Aku menuliskan ini karena dalam sejam, menjumpai beberapa kesalahan, yang bagi sebagian besar orang dianggap sepele. Remeh. Padahal, bagiku itu fundamental, sehingga aku menyebutnya sebagai kesalahan fatal! Memang, ke-Indonesia-an seseorang tidak bisa dilihat hanya lewat caranya berbahasa. Tapi, mengabaikan bahasanya sendiri, menjadi penanda seseorang sedang memasuki sebuah perbuatan dosa terhadap bangsa.

Pada status Facebook seorang teman, kalimat yang dia tulis mengandung dua kata yang salah: merubah dan sekedar. Lalu, pada Guideline yang terpampang pada situs resmi Photo Contest Pesta Blogger 2009, juga aku dapati kata merubah.

Pada kasus status Facebook, aku kirimkan catatan ke kotak pesan pemilik akun. Itu semata-mata kutempuh agar tidak ‘mempermalukan teman di depan publik ( Facebook).

Mungkin Anda akan bertanya, kenapa saya menulis status di Facebook-ku dengan pernyataan:

cerita, ada DUA SEBAB belum memutuskan iku kontes foto pertablogger 2009. PERTAMA, belum punya foto….. KEDUA, ada ketentuan “tidak boleh meRubah obyek gambar”. padahal, aku sangat ingin menjadi RUBAH, lho… (editor bahasane sopo to?)

dan lantas kuteruskan dalam kotak komentar dengan tulisan (berbahasa Jawa):

*ketoke, copywriter-e durung tau entuk order gawe tulisan advertorial, tur pada ora seneng mikir konten. apa maneh mencintai (bahasa) Indonesia….. tapi aku yakin dudu karana sponsore Amerika sing ora ngerti basa Indonesia. xixixixix…..*

Anda mau menyebut apapun, aku rela. Karena, nyatanya toh tampak tak beradab. Silakan pula bila ingin menanggapi. Targetku cuma satu: dengan kemarahan Anda semua terhadapku, maka kuharap Anda jadi ingat perlunya menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah dianggap remeh itu. Salahkah Anda? Tidak!

Sebab, bisa saja orang se-Indonesia menyepakati kata merubah lebih betul dibanding mengubah. Toh, yang namanya bahasa itu dihasilkan dari sebuah konsensus, kesepakatan bersama, yang jelas-jelas tak diharuskan menyepakati melalui sebuah referendum. Ya, kan? Hahahaha…..

Sumangga, terserah Anda menilaiku. Yang penting aku berani teriak di sini, di rumah (eh, blog) saya sendiri…. Salah atau benar, silakan bikin kesepakatan sendiri. Pilih dengan cara voting atau musyawarah mufakat, semuanya sah-sah saja. Uhuyyy……..

(Untuk panitia Pesta Blogger 2009, c/q Kang Iman Brotoseno, aku minta maaf, ya… Event-mu kupinjam untuk dijadikan bahan olok-olok, agar orang Indonesia tahu, bahwa empat hari setelah acara puncak PestaBlogger2009, akan diperingati Sumpah Pemuda, yang salah satunya mengingatkan kita akan pentingnya ikrar kebangsaan, salah satunya soal bahasa Indonesia)

Catatan:
Tulisan ini juga di-posting di blog saya yang baru

Meski bukan muslim yang saleh, saya paling risih dengan bunyi dering telepon saat shalat berjamaah di masjid. Apalagi, pada momentum Jum’atan alias shalat Jum’at. Soal ketidakpedulian seseorang mengaktifkan nada panggil telepon genggam, saya sudah sangat sering menjumpai.

Sama dengan abai dan dungunya orang-orang yang membiarkan bunyi nada panggil teleponnya terdengar banyak orang di tengah-tengah pertunjukan tari, musik atau drama di gedung-gedung kesenian. Orang dungu, memang tak sanggup mengenal ruang dan waktu, apalagi soal harmoni sosial!

Muslim elementary level semacam saya saja tahu, bagaimana saya tak menyebut orang-orang demikian sebagau dungu nan tolol?!? Memang, Al Qur’an tidak melarang orang berlaku demikian. Lahirnya ayat-ayat Allah yang terlampau jauh dengan perkembangan teknologi kini tak bisa dijadikan alasan berkilah alias ngeles. Kalau bercakap-cakap saat khatib berkotbah saja dilarang, tentu kita harus pandai-pandai mengembangkan tafsir.

Datang ke masjid demi niat menunjukkan cinta dan patuhnya pada perintah Tuhan, bisa berbuah fatal, apalagi bagi orang-orang dengan tataran keimanan yang serba pas pada ambang batas. Sering, jujur saja, saya jadi marah dengan keadaan demikian. Malah, kebiasaan buruk yang mengumpat sering terpicu, meski kemudian saya mengucap syukur. Sebab, jebul saya masih muslim yang tahu adab dan semisaleh.

Banyak pemilik telepon seluler tak paham, ulah mereka membuat banyak tembok masjid jadi kotor tak karuan sebab takmir masjid terpaksa memasang pengumuman (yang kadang) asal-asalan hingga merusak keindahan. Malah, sepekan silam, saya menjumpai seseorang lelaki berusia 30-an meninggalkan tempat duduknya saat kotbah berlangsung demi menjawab panggilan. Lucu, tapi begitulah adanya.

Kualitas iman boleh pas-pasan, asal mengupayakan peningkatan meski hanya sebatas kemampuan. Tanpa ajaran agama pun, sepanjang masih waras, mestinya seseorang berupaya bertindak, berperilaku dan menciptakan perubahan yang lebih baik keesokan hari dan seterusnya.

Menilik tipografi yang sama persis dengan yang dipatenkan, saya yakin papan ini dibuat dengan perencanaan matang dan melibatkan tim kreatif profesional dan jempolan

Tapi, yang namanya manusia memang banyak warna. Anda tak banyak perilaku dungu ditunjukkan di banyak tempat dan kesempatan, saya yakin Telkomsel tidak perlu melihatnya sebagai peluang untuk beriklan secara murah tapi mengena (eh, yang begituan itu bikinan Telkomsel sendiri atau produk Ad Agency-nya, ya?). Entahlah.

Yang pasti, kehadiran peringatan a-la Telkomsel seperti yang saya lihat di Masjid Al Khoir, Timuran, Solo seperti itu cukup menarik. Sambil mengingatkan perlunya menjaga kekhusyukan ibadah (karenanya bakal beroleh pahala karena amal jariyah-nya), Telkomsel bisa beriklan secara murah sekaligus. Murah, sebab Telkomsel tak perlu membayar pajak reklame. Soal menyumbang uang kebersihan atau tidaknya terhadap masjid yang dipasangi iklannya, hanya Allah yang tahu.

Yang mengganjal di batin saya hanya satu. Copywriting yang berbunyi: Apalagi bagi pengguna kartuHALO & Simpati yang sinyalnya ada di mana-mana, menurut saya mengandung unsur kesombongan, riya’ sebab ada kesan merendahkan operator lain yang sinyalnya byar-pet (meski harus diakui, coverage operator yang satu ini memang terluas dengan pelanggan terbesar di Indonesia).

Kalau sombong saja dilarang oleh Islam, bagaimana menyusun teks yang baik supaya tidak dimurkai Allah, ya?

(Maaf, relijiusitas saya sedang kambuh)

Banyak peziarah Wali Songo dari Jawa Timur mengakhiri rutenya dengan singgah di makam Pak Harto. Kata mereka, beliau dianggap manusia luar biasa semasa hidupnya, sehingga mereka merasa perlu mendoakannya.

Kalimat itu meluncur dari bibir Pak Sukirno, penanggung jawab Astana Giribangun, kompleks makam keluarga mantan Presiden Soeharto di Matesih, Karanganyar. Jumat pagi, dua pekan silam, merupakan kali pertama kedatangan saya setelah jasad Soeharto bersemayam di sana. Kali ini, saya datang mewakili kantor berita asing yang mengutus saya mencarikan bahan untuk sebuah story tentang mantan penguasa Orde Baru itu.

Agak mencengangkan memang. Soeharto bahkan masih dielu-elukan bak pahlawan. Pada hari libur, pengunjung bahkan mencapai 4.000 orang, sedang pada hari-hari biasa ‘hanya’ berkisar pada angka (minimal) 200 orang!

Ada banyak indikator, betapa Soeharto masih memiliki pesona. Puluhan pedagang kakilima, kini memenuhi area parkir B, yang terletak di bawah parkir utama. Aneka makanan dan minuman dijajakan. Juga oleh-oleh. Populasi tukang ojek pun melimpah –hingga seratus lebih, pertanda ada banyaknya orang yang tak sanggup berjalan mendaki demi menghampiri makam. Asal tahu saja, hanya mobil bermesin prima yang sanggup mencapai area parkir utama, yang terletak nyaris di puncak bukit.

Cinderamata pun tak kurang banyaknya dijajakan. Bahkan, di samping kantor pengelola, kini dibuat semacam toko aneka macam souvenir bergambar Pak Harto. Omzet toko ini, pun lumayan besar, rata-rata di atas Rp 1 juta dalam sehari. Ada kaos, kalender, jam dinding, gantungan kunci hingga buku-buku tentang….siapa lagi kalau bukan Si Mbah?!?

Sebagai bentuk apresiasi terhadap keikhlasan peziarah yang sengaja datang mendoakan ayahnya, Tommy pun rela menguras kocek pribadinya. Ia membangun jalan baru sepanjang 300 meter di sebelah utara makam, yang terhubung dengan area parkir baru yang sanggup menampung 50 bus besar sekaligus. Masjid yang semula hanya cukup untuk 300 jamaah, kini diperlebar sehingga sanggup menampung 800 orang.

“Keluarga tak sanggup membalas kebaikan mereka, sehingga diwujudkan dengan membuat sarana yang memudahkan bagi peziarah,” tambah Pak Kirno.

Soeharto luar biasa?

Kalau saya yang ditanya, maka jawaban saya singkat saja: biasa-biasa aja. Bagi saya, Soeharto hanya luar biasa dalam sedikit hal, seperti suksesnya membangun imperium kekuasaan yang ditopang tentara superperkasa, sekaligus membagun pamor kerajaan bisnis bagi orang-orang di lingkaran terdekatnya.

Kendati demikian, saya harus menghargai pendapat seorang peziarah dari Kalimantan namun asli mBantul, pada pagi itu. “Kalau tak ada Pak Harto , tak ada transmigrasi. Kalau tak ada transmigrasi, mungkin banyak tetangga saya di Bantul yang sekarang masih hidup miskin di tanah kelahiran mereka sendiri,” ujar lelaki 40-an tahun itu, yang datang bersama istri dan kedua anaknya.

Ia mengaku sengaja mampir untuk mendoakan Soeharto. Kebetulan, ia baru saja menengok keluarganya dan hendak bertolak ke Kalimantan melalui bandara Juanda, Surabaya. “Saya tahu persis, banyak transmigran asal Jawa yang kini hidup makmur, anak-anaknya sudah bergelar sarjana,” kata lelaki yang bekerja sebagai pegawai negeri itu.

