Sebagian teman, ada yang menyebut saya sedang melacur, sebuah ‘profesi’ temporer yang diam-diam ternyata membuat saya menjadi masokis. Sakit, tapi terus menikmati. Bahkan, ketagihan. Jangankan bicara soal bayaran, untuk operasional kampanye pun, jauh dari kecukupan.

Pada satu malam, bahkan kami nyaris kehabisan uang. Indikator bahan bakar di dashboard Toyota Innova pinjaman, menunjukkan cadangan bensin kurang dari setengah. Padahal, kami harus menghadiri sebuah pengajian lalu pulang untuk beristirahat. Total, kami harus menempuh jarak lebih dari 150 kilometer.

Uang Rp 8 juta yang saya kelola sejak tiga hari sebelumnya, sudah habis untuk beli bensin, makan, rokok serta nyumbang sejumlah pertemuan yang diorganisir para relawan di berbagai daerah. Di saku celana saya, kira-kira tinggal Rp 40 ribuan. Tanya sopir, ia mengaku tak membawa uang cadangan. Kartu kredit? Oopss..!!! Ternyata sudah over limit dan belum terbayar sehingga tak bisa digunakan untuk menarik dana tunai.

Beruntung, satu dari dua kartu ATM milik sang teman masih layak kuras. Lumayan, ada sejutaan rupiah yang bisa dikuras untuk menyambung nafas perjuangan.

***

Semula, saya hanya bermain-main ketika melontarkan beberapa gagasan kepada seorang teman, yang kebetulan ‘dipaksa’ kawan-kawannya ikut kompetisi ‘memperebutkan’ kursi jabatan wakil guernur. Kata memperebutkan terpaksa saya tandai khusus, sebab moralitas politik sang teman itu, sungguh berbeda dengan persepsi kebanyakan orang atas sebuah kursi kekuasaan.

Dalam kampanye terbuka sekalipun, dia tak pernah meminta publik memilihnya. Ia tak menyodorkan diri dan/atau calon gubernur pasangannya untuk dipilih. Tidak niat berkompetisi? Bukan!

Berulangkali, ia menyatakan demikian: Pilih sesuai kata hati Anda. Siapa yang Anda anggap baik dan layak memimpin provinsi ini, pilihlah dia… Jangan karena kualitas wajah di poster-poster kampanye, jangan pula karena uang dan iming-iming, seperti pendidikan gratis atau fasilitas kesehatan gratis.

Sang teman, bukan sedang mengalihkan dukungan. Ia takut takabur bila menyatakan dirinya lebih baik dari yang lain. Justru sebaliknya, ia mengajak publik berhitung, menimbang dan menakar kualitas pasangan calon. Salah satu instrumennya, tentu saja dengan mencermati rekam jejaknya lalu mencocokkan dengan visi dan misinya bila kelak memimpin.

Lewat serangkaian diskusi yang intens, saya jadi paham. Urusan gratis-gratisan bukanlah urusan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah kabupaten/kota, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Andai pemerintah kabupaten/kota menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, pun mesti dilakukan dengan cara akrobat anggaran.

Disebut akrobat anggaran sebab pemerintah kabupaten/kota harus mengurangi pos anggaran lainnya, seperti pembangunan fisik dan sebagainya, lalu ditambahkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Populis memang.

Hanya saja, para kandidat gubernur/wakil gubernur yang mengobral janji gratis-gratisan itu lupa, bahwa selain itu bukan porsi kewenangannya (kelak), lebih dari itu, tak satu pun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki dana memadai untuk itu. Pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota, biasanya kurang dari keseluruhan total anggaran tahunan. Bahkan, masih bergantung pada pemerintah pusat sebagai satu-satunya sumber pendanaan. Pemerintah kabupaten/kota, seingat saya belum boleh melakukan kerjasama langsung dengan luar negeri terkait dengan akses pendanaan.

***

Semboyan Dudu Ndara, Bakale Tansah Ngawula yang artinya bukan bangsawan, (yang) nantinya akan selalu melayani, begitu saja diterima oleh sang teman. Ia merasa cocok, sebab posisi gubernur/wakil gubernur, sesungguhnya hanyalah pelayan bagi pada bupati dan walikota.

Desain poster oleh Surya, diolah dari foto-foto Bodi Ch

Gubernur, apalagi wakilnya, tak memiliki kekuasaan apa-apa atas rakyatnya. Pemerintah provinsi –sesuai amanat undang-undang, hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yang sebagian tugasnya hanya mengkoordinir sejumlah kepala daerah tingkat dua dan menawarkan sinkronisasi dan integrasi kebijakan. Selain itu, peran lainnya mirip ‘broker’ atau makelar dalam menawarkan program-program ke pusat sehingga memperlancar proses approval berikut kosekuensi pendanaannya oleh pemerintah pusat.

***

Banyak pelajaran menarik saya peroleh selama ‘melacur’. Rupanya, proses pilihan gubernur menjadi arena pertempuran yang unik. Beberapa elit yang ingin berlaga pada pilihan presiden tahun depan, mulai menebar jaring ke daerah. Ada yang menawarkan dukungan, termasuk pendanaan.

Broker politik, pun bergentayangan meramaikan bursa politik lokalan. Tak jarang, mereka berjalan beriringan dengan sejumlah lembaga survei yang akan menempatkan kandidat yang membayarnya sebagai pemilik persentase terbesar. Hasil survei lantas ditebar kemana-mana, untuk mengecoh publik. Seribuan responden, seolah-olah sudah mewakili 25 jutaan pemilih yang tersebar di hampir 34 ribuan pedusunan dalam satu provinsi.

Konon, ada partai menerapkan intimidasi kepada kader untuk memenangkan kandidat tertentu. Ada ancaman tak masuk daftar calon legislatif periode mendatang bila tak menyumbang dana kampanye dan all out ‘berjuang’. Ada pula yang mengancam bakal menjatuhkan sanksi kepada kader partai bila calon yang diusungnya kalah. Namun, ada pula partai yang gagal melakukan konsolidasi lantaran miskin pendanaan, akibat kandidat yang diusungnya ogah-ogahan disebut dermawan alias pelit tak ketulungan.

Yang tak kalah menarik, mulai tumbuhnya kecurigaan saya akan apatisme rakyat dalam proses politik demikian. Nyaris tak ada kandidat yang berani melakukan kampanye terbuka dan mengerahkan massa, kecuali ada selebritis (baik artis maupun politisi) yang sengaja didatangkan dari Jakarta.

Akankah rakyat yang sudah lama tak percaya pada janji-janji politisi lantas menunjukkannya ‘pembangkangannya’ melalui ekspresi dingin mereka? Atau sebaliknya, kesadaran kritis mereka sudah begitu menggelegak sehingga memilih untuk bersikap wait and see sebelum menentukan sosok gubernur/wakil gubernur yang benar-benar pantas dirujuk sebagai figur yang diharapkan mampu membawa perubahan (lebih baik)?

