai pertanda akan datangnya disharmoni.

Ingatan pun tertuju pada tindakan Soleman yang mengencingi sumur, sesaat setelah ia mengetahui ayam jago kesayangannya mati akibat kecebur di sumur satu-satunya itu. Sumur, adalah tuk, sumber air, yang berarti pula simbol sumber kehidupan. Di sekitar sumur, kebersamaan terbangun, persaudaraan erat terikat. Semua bergantung dan bermuara pada tuk.

Ketika simbol rejeki dan harmoni kehidupan ternoda, maka petakalah yang muncul. Mbah Kawit berteriak histeris. Ia melihat api mulai menjalar dari rumah-rumah kumuh mereka. Air yang diminta untuk menyiram tak kunjung datang. Penghuni gaduh, saling menyalahkan. Harapan pun sia-sia, kawasan ludes karena lonceng Udan Arum tak kuasa menghadirkan hujan, sementara pusaka Singkir Geni tak bisa serta merta mematikan api.

***

TUK adalah empati dan advokasi Kentut pada kaum pendatang tak berdaya, yang selalu digusur oleh beragam kepentingan dan kedigdayaan kuasa uang. Kebakaran atau pembakaran nyaris sama dengan penggempuran dengan buldozer, yang sering ditayangkan di televisi. Hasilnya sama: semua rata dengan tanah, semua meratap kehilangan harap.

Dan TUK yang disutradarai Pelog Trisno Santoso kali ini, nyaris sama dengan apa yang dilakukan mendiang Kentut. Suasana bebrayan mereka masih terasa, semangat meneruskan obsesi Kentut lewat Gapit pun masih membara. Kalaupun harus menggunakan nama Lungid, bukan Teater Gapit Jilid Dua, semata-mata karena mereka ingin lebih leluasa mengembangkan budaya Jawa lewat drama, dan karya sastra.

Selalu ada buku baru setiap tahun ajaran baru. Dan, buku baru adalah lahan bisnis sampingan bagi guru. Diskon dan bonus yang ditawarkan para sales executive membuat para orang tua ngelu.

Seharusnya, generasi muda kita tumbuh dewasa dengan penuh keceriaan. Tugas pemerintahlah untuk mengawal semangat belajar mereka.

Ngelu atau pusing juga bakal melanda kita bila terlalu serius mikirin praktek bisnis di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia. Apa yang dilakukan para guru –meski tidak semua, sejatinya hanyalah pola imitasi, praktek meniru kelakuan atasan mereka dalam sebuah birokrasi.

Mas Yono, sepupu saya, menyebut praktek semacam itu sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku penyalahgunaan kekuasaan oleh para kepala sekolah. Satu-satunya ‘peluang’ nyari tambahan pendapatan bagi guru, ya hanya nyambi jualan buku sekali dalam setahun. Kalau mau repot sedikit, memberi les privat atau kelompok bisa jadi tambahan lahan untuk mengais rejeki.

Kasihan bila untuk belajar saja, para murid harus membawa meja dari rumah

Sebagai guru SMP, Mas Yono sangat paham kelakuan para kolega dan atasannya. Para kepala sekolah, katanya, punya banyak sumber pemasukan tambahan. Baju sekolah, pakaian olahraga, pramuka, sepatu hingga ikat pinggang adalah lahan utama pejabat sekolah, selain komisi belanja barang dari kucuran dana BOS, bantuan operasional sekolah.

“Membantu jualan buku terpaksa dilakukan karena jarang ada cipratan dari kepala sekolah,” ujar Mas Yono. Diskonnya lumayan, berkisar pada angka 25 persen. Bila jumlahnya muridnya banyak, bonusnya juga melonjak. Jaket merupakan bonus paling jamak.

Baju seragam hingga ikat pinggang, kini jadi ‘wewenang’ kepala sekolah, bukan lagi paket dari Kepala Dinas Pendidikan. Karena itu, modusnya pun seragam: baju, kaos, sepatu dan ikat pinggang selalu beridentitas sekolah bersangkutan.

Meski tak pantas dicontoh, sikap sepupu saya terhitung cukup lumayan. Ia mengaku tak pernah memaksa murid-muridnya membeli buku yang ditawarkannya. Ia tak mengejar omzet dan selalu meminta muridnya berkonsultasi dengan orang tuanya. Kepada setiap murid diberikan contoh buku dan ditawarkan dengan pola angsuran yang harus lunas dalam tiga bulan. Jika enggan membeli, maka buku sampel harus segera dikembalikan.

Cerita tentang bisnis buku, memang tak ada habisnya. Banyaknya kepala dinas hingga bupati/walikota diperiksa kejaksaan atau dipenjara tak kunjung membuat mereka jera. Pendidikan murah, rupanya masih sebatas bebasnya uang SPP. Buku-buku yang dibeli dengan dana pemerintah, hanya menjadi pajangan di perpustakaan.

Saya teringat peristiwa beberapa tahun silam, ketika seorang makelar buku meminta saya mempertemukannya dengan seorang Ketua DPRD, yang kebetulan teman sepermainan saat kuliah. Karena ingin melindungi kehormatan teman yang jadi pejabat, saya meminta makelar itu terbuka, berapa diskon maksimal yang bisa diberikannya. Saya malu, bila pertemuan diisi dengan tawar-menawar seperti di pasar.

Singkat kata, diskon mencapai 47,5 persen. “Saya pertemukan, tapi silakan bicarakan sendiri dengan dia. Empat mata saja, saya tak mau ikut-ikutan,” kata saya. Saya kuatir, keberadaan saya akan membuat sungkan, apalagi baik sang makelar maupun Ketua DPRD sama-sama teman sekampus.

Lama saya tak mendengar kabar kelanjutannya. Rupanya gagal, sebab sang makelar kerap menggerutu. Belakangan, samar terdengar, sang Ketua Dewan yang kini jadi bupati itu juga tersangkut kasus dugaan penyelewengan dana belanja buku ajar.

Seorang kawan lama, yang kebetulan kini menjabat bupati, pernah menantang saya untuk melakukan investigasi. Sebuah penerbit besar milik negara, katanya, selalu menanggung biaya penginapan pejabat daerah –seperti Bupati/Walikota, Ketua DPRD, di sebuah hotel mewah di Jl. Thamrin, Jakarta.

“Asal menginap di hotel itu, pasti gratis. Seluruh biaya akomodasinya akan ditagihkan ke penerbit,” ujar kawan, yang saat itu masih berstatus wakil bupati. Ia sendiri memilih membeli voucher diskon kamar di KAHA.