Kembali ke soal peziarah wali, sejujurnya ada perasaan tak percaya. Kalau sekadar piknik sambil mendoakan, sih, mongga-monggo saja. Toh, sebagai sesama muslim, mendoakan merupakan teladan kemuliaan, yang berbuah pahala. Kekuatiran saya justru bila sampai tersesat, lantas menempatkan Soeharto bak wali, seperti halnya para sunan penyebar Islam di masa lampau.

Penggusuran dan penganiayaan warga sekitar Waduk Kedungombo, tragedi Tanjung Priok, terbunuhnya tokoh-tokoh agama dengan dalih dukun santet dan sebagainya, tak lain merupakan sisi buruk yang menodai ‘kewalian’ Soeharto dengan sekian banyak kebaikan yang telah diperbuatnya.

Mau mendoakan silakan, tapi jangan sampai menempatkannya berlebihan. Kasihan…(deh, lu…)

(Biarkan Soeharto jadi urusan orang-orang partai politik yang gatal dukungan pada pemilu mendatang)

Menjadi seorang Obama tidaklah mudah. Menyaksikan siaran pesta inaugurasinya lewat saluran HBO Signature dan pelantikan melalui siaran langsung di CNN, yang terbayang adalah rasa takut, cemas. Cemas bila sewaktu-waktu peluru nyasar merobohkan Obama, yang dimuntahkan dari senapan otomatis dari tangan-tangan orang Amerika yang belum siap menerima naiknya seorang Afro-Amerika dalam tampuk kekuasaan. Beruntung, Amerika kini sudah bukan lagi Amerika yang W-A-S-P.

Obama, kini dinanti dunia. Harapan besar ditumpukan kepadanya. Dari penyelesaian Palestina-Israel, penarikan pasukan multinasional di Irak, hingga dialog Amerika dan Barat dengan komunitas Islam internasional. Obama yang tidak rasis (meski pernah jadi korban rasialisme) adalah pembaru tata hubungan global di masa depan.

Harapan besar itu, rupanya masih harus diuji sang waktu. Apakah Obama benar-benar bisa membawa angin perubahan, atau dia sendiri yang bakal jadi korban. Sejujurnya, saya takut Obama tak tuntas memimpin. Bisa jadi ia diserang kelompok-kelompok yang masih yakin kelompok kulit putih adalah ras unggul, atau militan Islam yang tidak puas dengan pola penyelesaian ketimpangan Barat-Timur, Utara-Selatan dalam segala bentuknya.

Kita semua berharap, Obama benar-benar hadir bersama perubahan yang ingin diciptakannya bersama masyarakat internasional. Mari kita sambut dialog baru versi Obama……..

Keluarga munyuk sedang beruntung. Operator seluler XL menggunakan jenis satwa itu sebagai modelnya, bahkan menggusur Luna Maya. Tak mau kalah, AXIS pun melibatkan seekor munyuk lola, tanpa sanak-saudara demi mengejar pengakuan publik akan kedermawanan operator asal Timur Tengah itu, apalagi kalau buka dalam kontes pulsa murah. Baik, ya?

Munyuk pun manggut-manggut, mengamini pernyataan manusia yang mengapitnya. (Maaf ya, Nyuk, saya tak menyebutmu Si Pongo Pygmaeus atau siapa. Bagi saya, sebutan munyuk lebih egaliter untuk semua keluarga besarmu).

Kita tahu, munyuk tak bisa berpikir seperti manusia. Mereka tak beruntung sebab Tuhan tidak memberikan karunia-Nya berupa daya nalar. Meski demikian, mereka masih memiliki budi baik. Seperti dalam iklan dua operator itu, keluarga munyuk menuruti semua kemauan, bukan saja sutradara iklan, tapi juga sang pemberi order, yakni operator seluler itu.

Anehnya, sebagian dari kita, sepertinya justru lebih mudah diyakinkan oleh makhluk yang derajadnya di bawah manusia. Sepuluh tahun sebagai pengguna nomor 0817040xxxx keluaran XL, saya merasakan betul dampaknya. Panggilan keluar sering nyambung , tapi lawan bicara tak bisa menangkap suara saya. Sebaliknya, komplain lebih sering datang setelah terdengar nada sambung namun panggilan mereka tak kunjung saya terima. Padahal, tak ada tanda panggilan di layar handphone saya.

Baik, ya? Baik apanya, monyeeetttttttt!!! Kata seorang teman, sih, XL kebanjiran pelanggan baru dan –menurut bahasa bisnis, di luar ekspektasi sehingga base transceiver station/BTS tak sanggup menampung traffic yang mahapadat alias overload. Tak cuma pada lalu lintas percakapan, transfer data pun terganggu karenanya. Beberapa kali saya alami, akses internet program Xplor dengan BandLuxe yang berkemampuan hingga kecepatan 7,2 MBps pun terasa lelet.

Apa mau dikata, saya pasrah saja. Saya berpikir positip, mungkin Tuhan sedang melatih kesabaran saya. (Aneh juga, ya… Kenapa sikap tawakkal malah sering muncul lewat sentuhan kalbu dari operator seluler? Kenapa saat mengarungi kehidupan yang senyatanya, saya malah lupa pada Dia, padahal saya juga hafal beberapa syair Bimbo, termasuk Tuhan?)

Otak-atik gathuk pun lantas menjadi jalan pintas untuk lari dari kenyataan. Eskapis? Mungkin. Disebut klenik juga tak apa-apa, sebab kadang melintas di benak saya, jangan-jangan kehadiran munyuk-munyuk itu merupakan sasmita, semacam petunjuk atau tanda-tanda jaman, seperti yang pernah dinyatakan Rangawarsita sebagai jaman edan.

Memilih operator seluler bisa saja dianggap remeh. Tentu jika hal itu dibandingkan dengan aspirasi politik. Kita –ratusan juta manusia Indonesia, seperti sedang dihadapkan pada urusan gadai-menggadai, praktek mengagunkan masa depan.

Pemilu kian dekat, tak ada calon legislator yang bisa memikat, padahal sudah dikaruniai Tuhan akal sehat. Kemanapun kita pergi, di kanan-kiri banyak wajah-wajah asing yang nampang, minta dipilih dengan janji akan memperjuangkan aspirasi rakyat sebagai dalih.

Saya bingung. Tapi tawaran mereka, para politikus (yang masih karbitan atau sudah bangkotan) itu kadang memancing sikap congkak yang pinginnya saya sembunyikan dalam-dalam agar tak ketahuan. Desain dan isi pesan pada poster/spanduk/stiker mereka membuat saya muak. Jaka Sembung main gasing, gak nyambung, Cing!

Sudah begitu, mereka suka menganiaya lingkungan. Pepohonan, nyaris berubah menjadi milik partai atau calon legislator. Rambu-rambu lalu lintas pun tak luput dari atribut kampanye. Bayar pajak? So, pasti mereka tidak mau dengan dalih tak mampu.

Coba kita renungkan baik-baik, pantaskah mereka, politisi yang tak punya etika, tata krama dan kemampuan komunikasi itu kita pilih? Kalau berbicara saja tak mampu, masih percayakah kita akan kemampuan debat mereka dalam sidang-sidang di parlemen?

Kadang-kadang saya berpikir naif, tapi masuk akal meski terkesan sadis. Coba para calon legislator itu agak cerdas dan kreatif. Sedikiiiiiiiit saja….. Saya yakin mereka bisa menekan laju pertumbuhan kepadatan penduduk Indonesia.

Bagaimana bisa???

Mudah saja: kalau pesan dan desain-desain mereka menarik dan bersaing terpasang di setiap sisi jalan, dijamin akan menyita perhatian banyak orang. Dampaknya bisa diduga, angka kecelakaan akan meningkat drastis! Semoga para munyuk tak dieksploitasi orang sehingga tidak berjejalan di sepanjang jalan.

Eh, ntar nyoblos gambar munyuk aja, yuuu……kkkkkkkkkk!

Baik, ya?!?

Rasa peduli, sejatinya adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia. Tapi kerap kali orang tak kuasa menghadapi kerasnya lingkungan sosial-politik yang mengelilinginya. Atau, gagal berakselerasi dengan sistem nilai/budaya, sehingga memaksa kita tumpul hati, majal rasa. Sering kita dengar berseliweran gosip tentang pencatutan bantuan, manipulasi data korban untuk mengeruk keuntungan, dan banyak lagi.

Maaf. Jangan terkecoh dengan pengantar di atas. Secara pribadi, saya sangat mendukung gagasan Gerakan Blogger Peduli. Karena itu, melalui halaman ini, saya akan urun rembug, sekadar memberdayakan sisa akal-budi yang dipadu dengan keberadaan cangkem saya, yang hingga kini berstatus freelance, seenaknya sendiri!

Pertama, bencana sering datang tiba-tiba. Dalam kasus tsunami Aceh/Nias, kerusakan infrastruktur menjadi kendala distribusi bantuan, baik medis maupun bahan makanan dan pakaian. Pada gempa Klaten/Jogja, infrastruktur tak terlalu parah sehingga orang berbondong-bondong datang mengirim bantuan, terutama banyak bahan makanan dan pakaian. Akibatnya, kedua jenis bantuan itu menumpuk. Sebagian mubazir.

Saya ingat, sebagian korban gempa di Klaten sejak hari kedua hingga kelima justru pusing menghadapi tumpukan mie instan dan beragam pakaian. Rupanya, meski sedang ’sengsara’ mereka lebih senang dan terhibur ketika beberapa teman saya menyumbang bawang, cabe, minyak goreng, garam dan sayuran mentah. Itu cukup menghibur.

Saya pun menjadi paham, lidah mereka tak bisa dipaksa menerima menu yang sama selama beberapa hari. Ini soal kecil, tapi menarik untuk diperhatikan.

Kedua, jangan sekali-sekali menggelontor duit kepada para korban bencana. Bisa ribet dan memancing perselisihan di antara mereka sendiri. Kalau memiliki jaringan di lapangan, lebih baik wait and see. Melihat situasi lapangan baru memberikan bantuan. Tapi kalau kepepet, bolehlah disalurkan ke lembaga-lembaga semacam Palang Merah Indonesia atau pos-pos bantuan kemanusiaan. (Jujur, saya kurang percaya kalau bantuan diserahkan melalui pos-pos yang dikelola pegawai negara. Banyak bohong dan sunatannya).

Ketiga, dalam situasi lapangan yang pasti crowded, mendingan kita mengambil peran keliling lapangan lalu melaporkan dengan perangkat komunikasi yang kita miliki. Asal tahu saja, manajemen bencana kita masih sangat buruk. Polisi, tentara, aparatur negara suka ke lapangan, lalu membuat laporan sendiri-sendiri sesuai temuan mereka di lapangan. Data sering tumpang-tindih tak karuan.