Bila rakyat ternyata benar-benar abai dan cuek, maka (perkiraan saya) persentase golput akan berada pada angka –minimal, 40 persen setelah coblosan 22 Juni. Bila demikian yang terjadi, saya curiga rakyat Jawa Tengah sudah tak lagi percaya pada para kandidat yang diusung partai-partai politik.

Teman saya, yang saya anggap jauh lebih baik (menilik moralitas, visi, misi, konsep pembangunan daerah yang dimilikinya serta track record-nya) dibanding kandidat-kandidat lain, sesungguhnya ‘layak pilih’. Sayang, publik Jawa Tengah kurang mengenalnya akibat miskinnya alat peraga untuk sosialisasi wajah, juga komitmennya dalam menata kawasan Jawa Tengah ke depan.

Andaikata teman saya kelak tampil sebagai pemenang, saya yakin ia akan membalik logika politik yang selama ini selalu begitu-begitu saja: monoton, tak menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati.

Boleh jadi, itu pun bakal jadi mimpi di siang bolong. Kehadiran sejumlah kekuatan besar dari Jakarta mulai terasa di Jawa Tengah. Provinsi yang adem ayem sedang menyongsong perhelatan agung, sebagai tuan rumah pemanasan ‘perang’ yang seharusnya terjadi pada 2009.

Kalaupun masih boleh berharap, semoga proses pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah menjadi pijakan para politisi kita untuk berpikir lebih cerdas, bijak bertindak serta mau mengedepankan moralitas dan etika berpolitik, sehingga rakyat kembali bergairah dalam berdemokrasi. Semoga.

Nahas itu seperti Coca Cola bisa menimpa siapa saja, terjadi kapan saja dan dimana saja. Kecelakaan tak pernah pilih-pilih korban. Kalau kini saya merasa sedih, kenapa Sophan Sophiaan yang harus tewas secara mengenaskan. Almarhum termasuk satu di antara sedikit politisi Indonesia yang masih punya hati, sehingga sejarahnya tak pernah dicoreng dengan catatan pelanggaran hukum.

Ia pun memilih mundur dari parlemen, tak lama setelah ia –karena kedudukannya sebagai ketua fraksi, ‘terpaksa’ harus membacakan sikap partainya untuk memakzulkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Belakangan, ia keluar dari PDI Perjuangan dan ikut membidani lahirnya Partai Demokrasi Pembaruan bersama Laksamana Sukardi, Roy BB Janis dan Arifin Panigoro.

Kalaupun saya getun, kecewa pada almarhum, adalah pilihannya untuk ikut-ikutan konvoi motor gede, bahkan mengetuai kepanitiaan show of force para pengusaha, pensiunan dan pejabat aktif. Sebuah kegiatan, yang menurut saya, jauh dari sikap solider terhadap puluhan juta kaum dhuafa yang kini sedang cemas menghadapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Saya tak alergi dan cemburu bila ada orang memiliki Harley Davidson atau motor gede jenis apapun. Itu hak setiap orang untuk membelanjakan kekayaannya dan memenuhi hasrat pribadinya. Yang saya benci adalah sikap kekanak-kanakan mereka saat berkerumun, ketika bergerombol.

Harley Davidson Ultra yang mengantar kepergian abadi Sophan Sophian

Perhatikan perbedaan sikap pengendara motor gede. Saat melaju sendirian, mereka tampak sopan meski sering terkesan caper, cari-cari perhatian.

Namun ketika beramai-ramai –setidaknya lima kendaraan, yang kita saksikan adalah unjuk kekuasaan, menang-menangan. Berjalan memenuhi badan jalan dengan, kombinasi lampu dan suara sirene memberi tanda agar pengguna lain menyingkir. Polisi, juga kerap memanjakan mereka: dengan fasilitas pengawalan atau mensterilkan jalur lintasan.

Dalam situasi demikian, para pengguna jalan raya pilih menyingkir. Mereka tahu, polisi tak pernah segan mengeluarkan surat tilang bagi ‘pembangkang’. Polisi memang sedang berperan sebagai ‘sirkus’ jalanan, sebab ada kekuatiran memperoleh teguran atasan yang biasanya ‘nyelip’ di antara rombongan bikers istimewa seperti demikian.

Gerombolan (pemilik) motor gede adalah segelintir pemilik hak superistimewa di republik ini. Meski bukan pahlawan pembentuk negara, kebanyakan mereka sudah merasa sebagai pahlawan. Membagi sembako untuk si miskin saja sudah merasa punya andil memperbaiki negeri. Padahal, nilai satu paket sembako, paling-paling hanya setara dengan tiga-empat liter Pertamax Plus yang dikonsumsi motor-motor mewah mereka, yang belum tentu cukup untuk melajukan motor mereka sejauh jarak Solo-Yogya.

Saat melepas jenazah Sophan menuju pesawat dari ruang tunggu VIP Bandara Adi Sumarmo, Solo, Sabtu (17/5) siang, seorang panitia dengan lantang menyemangai peserta tur melalui pengeras suara. Katanya, tur bertajuk Jalur Merah-Putih yang menempuh rute sejauh 1908 kilometer itu, adalah bagian dari kontribusi mereka menggugah kesadaran publik dengan momentum peringatan Seabad Kebangkitan Nasional.

Kredibilitas acara hura-hura itu, bahkan disebutkan memiliki legalitas kuat: termaktub dalam PP No. 5/2008 yang konon berisi rangkaian kegiatan peringatan seabad gerakan dr. Wahidin dan kawan-kawan. Maka, wajar saja kalau priviledges diperolehnya. Tak hanya singgah (dan pesta) di pendopo-pendopo kabupaten/kota, namun juga kebebasan mereka melintasi di jalan tol, yang bahkan tak dilakukan polisi militer saat mengawal rombongan Presiden.

Begitulah keistimewaan pemilik Harley dan motor gede. Meninggalnya Sophan, semoga menjadi cermin bagi mereka (meski saya tak yakin mau) untuk ‘kembali ke jalan yang benar’.

Tumbal tetaplah tumbal. Sophan hanya akan jadi kenangan heroisme peringatan kebangkitan. Buktinya, pengakuan apakah Sophan jatuh lalu terlindas dua sepeda motor lain saja, hingga kini belum ada. Keretakan kedua paha korban yang bisa menjadi petunjuk awal pun dilupakan.

Saya kuatir, pernyataan Fahmi Idris bahwa Sophan Sophiaan menderita vertigo hanya menjadi pengalih perhatian. Begitu pula, catatan sudah jatuhnya 40 korban di lokasi kecelakaan Sophan, tiba-tiba menghiasi semua media massa.

Semoga apa yang saya tulis di atas, semua salah. Sehingga saya tidak bergosip, apalagi melakukan fitnah.

Selama jalan Sophan Sophiaan, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosamu dan menerima semua kebaikanmu dan ikhtiar politikmu menjadi jariyyah yang tak pernah putus. Amin.