Kalau diskon saja bisa diberikan sebanyak itu, ditambah bonus gratis menginap setiap perjalanan dinas (atau plesiran) ke ibukota, lantas berapa nilai buku yang sesungguhnya? Kita tahu, seorang makelar pasti akan mengambil untung, meski sering disebutnya sebagai uang lelah belaka.

Sebagian teman, ada yang menyebut saya sedang melacur, sebuah ‘profesi’ temporer yang diam-diam ternyata membuat saya menjadi masokis. Sakit, tapi terus menikmati. Bahkan, ketagihan. Jangankan bicara soal bayaran, untuk operasional kampanye pun, jauh dari kecukupan.

Pada satu malam, bahkan kami nyaris kehabisan uang. Indikator bahan bakar di dashboard Toyota Innova pinjaman, menunjukkan cadangan bensin kurang dari setengah. Padahal, kami harus menghadiri sebuah pengajian lalu pulang untuk beristirahat. Total, kami harus menempuh jarak lebih dari 150 kilometer.

Uang Rp 8 juta yang saya kelola sejak tiga hari sebelumnya, sudah habis untuk beli bensin, makan, rokok serta nyumbang sejumlah pertemuan yang diorganisir para relawan di berbagai daerah. Di saku celana saya, kira-kira tinggal Rp 40 ribuan. Tanya sopir, ia mengaku tak membawa uang cadangan. Kartu kredit? Oopss..!!! Ternyata sudah over limit dan belum terbayar sehingga tak bisa digunakan untuk menarik dana tunai.

Beruntung, satu dari dua kartu ATM milik sang teman masih layak kuras. Lumayan, ada sejutaan rupiah yang bisa dikuras untuk menyambung nafas perjuangan.

***

Semula, saya hanya bermain-main ketika melontarkan beberapa gagasan kepada seorang teman, yang kebetulan ‘dipaksa’ kawan-kawannya ikut kompetisi ‘memperebutkan’ kursi jabatan wakil guernur. Kata memperebutkan terpaksa saya tandai khusus, sebab moralitas politik sang teman itu, sungguh berbeda dengan persepsi kebanyakan orang atas sebuah kursi kekuasaan.

Dalam kampanye terbuka sekalipun, dia tak pernah meminta publik memilihnya. Ia tak menyodorkan diri dan/atau calon gubernur pasangannya untuk dipilih. Tidak niat berkompetisi? Bukan!

Berulangkali, ia menyatakan demikian: Pilih sesuai kata hati Anda. Siapa yang Anda anggap baik dan layak memimpin provinsi ini, pilihlah dia… Jangan karena kualitas wajah di poster-poster kampanye, jangan pula karena uang dan iming-iming, seperti pendidikan gratis atau fasilitas kesehatan gratis.

Sang teman, bukan sedang mengalihkan dukungan. Ia takut takabur bila menyatakan dirinya lebih baik dari yang lain. Justru sebaliknya, ia mengajak publik berhitung, menimbang dan menakar kualitas pasangan calon. Salah satu instrumennya, tentu saja dengan mencermati rekam jejaknya lalu mencocokkan dengan visi dan misinya bila kelak memimpin.

Lewat serangkaian diskusi yang intens, saya jadi paham. Urusan gratis-gratisan bukanlah urusan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah kabupaten/kota, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Andai pemerintah kabupaten/kota menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, pun mesti dilakukan dengan cara akrobat anggaran.

Disebut akrobat anggaran sebab pemerintah kabupaten/kota harus mengurangi pos anggaran lainnya, seperti pembangunan fisik dan sebagainya, lalu ditambahkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Populis memang.

Hanya saja, para kandidat gubernur/wakil gubernur yang mengobral janji gratis-gratisan itu lupa, bahwa selain itu bukan porsi kewenangannya (kelak), lebih dari itu, tak satu pun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki dana memadai untuk itu. Pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota, biasanya kurang dari keseluruhan total anggaran tahunan. Bahkan, masih bergantung pada pemerintah pusat sebagai satu-satunya sumber pendanaan. Pemerintah kabupaten/kota, seingat saya belum boleh melakukan kerjasama langsung dengan luar negeri terkait dengan akses pendanaan.

***

Semboyan Dudu Ndara, Bakale Tansah Ngawula yang artinya bukan bangsawan, (yang) nantinya akan selalu melayani, begitu saja diterima oleh sang teman. Ia merasa cocok, sebab posisi gubernur/wakil gubernur, sesungguhnya hanyalah pelayan bagi pada bupati dan walikota.

Desain poster oleh Surya, diolah dari foto-foto Bodi Ch

Gubernur, apalagi wakilnya, tak memiliki kekuasaan apa-apa atas rakyatnya. Pemerintah provinsi –sesuai amanat undang-undang, hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yang sebagian tugasnya hanya mengkoordinir sejumlah kepala daerah tingkat dua dan menawarkan sinkronisasi dan integrasi kebijakan. Selain itu, peran lainnya mirip ‘broker’ atau makelar dalam menawarkan program-program ke pusat sehingga memperlancar proses approval berikut kosekuensi pendanaannya oleh pemerintah pusat.

***

Banyak pelajaran menarik saya peroleh selama ‘melacur’. Rupanya, proses pilihan gubernur menjadi arena pertempuran yang unik. Beberapa elit yang ingin berlaga pada pilihan presiden tahun depan, mulai menebar jaring ke daerah. Ada yang menawarkan dukungan, termasuk pendanaan.

Broker politik, pun bergentayangan meramaikan bursa politik lokalan. Tak jarang, mereka berjalan beriringan dengan sejumlah lembaga survei yang akan menempatkan kandidat yang membayarnya sebagai pemilik persentase terbesar. Hasil survei lantas ditebar kemana-mana, untuk mengecoh publik. Seribuan responden, seolah-olah sudah mewakili 25 jutaan pemilih yang tersebar di hampir 34 ribuan pedusunan dalam satu provinsi.

Konon, ada partai menerapkan intimidasi kepada kader untuk memenangkan kandidat tertentu. Ada ancaman tak masuk daftar calon legislatif periode mendatang bila tak menyumbang dana kampanye dan all out ‘berjuang’. Ada pula yang mengancam bakal menjatuhkan sanksi kepada kader partai bila calon yang diusungnya kalah. Namun, ada pula partai yang gagal melakukan konsolidasi lantaran miskin pendanaan, akibat kandidat yang diusungnya ogah-ogahan disebut dermawan alias pelit tak ketulungan.

Yang tak kalah menarik, mulai tumbuhnya kecurigaan saya akan apatisme rakyat dalam proses politik demikian. Nyaris tak ada kandidat yang berani melakukan kampanye terbuka dan mengerahkan massa, kecuali ada selebritis (baik artis maupun politisi) yang sengaja didatangkan dari Jakarta.