Seandainya mereka berangkat dari satu titik (posko bersama?) lalu berpencar setelah berbagi tugas, ada harapan data mendekati valid, sehingga tak ada lagi cerita desa A memperoleh bantuan berlimpah, sedang desa B kekurangan atau ta tersentuh sama sekali.

Komunitas BloggerPeduli bisa mengambil peran (di luar nyumbang harta) lewat kemampuan, kecakapan dan kelebihan (teknologi) yang dimiliki.

Keempat, jangan sampai kita meniru kelompok-kelompok yang suka cari muka di tengah bencana. Sejauh pengalamanku nyambangi beberapa kasus bencana speerti tanah longsor Banjarnegara, Gunung Merapi, gempa Klaten/Jogja, longsor Tawangmangu, banjir di Solo dan sebagainya, PKS termasuk partai yang paling banyak memasang bendera dan atribut partai, disusul PDI Perjuangan, lalu partai-partai lain seperti Golkar, PAN, PKB dan banyak lagi.

Sejauh mata memandang, lokasi bencana menjadi zona promosi atau kampanye. Nah, peran blogger adalah mari beramai-ramai mengolok-olok partai apa saja yang lebih suka masang gambar daripada mengotori tangan untuk menangani korban. (Dengan begini, bisa juga memudahkan kita masuk surga, karena kita mengingatkan agar menyumbang itu ikhlas, tanpa pamrih. Kalau nyumbang pakai tangan kanan, tangan kiri gak boleh tahu).

Saya yakin, para politisi itu cuma lalai atau lupa-lupa ingat saja, bahwa beramal itu harus ikhlas, tanpa pamrih agar Tuhan melimpahkan pahala-Nya.

Hehehehe…………… Bingung saya mesti ngomong apa. Harap maklum, namanya juga cangkem freelance!

(Daripada diam, malah nanti disalahin PamanTyo. Lebih baik mengikuti saran beliau, daripada ngumpet)

Kalau ada polling warung internet mana paling lelet di Solo, mungkin saya akan menempatkan SoloNet di Jl. Slamet Riyadi di urutan teratas. Anda bisa membayangkan, seberapa besar kecepatan aksesnya, bila 19 menit lebih, login di Facebook pun tak kesampaian. Ironisnya, warnet yang satu ini bukan tak punya modal untuk menaikkan bandwith, sebab inti usahanya memang jualan akses. SoloNet, bahkan merupakan satu pionir internet service provider di Solo.

Tapi, ya dasar pelit. Mungkin, begitulah itung-itungan bisnis kapitalis. Sudah lambat, bayarnya tetep sama: mahal!

Sepanjang yang bisa saya pahami, SoloNet seperti putri cantik yang tampak pemalu, meski sejatinya sombong. Merasa dicari banyak orang karena lokasinya strategis dan memang enak untuk nongkrong, tapi tetap saja jual mahal. Sang Putri merasa, masih banyak lelaki bakal datang meski ia o’on, gak nyambung kalau diajak ngobrol.

Sudah lama pelanggan protes soal kecepatan akses, alasannya tetap sama klisenya. Kadang dibilang akses internasionalnya ngadat, lain kali dijawab sedang banyak yang download atau streaming. Pokoknya, macam-macam kalimatnya, namun maknanya tetap sama. Kalau mau positive thinking, memang ada hikmahnya: bisa untuk latihan sabar.

Sejatinya, saya tak tega menulis demikian. Tapi, ya mau bagaimana lagi, wong kesabaran itu juga ada batasnya. Hitung-hitung, curhat terbuka ini sekaligus untuk mengingatkan pemiliknya, supaya bisa memperbaiki performa usaha jasanya, sehingga para petugas jaganya tidak menjadi sasaran uring-uringan pelanggan.

Asal tahu saja, SoloNet yang di Jl. Slamet Riyadi ini memang enak buat nongkrong. Ada warung makan dan mie ayam yang enak di dekatnya. Dan mulai petang hingga dinihari, ada angkringan penjaja sego-kucing yang selalu rela hati mengantar pesanan hingga bilik terdalam SoloNet.

Saya berkenalan dengan internet juga di SoloNet, tapi kantor pusatnya, Jl. Arifin, Kepatihan. Jauh sebelum ada warnet, bahkan ketika SoloNet masih ‘berjuang’ mencari user baru untuk akses secara dial up. Ketika itu -akhir 1990-an, pelanggan korporat masih membayar sangat mahal karena harus menyewa saluranleased line dari Telkom. Teknologi Wi-Fi belum semarak kini.

Memperoleh akses gratis kapanpun saya mau, sungguh menyenangkan. Sesekali, saya ikut ‘membayar’ kebaikan SoloNet dengan ikut mengisi -baik foto maupun tulisan, pada halaman SoloLama. Juga, turut mengisi buletin SoloNetter pada awal-awal penerbitannya.

Kedekatan itu pula yang sejatinya membuat saya masih setia nongkrong di SoloNet. Walaupun terus kecewa dengan lambatnya akses warnetnya, namun tetap saja saya kembali ke sana. Aneh. Bahkan, kadang saya merasa aneh dengan sikap saya itu. Dikecewakan, tapi tetap saja sayang.

Bagi yang belum telanjur sayang, ada baiknya Anda menimbang untuk datang. Meski tak ada salahnya, untuk mencoba sesekali, meski cuma sekadar ngecek, apakah yang saya sampaikan di atas sesuai faktanya.

Saya cuma bisa berharap, semoga ke depan bisa ada perbaikan. (Walau saya tak yakin bakal kesampaian)

Seorang koreografer bercerita kepada saya tentang kesulitannya menentukan penawaran nilai kontrak. Kebetulan, kelompoknya diundang sebuah yayasan penggiat kesenian di Jakarta, untuk menampilkan karya terbarunya. Keresahan semacam itu seharusnya tak perlu ada, bila koreografer itu tahu posisinya, juga tahu posisi dan mengenal kepentingan si pengundang.

Singkatnya, siapapun si pengundang –ia bisa mewakili yayasan, badan, atau atas namanya sendiri, pasti punya perhitungan dan standar kuratorial tertentu. Ia juga punya kepentingan tertentu pula, sehingga ia akan menyiapkan diri untuk menghadapi setiap konsekwensi dari tindakannya (mengundang seorang seniman atau kelompok kesenian). Konsekwensi yang saya maksud, terutama menyangkut sistem dan nilai kontrak.

Sebuah adegan dalam pertunjukan The Iron Bed yang disutradarai Garin Nugroho.

Dengan mengetahui hitung-hitungan demikian, maka ia akan leluasa membuat keputusan: bersedia atau harus menolak tawaran atau undangan pentas. Meski uang bukan menjadi pertimbangan satu-satunya, tak ada salahnya seorang seniman harus hati-hati. Jangan sampai pementasan justru membuatnya merugi.

Ada sebuah ungkapan Jawa, yang tak ada salahnya kita simak baik-baik. Yen ora oleh jenang, ya oleha jeneng. Sukur loro karone, kalau tak dapat jenang (materi), berolehlah nama (eksistensi). Syukur mendapatkan keduanya. Sebab dunia kesenian, sejatinya adalah rimba. Jeruk makan jeruk, kerap terjadi di balik rimbun belantaranya.

Ironisnya, seniman suka terjebak pada persoalannya sendiri. Penyakit rindu tampil, kerap menjadi bumerang bagi dirinya. Alhasil, nilai kontrak ala kadarnya pun diembatnya, tak peduli apa yang bakal terjadi nanti. Capek, biasanya tak jadi soal bagi kebanyakan seniman kita. Kalau sudah begini, ya mau apa lagi?

Sebaliknya, pengelola yayasan, badan atau pribadi yang tampak gagah dan serba mampu mendanai, pun suka pura-pura tak tahu persoalan klasik seniman. Malah, ada pula yang menurut saya memanfaatkan situasi psikologis para seniman yang demikian: malu bicara angka, takut dianggap mata duitan. Tak peduli, nilai kontrak hanya untuk cukup untuk biaya latihan, makan dan keperluan akomodasi dan transportasi berstandar pas-pasan. Soal honor? Seniman cenderung tabu menyinggung persoalan yang satu itu.

Di luar seniman dan pengelola yayasan atau badan kesenian, ada satu lagi sosok atau posisi yang sering membuat saya geleng-geleng kepala. Yakni, manajer (grup) seniman.

Yang saya tahu, di Surakarta sudah mewabah individu atau sekumpulan orang yang menyebut diri mereka sebagai manajer artis. Namanya selalu mentereng: xxxx Art Management!

Yang membuat geleng-geleng kepala, apa yang mereka lakukan tak lebih seperti (maaf) babu! Mengapa saya menyebutnya babu, sebab apa yang mereka lakukan tak lebih hanya membelanjakan sejumlah uang yang diperoleh dari si pengundang. Kalaupun ada service-nya, ya tak jauh dari urusan administratif: surat-menyurat, telpon-telponan. Mereka menempatkan diri mirip penghubung, antara seniman dengan si pengundang.

Pertunjukan TUK oleh Teater Lungid Surakarta.

Manajer demikian, kebanyakan tak peduli dengan repotnya seniman mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk melakukan proses kreatif, terkait dengan upaya mewujudkan gagasan-gagasan artistik si seniman. Tak jarang, ketika hitung-hitungannya menunjukkan kekurangan, si manajer tak segan mengutarakannya kepada si seniman, dan meminta si seniman ikut berusaha ’menutup’ kekurangan biaya produksi.

Padahal, seharusnya sudah menjadi kewajiban sang manajer untuk memecahkan problem keuangan dan urusan-urusan teknis dari latihan hingga pementasan dan sesudahnya, sehingga si seniman bisa konsentrasi penuh pada upaya mempertanggungjawabkan karyanya. Menyedihkan kalau manajer masih tega meminta honor untuk model kerja yang demikian.

Semestinya, manajer bisa menjadi jembatan antara seniman dengan pihak-pihak di luar dirinya. Ketika seniman enggan menyebut nilai kontrak (karena lebih didorong rasa malu, sungkan dan sebagainya), maka manajerlah yang bisa menjembatani kendala klasik dan menjangkiti kebanyakan seniman itu. Bahkan, pelibatan sponsor atau donatur menjadi tugas sang manajer demi suksesnya proses kreatif sang seniman, meski saya tahu, banyak perusahaan atau institusi lainnya, tak mudah ditembus, meski sekadar ‘berbelas kasihan’. Tak usah muluk-muluk mengejar dana corporate social responsibility segala.

Kembali ke persoalan koreografer yang mengajak saya berbincang, saya hanya menyarankan agar jujur dan berani terbuka kepada pihak yang akan mengundangnya. Misalnya, meminta si pengundang menanggung beberapa komponen biaya seperti transportasi dan konsumsi latihan, transportasi pergi-pulang dengan standar kenyamanan tertentu (sebab seniman harus fit saat pentas), akomodasi, dan tak lupa honor masing-masing artis dan kru yang terlibat.