(Surat Terbuka untuk Kepala Poltabes Surakarta)

Pak, operasi lalu lintas di belakang Mangkunegaran itu kok lucu, to? Masak, orang yang menuju ke timur juga dihalangi sementara operasi resmi di atas jembatan arah Pasar Legi. Lebih baik operasi dilakukan sebelum pertigaan, sehingga tidak ada kesan memaksa dengan cara menghalau ‘target’ operasi. Syukur Polantas lebih ramah. Lebih baik lagi ada petugas pengadilan supaya bisa sidang di tempat. Dari pelanggar seperti saya bisa diperoleh income negara untuk biaya pembangunan. Saya sering lihat operasi di tikungan Sumber yang bahayakan & mengganggu lalu lintas. Surat terbuka akan saya tulis di blog saya.

Rombongan polisi sedang melintas di tikungan Sumber, lokasi favorit polisi lalu lintas untuk melakukan razia kendaraan bermotor

Begitu bunyi pesan pendek saya kirimkan ke nomor telepon genggam Kepala Poltabes Surakarta, Kombes Lutfi Lubihanto (0813290xxxxx) pada Rabu, 23 Januari 2008 pukul 11:23 WIB, sesaat setelah saya memegang surat bukti pelanggaran.

Jujur, bukan lantaran ditilang saya lantas marah-marah. Lebih dari itu, karena ulah polisi lalu lintas yang menurut saya tidak ada sopan-sopannya. Seperti perlakuan terhadap maling, saya dihalang-halangi, tidak boleh berjalan lurus ketika sebuah operasi lalu lintas digelar di belakang Pura Mangkunegaran. Saya dipaksa belok kiri, dimana sebuah operasi digelar di atas jembatan, tepat di tikungan.

Ya, itulah perilaku polisi Surakarta, yang menurut saya cukup tegas dan berani menantang bahaya! Selain tikungan Mangkunegaran, setahu saya polisi lalu lintas di Kota Budaya (?) itu sangat menggemari tikungan Sumber sebagai titik operasi. Entah tak pernah sekolah atau training, nyatanya polisi lebih suka menjadikan tikungan sebagai lahan empuk operasi.

Ada beberapa kelebihan melakukan operasi di tikungan. Satu-satunya keuntungan adalah, seorang pengendara akan kesulitan menghindar dari razia (jika tak memiliki kelengkapan surat-surat). Persoalan menghentikan ratusan kendaraan bermotor di tikungan memiliki potensi kecelakaan (minimal menghambat arus lalu lintas) itu soal lain. Mungkin, Pak Polisi menganggapnya sebagai konsekwensi logis semata.

Kalau ada orang ngebut lalu menabrak orang-orang yang dirazia atau melakukan razia? Yang jelas, polisi tak akan mau menanggung biaya pengobatan dan kerusakan!!!

Polisi, mestinya memang diberi pelajaran etika sehingga tidak berlaku semena-mena. Membentak atau menggunakan nada tinggi terhadap pelanggar sudah biasa. Mugkin mereka belajar dari rekannya di Satuan Reserse Kriminal yang biasa pula membentak-bentak seorang tersangka agar mudah ngaku saat diperiksa.

Di tikungan Sumber ini, polisi selalu menghabiskan hampir setengah lajur untuk menghentikan kendaraan bermotor. Polisi tak peduli apakah dengan tindakannya itu membuat lalu lintas tersendat, atau bahkan menimbulkan kecelakaan

Tiga hari sebelum operasi hari ini, seorang anggota polisi lalu lintas bahkan berani masuk sebuah rumah makan dan memaksa pemilik kendaraan bermotor menyerahkan SIM dan STNK untuk diperiksa. Polisi itu mengira orang sengaja berbelok untuk jajan demi menghindari razia. Teman saya, melemparkan begitu saja dompetnya ke arah polisi tak beradab yang sedang berusaha ‘menjalankan tugas’ itu.

Entah penyakit apa yang menjangkiti sebagian oknum polisi lalu lintas di Surakarta itu. Beruntung, polisi yang membuat surat tilang untuk saya tidak menyatakan tawaran ‘penyelesaian’ di tempat. Mungkin saya telanjur marah-marah sehingga dia menebak-nebak siapa saya. Sebab ada seorang sebelum saya sudah rela menyerahkan uang Rp 20.000 dari Rp 25.000 yang diminta petugas sebagai jalan tengah tidak menanti sidang pengadilan 14 Pebruari nanti. Seperti biasa, uang melayang tanpa kwitansi.

Kini, saya semakin percaya bahwa kinerja polisi kita tak lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Seperti terjadi beberapa bulan silam misalnya, seorang perwira polisi marah-marah kepada pengelola sebuah tempat hiburan malam. Rupanya, tagihan malam itu ditolak sebab sang perwira sudah punya utang terlalu banyak. Buntutnya, sang oknum mengancam akan rajin merazia tempat itu. Untung, si pengelola tetap keukeuh dan tidak takut akan ancaman itu.

Seandainya sebelum ditilang tadi saya menyebut diri sebagai ‘mitra’, mungkin saya akan dibebaskan seketika. Sudah lazim di dunia kepolisian, seorang jurnalis biasa disebut sebagai mitra. Walau pakai motor/mobil bodong sekalipun, akan bebas pemeriksaan sepanjang menunjukkan identitas medianya. Aneh, bukan?

Privilese semacam itu, jelas tidak gratis. Ada harapan tersembunyi dibalik ‘kebaikan’ (eh, penyalahgunaan kewenangan) itu, yakni agar sang jurnalis tidak kritis terhadap perilaku polisi. Asal tahu saja, polisi kerap bersikap ganda. Pemberitaan pers atas sebuah kasus bisa menaikkan ‘daya tawar’ terhadap pihak yang beperkara. Sebaliknya, bila yang bermasalah adalah seorang tokoh yang diperhitungkan, polisi akan mudah ‘meminta pengertian’ jurnalis agar tak memberitakan sebuah perkara.

Ingin tahu perlakuan istimewa kepada jurnalis? Percayalah, bagi jurnalis yang senang minuman beralkohol, polisi suka mengeluarkan minuman keras hasil sitaan untuk happy-happy bersama. Kadang, pada saat-saat tertentu, angpao pun bergentayangan. Dengar-dengar, biasanya ‘logistik’ itu diambilkan dari kas kantor Satuan Lalu Lintas, yang lazim disalahpahami publik sebagai lahan basah dan gudang duit di institusi kepolisian.

Melalui surat terbuka ini, saya mengajak siapa saja, untuk menyelesaikan masalah tilang-menilang di meja persidangan. Akuilah salah kalau memang melanggar aturan lalu lintas. Dengan menjalani persidangan, uang denda kita akan masuk ke kas negara sehingga akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk penyediaan fasilitas umum.

Kebanyakan dari kita terbiasa ogah repot. Ingin persoalan segera beres, sehingga lebih suka menyuap polisi lalu lintas dengan alasan hemat waktu. Memang, penyelesaian di tempat akan lebih hemat. Rata-rata polisi memancing kita dengan pernyataan: Mau diselesaikan di sini atau sidang? Kalau sidang habisnya segini, kalau titip di sini segini….. dan sebagainya dan seterusnya.

Update:
Saya dengar, telah terjadi kecelakaan saat berlangsung razia kendaraan bermotor di Sumber. Seorang polisi lalu lintas mengalami luka serius dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat ter(di)tabrak seorang pengendara yang Takut Kena Tilang Malah Tabrak Polisi .