Akankah rakyat yang sudah lama tak percaya pada janji-janji politisi lantas menunjukkannya ‘pembangkangannya’ melalui ekspresi dingin mereka? Atau sebaliknya, kesadaran kritis mereka sudah begitu menggelegak sehingga memilih untuk bersikap wait and see sebelum menentukan sosok gubernur/wakil gubernur yang benar-benar pantas dirujuk sebagai figur yang diharapkan mampu membawa perubahan (lebih baik)?

Bila rakyat ternyata benar-benar abai dan cuek, maka (perkiraan saya) persentase golput akan berada pada angka –minimal, 40 persen setelah coblosan 22 Juni. Bila demikian yang terjadi, saya curiga rakyat Jawa Tengah sudah tak lagi percaya pada para kandidat yang diusung partai-partai politik.

Teman saya, yang saya anggap jauh lebih baik (menilik moralitas, visi, misi, konsep pembangunan daerah yang dimilikinya serta track record-nya) dibanding kandidat-kandidat lain, sesungguhnya ‘layak pilih’. Sayang, publik Jawa Tengah kurang mengenalnya akibat miskinnya alat peraga untuk sosialisasi wajah, juga komitmennya dalam menata kawasan Jawa Tengah ke depan.

Andaikata teman saya kelak tampil sebagai pemenang, saya yakin ia akan membalik logika politik yang selama ini selalu begitu-begitu saja: monoton, tak menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati.

Boleh jadi, itu pun bakal jadi mimpi di siang bolong. Kehadiran sejumlah kekuatan besar dari Jakarta mulai terasa di Jawa Tengah. Provinsi yang adem ayem sedang menyongsong perhelatan agung, sebagai tuan rumah pemanasan ‘perang’ yang seharusnya terjadi pada 2009.

Kalaupun masih boleh berharap, semoga proses pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah menjadi pijakan para politisi kita untuk berpikir lebih cerdas, bijak bertindak serta mau mengedepankan moralitas dan etika berpolitik, sehingga rakyat kembali bergairah dalam berdemokrasi. Semoga.

Nahas itu seperti Coca Cola bisa menimpa siapa saja, terjadi kapan saja dan dimana saja. Kecelakaan tak pernah pilih-pilih korban. Kalau kini saya merasa sedih, kenapa Sophan Sophiaan yang harus tewas secara mengenaskan. Almarhum termasuk satu di antara sedikit politisi Indonesia yang masih punya hati, sehingga sejarahnya tak pernah dicoreng dengan catatan pelanggaran hukum.

Ia pun memilih mundur dari parlemen, tak lama setelah ia –karena kedudukannya sebagai ketua fraksi, ‘terpaksa’ harus membacakan sikap partainya untuk memakzulkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Belakangan, ia keluar dari PDI Perjuangan dan ikut membidani lahirnya Partai Demokrasi Pembaruan bersama Laksamana Sukardi, Roy BB Janis dan Arifin Panigoro.

Kalaupun saya getun, kecewa pada almarhum, adalah pilihannya untuk ikut-ikutan konvoi motor gede, bahkan mengetuai kepanitiaan show of force para pengusaha, pensiunan dan pejabat aktif. Sebuah kegiatan, yang menurut saya, jauh dari sikap solider terhadap puluhan juta kaum dhuafa yang kini sedang cemas menghadapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Saya tak alergi dan cemburu bila ada orang memiliki Harley Davidson atau motor gede jenis apapun. Itu hak setiap orang untuk membelanjakan kekayaannya dan memenuhi hasrat pribadinya. Yang saya benci adalah sikap kekanak-kanakan mereka saat berkerumun, ketika bergerombol.

Harley Davidson Ultra yang mengantar kepergian abadi Sophan Sophian

Perhatikan perbedaan sikap pengendara motor gede. Saat melaju sendirian, mereka tampak sopan meski sering terkesan caper, cari-cari perhatian.

Namun ketika beramai-ramai –setidaknya lima kendaraan, yang kita saksikan adalah unjuk kekuasaan, menang-menangan. Berjalan memenuhi badan jalan dengan, kombinasi lampu dan suara sirene memberi tanda agar pengguna lain menyingkir. Polisi, juga kerap memanjakan mereka: dengan fasilitas pengawalan atau mensterilkan jalur lintasan.

Dalam situasi demikian, para pengguna jalan raya pilih menyingkir. Mereka tahu, polisi tak pernah segan mengeluarkan surat tilang bagi ‘pembangkang’. Polisi memang sedang berperan sebagai ‘sirkus’ jalanan, sebab ada kekuatiran memperoleh teguran atasan yang biasanya ‘nyelip’ di antara rombongan bikers istimewa seperti demikian.

Gerombolan (pemilik) motor gede adalah segelintir pemilik hak superistimewa di republik ini. Meski bukan pahlawan pembentuk negara, kebanyakan mereka sudah merasa sebagai pahlawan. Membagi sembako untuk si miskin saja sudah merasa punya andil memperbaiki negeri. Padahal, nilai satu paket sembako, paling-paling hanya setara dengan tiga-empat liter Pertamax Plus yang dikonsumsi motor-motor mewah mereka, yang belum tentu cukup untuk melajukan motor mereka sejauh jarak Solo-Yogya.

Saat melepas jenazah Sophan menuju pesawat dari ruang tunggu VIP Bandara Adi Sumarmo, Solo, Sabtu (17/5) siang, seorang panitia dengan lantang menyemangai peserta tur melalui pengeras suara. Katanya, tur bertajuk Jalur Merah-Putih yang menempuh rute sejauh 1908 kilometer itu, adalah bagian dari kontribusi mereka menggugah kesadaran publik dengan momentum peringatan Seabad Kebangkitan Nasional.

Kredibilitas acara hura-hura itu, bahkan disebutkan memiliki legalitas kuat: termaktub dalam PP No. 5/2008 yang konon berisi rangkaian kegiatan peringatan seabad gerakan dr. Wahidin dan kawan-kawan. Maka, wajar saja kalau priviledges diperolehnya. Tak hanya singgah (dan pesta) di pendopo-pendopo kabupaten/kota, namun juga kebebasan mereka melintasi di jalan tol, yang bahkan tak dilakukan polisi militer saat mengawal rombongan Presiden.

Begitulah keistimewaan pemilik Harley dan motor gede. Meninggalnya Sophan, semoga menjadi cermin bagi mereka (meski saya tak yakin mau) untuk ‘kembali ke jalan yang benar’.