Kalau tak mau menanggung kebutuhan dasar itu, menurut saya, ya lebih baik tidak usah menerima kontrak untuk berpentas, daripada capek dan menggerutu di belakang. Kecuali, bila memang dasarnya sudah rindu tampil, tergila-gila pada panggung pementasan. (Padahal saya yakin, seniman masih punya harga diri)

Penyelenggaraan konferensi keempat anggota Organisasi Kota-kota Pusaka Dunia (Organization of World Heritage Cities) regional Euro-Asia di Surakarta bisa dibilang berhasil. Sukses. Lebih dari 500 orang penting berdatangan dari penjuru Eropa-Asia.

Tak hanya puluhan walikota dari 37 negara yang berkunjung, 93 walikota se-Indonesia pun turut meramaikan perhelatan, menyambut kunjungan para sahabat, delegasi dari 63 kota di Eropa dan Asia. Bahkan, sejumlah walikota Indonesia juga bersepakat membentuk Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) yang dideklarasikan Sabtu (25/10) malam.

Dari sisi target jangka pendek, Pemerintah Kota Surakarta sudah menuai sukses. Dari target hanya delegasi dari 31 negara, malah kelebihan enam. Hanya dua negara anggota OWHC Euro-Asia saja yang absen. Kehadiran mereka diharapkan membawa berkah dalam rentang waktu yang lebih panjang, yakni kunjungan warga dunia ke Surakarta akibat informasi betapa menariknya Surakarta sebagai daerah kunjungan wisata baru di Jawa, setelah Yogyakarta.

Penyambutan cukup meriah. Puluhan ribu warga kota berderet di sepanjang jalan utama, menyambut para walikota yang dikirab di tengah kota.Para delegasi tampak tersenyum puas.

Sebagai perantau yang hampir setiap hari menghirup nafas kehidupan Surakarta, banyak celah yang terasa kurang, bahkan menodai obsesi Walikota Joko Widodo dalam mempersiapkan Surakarta sebagai kota MICE, meeting, incentive travel, convention and exhibiton.

Dalam dunia jasa, faktor keramahan sudah menjadi keniscayaan. Namun soal adab atau tata krama, belum tentu sama pada setiap bangsa. Ada satu contoh, yang mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, namun berpotensi menjadi persoalan besar di kemudian hari.

Pada banyak meja undangan terlihat sampah makanan berserakan. Gelas kosong tak disingkirkan, begitu pula daun pembungkus jajanan. Padahal, puluhan waiter dan waitress sudah disiapkan. Saya kuatir, faktor keterbatasan pengalaman melayani tamu menjadi penyebab. Mungkin, mereka tak bisa disalahkan sepenuhnya. Apalagi kalau pengusaha catering –yang memenangi tender pengadaan makanan, sejatinya tidak G.A.U.L. alias kuper. Bagaimana mungkin orang kuper bisa mengajarkan jenis pelayanan yang baik kepada para pelayannya?

Asal tahu saja, di Surakarta, banyak pengusaha catering mempekerjakan waiter dan waitress seadanya. Biasanya, para pemuda kampung yang tidak punya pekerjaan tetap. Dan, seperti kebiasaan yang kita jumpai dalam pesta-pesta pernikahan, piring dan gelas kotor sering menumpuk dan berserakan. Kadang di atas meja, atau di bawah meja-kursi tamu, yang baru dibersihkan ketika acara usai, tetamu sudah meninggalkan bangku.

Mungkin, sampah-sampah itu tak perlu ada di atas meja pesta para tamu, peserta konferensi WHC, bila panitia mengenali siapa tamu-tamu mereka, juga kesadaran untuk mempertaruhkan nama baik warga kota, juga pemerintahnya. Sekolah-sekolah pariwisata, dari tingkat menengah hingga level diploma, tersebar di seantero kota. Tentu, siswa/i dan mahasiswa/i itu bisa dipekerjakan, hitung-hitung kerja praktek dapat bayaran.

Noda kedua, yang menurut saya cukup fatal adalah klaim bangunan kampung Solo kuno yang menjadi bagian dari ekspo di halaman Pura Mangkunegaran. Menamakan diri Kampoeng Solo Koeno, sebuah kompleks rumah dilengkapi kandang kerbau –lengkap dengan dua kerbau asli di dalamnya. Anehnya, kandang itu diletakkan di bagian kiri depan, bersebelahan dengan gerbang masuk rumah.

Lazimnya, kerbau tidak pernah menjadi among tamu, yang menyambut kedatangan seseorang. Kandang, dalam masyarakat Jawa, terdapat di belakang rumah, sisi kiri, terpaut agak jauh dengan sumur yang terpisah dari bangunan utama.

Uniknya, ketika seorang teman –dosen jurusan Seni Rupa ISI Surakarta, memprotes pada pemilik bangunan, sang pemilik menjawab semaunya. Sang dosen bertanya, kenapa rumah khas Solo menggunakan ornamen ukir motif pedalaman Purwodadi, dan meletakkan dokar Kudus di halaman rumah ‘Jawa’.

Tak cuma itu, lesung, tempat menumbuk padi, yang dipajang di teras pun berasal dari pesisiran, termasuk perahu yang dijadikan pajangan, juga berasal dari kawasan pantai utara, yang bentuk dan fungsinya sangat berbeda dengan perahu Surakarta yang biasa digunakan untuk berdagang dengan menyusuri Sungai Bengawan Solo dan sebagainya.

Bagi Pak Dosen, tindakan semacam itu membohongi publik, bahkan membodohi banyak orang, termasuk para tamu. Sajian semacam itu, apalagi dalam forum bernuansa heritage, harus mempertimbangkan banyak faktor. Mulai antropologi budaya, aspek sosiologis, hingga pertimbangan-pertimbangan arkeologis.

Mau tahu kesalahan fatal lainnya? Lihatlah pendapa Pura Mangkunegaran yang diubah fungsi dan filosofinya. Tiga sisi utama, samping kiri-kanan dan depan, ditutup dengan kain dan aneka rupa demi memajang barang dagangan. Lalu?

So, what?!? Gitu, loh…..

Operator seluler atau perusahaan pengelola base transceiver station (BTS) mulai melirik masjid sebagai lokasi penempatan perangkat kerasnya. Antena dan mesin pembangkit diletakkan begitu saja di atap masjid, tak peduli tindakan semacam itu merusak keindahan arsitektur bangunan. Maka, kubah pun disandingkan dengan menara pemancar.

Entah mau nyari gampang atau ngejar murahnya, begitulah kenyataannya. Seperti tampak dalam foto yang menyertai tulisan ini, adalah ‘ciri arsitektur’ sebuah masjid di Rawamangun, tepatnya di belakang RS Dharma Nugraha. Sebuah ciri baru yang diperkenalkan para pebisnis, ketika lahan untuk pemancar kian mahal, bahkan di pelosok pedesaan.

Sebelum menjumpai BTS di Rawamangun itu, saya sudah melihat tren asitektur baru serupa itu di Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tiga tahun silam, masjid Al Maghfiroh itu masih dalam tahap renovasi. Kini, menara masjid sudah menjulang, dengan kaligrafi tergrafir di kaca, juga kaca warna-warni dari bawah hingga puncak menara. Secara desain, arsitektur masjidnya cukup bagus, megah dan fungsional. Sayangnya, lagi-lagi, penempatan menara BTS lantas tampak merusak keindahannya.

Benar, uang sewa penempatan menara (konon di atas Rp 250 juta untuk masa 10 tahun) sangat bermanfaat untuk biaya maintenance gedung yang memang mahal. Tapi, saya yakin itu hanyalah kiat akal-akalan bagi perusahaan operator telepon seluler untuk menekan cost produksi. Kecurigaan saya, kira-kira begini: si penyewa menyatakan hendak memberi layanan terbaik bagi pelanggan, sekaligus beramal dan men-support takmir masjid dalam memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana ibadah. Sekilas, memang terasa klop.

Tapi, umumnya takmir masjid merasa risih kalau melakukan tawar-menawar harga, apalagi mencermati secara saksama isi kontrak perjanjiannya. Kecenderungan umumnya, pengurus masjid merasa akan berdosa kalau tidak menyambut baik sebuah niat baik. Apalagi, memuliakan tamu adalah kewajiban bagi seorang muslim, bahkan hingga tiga hari lamanya. Repotnya, bila sang tamu, yang bisa jadi karena pingin urusan cepat beres dan maunya praktis-pragmatis, maka unsur keindahan diabaikan, apalagi urusan arsitektural.

Tapi, ya mau bagaimana lagi? Para pelaku usaha yang membutuhkan menara, sudah lama terdidik untuk tidak menghargai hal-hal yang berbau arsitektural. Tak hanya di Jakarta, pemerintah di berbagai daerah sudah terlalu lama merobohkan bangunan bersejarah lalu menggantikannya dengan mal-mal atau hotel. Di Bandung, gedung-gedung kuno juga berganti wajah, menjadi factory outlet.

Di Surakarta, bahkan belum lama ada tragedi. Seorang seniman papan atas Indonesia (bahkan namanya sudah mendunia), yang juga pendiri Solo Heritage Society memindahkan bangunan berupa pendapa kuno ke Jakarta, untuk kediaman pribadinya.

Ya sudah, mau apalagi? Semoga ke depan ada regulasi yang memadai soal penempatan menara-menara pemancar. Kebijakan pemerintah mengenai satu menara untuk banyak operator telepon seluler memang bermanfaat untuk mencegah laju peradaban kota yang berciri hutan menara. Tapi, bagaimana dengan bangunan lain seperti tempat-tempat peribadatan yang biasanya juga mengedepankan pertimbangan-pertimbangan keindahan arsitektur?

PT Kereta Api mulai ramah dan sadar kebutuhan penumpang. Setidaknya, begitulah yang saya rasakan saat berada di dalam gerbong kereta Argo Dwipangga yang membawa saya ke Surakarta. Mungkin karena terbiasa memperoleh layanan alakadarnya (bahkan sampai imun), maka colokan listrik pun sanggup membuat saya takjub. Hebat dan menghibur!

Ketakjuban itu, mungkin sangat personal. Karena tak bisa tidur, maka saya harus membunuh waktu dengan kegiatan yang lebih berfaedah. Saya bisa bermain Solitaire saat akses internet dari XL menghilang di wilayah blankspot, tanpa kuatir batre Latitude saya ngedrop.

Sungguh, baru kali ini saya bisa ‘tulus’ memuji layanan transportasi publik milik negara itu. Sepanjang pengalaman saya sebagai konsumen kereta api sejak pertengahan 1990-an, saya hanya menyukai kereta yang melayani rute ke Bandung. Entah yang dari Surabaya, Surakarta atau Jakarta. Saya menduga, layanan ke dan dari Bandung rata-rata lebih bagus dibanding rute lain, karena di Kota Kembang itulah para direksi berkantor.