Kalau benar, peristiwa itu terjadi di sekitar tikungan traffic light Sumber, semoga itu bisa menjadi cermin bagi polisi untuk tidak menggelar razia ‘bermotif’ jebakan, seperti sering dilakukan di tikungan Sumber, Mankunegaran atau tanjakan depan Depo Pertamina, Gilingan. Kata seorang teman polisi di satuan Propam, razia di tempat-tempat semacam itu tak dibenarkan oleh peraturan. (Kalau saya melihatnya dari sisi itikad dan paradigma serta etika razia).

Terkait komentator no. 4 yang mengaku bernama Jamal, saya sedih dengan komentar Anda. Andai benar informasi yang saya terima yang menyebutkan Jamal adalah nama alias untuk keperluan ‘kedinasan’ seorang perwira menengah kepolisian yang juga sudah mengenal saya, maka kian kecewalah saya pada Anda. Terlalu banyak cerita miring mengenai Anda, namun berusaha saya tepis karena setahu saya, Anda seorang perwira yang baik.

Sayang, Anda telah memaksa saya mengubah persepsi terhadap Anda.
(Updated: 4 Jan 2008 pk. 13.00 WIB)

Baca juga:
Penjara adalah Sekolah
Setitik Nila pada Susu Polisi

Jangankan pil BK, Lexotan, Rohibnol atau ganja yang dulu kami sebut ‘protein nabati’, putauw dan sabu-sabu pun sudah saya sentuh. Alhamdulillah, saya tak pernah memakainya.

Kita sering salah memperlakukan para drug abuser(s). Seolah-olah kita lebih baik, lebih suci dibanding para pecandu. Kita lupa, kebanyakan pecandu narkotika adalah korban, terlepas dari apapun alasan mereka yang lantas ‘akrab’ dengan narkotika dan zat-zat psikotropika. Saya termasuk orang yang akrab dengan kaum pemabuk, bahkan sejak duduk di bangku Kelas 1 sebuah sekolah menengah pertama favorit di Klaten.

Ketika itu, jangankan pil BK, gelek pun sudah saya lihat, sentuh dan membaunya. Begitu pula saat di bangku SMA, kembali saya dekat dengan sebagian dari mereka. Rupanya, ‘komunitas’ korban itu kian banyak saya jumpai, bahkan bersahabat saat kuliah. Saya, bahkan pernah menyimpan beragam jenis pil setan seperti Lexotan, Rohibnol, Revortril sebanyak dua selongsong bekas film serta segenggam canabis sativa kering.

Salahkah saya memilikinya? Jawabnya tergantung Anda. Dulu, saya ‘dimusuhi’ teman-teman aktivis organisasi kerohanian Islam di fakultas. Saya tahu, bagi orang ‘awam’ seperti mereka, menggeneralisir merupakan pekerjaan mudah. Apalagi, mereka orang-orang pintar yang secara konsisten dan konsekwen mengamalkan pelajaran logika induktif (kebetulan, tiga kali mengulang, saya tak kunjung lulus mata kuliah dasar umum/MKDU ini).

Pernah, seorang dari mereka menggebrak meja ketika saya menyodorkan kelemahan-kelemahan mereka. Ketika itu, seorang teman menyebut teman-temanku yang ‘kaum pemabuk’ sebagai kerak kampus, biang onar dan segala macam sebutan jelek lainnya. Yang membuat kemarahan saya kian memuncak adalah ketika mereka menyinggung praktek Kristenisasi di permukiman warga sekitar kampus.

Kira-kira, begini yang saya katakan ketika itu: Apa yang Anda lakukan ketika proses Kristenisasi berlangsung di sekitar kalian tinggal? Apakah selama ini, kehadiran Anda juga sudah bermanfaat bagi mereka? Kepada saya yang akrab dengan ‘kaum pemabuk’ saja, Anda sudah memandang saya seperti kafir nan jahiliyah?!?

Saya katakan kepada mereka, apapun alasan seseorang menjadi akrab dengan alkohol, ganja dan pil setan, pada dasarnya mereka adalah orang-orang kesepian. Ketika hadir seseorang yang dianggap ‘bersih’ dalam kehidupannya, mereka sudah merasakan penghormatan luar biasa. Apalagi mau mendengarkan curhat atas problem-problem mereka. Bahwa mabuk itu perbuatan tidak baik, mereka sangat tahu. Tapi kebencian akan segera timbul manakala secara serta-merta dikatakan kepada mereka bahwa mabuk itu dosa.

Jujur, saya salut dengan keluarga besar Roy Marten yang mau menerima kenyataan yang dialami Roy. Dukungan keluarga dekat, yang saya tahu, menjadi sangat penting untuk menolong orang-orang seperti Roy keluar dari jerat barang haram semacam itu.

Tapi, ada praktek tak terpuji yang hingga kini masih dibiarkan. Korban narkotika rupanya merupakan pasar dan lahan bisnis bagi kaum cerdik pandai. Karena alasan malu atau demi menjaga martabat dan kehormatan keluarga, kini banyak keluarga memilih menyerahkan anggota keluarganya yang jadi korban narkotika ke panti-panti rehabilitasi yang jumlahnya ratusan di sepanjang Jakarta-Sukabumi, juga di kota-kota lain.

Kebanyakan mereka hanya percaya seratus persen kepada terapis, tapi ogah terlibat proses penyembuhan. Ironisnya, banyak pengelola panti rehabilitasi yang memanipulasi ketidaktahuan korban dan keluarganya. Di antaranya, dengan menerapkan praktek pengobatan dengan cara mengurangi dosis dari konsumsi rata-rata korban narkotika . Tak jarang, banyak pula yang menjerumuskan dengan metode detoksifikasi, seolah-olah itu merupakan satu-satunya jalan menyembuhkan.

Saya yakin, banyak orang tak percaya dengan kisah teman saya, seorang pecandu yang pernah saya ‘titipkan’ proses penyembuhannya kepada seorang terapis yang punya pengalaman menangani para korban kecanduan narkotika di Amerika Serikat. Kebetulan, teman saya sudah malang-melintang ke sejumlah psikiater dan pengelola panti rehabilitasi korban narkotika.

“Dari pengalaman saya mendatangi beberapa terapis dan psikiater, ternyata saya justru menjumpai sejumlah asisten terapis yang nyambi menjual sabu-sabu,” kata teman itu. Duh!!!

Foto: www.kapanlagi.com

Hari ini tiga belas tahun silam, tiga media terkemuka dibreidel penguasa Orde Baru. Banyak korban berjatuhan. Ratusan karyawan menghadapi kesulitan baru untuk menghidupi keluarganya. Ketiga media itu termasuk laris pada masanya. Inilah kisah loper, korban langsung atas tindakan sewenang-wenang Soeharto itu. Tiga tahun menggelandang, pulang selalu dengan mengendap-endap karena takut ditagih uang sewa kamar oleh induk semang.