Tumbal tetaplah tumbal. Sophan hanya akan jadi kenangan heroisme peringatan kebangkitan. Buktinya, pengakuan apakah Sophan jatuh lalu terlindas dua sepeda motor lain saja, hingga kini belum ada. Keretakan kedua paha korban yang bisa menjadi petunjuk awal pun dilupakan.

Saya kuatir, pernyataan Fahmi Idris bahwa Sophan Sophiaan menderita vertigo hanya menjadi pengalih perhatian. Begitu pula, catatan sudah jatuhnya 40 korban di lokasi kecelakaan Sophan, tiba-tiba menghiasi semua media massa.

Semoga apa yang saya tulis di atas, semua salah. Sehingga saya tidak bergosip, apalagi melakukan fitnah.

Selama jalan Sophan Sophiaan, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosamu dan menerima semua kebaikanmu dan ikhtiar politikmu menjadi jariyyah yang tak pernah putus. Amin.

Jalan raya adalah cermin peradaban manusia. Kadang kelucuan kita terpampang di sana. Begitu pula kedewasaan seseorang, mudah ditemukan di jalan raya.

Di jalanan Jakarta yang riuh, pengemudi saling sodok. Untuk sampai di tempat tujuan tepat waktu, dijadikan dalih untuk mengabaikan tata krama berlalu-lintas. Mikrolet, bus kota, mobil pribadi dan sepeda motor bagai berebut lahan. Kemacetan timbul karena orang cenderung egois, enggan berbagi dengan pengguna jalan lainnya.

Penyakit demikian, rupanya tak hanya ada di Jakarta. Di Pringkuku, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, misalnya, orang biasa berdesak-desakan saat naik kendaraan umum. Meski banyak angkutan sejenis mengantre, calon penumpang tetap saja tak sabar menanti giliran. Pengemudi juga merasa diuntungkan lantaran jejalan penumpang. Ora urus, tidak peduli! Termasuk soal keselematan yang menjadi hak semua orang.

Di Giriwoyo, Wonogiri, saya juga menjumpai hal serupa. Puluhan pelajar SLTP berdesak-desakan di atas mobil bak terbuka. Sepertinya, mereka bukan sekadar nebeng. Sebab, lama saya ikuti, mobil itu tak kunjung berhenti. Mobil berbelok ke satu arah, menuju pedesaan, tempat para pelajar itu berasal.

Di Baturetno, masih Kabupaten Wonogiri, saya menjumpai seorang anak yang membonceng sepeda motor pada seorang pedagang mainan anak-anak. Posisinya sama dengan seorang bocah perempuan yang duduk membelakangi sang ayah, di atas sepeda motor sepulang mencari rumput pada suatu petang, di Klaten.

Bagi saya, kedua orang tua itu pantas disebut pembunuh berdarah dingin. Sadar atau tidak, perilaku berlalu lintas yang demikian berpotensi mencelakai orang lain. Pengereman mendadak atau tancap gas secara tiba-tiba merupakan peristiwa lumrah di jalan raya, dan bisa saja tindakan demikian merupakan refleks semata saat menyikami ‘dinamika’ di jalan.

Andai tancap gas tiba-tiba, kedua pembonceng bisa terjatuh karena kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba pula. Mengacu pada hukum gaya (seperti kata guru fisika SMA dulu), bila pembonceng terjatuh, maka ia akan mengikuti arah laju kendaraan. Artinya, bisa saja kepala bagian belakang yang akan terlebih dahulu membentur aspal yang keras. Kita tahu, otak kecil yang menjadi organ vital, rentan pada benturan.

Masih lebih menghibur tindakan awak truk (yang saya jumpai di Klaten), yang memanfaatkan angin untuk mengeringkan, atau sekadar mengusir bau badan yang telanjur melekat pada pakaian yang semula dikenakan. Daripada menjemur di rumah, yang entah kapan bakal sampai, mendingan memanfaatkan tali pengaman muatan sebagai jemuran berjalan.

Jalan raya, memang pantas disebut sebagai cermin kita yang senyatanya. Beradab atau tidaknya seseorang, bisa dilihat dari perilakunya di jalan raya.

(Surat Terbuka untuk Kepala Poltabes Surakarta)

Pak, operasi lalu lintas di belakang Mangkunegaran itu kok lucu, to? Masak, orang yang menuju ke timur juga dihalangi sementara operasi resmi di atas jembatan arah Pasar Legi. Lebih baik operasi dilakukan sebelum pertigaan, sehingga tidak ada kesan memaksa dengan cara menghalau ‘target’ operasi. Syukur Polantas lebih ramah. Lebih baik lagi ada petugas pengadilan supaya bisa sidang di tempat. Dari pelanggar seperti saya bisa diperoleh income negara untuk biaya pembangunan. Saya sering lihat operasi di tikungan Sumber yang bahayakan & mengganggu lalu lintas. Surat terbuka akan saya tulis di blog saya.

Rombongan polisi sedang melintas di tikungan Sumber, lokasi favorit polisi lalu lintas untuk melakukan razia kendaraan bermotor

Begitu bunyi pesan pendek saya kirimkan ke nomor telepon genggam Kepala Poltabes Surakarta, Kombes Lutfi Lubihanto (0813290xxxxx) pada Rabu, 23 Januari 2008 pukul 11:23 WIB, sesaat setelah saya memegang surat bukti pelanggaran.

Jujur, bukan lantaran ditilang saya lantas marah-marah. Lebih dari itu, karena ulah polisi lalu lintas yang menurut saya tidak ada sopan-sopannya. Seperti perlakuan terhadap maling, saya dihalang-halangi, tidak boleh berjalan lurus ketika sebuah operasi lalu lintas digelar di belakang Pura Mangkunegaran. Saya dipaksa belok kiri, dimana sebuah operasi digelar di atas jembatan, tepat di tikungan.

Ya, itulah perilaku polisi Surakarta, yang menurut saya cukup tegas dan berani menantang bahaya! Selain tikungan Mangkunegaran, setahu saya polisi lalu lintas di Kota Budaya (?) itu sangat menggemari tikungan Sumber sebagai titik operasi. Entah tak pernah sekolah atau training, nyatanya polisi lebih suka menjadikan tikungan sebagai lahan empuk operasi.

Ada beberapa kelebihan melakukan operasi di tikungan. Satu-satunya keuntungan adalah, seorang pengendara akan kesulitan menghindar dari razia (jika tak memiliki kelengkapan surat-surat). Persoalan menghentikan ratusan kendaraan bermotor di tikungan memiliki potensi kecelakaan (minimal menghambat arus lalu lintas) itu soal lain. Mungkin, Pak Polisi menganggapnya sebagai konsekwensi logis semata.