Saat Argo Wilis diluncurkan, menurut saya, fasilitas dan pelayanannya jauh lebih bagus dibanding Argo Dwipangga, Argo Lawu, atau Argo Muria. Bahkan Argo Bromo Anggrek yang saat diluncurkan diklaim sebagai kereta termewah dan tercepat, pun menurut saya masih kalah dibanding Argo Wilis. Kereta jurusan Jakarta itu, toiletnya rata-rata berkualitas standar: kotor dan berbau. Pintunya, kalaupun ada yang bisa buka-tutup secara otomatis, biasanya sensornya ngadat.

Singkat kata, terlalu banyak dosa yang akan saya tanggung kalau harus menyebut seluruh kekurangannya. (Kalau saja Soeharto masih hidup dan berkuasa, bisa-bisa saya sudah dipenjara gara-gara mengabsen kekurangan dalam layanan PT Kereta Api. Selain tak nasionalis, saya bisa dikenai pasal menjatuhkan kewibaawan karya anak negeri!)

Kembali ke colokan listrik. Pada gerbong kepresidenan sekalipun, saya tak menjumpainya. (Entah sekarang, wong saya berkesempatan menumpang gerbong mewah begituan juga pada awal 2001, kok).

Sayang, gerbong dengan fasilitas colokan listrik baru terdapat pada Argo Dwipangga yang kebetulan saya naiki sepulang dari ‘mudik’ lebaran di Jakarta. Sayangnya lagi, satu rangkaian kereta yang gerbongnya berfasilitas colokan listrik akan segera dikandangkan kembali ke Madiun, ke PT INKA.

Rupanya, gerbong yang saya naiki belum siap dioperasikan sepenuhnya. Petunjuknya, sih cukup kuat: bau cat masih terasa menyengat, wallpaper-nya pun masih kelihatan baru keluar dari gudang, dan pintu otomatisnya masih ‘underconstruction!’ Buka-tutupnya masih perlu dukungan otot bagi yang menginginkan membuka atau menutupnya.

Ketika orang bepergian perlu dukungan daya listrik untuk telepon seluler, laptop, videogame atau perangkat elektronik lainnya, pemasangan colokan listrik yang terdapat di samping setiap bangku memang layak memperoleh apresiasi yang sepadan. Hanya saja, kalau suatu ketika ada fasilitas hotspot di setiap gerbong dan semua orang bawa laptop, jangan-jangan setiap rangkaian akan ada satu gerbong khusus untuk genset?!?

Menurut saya, ya tidak apa-apa. Toh selama ini PT Kereta Api juga suka curang, mau menangnya sendiri. Setiap akhir pekan, harganya dinaikkan. Setiap libur panjang, tarifnya juga dibuat setinggi bintang. PT Kereta Api seolah-olah menjadi preman tukang palak: memaksa bayaran mahal mentang-mentang dibutuhkan, sementara pelayanan tak ada beda: antara low season atau peak season.

Sebagian teman, ada yang menyebut saya sedang melacur, sebuah ‘profesi’ temporer yang diam-diam ternyata membuat saya menjadi masokis. Sakit, tapi terus menikmati. Bahkan, ketagihan. Jangankan bicara soal bayaran, untuk operasional kampanye pun, jauh dari kecukupan.

Pada satu malam, bahkan kami nyaris kehabisan uang. Indikator bahan bakar di dashboard Toyota Innova pinjaman, menunjukkan cadangan bensin kurang dari setengah. Padahal, kami harus menghadiri sebuah pengajian lalu pulang untuk beristirahat. Total, kami harus menempuh jarak lebih dari 150 kilometer.

Uang Rp 8 juta yang saya kelola sejak tiga hari sebelumnya, sudah habis untuk beli bensin, makan, rokok serta nyumbang sejumlah pertemuan yang diorganisir para relawan di berbagai daerah. Di saku celana saya, kira-kira tinggal Rp 40 ribuan. Tanya sopir, ia mengaku tak membawa uang cadangan. Kartu kredit? Oopss..!!! Ternyata sudah over limit dan belum terbayar sehingga tak bisa digunakan untuk menarik dana tunai.

Beruntung, satu dari dua kartu ATM milik sang teman masih layak kuras. Lumayan, ada sejutaan rupiah yang bisa dikuras untuk menyambung nafas perjuangan.

***

Semula, saya hanya bermain-main ketika melontarkan beberapa gagasan kepada seorang teman, yang kebetulan ‘dipaksa’ kawan-kawannya ikut kompetisi ‘memperebutkan’ kursi jabatan wakil guernur. Kata memperebutkan terpaksa saya tandai khusus, sebab moralitas politik sang teman itu, sungguh berbeda dengan persepsi kebanyakan orang atas sebuah kursi kekuasaan.

Dalam kampanye terbuka sekalipun, dia tak pernah meminta publik memilihnya. Ia tak menyodorkan diri dan/atau calon gubernur pasangannya untuk dipilih. Tidak niat berkompetisi? Bukan!

Berulangkali, ia menyatakan demikian: Pilih sesuai kata hati Anda. Siapa yang Anda anggap baik dan layak memimpin provinsi ini, pilihlah dia… Jangan karena kualitas wajah di poster-poster kampanye, jangan pula karena uang dan iming-iming, seperti pendidikan gratis atau fasilitas kesehatan gratis.

Sang teman, bukan sedang mengalihkan dukungan. Ia takut takabur bila menyatakan dirinya lebih baik dari yang lain. Justru sebaliknya, ia mengajak publik berhitung, menimbang dan menakar kualitas pasangan calon. Salah satu instrumennya, tentu saja dengan mencermati rekam jejaknya lalu mencocokkan dengan visi dan misinya bila kelak memimpin.

Lewat serangkaian diskusi yang intens, saya jadi paham. Urusan gratis-gratisan bukanlah urusan pemerintah provinsi, melainkan pemerintah kabupaten/kota, sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah. Andai pemerintah kabupaten/kota menggratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, pun mesti dilakukan dengan cara akrobat anggaran.

Disebut akrobat anggaran sebab pemerintah kabupaten/kota harus mengurangi pos anggaran lainnya, seperti pembangunan fisik dan sebagainya, lalu ditambahkan ke pos pendidikan dan kesehatan. Populis memang.

Hanya saja, para kandidat gubernur/wakil gubernur yang mengobral janji gratis-gratisan itu lupa, bahwa selain itu bukan porsi kewenangannya (kelak), lebih dari itu, tak satu pun pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang memiliki dana memadai untuk itu. Pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing kabupaten/kota, biasanya kurang dari keseluruhan total anggaran tahunan. Bahkan, masih bergantung pada pemerintah pusat sebagai satu-satunya sumber pendanaan. Pemerintah kabupaten/kota, seingat saya belum boleh melakukan kerjasama langsung dengan luar negeri terkait dengan akses pendanaan.

***

Semboyan Dudu Ndara, Bakale Tansah Ngawula yang artinya bukan bangsawan, (yang) nantinya akan selalu melayani, begitu saja diterima oleh sang teman. Ia merasa cocok, sebab posisi gubernur/wakil gubernur, sesungguhnya hanyalah pelayan bagi pada bupati dan walikota.

Desain poster oleh Surya, diolah dari foto-foto Bodi Ch

Gubernur, apalagi wakilnya, tak memiliki kekuasaan apa-apa atas rakyatnya. Pemerintah provinsi –sesuai amanat undang-undang, hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, yang sebagian tugasnya hanya mengkoordinir sejumlah kepala daerah tingkat dua dan menawarkan sinkronisasi dan integrasi kebijakan. Selain itu, peran lainnya mirip ‘broker’ atau makelar dalam menawarkan program-program ke pusat sehingga memperlancar proses approval berikut kosekuensi pendanaannya oleh pemerintah pusat.

***

Banyak pelajaran menarik saya peroleh selama ‘melacur’. Rupanya, proses pilihan gubernur menjadi arena pertempuran yang unik. Beberapa elit yang ingin berlaga pada pilihan presiden tahun depan, mulai menebar jaring ke daerah. Ada yang menawarkan dukungan, termasuk pendanaan.

Broker politik, pun bergentayangan meramaikan bursa politik lokalan. Tak jarang, mereka berjalan beriringan dengan sejumlah lembaga survei yang akan menempatkan kandidat yang membayarnya sebagai pemilik persentase terbesar. Hasil survei lantas ditebar kemana-mana, untuk mengecoh publik. Seribuan responden, seolah-olah sudah mewakili 25 jutaan pemilih yang tersebar di hampir 34 ribuan pedusunan dalam satu provinsi.

Konon, ada partai menerapkan intimidasi kepada kader untuk memenangkan kandidat tertentu. Ada ancaman tak masuk daftar calon legislatif periode mendatang bila tak menyumbang dana kampanye dan all out ‘berjuang’. Ada pula yang mengancam bakal menjatuhkan sanksi kepada kader partai bila calon yang diusungnya kalah. Namun, ada pula partai yang gagal melakukan konsolidasi lantaran miskin pendanaan, akibat kandidat yang diusungnya ogah-ogahan disebut dermawan alias pelit tak ketulungan.

Yang tak kalah menarik, mulai tumbuhnya kecurigaan saya akan apatisme rakyat dalam proses politik demikian. Nyaris tak ada kandidat yang berani melakukan kampanye terbuka dan mengerahkan massa, kecuali ada selebritis (baik artis maupun politisi) yang sengaja didatangkan dari Jakarta.

Akankah rakyat yang sudah lama tak percaya pada janji-janji politisi lantas menunjukkannya ‘pembangkangannya’ melalui ekspresi dingin mereka? Atau sebaliknya, kesadaran kritis mereka sudah begitu menggelegak sehingga memilih untuk bersikap wait and see sebelum menentukan sosok gubernur/wakil gubernur yang benar-benar pantas dirujuk sebagai figur yang diharapkan mampu membawa perubahan (lebih baik)?

Bila rakyat ternyata benar-benar abai dan cuek, maka (perkiraan saya) persentase golput akan berada pada angka –minimal, 40 persen setelah coblosan 22 Juni. Bila demikian yang terjadi, saya curiga rakyat Jawa Tengah sudah tak lagi percaya pada para kandidat yang diusung partai-partai politik.

Teman saya, yang saya anggap jauh lebih baik (menilik moralitas, visi, misi, konsep pembangunan daerah yang dimilikinya serta track record-nya) dibanding kandidat-kandidat lain, sesungguhnya ‘layak pilih’. Sayang, publik Jawa Tengah kurang mengenalnya akibat miskinnya alat peraga untuk sosialisasi wajah, juga komitmennya dalam menata kawasan Jawa Tengah ke depan.

Andaikata teman saya kelak tampil sebagai pemenang, saya yakin ia akan membalik logika politik yang selama ini selalu begitu-begitu saja: monoton, tak menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan sejati.

Boleh jadi, itu pun bakal jadi mimpi di siang bolong. Kehadiran sejumlah kekuatan besar dari Jakarta mulai terasa di Jawa Tengah. Provinsi yang adem ayem sedang menyongsong perhelatan agung, sebagai tuan rumah pemanasan ‘perang’ yang seharusnya terjadi pada 2009.