Sebut saja namanya, Ratnawijaya. Berkulit gelap, badan ceking lagi dekil. Ketika itu, ia berstatus mahasiswa tahun ketiga di FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Cita-citanya sederhana: ingin jadi wartawan! Tiga bulan praktek magang di sebuah koran lokal membuatnya senang bukan kepalang. Sayang, nasib justru mengantarnya jadi loper.

Namun, pengalaman bergaul dengan aktivis mahasiswa membuatnya tahu, mana media yang paling sering dibaca. Rupanya, tabloid DeTIK paling disuka. Isinya padat, laporan utamanya selalu mengejutkan, dan bahasanya lugas. Singkat kata, Ratnawijaya melihat hal itu sebagai peluang pasar. Dalam waktu singkat, ia memiliki ratusan pelanggan tetap. Hampir seluruh anggota DPRD Surakarta menjadi pelanggannya. Begitu pula para aktivis mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Berlagak sok idealis, Ratnawijaya melebarkan sayap. Agak sombong sedikit, ia hanya mau melayani pembaca yang menginginkan bacaan bermutu seperti Editor dan TEMPO. Di luar tiga media itu, betapapun memiliki potensi keuntungan besar, ia selalu menolak pelanggan baru. Padahal alasannya sederhana, DeTIK, Editor dan TEMPO punya jadwal edar yang sama: Selasa.

Menikmati keuntungan tak kurang dari Rp 600 per bulan, Ratnawijaya mabuk kahanan. Ia lupa kewajiban sekolahnya. Sampai kemudian, ia kaget dan tak siap menghadapi kenyataan ketika tiba-tiba Menteri Penerangan Harmoko membreidel ketiga media. Hidup kembali miskin, tak ada bacaan bermutu.

Limbung tak punya pendapatan, ia tak sanggup beli makan. Tiga tahun menggelandang di Taman Budaya Surakarta, tiap malam tidur di antara gamelan di pendapa. Di sana, ia memperoleh ‘jalan keluar’. Belajar memotret pertunjukan lalu menawarkan hasilnya ke sejumlah wartawan budaya yang kerap datang di Surakarta. Satu dua ada yang tertarik memuatnya. Gairah menjadi wartawan kembali tumbuh.

Sayang, dunia yang dihadapinya kini sudah berbeda dengan jaman dulu. Telepon memudahkan orang mewawancarai narasumber dimana saja, kapan saja. Banyak orang jadi malas bertemu narasumber. Padahal, banyak data dan bahan berita bisa diperoleh ketika seorang wartawan bisa berbincang cukup lama dengan sumber berita. Alhasil, banyak berita tersaji tanpa kelengkapan data. Tulisan jadi kering, ibarat manusia hidup tanpa jiwa, tanpa sikap.

Ratnawijaya sempat putus asa. Apalagi, ia kerap menyaksikan di lapangan, orang-orang begitu mudah bertukar berita, tanpa crosscheck, bahkan tanpa ijin dari narasumber. Anehnya, narasumber pun banyak yang mengabaikan hal demikian. Ia menganggap itu hal biasa, meski sesungguhnya nyata-nyata melanggar etika. Hal yang paling sering disalahpahami banyak orang, adalah wartawan dianggap bagai dewa, bisa memutar balik fakta dan data. Belum lagi praktek sogok dan amplop yang hampir pasti akan mempengaruhi isi berita. Semua dimaklumi, meski gerundelan selalu ada di belakang.

Ratnawijaya kian heran. Tukar-menukar bukan lagi soal data berupa tulisan. Praktek penggandaan video hasil reportase wartawan televisi dan wartawan radio juga lazim dilakukan di daerah. Aneh. Soalnya, gambar yang sama bisa saja muncul di banyak stasiun televisi, lokal dan nasional dalam waktu hampir bersamaan.

Bagi bekas loper yang kini menekuni jurnalistik seperti Ratnawijaya, ia tahu mana berita bagus dan berguna bagi publik maupun informasi sampah. Rupanya, breidel tak punya pengaruh apa-apa terhadap produk berita, bahkan bagi mereka yang sudah menjalani profesi itu saat breidel terjadi. Jangan-jangan, banyak wartawan muda kini tak tahu pernah ada sejumlah peristiwa pembreidelan dalam sejarah selama 32 tahun Orde Baru berkuasa.

Sebuah proyek besar baru saja usai digelar. Seniman kembali menjadi obyek eksploitasi kaum berdasi. Seperti anak menari di depan ayah-ibu dan keluarganya sendiri, tak ada kepuasan berarti. Padahal, sang anak sudah sanggup hidup mandiri, bahkan menemukan komunitasnya sendiri.

Pementasan Panji Klaras Keboan Sikep oleh Sri Production, Sidoarjo, Jawa Timur

Begitulah kesan saya terhadap Indonesia Performing Arts Mart (IPAM) 2007 yang berlangsung di kampus ISI Surakarta, 6-7 Juni. Konon, tak satupun buyer hadir dalam event yang digelar oleh Kantor Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata itu. Kalaupun terlihat beberapa orang asing menghadiri rangkaian pertunjukan tari, musik dan teater itu, konon kebanyakan mereka hanyalah pelancong dan sebagian kecil merupakan observer yang ‘dibawa’ oleh salah seorang tokoh seni pertunjukan Indonesia yang terlibat dalam kepanitiaan IPAM .

Kalau ukuran kesuksesan acara adalah penonton yang berjejal, maka IPAM kali ini sukses besar. Seluruh bangku terisi, bahkan banyak yang berdiri berdesakan. Tapi jangan salah, selain gratis, kebanyakan mereka adalah mahasiswa ISI yang (mungkin) terpaksa menonton karena ada tugas mata kuliah kritik tari. Boleh jadi, itu merupakan bagian dari bentuk mobilisasi penonton, yang sebagian sudah mengenal karya para penampil dari Surakarta yang mendominasi jumlah peserta. Apalagi, karya-karya seniman setempat sudah pernah dipentaskan di kota yang sama.

Seperti yang saya duga sebelumnya, IPAM kali ini sama saja dengan festival-festival versi pemerintah lainnya. Konsep tak jelas, jaringan tak punya, meski dana saya yakin banyak tersedia. Mentalitas proyek masih kental, meski melibatkan banyak dewa-dewa kesenian dalam dewan kuratorial.

Suara-suara, koreografi Mugiyono Kasido

Repotnya, sehebat apapun seorang kurator di negeri ini, tak banyak yang bersikap independen dan militan. Saya menyebut demikian, sebab hanya sedikit orang yang saya kenal berani memilih mundur dari sebuah kepanitiaan manakala berhadapan dengan birokrat yang tak memiliki visi yang jelas, yang berpihak pada kemajuan peradaban dan dinamika kesenian itu sendiri.

Alasan saya sederhana saja. Apa yang bisa diperoleh dari IPAM IV kali ini, bila pemberitahuan kepastian tampil bagi peserta hanya kurang dari sepekan sebelum perhelatan digelar? Ada seorang seniman yang bertutur kepada saya, bahwa ia baru dihubungi pada 1 Juni untuk tampil pada 7 Juni.