Kalau ada orang ngebut lalu menabrak orang-orang yang dirazia atau melakukan razia? Yang jelas, polisi tak akan mau menanggung biaya pengobatan dan kerusakan!!!

Polisi, mestinya memang diberi pelajaran etika sehingga tidak berlaku semena-mena. Membentak atau menggunakan nada tinggi terhadap pelanggar sudah biasa. Mugkin mereka belajar dari rekannya di Satuan Reserse Kriminal yang biasa pula membentak-bentak seorang tersangka agar mudah ngaku saat diperiksa.

Di tikungan Sumber ini, polisi selalu menghabiskan hampir setengah lajur untuk menghentikan kendaraan bermotor. Polisi tak peduli apakah dengan tindakannya itu membuat lalu lintas tersendat, atau bahkan menimbulkan kecelakaan

Tiga hari sebelum operasi hari ini, seorang anggota polisi lalu lintas bahkan berani masuk sebuah rumah makan dan memaksa pemilik kendaraan bermotor menyerahkan SIM dan STNK untuk diperiksa. Polisi itu mengira orang sengaja berbelok untuk jajan demi menghindari razia. Teman saya, melemparkan begitu saja dompetnya ke arah polisi tak beradab yang sedang berusaha ‘menjalankan tugas’ itu.

Entah penyakit apa yang menjangkiti sebagian oknum polisi lalu lintas di Surakarta itu. Beruntung, polisi yang membuat surat tilang untuk saya tidak menyatakan tawaran ‘penyelesaian’ di tempat. Mungkin saya telanjur marah-marah sehingga dia menebak-nebak siapa saya. Sebab ada seorang sebelum saya sudah rela menyerahkan uang Rp 20.000 dari Rp 25.000 yang diminta petugas sebagai jalan tengah tidak menanti sidang pengadilan 14 Pebruari nanti. Seperti biasa, uang melayang tanpa kwitansi.

Kini, saya semakin percaya bahwa kinerja polisi kita tak lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Seperti terjadi beberapa bulan silam misalnya, seorang perwira polisi marah-marah kepada pengelola sebuah tempat hiburan malam. Rupanya, tagihan malam itu ditolak sebab sang perwira sudah punya utang terlalu banyak. Buntutnya, sang oknum mengancam akan rajin merazia tempat itu. Untung, si pengelola tetap keukeuh dan tidak takut akan ancaman itu.

Seandainya sebelum ditilang tadi saya menyebut diri sebagai ‘mitra’, mungkin saya akan dibebaskan seketika. Sudah lazim di dunia kepolisian, seorang jurnalis biasa disebut sebagai mitra. Walau pakai motor/mobil bodong sekalipun, akan bebas pemeriksaan sepanjang menunjukkan identitas medianya. Aneh, bukan?

Privilese semacam itu, jelas tidak gratis. Ada harapan tersembunyi dibalik ‘kebaikan’ (eh, penyalahgunaan kewenangan) itu, yakni agar sang jurnalis tidak kritis terhadap perilaku polisi. Asal tahu saja, polisi kerap bersikap ganda. Pemberitaan pers atas sebuah kasus bisa menaikkan ‘daya tawar’ terhadap pihak yang beperkara. Sebaliknya, bila yang bermasalah adalah seorang tokoh yang diperhitungkan, polisi akan mudah ‘meminta pengertian’ jurnalis agar tak memberitakan sebuah perkara.

Ingin tahu perlakuan istimewa kepada jurnalis? Percayalah, bagi jurnalis yang senang minuman beralkohol, polisi suka mengeluarkan minuman keras hasil sitaan untuk happy-happy bersama. Kadang, pada saat-saat tertentu, angpao pun bergentayangan. Dengar-dengar, biasanya ‘logistik’ itu diambilkan dari kas kantor Satuan Lalu Lintas, yang lazim disalahpahami publik sebagai lahan basah dan gudang duit di institusi kepolisian.

Melalui surat terbuka ini, saya mengajak siapa saja, untuk menyelesaikan masalah tilang-menilang di meja persidangan. Akuilah salah kalau memang melanggar aturan lalu lintas. Dengan menjalani persidangan, uang denda kita akan masuk ke kas negara sehingga akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk penyediaan fasilitas umum.

Kebanyakan dari kita terbiasa ogah repot. Ingin persoalan segera beres, sehingga lebih suka menyuap polisi lalu lintas dengan alasan hemat waktu. Memang, penyelesaian di tempat akan lebih hemat. Rata-rata polisi memancing kita dengan pernyataan: Mau diselesaikan di sini atau sidang? Kalau sidang habisnya segini, kalau titip di sini segini….. dan sebagainya dan seterusnya.

Update:
Saya dengar, telah terjadi kecelakaan saat berlangsung razia kendaraan bermotor di Sumber. Seorang polisi lalu lintas mengalami luka serius dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat ter(di)tabrak seorang pengendara yang Takut Kena Tilang Malah Tabrak Polisi .

Kalau benar, peristiwa itu terjadi di sekitar tikungan traffic light Sumber, semoga itu bisa menjadi cermin bagi polisi untuk tidak menggelar razia ‘bermotif’ jebakan, seperti sering dilakukan di tikungan Sumber, Mankunegaran atau tanjakan depan Depo Pertamina, Gilingan. Kata seorang teman polisi di satuan Propam, razia di tempat-tempat semacam itu tak dibenarkan oleh peraturan. (Kalau saya melihatnya dari sisi itikad dan paradigma serta etika razia).

Terkait komentator no. 4 yang mengaku bernama Jamal, saya sedih dengan komentar Anda. Andai benar informasi yang saya terima yang menyebutkan Jamal adalah nama alias untuk keperluan ‘kedinasan’ seorang perwira menengah kepolisian yang juga sudah mengenal saya, maka kian kecewalah saya pada Anda. Terlalu banyak cerita miring mengenai Anda, namun berusaha saya tepis karena setahu saya, Anda seorang perwira yang baik.

Sayang, Anda telah memaksa saya mengubah persepsi terhadap Anda.
(Updated: 4 Jan 2008 pk. 13.00 WIB)

Baca juga:
Penjara adalah Sekolah
Setitik Nila pada Susu Polisi

Becak, bisa menjadi simbol kegagalan sekaligus potret kegigihan seseorang dalam berjuang memperpanjang hidup. Bagi kaum yang lebih beruntung, becak juga bisa jadi sarana rekreasi menikmati suasana kota, meski tak jarang justru memancing rasa curiga. Surakarta punya banyak cerita….