Kalaupun masih boleh berharap, semoga proses pemilihan gubernur/wakil gubernur Jawa Tengah menjadi pijakan para politisi kita untuk berpikir lebih cerdas, bijak bertindak serta mau mengedepankan moralitas dan etika berpolitik, sehingga rakyat kembali bergairah dalam berdemokrasi. Semoga.

Nahas itu seperti Coca Cola bisa menimpa siapa saja, terjadi kapan saja dan dimana saja. Kecelakaan tak pernah pilih-pilih korban. Kalau kini saya merasa sedih, kenapa Sophan Sophiaan yang harus tewas secara mengenaskan. Almarhum termasuk satu di antara sedikit politisi Indonesia yang masih punya hati, sehingga sejarahnya tak pernah dicoreng dengan catatan pelanggaran hukum.

Ia pun memilih mundur dari parlemen, tak lama setelah ia –karena kedudukannya sebagai ketua fraksi, ‘terpaksa’ harus membacakan sikap partainya untuk memakzulkan Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenan. Belakangan, ia keluar dari PDI Perjuangan dan ikut membidani lahirnya Partai Demokrasi Pembaruan bersama Laksamana Sukardi, Roy BB Janis dan Arifin Panigoro.

Kalaupun saya getun, kecewa pada almarhum, adalah pilihannya untuk ikut-ikutan konvoi motor gede, bahkan mengetuai kepanitiaan show of force para pengusaha, pensiunan dan pejabat aktif. Sebuah kegiatan, yang menurut saya, jauh dari sikap solider terhadap puluhan juta kaum dhuafa yang kini sedang cemas menghadapi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Saya tak alergi dan cemburu bila ada orang memiliki Harley Davidson atau motor gede jenis apapun. Itu hak setiap orang untuk membelanjakan kekayaannya dan memenuhi hasrat pribadinya. Yang saya benci adalah sikap kekanak-kanakan mereka saat berkerumun, ketika bergerombol.

Harley Davidson Ultra yang mengantar kepergian abadi Sophan Sophian

Perhatikan perbedaan sikap pengendara motor gede. Saat melaju sendirian, mereka tampak sopan meski sering terkesan caper, cari-cari perhatian.

Namun ketika beramai-ramai –setidaknya lima kendaraan, yang kita saksikan adalah unjuk kekuasaan, menang-menangan. Berjalan memenuhi badan jalan dengan, kombinasi lampu dan suara sirene memberi tanda agar pengguna lain menyingkir. Polisi, juga kerap memanjakan mereka: dengan fasilitas pengawalan atau mensterilkan jalur lintasan.

Dalam situasi demikian, para pengguna jalan raya pilih menyingkir. Mereka tahu, polisi tak pernah segan mengeluarkan surat tilang bagi ‘pembangkang’. Polisi memang sedang berperan sebagai ‘sirkus’ jalanan, sebab ada kekuatiran memperoleh teguran atasan yang biasanya ‘nyelip’ di antara rombongan bikers istimewa seperti demikian.

Gerombolan (pemilik) motor gede adalah segelintir pemilik hak superistimewa di republik ini. Meski bukan pahlawan pembentuk negara, kebanyakan mereka sudah merasa sebagai pahlawan. Membagi sembako untuk si miskin saja sudah merasa punya andil memperbaiki negeri. Padahal, nilai satu paket sembako, paling-paling hanya setara dengan tiga-empat liter Pertamax Plus yang dikonsumsi motor-motor mewah mereka, yang belum tentu cukup untuk melajukan motor mereka sejauh jarak Solo-Yogya.

Saat melepas jenazah Sophan menuju pesawat dari ruang tunggu VIP Bandara Adi Sumarmo, Solo, Sabtu (17/5) siang, seorang panitia dengan lantang menyemangai peserta tur melalui pengeras suara. Katanya, tur bertajuk Jalur Merah-Putih yang menempuh rute sejauh 1908 kilometer itu, adalah bagian dari kontribusi mereka menggugah kesadaran publik dengan momentum peringatan Seabad Kebangkitan Nasional.

Kredibilitas acara hura-hura itu, bahkan disebutkan memiliki legalitas kuat: termaktub dalam PP No. 5/2008 yang konon berisi rangkaian kegiatan peringatan seabad gerakan dr. Wahidin dan kawan-kawan. Maka, wajar saja kalau priviledges diperolehnya. Tak hanya singgah (dan pesta) di pendopo-pendopo kabupaten/kota, namun juga kebebasan mereka melintasi di jalan tol, yang bahkan tak dilakukan polisi militer saat mengawal rombongan Presiden.

Begitulah keistimewaan pemilik Harley dan motor gede. Meninggalnya Sophan, semoga menjadi cermin bagi mereka (meski saya tak yakin mau) untuk ‘kembali ke jalan yang benar’.

Tumbal tetaplah tumbal. Sophan hanya akan jadi kenangan heroisme peringatan kebangkitan. Buktinya, pengakuan apakah Sophan jatuh lalu terlindas dua sepeda motor lain saja, hingga kini belum ada. Keretakan kedua paha korban yang bisa menjadi petunjuk awal pun dilupakan.

Saya kuatir, pernyataan Fahmi Idris bahwa Sophan Sophiaan menderita vertigo hanya menjadi pengalih perhatian. Begitu pula, catatan sudah jatuhnya 40 korban di lokasi kecelakaan Sophan, tiba-tiba menghiasi semua media massa.

Semoga apa yang saya tulis di atas, semua salah. Sehingga saya tidak bergosip, apalagi melakukan fitnah.

Selama jalan Sophan Sophiaan, semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosamu dan menerima semua kebaikanmu dan ikhtiar politikmu menjadi jariyyah yang tak pernah putus. Amin.

(Surat Terbuka untuk Kepala Poltabes Surakarta)

Pak, operasi lalu lintas di belakang Mangkunegaran itu kok lucu, to? Masak, orang yang menuju ke timur juga dihalangi sementara operasi resmi di atas jembatan arah Pasar Legi. Lebih baik operasi dilakukan sebelum pertigaan, sehingga tidak ada kesan memaksa dengan cara menghalau ‘target’ operasi. Syukur Polantas lebih ramah. Lebih baik lagi ada petugas pengadilan supaya bisa sidang di tempat. Dari pelanggar seperti saya bisa diperoleh income negara untuk biaya pembangunan. Saya sering lihat operasi di tikungan Sumber yang bahayakan & mengganggu lalu lintas. Surat terbuka akan saya tulis di blog saya.

Rombongan polisi sedang melintas di tikungan Sumber, lokasi favorit polisi lalu lintas untuk melakukan razia kendaraan bermotor

Begitu bunyi pesan pendek saya kirimkan ke nomor telepon genggam Kepala Poltabes Surakarta, Kombes Lutfi Lubihanto (0813290xxxxx) pada Rabu, 23 Januari 2008 pukul 11:23 WIB, sesaat setelah saya memegang surat bukti pelanggaran.

Jujur, bukan lantaran ditilang saya lantas marah-marah. Lebih dari itu, karena ulah polisi lalu lintas yang menurut saya tidak ada sopan-sopannya. Seperti perlakuan terhadap maling, saya dihalang-halangi, tidak boleh berjalan lurus ketika sebuah operasi lalu lintas digelar di belakang Pura Mangkunegaran. Saya dipaksa belok kiri, dimana sebuah operasi digelar di atas jembatan, tepat di tikungan.

Ya, itulah perilaku polisi Surakarta, yang menurut saya cukup tegas dan berani menantang bahaya! Selain tikungan Mangkunegaran, setahu saya polisi lalu lintas di Kota Budaya (?) itu sangat menggemari tikungan Sumber sebagai titik operasi. Entah tak pernah sekolah atau training, nyatanya polisi lebih suka menjadikan tikungan sebagai lahan empuk operasi.

Ada beberapa kelebihan melakukan operasi di tikungan. Satu-satunya keuntungan adalah, seorang pengendara akan kesulitan menghindar dari razia (jika tak memiliki kelengkapan surat-surat). Persoalan menghentikan ratusan kendaraan bermotor di tikungan memiliki potensi kecelakaan (minimal menghambat arus lalu lintas) itu soal lain. Mungkin, Pak Polisi menganggapnya sebagai konsekwensi logis semata.

Kalau ada orang ngebut lalu menabrak orang-orang yang dirazia atau melakukan razia? Yang jelas, polisi tak akan mau menanggung biaya pengobatan dan kerusakan!!!

Polisi, mestinya memang diberi pelajaran etika sehingga tidak berlaku semena-mena. Membentak atau menggunakan nada tinggi terhadap pelanggar sudah biasa. Mugkin mereka belajar dari rekannya di Satuan Reserse Kriminal yang biasa pula membentak-bentak seorang tersangka agar mudah ngaku saat diperiksa.

Di tikungan Sumber ini, polisi selalu menghabiskan hampir setengah lajur untuk menghentikan kendaraan bermotor. Polisi tak peduli apakah dengan tindakannya itu membuat lalu lintas tersendat, atau bahkan menimbulkan kecelakaan

Tiga hari sebelum operasi hari ini, seorang anggota polisi lalu lintas bahkan berani masuk sebuah rumah makan dan memaksa pemilik kendaraan bermotor menyerahkan SIM dan STNK untuk diperiksa. Polisi itu mengira orang sengaja berbelok untuk jajan demi menghindari razia. Teman saya, melemparkan begitu saja dompetnya ke arah polisi tak beradab yang sedang berusaha ‘menjalankan tugas’ itu.

Entah penyakit apa yang menjangkiti sebagian oknum polisi lalu lintas di Surakarta itu. Beruntung, polisi yang membuat surat tilang untuk saya tidak menyatakan tawaran ‘penyelesaian’ di tempat. Mungkin saya telanjur marah-marah sehingga dia menebak-nebak siapa saya. Sebab ada seorang sebelum saya sudah rela menyerahkan uang Rp 20.000 dari Rp 25.000 yang diminta petugas sebagai jalan tengah tidak menanti sidang pengadilan 14 Pebruari nanti. Seperti biasa, uang melayang tanpa kwitansi.

Kini, saya semakin percaya bahwa kinerja polisi kita tak lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Seperti terjadi beberapa bulan silam misalnya, seorang perwira polisi marah-marah kepada pengelola sebuah tempat hiburan malam. Rupanya, tagihan malam itu ditolak sebab sang perwira sudah punya utang terlalu banyak. Buntutnya, sang oknum mengancam akan rajin merazia tempat itu. Untung, si pengelola tetap keukeuh dan tidak takut akan ancaman itu.

Seandainya sebelum ditilang tadi saya menyebut diri sebagai ‘mitra’, mungkin saya akan dibebaskan seketika. Sudah lazim di dunia kepolisian, seorang jurnalis biasa disebut sebagai mitra. Walau pakai motor/mobil bodong sekalipun, akan bebas pemeriksaan sepanjang menunjukkan identitas medianya. Aneh, bukan?