Seorang lagi, namanya dicoret beberapa hari sebelum acara meski seniman ini justru dihubungi/diundang sendiri oleh panitia pusat pada awal Maret 2007. Pencoretan itu, rupanya hanya dipicu oleh ‘kecerewetan’ manajer si seniman menanyakan persoalan surat kontrak dan hak-haknya sebagai penampil unggulan. Anehnya, seniman ini akhirnya tetap tampil karena diminta kembali oleh panitia, kira-kira empat hari sebelumnya. Namun, nama dan profil kelompok ini tak ada di dalam buku acara. Aneh, bukan?

Lakon Gathik Glindhing oleh kelompok Sahita============>

Lazimnya event serupa yang diadakan Singapura atau negara-negara lainnya, kesiapan panitia sudah tampak sejak dua tahun sebelumnya. “Semua urusan administrasi sudah selesai, paling lambat enam bulan sebelum acara dimulai. Bahkan, tiket pun sudah di tangan sejak jauh-jauh hari,”ujar I Wayan Sadra, komponis yang kerap diundang dalam festival internasional di berbagai negara di Asia, Eropa dan Amerika.

Kurang profesionalnya panitia semakin nampak bila kita menyimak minimnya publikasi. Jangankan di luar negeri atau dalam cakupan nasional. Di Surakarta, kota tempat berlangsungnya acara yang konon untuk mempertemukan buyer/maesenas dari luar negeri dengan seniman Indonesia, pun nyaris tak ada. Kalaupun dijumpai spanduk, hampir bisa dipastikan itu hanya ada di sekitar kampus ISI .

Seorang teman bertutur, saat diundang pada acara serupa di Singapura, pihaknya sudah menerima undangan sejak setahun sebelumnya. Dalam undangan, bahkan sudah tercantum siapa saja yang bakal hadir dalam acara itu, baik mereka yang berkategori buyer, kurator, pengelola pusat kesenian, dan tentu saja profil seniman berikut karya yang bakal disertakan dalam acara tersebut.

PementasanMappasiori Waju oleh Anging Mamiri Foundation, Makassar

Di sini? Perilaku birokrat dan mentalitas proyek, memang sulit diterima akal sehat.

Sebuah monumen untuk mengenang gempa bumi - yang meluluhlantakkan ribuan bangunan dan berikut penghuninya- dibangun Pemerintah Kabupaten Klaten. Sunarna, sang bupati sedang berharap Presiden Yudhoyono datang meresmikan. Ia lupa, tindakan itu justru akan menyisakan kenangan abadi, bahwa sang bupati tak punya nyali memberantas manipulasi.

Ia turut menorehkan luka, hingga jauh ke lubuk hati.

Kepada pers, ia mengaku sedang melakukan komunikasi intensif dengan pihak yang disebutnya sebagai pemerintah pusat alias kantor kepresidenan. Kehadiran presiden, rupanya lebih membanggakan bagi dirinya. Padahal, ketika presiden meninjau lokasi dan korban gempa di Gantiwarno, beberapa pekan setelah gempa, ia tak menampakkan batang hidungnya, entah dimana. Yang saya dengar, ia sehat saat itu. Di warung kopi di dalam terminal, seorang relawan bertutur bila bupati sedang menghadiri acara semacam kemah siswa-siswa SMP di Kecamatan Tulung saat presiden berkunjung. Jadi, tak ada alasan kuat untuk tidak menyambut pejabat negara.

Sebagai orang Jawa, Sunarna lupa akan nilai-nilai kearifan. Ia bagai mati rasa, tak punya tepa slira karena diam saja ketika warganya teraniaya dana gempa. Perangkat desa di berbagai penjuru Kecamatan Gantiwarno ramai-ramai menggandakan kartu keluarga untuk memperkaya diri dengan menjarah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Satu rumah yang terdiri satu kepala keluarga dipecah menjadi beberapa kartu keluarga. Dengan begitu, masing-masing pemegang kartu keluarga ‘berhak’ memperoleh dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Banyak sedikitnya kartu baru tergantung jumlah orang yang telah menikah dalam satu rumah. Bila terdapat tiga keluarga baru (dan belum sempat membuat kartu keluarga), maka mereka akan memperoleh dana berlipat. Di sinilah kepiawaian perangkat desa, yang lantas menjadi rahasia umum. Sebagai imbalan, perangkat desa menggunakan ‘hak prerogatif’-nya dengan mengutip masing-masing Rp 1.000.000,- selama tiga tahap pencairan.

Dengan menggunakan asas pembuktian terbalik, kita tak kesulitan memotret gaya hidup baru para oknum perangkat desa yang tega menyunat dana gempa. Membuat rumah megah dan membeli mobil (baru atau bekas) merupakan cara mereka mengekspresikan kesuksesannya sebagai pelayan rakyat. Mobilitas vertikal, kata sosiolog.

Jauh sebelum turun dana rehabilitasi dan rekonstruksi, beragam bentuk penyelewengan hak korban telah dipertontonkan. Dari tingkat desa hingga pejabat kabupaten, semua ikut terlibat. Kalau saja sang bupati tegas dan memperhatikan nasib rakyatnya, tentu tak ada unjuk rasa warga berulang-ulang. Kalau simpati diwujudkan menjadi empati, tentu rakyat tak banyak yang sakit hati.

Pak Presiden, lebih baik Anda membereskan pekerjaan di Jakarta. Jangan mau dibawa-bawa untuk melegitimasi tindakan bupati yang eksibisionis. Tanpa Monumen Lindhu Gedhe di Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, pun, rakyat Klaten sudah pasti tak akan lupa terhadap peristiwa itu. Bukan karena kehilangan sanak-saudara dan hancurnya harta benda. Luka hati akibat manipulasi dan korupsi dana gempa sudah pasti terpatri. Luka yang tak hilang sepanjang hayat.

Kalau saja Pak Presiden membaca sebuah berita koran lokal, hari ini, Anda pasti merasakan sebuah ketololan sedang dipertontonkan. Penderitaan para korban ditukar dengan dana plesiran. Seorang Wakil Ketua DPRD Klaten, dengan bangga menyatakan, bahwa Monumen Lindu Gedhe bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Entah, acuan moralitas seperti apa yang melatari pernyataan lucu semacam itu.

Kepada anak-cucu, kerabat, teman, kenalan dan kepada dunia, mereka sudah bercerita penderitaan mereka. Kenangan pahit akan buruknya kinerja pemerintah, dari pusat hingga desa, sudah pasti abadi. Itulah yang disebut monumen sejati, Pak Bupati……

Hari-hari ini, sembilan tahun silam, merupakan hari-hari aneh bagi saya. Belasan, mungkin puluhan anak-anak berusia belasan tahun, rajin mendatangi warung internet. Dari pagi hingga malam, bahkan hingga sepekan lebih, silih berganti tiada henti. Tak banyak yang mereka kerjakan kecuali membaca dan menulis surat. Selain buru-buru, kebanyakan mereka tak terlalu melek teknologi, sehingga semua rekaman surat-menyurat mereka tinggalkan di program Eudora atau Telnet (Outlook belum populer saat itu). Kalaupun Inbox sudah kosong, saya bisa membacanya di Sent Items atau folder lain yang tak sempat dihapusnya.