Seorang teman menuliskan pengalamannya di koran tempat dia bekerja. Ditulis teman itu, di Surakarta dan Semarang, para penarik becak bisa jadi pemandu wisata kelamin. “Mau cari selimut, Pak?” kata penarik becak yang –saya yakin- ditumpangi oleh teman tadi. Selimut yang dimaksud adalah kiasan, yakni seseorang yang bisa menghangatkan suasana di kamar.

Di Surakarta, sejumlah tukang becak yang kebetulan satu tongkrongan dengan saya sering diledek dengan sebutan penghulu. Bila mentari tenggelam, para penarik becak itu cenderung ogah-ogahan narik penumpang kebanyakan, kecuali sudah kenal. Sebagian dari mereka lebih memilih menunggu kedatangan lelaki yang menginap di hotel, tak jauh tempat mangkal mereka.

Ya, dari para tamu khusus itu, mereka berharap dapat uang berlipat dibanding membawa penumpang baik-baik. Mereka tangkas menghampiri tamu hotel, lalu menawarkan diri mencari pendamping sesaat. Bila kemudian mereka tampak bergegas menginjak pedal becak, berarti sudah terjadi kesepakatan harga dan kriteria selimut dengan sang tamu.

Kata salah seorang dari ‘penghulu’ itu, dari satu selimut, ia akan memperoleh fee setidaknya Rp 25 ribu. Dan, kalau lagi ‘beruntung’, ia bisa ‘mengawinkan’ lima orang dalam semalam. Paling sial, satu pasangan terkawinkan sudah cukup.

Tapi, kalau kebetulan Anda penggemar selimut demikian, hati-hatilah bila ‘berbelanja’ di Surakarta. Terlebih bila Anda mengandalkan para penghulu partikelir itu. Tak jarang, mereka mengambil sekenanya. Bahkan, perempuan kebanyakan yang tak hirau dengan hygiene pun didandani secantik mungkin lalu dibumbui dengan parfum ala kadarnya. Yang penting bisa mendongkrak harga. Malah, di Surakarta ada istilah RENDAN, alias kere dandan!

Tapi, percayalah. Tak semua pengemudi becak berkelakuan seperti para ‘penghulu’ itu. Banyak yang baik, seperti Perry! Sopir becak yang biasa mangkal di sekitar Monumen Pers itu bisa memijat. Pijatannya juga lumayan enak, selain tahu banyak ‘rumus urat’. Sambil wedangan menikmati jahe panas atau the tape, kita bisa memintanya memijat dengan upah Rp 20.000.

Beda Surakarta, beda pula di Jepara. Saat kedatangan atau keberangkatan KM Muria yang melayani rute Jepara-Karimunjawa –dua kali dalam sepekan, puluhan becak hilir mudik hingga ke ujung dermaga. Orang Karimunjawa banyak belanja di Jepara. Karena jumlah belanjaannya sangat banyak karena untuk persediaan berhari-hari, maka jasa becak diperlukan untuk mengangkutnya. Sebaliknya, dari Karimunjawa, banyak orang membawa kelapa untuk dijual di kota.

Tapi, nasib mereka tetap tak selalu baik. Kadang banyak penumpang datang tanpa tentengan, apalagi belanjaan. Dengan demikian, tak banyak rupiah yang bisa diharap dari para pengguna jasanya. Di kota yang nyaris sepi pelancong seperti Jepara, becak hanya hilir mudik menyusuri kota tanpa penumpang. Mendapat rejeki Rp 15 ribu saja sudah bagus dalam sehari. Apalagi, tak ada ‘sambilan’ pekerjaan seperti rekan-rekan mereka di Surakarta atau Semarang.

Tapi, status ekonomi dan profesi mereka tetap mulia. Setidaknya, ‘kegagalan’ hidup mereka bisa jadi tempat berkaca. Seperti dilakukan oleh ibu teman saya. Belum lama ini, si ibu membeli sebuah becak dan ditaruh di ‘garasi’ rumahnya. Saat anak-cucunya ngumpul, mereka asyik becak-becakan keliling kampung. Padahal, seluruh anaknya lumayan sukses secara ekonomi. Ada yang bekerja mapan di Hongkong, ada yang jadi pimpinan perwakilan perusahaan Amerika di Jakarta, ada pula yang sukses membuka usaha rias pengantin.

“Saya cuma ingin ngajari anak-cucu. Hidup itu berat, tapi kalau tak mau berusaha, pasti akan sia-sia. Becak saya beli untuk mengingatkan anak-cucu supaya mereka punya semangat dan selalu ingat, supaya kelak tak sampai jadi pengayuh pedal becak!” ujar sang ibu.

Setiap mendengar Soeharto, bekas penguasa Orde Baru itu, masuk rumah sakit, maka yang muncul di benak saya adalah pertanyaan konyol: sedang ada perkara apa di Cendana? Soeharto, telah mengajarkan kepada saya (juga banyak orang), untuk tidak mudah percaya pada apa yang bisa dilihat dan didengar. Bagi saya, Soeharto adalah pembuat cerita terbaik di dunia. Kalau saja Shakespeare, Beckett, Chekov atau Tolstoy masih hidup, beliau-beliau pasti memilih pensiun dini jadi pujangga.

Soeharto, terlalu sering memancing kita untuk selalu menerapkan ilmu othak-athik gathuk, menghubung-hubungkan berbagai peristiwa atau kejadian untuk membuat kesimpulan yang seolah-olah menjadi benar. Teka-teki selalu ditebar. Gerak bibir dan raut wajah The Smiling General itu, pun selalu melahirkan multitafsir. Hanya orang-orang yang paham kultur Jawa ningratlah yang bakal paham apa maunya Pak Harto.

Karena itulah, teori konspirasi seolah-olah menjadi pantas dan satu-satunya alat yang bisa dipakai sebagai pijakan menganalisa berbagai persoalan. Batuk pun bisa memiliki banyak makna. Sehingga, sakit atau kunjungan ke rumah sakit pun cenderung saya prasangkai sebagai tindakan pura-pura, apalagi bila kunjungan berobat itu terjadi hampir berdekatan dengan rencana persidangan kasus-kasus masa lalunya.

Secara pribadi, saya ingin Soeharto segera sehat, dan segar bugar kembali. Syukur, penyakit short memory syndrom-nya segera hilang. Kesehatan menjadi penting, karena faktor itu yang selalu dijadikan sebagai alibi untuk penghentian proses peradilan seperti dimaui orang-orang Partai Golkar . Soal dosa dan kesalahan masa lalunya lantas dimaafkan, itu soal lain. Dalam hal ini, saya ma’mum apa kata Gus Dur saja.