Privilese semacam itu, jelas tidak gratis. Ada harapan tersembunyi dibalik ‘kebaikan’ (eh, penyalahgunaan kewenangan) itu, yakni agar sang jurnalis tidak kritis terhadap perilaku polisi. Asal tahu saja, polisi kerap bersikap ganda. Pemberitaan pers atas sebuah kasus bisa menaikkan ‘daya tawar’ terhadap pihak yang beperkara. Sebaliknya, bila yang bermasalah adalah seorang tokoh yang diperhitungkan, polisi akan mudah ‘meminta pengertian’ jurnalis agar tak memberitakan sebuah perkara.

Ingin tahu perlakuan istimewa kepada jurnalis? Percayalah, bagi jurnalis yang senang minuman beralkohol, polisi suka mengeluarkan minuman keras hasil sitaan untuk happy-happy bersama. Kadang, pada saat-saat tertentu, angpao pun bergentayangan. Dengar-dengar, biasanya ‘logistik’ itu diambilkan dari kas kantor Satuan Lalu Lintas, yang lazim disalahpahami publik sebagai lahan basah dan gudang duit di institusi kepolisian.

Melalui surat terbuka ini, saya mengajak siapa saja, untuk menyelesaikan masalah tilang-menilang di meja persidangan. Akuilah salah kalau memang melanggar aturan lalu lintas. Dengan menjalani persidangan, uang denda kita akan masuk ke kas negara sehingga akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk penyediaan fasilitas umum.

Kebanyakan dari kita terbiasa ogah repot. Ingin persoalan segera beres, sehingga lebih suka menyuap polisi lalu lintas dengan alasan hemat waktu. Memang, penyelesaian di tempat akan lebih hemat. Rata-rata polisi memancing kita dengan pernyataan: Mau diselesaikan di sini atau sidang? Kalau sidang habisnya segini, kalau titip di sini segini….. dan sebagainya dan seterusnya.

Update:
Saya dengar, telah terjadi kecelakaan saat berlangsung razia kendaraan bermotor di Sumber. Seorang polisi lalu lintas mengalami luka serius dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat ter(di)tabrak seorang pengendara yang Takut Kena Tilang Malah Tabrak Polisi .

Kalau benar, peristiwa itu terjadi di sekitar tikungan traffic light Sumber, semoga itu bisa menjadi cermin bagi polisi untuk tidak menggelar razia ‘bermotif’ jebakan, seperti sering dilakukan di tikungan Sumber, Mankunegaran atau tanjakan depan Depo Pertamina, Gilingan. Kata seorang teman polisi di satuan Propam, razia di tempat-tempat semacam itu tak dibenarkan oleh peraturan. (Kalau saya melihatnya dari sisi itikad dan paradigma serta etika razia).

Terkait komentator no. 4 yang mengaku bernama Jamal, saya sedih dengan komentar Anda. Andai benar informasi yang saya terima yang menyebutkan Jamal adalah nama alias untuk keperluan ‘kedinasan’ seorang perwira menengah kepolisian yang juga sudah mengenal saya, maka kian kecewalah saya pada Anda. Terlalu banyak cerita miring mengenai Anda, namun berusaha saya tepis karena setahu saya, Anda seorang perwira yang baik.

Sayang, Anda telah memaksa saya mengubah persepsi terhadap Anda.
(Updated: 4 Jan 2008 pk. 13.00 WIB)

Baca juga:
Penjara adalah Sekolah
Setitik Nila pada Susu Polisi

Jangankan pil BK, Lexotan, Rohibnol atau ganja yang dulu kami sebut ‘protein nabati’, putauw dan sabu-sabu pun sudah saya sentuh. Alhamdulillah, saya tak pernah memakainya.

Kita sering salah memperlakukan para drug abuser(s). Seolah-olah kita lebih baik, lebih suci dibanding para pecandu. Kita lupa, kebanyakan pecandu narkotika adalah korban, terlepas dari apapun alasan mereka yang lantas ‘akrab’ dengan narkotika dan zat-zat psikotropika. Saya termasuk orang yang akrab dengan kaum pemabuk, bahkan sejak duduk di bangku Kelas 1 sebuah sekolah menengah pertama favorit di Klaten.

Ketika itu, jangankan pil BK, gelek pun sudah saya lihat, sentuh dan membaunya. Begitu pula saat di bangku SMA, kembali saya dekat dengan sebagian dari mereka. Rupanya, ‘komunitas’ korban itu kian banyak saya jumpai, bahkan bersahabat saat kuliah. Saya, bahkan pernah menyimpan beragam jenis pil setan seperti Lexotan, Rohibnol, Revortril sebanyak dua selongsong bekas film serta segenggam canabis sativa kering.

Salahkah saya memilikinya? Jawabnya tergantung Anda. Dulu, saya ‘dimusuhi’ teman-teman aktivis organisasi kerohanian Islam di fakultas. Saya tahu, bagi orang ‘awam’ seperti mereka, menggeneralisir merupakan pekerjaan mudah. Apalagi, mereka orang-orang pintar yang secara konsisten dan konsekwen mengamalkan pelajaran logika induktif (kebetulan, tiga kali mengulang, saya tak kunjung lulus mata kuliah dasar umum/MKDU ini).

Pernah, seorang dari mereka menggebrak meja ketika saya menyodorkan kelemahan-kelemahan mereka. Ketika itu, seorang teman menyebut teman-temanku yang ‘kaum pemabuk’ sebagai kerak kampus, biang onar dan segala macam sebutan jelek lainnya. Yang membuat kemarahan saya kian memuncak adalah ketika mereka menyinggung praktek Kristenisasi di permukiman warga sekitar kampus.

Kira-kira, begini yang saya katakan ketika itu: Apa yang Anda lakukan ketika proses Kristenisasi berlangsung di sekitar kalian tinggal? Apakah selama ini, kehadiran Anda juga sudah bermanfaat bagi mereka? Kepada saya yang akrab dengan ‘kaum pemabuk’ saja, Anda sudah memandang saya seperti kafir nan jahiliyah?!?

Saya katakan kepada mereka, apapun alasan seseorang menjadi akrab dengan alkohol, ganja dan pil setan, pada dasarnya mereka adalah orang-orang kesepian. Ketika hadir seseorang yang dianggap ‘bersih’ dalam kehidupannya, mereka sudah merasakan penghormatan luar biasa. Apalagi mau mendengarkan curhat atas problem-problem mereka. Bahwa mabuk itu perbuatan tidak baik, mereka sangat tahu. Tapi kebencian akan segera timbul manakala secara serta-merta dikatakan kepada mereka bahwa mabuk itu dosa.

Jujur, saya salut dengan keluarga besar Roy Marten yang mau menerima kenyataan yang dialami Roy. Dukungan keluarga dekat, yang saya tahu, menjadi sangat penting untuk menolong orang-orang seperti Roy keluar dari jerat barang haram semacam itu.

Tapi, ada praktek tak terpuji yang hingga kini masih dibiarkan. Korban narkotika rupanya merupakan pasar dan lahan bisnis bagi kaum cerdik pandai. Karena alasan malu atau demi menjaga martabat dan kehormatan keluarga, kini banyak keluarga memilih menyerahkan anggota keluarganya yang jadi korban narkotika ke panti-panti rehabilitasi yang jumlahnya ratusan di sepanjang Jakarta-Sukabumi, juga di kota-kota lain.

Kebanyakan mereka hanya percaya seratus persen kepada terapis, tapi ogah terlibat proses penyembuhan. Ironisnya, banyak pengelola panti rehabilitasi yang memanipulasi ketidaktahuan korban dan keluarganya. Di antaranya, dengan menerapkan praktek pengobatan dengan cara mengurangi dosis dari konsumsi rata-rata korban narkotika . Tak jarang, banyak pula yang menjerumuskan dengan metode detoksifikasi, seolah-olah itu merupakan satu-satunya jalan menyembuhkan.

Saya yakin, banyak orang tak percaya dengan kisah teman saya, seorang pecandu yang pernah saya ‘titipkan’ proses penyembuhannya kepada seorang terapis yang punya pengalaman menangani para korban kecanduan narkotika di Amerika Serikat. Kebetulan, teman saya sudah malang-melintang ke sejumlah psikiater dan pengelola panti rehabilitasi korban narkotika.

“Dari pengalaman saya mendatangi beberapa terapis dan psikiater, ternyata saya justru menjumpai sejumlah asisten terapis yang nyambi menjual sabu-sabu,” kata teman itu. Duh!!!

Foto: www.kapanlagi.com

Hari ini tiga belas tahun silam, tiga media terkemuka dibreidel penguasa Orde Baru. Banyak korban berjatuhan. Ratusan karyawan menghadapi kesulitan baru untuk menghidupi keluarganya. Ketiga media itu termasuk laris pada masanya. Inilah kisah loper, korban langsung atas tindakan sewenang-wenang Soeharto itu. Tiga tahun menggelandang, pulang selalu dengan mengendap-endap karena takut ditagih uang sewa kamar oleh induk semang.

Sebut saja namanya, Ratnawijaya. Berkulit gelap, badan ceking lagi dekil. Ketika itu, ia berstatus mahasiswa tahun ketiga di FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta. Cita-citanya sederhana: ingin jadi wartawan! Tiga bulan praktek magang di sebuah koran lokal membuatnya senang bukan kepalang. Sayang, nasib justru mengantarnya jadi loper.

Namun, pengalaman bergaul dengan aktivis mahasiswa membuatnya tahu, mana media yang paling sering dibaca. Rupanya, tabloid DeTIK paling disuka. Isinya padat, laporan utamanya selalu mengejutkan, dan bahasanya lugas. Singkat kata, Ratnawijaya melihat hal itu sebagai peluang pasar. Dalam waktu singkat, ia memiliki ratusan pelanggan tetap. Hampir seluruh anggota DPRD Surakarta menjadi pelanggannya. Begitu pula para aktivis mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Berlagak sok idealis, Ratnawijaya melebarkan sayap. Agak sombong sedikit, ia hanya mau melayani pembaca yang menginginkan bacaan bermutu seperti Editor dan TEMPO. Di luar tiga media itu, betapapun memiliki potensi keuntungan besar, ia selalu menolak pelanggan baru. Padahal alasannya sederhana, DeTIK, Editor dan TEMPO punya jadwal edar yang sama: Selasa.

Menikmati keuntungan tak kurang dari Rp 600 per bulan, Ratnawijaya mabuk kahanan. Ia lupa kewajiban sekolahnya. Sampai kemudian, ia kaget dan tak siap menghadapi kenyataan ketika tiba-tiba Menteri Penerangan Harmoko membreidel ketiga media. Hidup kembali miskin, tak ada bacaan bermutu.