Tema pembicaraan mereka seragam. Semua menanyakan prosedur dan cara memperoleh status permanent resident. Singapura, Australia, Hongkong dan Amerika merupakan negara favorit dalam diskusi mereka. Soal biaya, bukan persoalan lagi bagi mereka. Dan, bukan lantaran mereka berkulit putih dan bermata sipit yang sering diposisikan dengan stereotyping kaya, lantas tidak sensitif akan biaya. Bukan. Sama sekali bukan, meski kebanyakan berasal dari keluarga pengusaha.

Permanent resident yang mereka diskusikan adalah sebuah harapan, sebuah masa depan. Dan, harapan atau masa adalah hak. Hak untuk hidup layak, hak atas keamanan, pendidikan dan semua hak asasi manusia, yang bukan hanya dijamin melalui Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa dan Undang-undang Dasar 1945. Lebih dari itu, hak yang sudah dijanjikan oleh Allah, pemilik hidup dan kehidupan dan pencipta alam raya.

Karena hak dan keinginan untuk tetap survive itulah mereka membaca dan menulis. Beruntung, di Surakarta sudah ada warnet yang menyatu dengan kantor Indo.Net, satu-satunya internet provider saat itu. Saya tidak membayangkan berapa biaya yang harus mereka keluarkan jika harus menelpon teman-temannya yang berada di luar negeri setiap saat, ‘hanya’untuk tahu seluk-beluk permanent resident.

Harapan hidup sudah nyaris hilang, bahkan di tanah kelahiran mereka sendiri. Ratusan rumah dan tempat usaha keluarga mereka luluh lantak dibakar massa. Kalaupun tak dibakar oleh amarah, harta merekalah yang dijarah. Dan kita tahu, peristiwa pembakaran dan penjarahan seperti sudah terjadwal. Hanya dua hari saja, pada 14-15 Mei 1998, massa mengamuk bagai kesetanan. Warga keturunan China (tapi mereka lebih suka menyebut diri sebagai keturunan Tionghoa, karena kata China identik dengan komunis akibat stigma Orde Baru) dijadikan sasaran bulan-bulanan.

***

Yang tak kalah anehnya, bagi saya, adalah cepatnya suasana berubah. Warga keturunan itu sudah banyak yang keluar rumah tanpa ada yang mengganggu. Seolah-olah, membakar dan menjarah hanyalah ritual sesaat pada hari keramat. Tak ada lagi ‘kejahatan’ yang dipertontonkan kaum ‘pribumi’ kepada saudaranya sendiri, yang oleh jaringan birokrasi dan kekuasaan ketika itu disebut sebagai ‘non-pribumi’.

Nalar saya menuntun pada sebuah pemahaman awam: kalau kemarin mengganggu mereka karena dendam, kenapa sekarang tidak? Belakangan, setelah hampir sepekan, saya baru memperoleh jawaban. Kasak-kusuk yang berseliweran menyebutkan, pembakaran dan penjarahan terjadi karena ada yang memberi komando, ada yang melakukan provokasi. Ibarat preman sewaan, mereka akan berhenti bekerja kalau jangka kontraknya sudah habis. Bisa jadi, sebab hanya disewa dua hari, ya mereka tak lagi mengajak orang untuk marah dan mengamuk pada hari ketiga dan seterusnya……

Seperti mengesankan paham akan prinsip ‘keadilan’, sang desainer kerusuhan melebarkan wilayah kecemasan. Isu demi isu diembuskan, bahwa ada segerombolan warga (entah dari mana) akan kembali menyerang. Lalu, seperti dikomando, warga ‘pribumi’ yang mulai merasakan kesulitan memperoleh sembako, membuat barikade di mulut-mulut gang. Mereka berjaga bergiliran sambil pelan-pelan membangun portal permanen. Tak mudah lewat jalan-jalan kampung, karena di luar warga mereka, setiap pelintas adalah ‘orang asing’ yang harus ditelisik identitas dan tujuan kepergiannya.

Impas?

Begitulah kesan yang hendak dibangun kemudian. Seolah-olah, bukan ‘non-pribumi’ saja yang menderita.

Kini, keadaan kian membaik. Anak-anak yang dulunya lari ke luar negeri karena fasilitas permanent resident, kini sudah kembali. Ada yang meneruskan usaha keluarga, ada pula yang masih membersihkan puing-puing masa lalu. Manekin (yang dulu dijarah) dari toko-toko pakaian sudah tak lagi berserakan di kampung para pemulung. Tak tampak dendam mereka kepada kaum ‘pribumi’ yang pernah membuatnya sengsara.

Namun, masih ada satu monumen yang tersisa, yang selalu mengingatkan saya akan masa-masa pahit, kenangan akan kebiadaban bangsa yang dipertontonkan secara kasat mata ke seluruh penjuru dunia. Saya ingin, tak ada lagi portal dipasang di mulut-mulut gang perkampungan. Sebab portal, bagi saya sama saja dengan ‘Litsus’ dan ‘Screening’, dua instrumen kekuasaan masa lalu yang seperti hantu.

M.A.R.I.D.J.A.N….. Hidupnya religius -meski nyaris dekat dengan klenik, namun memiliki wawasan modern dan futuristik. Sayang, nama baiknya terusik dan terancam oleh karakusan tetangganya sendiri. Saya berharap, informasi ‘pemerasan’ dengan mengatasnamakan Mbah Maridjan hanya sekadar gosip belaka.

Bagi saya, Mbah Maridjan adalah sosok unik. Saat ratusan jurnalis mendatanginya lantaran Gunung Merapi sedang menggeliat, tahun lalu, ia menyodorkan teladan dan nasihat menarik. Saat lava pijar rutin meleleh siang-malam, ia mendaki. Ia sedang menjalankan sebuah laku, membersihkan jalan menuju tempat penting dalam kosmologi kekuasaan Jawa, sebuah tempat dimana sesaji Kerajaan Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat biasa diletakkan.

Mbah Maridjan percaya, sosok gaib Eyang Merapi sedang murka, memberi pepeling alias warning kepada umat manusia, khususnya di sekitar Gunung Merapi. Murka Sang Eyang diterjemahkan Mbah Maridjan sebagai akibat perilaku manusia yang kian rakus. “Kampung ini tak bakal terkena awan panas. Kami pasti selamat,” ujarnya.

Ia yakin, warganya akan selamat dari amarah Eyang Merapi lantaran tak satu pun warga di sana menambang pasir dalam jumlah yang (dalam bahasa Al Qur’an) disebut ‘tidak melampauai batas’. Samadya alias secukupnya saja. Karena menambang pasir dan menjualnya sekadar untuk mempertahankan hidup, maka tak ada perusakan lingkungan di sana.

Berbeda dengan tetangga Mbah Maridjan, ratusan penambang dan penduduk di sepanjang Kali Woro di wilayah Klaten dan sebagian warga penambang di aliran Sungai Gendol di wilayah Magelang, dihampiri kecemasan. cemas, karena sewaktu-waktu lahar panas (dan dingin) bisa tumpah dan mengubur apa saja yang dilaluinya. “Di sana terlalu banyak penambang bernafsu. Bukan semata-mata untuk mempertahakan hidup, banyak alat berat didatangkan untuk membuat dirinya kaya raya karena pasir,” ujar Mbah Maridjan.