Kini, saya sudah paham. Tak ada indikasi Pak Harto pura-pura sakit. Kondisi kesehatannya, bahkan memang agak mengkuatirkan alias gawat , sehingga Bu Menteri Kesehatan pun menyatakan siaga satu bagi Tim Dokter . Belum ditambah lagi informasi yang saya peroleh Selasa (8/1) siang, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menggelar rapat persiapan, kalau-kalau Pak Harto wafat dalam waku dekat.

Rapat dadakan yang digelar di Semarang, Minggu (5/1) siang, bahkan sudah sampai pada tahap bagi-bagi tugas. Kabarnya, rapat dilakukan karena Markas Besar TNI sudah mengirimkan surat berisi protokoler bila sewaktu-waktu Pak Harto berpulang.

Kota Surakarta, misalnya, kebagian mengurus ketersediaan kamar bagi tamu-tamu penting, termasuk langkah-langkah pengamanan para kepala negara, duta besar dan wakil-wakil pemerintah asing yang akan datang takziah. Juga, mengkoordinasikan pengusaha bunga segar yang bakal ketiban pekerjaan dadakan, membuat karangan bunga dalam jumlah sangat besar, dalam waktu yang –pasti- sangat singkat!

Begitulah kerepotan banyak pihak menyikapi kondisi kesehatan Pak Harto. Suka atau tidak, dia termasuk orang superpenting di republik ini. Masa lalunya yang otoriter membuat banyak pihak dirugikan. Pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi, utang luar negeri juga meninggi. Namun, ia juga memiliki banyak prestasi. Indonesia pernah gemilang dan kaya raya pada masa booming minyak, meski banyak pula keuntungan yang diselewengkan banyak orang.

Kini, ada baiknya kita mendoakan Soeharto agar segera sembuh, sehat total seperti 20 tahun silam. Kita menanti senyum dan lambaian tangan Pak Harto di tengah-tengah proses persidangannya. Salah atau benar, biarlah proses peradilan yang menentukan. Dengan begitu, Pak Harto bisa tenang selama madeg pandhita kanthi tentrem, kalis ing sambikala dan menikmati pensiun dengan riang sambil ngemong anak-putu. Dan, kalau sewaktu-waktu takdir Allah sudah jatuh tempo, maka Pak Harto juga mencapai tataran khusnul khotimah

Banjir berarti petaka. Dan, petaka tak pernah pilih kasih. Tua-muda, kaya-miskin, semua sama-sama mengalami kepanikan, juga ketidakpastian. Meluapnya Bengawan Solo –sehari setelah hari raya Natal, mengusik 30 ribu lebih penduduk Kota Surakarta dari kedamaian rumah yang selama ini mereka diami.

Ada yang berpindah ke tenda-tenda di tengah jalan raya, ada pula yang berjejal di gudang-gudang toko, pabrik, dan aula gereja. Bagi mereka, dingin malam tak lagi terasa. Siang berkubang mencari sisa-sia harta benda yang bisa diselamatkan, sepanjang malam cemas berjaga, menanti kabar yang tiba-tiba datang bersama derasnya hujan.

Bila Waduk Gajah Mungkur tak meluap atau air sengaja digelontor sebab overload, maka tikar plastik segera mengantar lelap. Saat pagi tiba, yang ogah antri, cukup mengucek mata dengan punggung tangan. Saat sekitar sudah kembali terlihat jelas, barulah mereka beranjak. Menanti jatah nasi bungkus, suplai energi untuk kembali mengais remah-remah di rumah yang tampak sudah jadi bekas.

Hari pertama banjir, adalah pertanda solidaritas tulus dari sesama. Mobil berisi aneka jenis makanan –juga tikar dan selimut, datang dan pergi. Satu dua ada yang berusaha membaca situasi, kuatir bantuan tak sampai di tangan yang berhak. Gempa yang mengguncang Klaten-Yogya rupanya jadi tempat berkaca.

Dan, hari kedua dan sesudahnya, lokasi bencana lebih pantas disebut zona iklan. Bantuan memang diberikan, atas nama kemanusiaan. Ada makanan dan pakaian yang dibagikan, ada pula layanan kesehatan meski sebatas check up sederhana dan pemberian obat-obatan. “Kami tak bisa minta disuntik. Katanya, alatnya tidak ada,” tutur seorang kakek warga Kenteng, Joyosuran. Tiga hari sudah ia menderita demam, sementara tidur pun masih berjejalan di tenda setengah terbuka.

Tapi, zona iklan tetaplah lokasi promosi, meski belum tentu efektif. Posko-posko dengan logo partai yang mencolok seperti berebut lahan dengan tenda-tenda Posko Peduli yang dibangun sejumlah perusahaan –negara dan swasta. Semua minta perhatian. Kepedulian partai ditonjolkan dengan harapan kelak sukses mendulang suara dalam pemilu. Sedang show of force sejumlah perusahaan yang datang atas nama program corporate social responsibility, berharap bisa menancapkan citra kepedulian perusahaan pada sesama.

Apapun bentuknya, bantuan mereka memang cukup berarti bagi para pengungsi. Cuma, yang kelewat norak adalah cara menunjukkan kehadirannya yang abai pada etika. Simbol partai dan identitas perusahaan sengaja dipasang mencolok supaya in frame, baik pada lensa kamera televisi maupun juru foto media massa. Unpaid publication, teori usang dalam disiplin ilmu periklanan, rupanya masih diharapkan efektifitasnya, meski di tengah perjuangan para korban banjir untuk lepas dari kecemasan dan penderitaan.

+ Kontradiksi?
- Ya! Menurut saya.

Meski mengungsi, warga Kampung Sewu tetap berusaha merayakan pergantian tahun, meski hanya dengan api unggun dan lilin ===>

Anehnya, ada saja politisi yang bertingkah konyol. Bak pahlawan kesiangan, seorang kandidat gubernur Jawa Tengah datang berombongan mendatangi pengungsi, pada hari kelima saat banjir sudah kembali surut. Pidato ‘standar’ dilakukan, sementara pengungsi sudah tak sabar berebut bantuan. Suasana gaduh. Lucunya, pemberian bantuan pada Minggu pagi itu hanya simbolis. Sebab usai bersalaman dengan wakil warga, sang calon gubernur ngeloyor pergi diiringi pengumuman singkat dan jelas: bantuan akan dibagikan pada pukul 12 siang!

Bagi saya, itu sama konyolnya dengan SMS panjang (SMS kan short message….., kenapa panjangnya bagai paper, ya?), yang dikirim seorang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surakarta kepada banyak jurnalis di Surakarta. Isinya, mengecam pemerintah yang kebetulan berseberangan dengan partainya. Dengan SMS, sang legislator berharap namanya dikutip dalam berita, meski kakinya tak menapak tanah bencana. Bencana dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas dengan cara nebeng kata-kata.