Ya, begitulah sosok Mbah Maridjan. Ia tak hanya bicara lewat perlambang. Kepada media-media barat yang mewawancarainya, ia banyak mengekspose perilaku manusia yang rakus harta dan rajin merusak alam. Keyakinan bahwa diri dan lingkungannya yang baik, ramah dan mau merawat alam itulah yang berakibat mereka tak dimurkai Tuhan lewat amuk ‘Sang Eyang’. Karena itu, mereka enggan dievakuasi, meski secara teoretis wilayah mereka tak bakal aman pula.

*** *** ***

Akibat pendiriannya yang teguh (oleh sebagian pejabat dianggap ‘mbalela’ karena mbeguguk ngutha waton) dengan menolak meninggalkan rumah, Mbah Maridjan lantas berubah citra menjadi sosok pembangkang. Ia bahkan -secara terbuka- berani menolak perintah Sultan Hamengkubuwono X, penguasa kultural kerajaan yang dulu memberinya status sebagai abdi dalem dengan tugas menjadi juru kunci Gunung Merapi. Peritah Sultan HB X, bagi dia hanyalah perintah Gubernur, bukan raja.

Belakangan, citra pembangkang lelaki sepuh yang oleh media barat dijuluki The Last Man Standing itu dimanfaatkan untuk keperluan promosi perusahaan yang membutuhkan citra kejantanan. Bayaran yang mahal dari iklan-iklan itu, konon, dibagikan kepada semua warga sedesanya. Mbah Maridjan kian memantapkan diri sebagai sosok yang tidak tergiur kenikmatan duniawi.

Sayang, pada pertengahan April ini saya mendengar kabar tak sedap. Sebagian orang di desanya mengutip sejumlah uang dengan satuan ‘juta’ untuk keperluan sebuah wawancara, kata seorang jurnalis di Yogyakarta. Kalau informasi ini benar, alangkah sayangnya kebaikan dan ketulusan yang sudah ditunjukkan oleh Mbah Maridjan kepada penghuni planet bumi ini, dimanapun mereka berada.

Kalau Anda penikmat seni pertunjukan –khususnya seni tari, mungkin Anda akan memiliki kerisauan seperti yang saya rasakan. Baru mau menonton, kita sudah disuguhi sinopsis yang menggelikan. Sebagian akan memaklumi dan memaafkan karena terlalu biasa membaca ‘pengantar’ pada katalog.

Pertunjukan Membaca Ruang Batu karya Eko Supendi, Surakarta.

Tapi, bagi penonton ‘pemula’ alias orang awam, tak jarang sinopsis justru akan menyesatkan. Setidaknya, mereka bakal dibuat berkerut kening karena imajinasi yang terbangun seusai membaca sinopsis pada buklet bisa jauh meleset dengan kenyataan. Artinya, pertunjukan bisa saja lebih bagus atau sebaliknya.

Meski demikian, ketidaksesuaian sinopsis dengan bentuk garapan merupakan hal yang akan mudah terlupakan. Bahkan dengan amat segera. Kerisauan justru meningkat pada stadium lebih tinggi seiring meningkatnya kuantitas menonton dan kualitas ‘penghayatan’. Bila kebetulan berada pada tataran ini, percayalah, Anda akan dibuat semakin cemas. (Tentu saja, asal tak terlalu berharap banyak, Anda tak akan mengalami kecemasan yang kronis)

Saya berani menyebut demikian lantaran sering menjumpai ‘penyakit’ yang diderita sebagian (besar?) koreografer kita: kecenderungan pamer teknik dan penggunaan vokabuler gerak yang hanpir sama.

Saya tidak menafikan bahwa pergaulan bisa saja menimbulkan keterpengaruhan. Namun, akan menjadi tidak wajar manakala keterpengaruhan semacam itu hanya dicomot begitu saja, sehingga sebuah karya koreografi lantas menjadi ajang pamer kepiawaian merangkai seperti halnya teknik kolase dalam pengertian paling sederhana.

Dulu, pada kurun 1990-an, saya sering terlibat (secara tidak langsung) dalam proses penyusunan komposisi tari sejumlah mahasiswa. Akibat intensitas pergaulan yang demikian tinggi saat itu, saya sering digiring pada sikap menyederhanakan persoalan alias nggebyah uyah. Anehnya, tebakan saya jarang meleset: jenis vokabuler gerak dan gaya (karya) mahasiswa itu pasti akan begitu-begitu saja, tergantung selera dosen pembimbingnya.

Alhasil, mahasiswa seperti menjadi obyek alias alat eksperimen sang dosen. Sebagian mahasiswa mengakui hal itu, sehingga tak jarang mereka memilih ‘kompromi’ selera garapan. Kreatifitas menjadi tumpul lantaran dihadapkan pada pilihan sulit. Kebetulan, hanya terdapat dua opsi untuk mencapai gelar sarjana tari (juga cabang seni lainnya): jalur penciptaan dan jalur karya tulis atau skripsi yang berbasis penelitian.

Ironisnya, jalur penciptaan menjadi pilihan favorit. Selain ‘mudah’, prosesnya tak serumit skripsi yang idealnya berbasis penelitian dan riset pustaka. Dan, asal tahu saja, tak banyak mahasiswa seni (tari) yang suka membaca, apalagi riset pustaka dan melakukan penelitian lapangan.

Jalur penciptaan disebut ‘mudah’ lantaran mereka bisa ‘mencipta’ apa saja, termasuk hanya dengan memodifikasi karya-karya yang sudah ada, entah itu dari wayang orang, tari-tari klasik kraton, atau cabang-cabang seni tradisi etnis dari penjuru Nusantara.

Sesungguhnya, tak ada salahnya memilih jalur penciptaan sepanjang memiliki dasar konsep yang kuat dan mendalam, seperti merekonstruksi jenis-jenis tari yang sudah hampir punah, atau menafsir ulang sebuah karya dengan pendekatan kritis, misalnya menguji kesesuaian karya dengan masa atau produk-produk intelektual yang terkait dengan properti karya itu sendiri.

Pertunjukan Rahwana Wirudha karya Samsuri, Surakarta.

Tentu akan sangat menyedihkan bila kelak, khazanah tari yang diwariskan para seniman kita hanya itu-itu saja, yang hanya bisa diwariskan lewat model pengajaran praktis dari guru ke murid. Sudah saatnya, seniman-seniman yang kebetulan menempati posisi sebagai ‘guru’ mulai membangun tradisi baru lewat sinergi model penciptaan dan penelitian. Saya percaya, sejarah, sosiologi, antropologi, bahkan ekonomi dan politik menjadi faktor yang saling mempengaruhi atas lahirnya produk-produk seni pada suatu masa.

Peradaban, menurut hemat saya, tak pernah hadir serta-merta. Ia merupakan penanda atas sebuah kreatifitas sekumpulan manusia yang selalu bersinggungan dengan alam dan makhluk hidup lainnya.