Bencana memang punya banyak sisi. Ekonomis. Juga politis.

(Meski bagi saya, bisa jadi pengendur tegang urat syaraf dan otot kaki. Apa yang dilakukan Pak Calon Gubernur dan Mas Wakil Rakyat itu, membuat saya sedikit ‘terhibur’ di tengah capeknya keliling ke beberapa lokasi bencana yang terjadi nyaris bersamaan: longsor Tawangmangu, Karanganyar dan Wonogiri serta banjir di Sragen)

Ya. Saya hanya bisa berkeliling dan melihat-lihat. Tak ada bantuan nyata yang bisa saya berikan kepada mereka, para korban itu. Semoga saya tidak dilaknat Tuhan karena perbuatan saya yang hanya bisa memandang ratap sedih mereka.

Konversi lahan di lereng Gunung Lawu menjadi salah satu penyebab rusaknya struktur tanah, sehingga membuat sejumlah kawasan dilanda bencana tanah longsor. Perlu penelitian lebih mendalam, apakah meningkatnya eksploitasi akar pakis yang banyak dikonsumsi sebagai media tanam anthurium memiliki kontribusi kerusakan lingkungan.

Longsor di Ledoksari, Tawangmangu merenggut 34 nyawa. Pada waktu yang nyaris bersamaan, pada Rabu, 26 Desember, longsor serupa terjadi di enam kecamatan lainnya di Kabupaten Karanganyar, dan menewaskan 32 orang. Bupati Rina Iriani dan seluruh warganya berduka.

Sejumlah longsoran agak besar, terutama di Karangpandan, membuat akses transportasi dari Tawangmangu ke Karanganyar dan kota-kota lain di sekitar Surakarta terhambat. Selama dua hari, distribusi sayuran dari petani Tawangmangu ke pasar-pasar di sejumlah kota, ikut terganggu. Apalagi, beberapa longsoran kecil juga terjadi di jalur alternatif lewat wilayah Kecamatan Matesih.

Peristiwa longsor di belasan tempat itu mengingatkan saya pada peristiwa longsor di Desa Sijeruk, Kabupaten Banjarnegara, dua tahun silam. Di dua lokasi itu, selain banyak perbukitan dengan tebing curam, tanaman keras nyaris tiada. Karena itu, tak ada akar kuat yang sanggup menahan pergerakan tanah manakala curah hujan tinggi. Air tak bisa diserap tanah, sedang tanah di permukaan yang gembur mudah larut bersama derasnya air.

Di sekitar Tawangmangu, misalnya, kini tak banyak lagi pohon pinus. Hijaunya bukit-bukit di sana lebih disebabkan oleh suburnya tanaman jagung, yang menjadi sumber ekonomi sebagian besar penduduk. Juga oleh berbagai jenis tanaman hias yang memang dibudidayakan.

Saya pun teringat kata-kata Pak Ginting –seorang pengusaha anthurium di Cemani, Sukoharjo, dalam sebuah percakapan ringan, dua bulan silam. Ia bertutur, eksploitasi tanaman pakis yang tak terkontrol, akan membahayakan keseimbangan lingkungan di sekitar Gunung Lawu. Ia menunjuk contoh, banyak warga di lereng Lawu, terutama di kawasan atas, banyak berbisnis batang pakis dalam beberapa tahu terakhir. Volume perdagangannya pun terus berlibat seiring dengan booming bisnis anthurium.

Andai benar kata Pak Ginting, dimana tanaman pakis memiliki peran penting dalam menahan lajur air dan menjaga keseimbangan ekosistem hutan di pegunungan, maka longsor di beberapa tempat itu merupakan tragedi. Ibarat senjata makan tuan. Apalagi, Tawangmangu, Jenawi, Ngargoyoso, Karangpandan dan beberapa kecamatan sekitar lereng Gunung Lawu merupakan sentra tanaman anthurium, yang bahkan menjadi barometer bisnis tanaman mahal itu di Indonesia.

Jangankan ‘cuma’ puluhan juta, banyak tanaman jenmanii, wave of love dan beberapa varian anthurium dari daerah-daerah itu bisa laku sampai ratusan juta hingga dalam satuan miliar rupiah. Maka, tak aneh bila di daerah itu, kini banyak berseliweran mobil mewah. Orang-orang yang dulunya hidup pas-pasan, kini bisa naik berbagai jenis mobil keluaran terbaru, yang dimiliki setelah sukses berdagang daun.

Anthurium adalah jenis tanaman memanfaatkan akar pakis sebagai media tumbuhnya. Booming tanaman ini sejak beberapa tahun silam menjadikan kebutuhan akar pakis sangat tinggi ====>

Lihat saja sosok Sujarto –akrab disapa dengan sebutan Mbah Suyar, yang oleh sebagian orang di sana dijadikan figur panutan petani anthurium. Mbah Suyar adalah simbol sukses ‘pedagang daun’. Tangan dinginnya membuat ia sukses berbisnis tanaman yang digelutinya sejak awal 1990-an. Sebagai pegawai negeri yang bertugas nyopir ambulans dengan gaji tak seberapa, kini ia bisa memiliki tiga mobil baru dengan total pembelian nyaris Rp 1 miliar.

Sukses itu pula yang membuat ia terpilih sebagai penerima Danamon Award 2007 dalam kategori pengusaha menengah. Bahkan, Bupati Rina yang sangat kelewat terobsesi pada bisnis daun itu, sampai harus mendeklarasikan Karanganyar sebagai Kota Anthurium sejak pertengahan 2007.

Kalau saja bisnis pakis, yang jadi media utama budidaya anthurium menjadi salah satu penyebab rusaknya struktur tanah di lereng Gunung Lawu, agaknya Bu Bupati harus meninjau ulang kebijakannya menjadikan daerahnya sebagai Kota Anthurium. Setidak-tidaknya, ia harus mencari alternatif cara untuk melindungi alam, demi anak-cucunya kelak.

Setidaknya, jangan sampai peristiwa longsor di Ledoksari terulang kembali. Kesuksesan puluhan warga Dusun Mogol, Ledoksari berdagang anthurium menjadi sia-sia, kalau ujung-ujungnya hanya membuat mereka terkubur sia-sia, meski bersama harta berlimpah.

Kepada keluarga korban longsor, saya ucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka selama di dunia, semoga dijauhkan pula dari siksa kubur, serta bagi keluarga yang ditinggalkan dikaruniakan kesabaran dalam menghadapi cobaan dari-Nya. Amin.