Limbung tak punya pendapatan, ia tak sanggup beli makan. Tiga tahun menggelandang di Taman Budaya Surakarta, tiap malam tidur di antara gamelan di pendapa. Di sana, ia memperoleh ‘jalan keluar’. Belajar memotret pertunjukan lalu menawarkan hasilnya ke sejumlah wartawan budaya yang kerap datang di Surakarta. Satu dua ada yang tertarik memuatnya. Gairah menjadi wartawan kembali tumbuh.

Sayang, dunia yang dihadapinya kini sudah berbeda dengan jaman dulu. Telepon memudahkan orang mewawancarai narasumber dimana saja, kapan saja. Banyak orang jadi malas bertemu narasumber. Padahal, banyak data dan bahan berita bisa diperoleh ketika seorang wartawan bisa berbincang cukup lama dengan sumber berita. Alhasil, banyak berita tersaji tanpa kelengkapan data. Tulisan jadi kering, ibarat manusia hidup tanpa jiwa, tanpa sikap.

Ratnawijaya sempat putus asa. Apalagi, ia kerap menyaksikan di lapangan, orang-orang begitu mudah bertukar berita, tanpa crosscheck, bahkan tanpa ijin dari narasumber. Anehnya, narasumber pun banyak yang mengabaikan hal demikian. Ia menganggap itu hal biasa, meski sesungguhnya nyata-nyata melanggar etika. Hal yang paling sering disalahpahami banyak orang, adalah wartawan dianggap bagai dewa, bisa memutar balik fakta dan data. Belum lagi praktek sogok dan amplop yang hampir pasti akan mempengaruhi isi berita. Semua dimaklumi, meski gerundelan selalu ada di belakang.

Ratnawijaya kian heran. Tukar-menukar bukan lagi soal data berupa tulisan. Praktek penggandaan video hasil reportase wartawan televisi dan wartawan radio juga lazim dilakukan di daerah. Aneh. Soalnya, gambar yang sama bisa saja muncul di banyak stasiun televisi, lokal dan nasional dalam waktu hampir bersamaan.

Bagi bekas loper yang kini menekuni jurnalistik seperti Ratnawijaya, ia tahu mana berita bagus dan berguna bagi publik maupun informasi sampah. Rupanya, breidel tak punya pengaruh apa-apa terhadap produk berita, bahkan bagi mereka yang sudah menjalani profesi itu saat breidel terjadi. Jangan-jangan, banyak wartawan muda kini tak tahu pernah ada sejumlah peristiwa pembreidelan dalam sejarah selama 32 tahun Orde Baru berkuasa.

Sebuah proyek besar baru saja usai digelar. Seniman kembali menjadi obyek eksploitasi kaum berdasi. Seperti anak menari di depan ayah-ibu dan keluarganya sendiri, tak ada kepuasan berarti. Padahal, sang anak sudah sanggup hidup mandiri, bahkan menemukan komunitasnya sendiri.

Pementasan Panji Klaras Keboan Sikep oleh Sri Production, Sidoarjo, Jawa Timur

Begitulah kesan saya terhadap Indonesia Performing Arts Mart (IPAM) 2007 yang berlangsung di kampus ISI Surakarta, 6-7 Juni. Konon, tak satupun buyer hadir dalam event yang digelar oleh Kantor Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata itu. Kalaupun terlihat beberapa orang asing menghadiri rangkaian pertunjukan tari, musik dan teater itu, konon kebanyakan mereka hanyalah pelancong dan sebagian kecil merupakan observer yang ‘dibawa’ oleh salah seorang tokoh seni pertunjukan Indonesia yang terlibat dalam kepanitiaan IPAM .

Kalau ukuran kesuksesan acara adalah penonton yang berjejal, maka IPAM kali ini sukses besar. Seluruh bangku terisi, bahkan banyak yang berdiri berdesakan. Tapi jangan salah, selain gratis, kebanyakan mereka adalah mahasiswa ISI yang (mungkin) terpaksa menonton karena ada tugas mata kuliah kritik tari. Boleh jadi, itu merupakan bagian dari bentuk mobilisasi penonton, yang sebagian sudah mengenal karya para penampil dari Surakarta yang mendominasi jumlah peserta. Apalagi, karya-karya seniman setempat sudah pernah dipentaskan di kota yang sama.

Seperti yang saya duga sebelumnya, IPAM kali ini sama saja dengan festival-festival versi pemerintah lainnya. Konsep tak jelas, jaringan tak punya, meski dana saya yakin banyak tersedia. Mentalitas proyek masih kental, meski melibatkan banyak dewa-dewa kesenian dalam dewan kuratorial.

Suara-suara, koreografi Mugiyono Kasido

Repotnya, sehebat apapun seorang kurator di negeri ini, tak banyak yang bersikap independen dan militan. Saya menyebut demikian, sebab hanya sedikit orang yang saya kenal berani memilih mundur dari sebuah kepanitiaan manakala berhadapan dengan birokrat yang tak memiliki visi yang jelas, yang berpihak pada kemajuan peradaban dan dinamika kesenian itu sendiri.

Alasan saya sederhana saja. Apa yang bisa diperoleh dari IPAM IV kali ini, bila pemberitahuan kepastian tampil bagi peserta hanya kurang dari sepekan sebelum perhelatan digelar? Ada seorang seniman yang bertutur kepada saya, bahwa ia baru dihubungi pada 1 Juni untuk tampil pada 7 Juni.

Seorang lagi, namanya dicoret beberapa hari sebelum acara meski seniman ini justru dihubungi/diundang sendiri oleh panitia pusat pada awal Maret 2007. Pencoretan itu, rupanya hanya dipicu oleh ‘kecerewetan’ manajer si seniman menanyakan persoalan surat kontrak dan hak-haknya sebagai penampil unggulan. Anehnya, seniman ini akhirnya tetap tampil karena diminta kembali oleh panitia, kira-kira empat hari sebelumnya. Namun, nama dan profil kelompok ini tak ada di dalam buku acara. Aneh, bukan?

Lakon Gathik Glindhing oleh kelompok Sahita============>

Lazimnya event serupa yang diadakan Singapura atau negara-negara lainnya, kesiapan panitia sudah tampak sejak dua tahun sebelumnya. “Semua urusan administrasi sudah selesai, paling lambat enam bulan sebelum acara dimulai. Bahkan, tiket pun sudah di tangan sejak jauh-jauh hari,”ujar I Wayan Sadra, komponis yang kerap diundang dalam festival internasional di berbagai negara di Asia, Eropa dan Amerika.

Kurang profesionalnya panitia semakin nampak bila kita menyimak minimnya publikasi. Jangankan di luar negeri atau dalam cakupan nasional. Di Surakarta, kota tempat berlangsungnya acara yang konon untuk mempertemukan buyer/maesenas dari luar negeri dengan seniman Indonesia, pun nyaris tak ada. Kalaupun dijumpai spanduk, hampir bisa dipastikan itu hanya ada di sekitar kampus ISI .

Seorang teman bertutur, saat diundang pada acara serupa di Singapura, pihaknya sudah menerima undangan sejak setahun sebelumnya. Dalam undangan, bahkan sudah tercantum siapa saja yang bakal hadir dalam acara itu, baik mereka yang berkategori buyer, kurator, pengelola pusat kesenian, dan tentu saja profil seniman berikut karya yang bakal disertakan dalam acara tersebut.

PementasanMappasiori Waju oleh Anging Mamiri Foundation, Makassar

Di sini? Perilaku birokrat dan mentalitas proyek, memang sulit diterima akal sehat.

Sebuah monumen untuk mengenang gempa bumi - yang meluluhlantakkan ribuan bangunan dan berikut penghuninya- dibangun Pemerintah Kabupaten Klaten. Sunarna, sang bupati sedang berharap Presiden Yudhoyono datang meresmikan. Ia lupa, tindakan itu justru akan menyisakan kenangan abadi, bahwa sang bupati tak punya nyali memberantas manipulasi.

Ia turut menorehkan luka, hingga jauh ke lubuk hati.

Kepada pers, ia mengaku sedang melakukan komunikasi intensif dengan pihak yang disebutnya sebagai pemerintah pusat alias kantor kepresidenan. Kehadiran presiden, rupanya lebih membanggakan bagi dirinya. Padahal, ketika presiden meninjau lokasi dan korban gempa di Gantiwarno, beberapa pekan setelah gempa, ia tak menampakkan batang hidungnya, entah dimana. Yang saya dengar, ia sehat saat itu. Di warung kopi di dalam terminal, seorang relawan bertutur bila bupati sedang menghadiri acara semacam kemah siswa-siswa SMP di Kecamatan Tulung saat presiden berkunjung. Jadi, tak ada alasan kuat untuk tidak menyambut pejabat negara.

Sebagai orang Jawa, Sunarna lupa akan nilai-nilai kearifan. Ia bagai mati rasa, tak punya tepa slira karena diam saja ketika warganya teraniaya dana gempa. Perangkat desa di berbagai penjuru Kecamatan Gantiwarno ramai-ramai menggandakan kartu keluarga untuk memperkaya diri dengan menjarah dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. Satu rumah yang terdiri satu kepala keluarga dipecah menjadi beberapa kartu keluarga. Dengan begitu, masing-masing pemegang kartu keluarga ‘berhak’ memperoleh dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Banyak sedikitnya kartu baru tergantung jumlah orang yang telah menikah dalam satu rumah. Bila terdapat tiga keluarga baru (dan belum sempat membuat kartu keluarga), maka mereka akan memperoleh dana berlipat. Di sinilah kepiawaian perangkat desa, yang lantas menjadi rahasia umum. Sebagai imbalan, perangkat desa menggunakan ‘hak prerogatif’-nya dengan mengutip masing-masing Rp 1.000.000,- selama tiga tahap pencairan.

Dengan menggunakan asas pembuktian terbalik, kita tak kesulitan memotret gaya hidup baru para oknum perangkat desa yang tega menyunat dana gempa. Membuat rumah megah dan membeli mobil (baru atau bekas) merupakan cara mereka mengekspresikan kesuksesannya sebagai pelayan rakyat. Mobilitas vertikal, kata sosiolog.

Jauh sebelum turun dana rehabilitasi dan rekonstruksi, beragam bentuk penyelewengan hak korban telah dipertontonkan. Dari tingkat desa hingga pejabat kabupaten, semua ikut terlibat. Kalau saja sang bupati tegas dan memperhatikan nasib rakyatnya, tentu tak ada unjuk rasa warga berulang-ulang. Kalau simpati diwujudkan menjadi empati, tentu rakyat tak banyak yang sakit hati.

Pak Presiden, lebih baik Anda membereskan pekerjaan di Jakarta. Jangan mau dibawa-bawa untuk melegitimasi tindakan bupati yang eksibisionis. Tanpa Monumen Lindhu Gedhe di Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, pun, rakyat Klaten sudah pasti tak akan lupa terhadap peristiwa itu. Bukan karena kehilangan sanak-saudara dan hancurnya harta benda. Luka hati akibat manipulasi dan korupsi dana gempa sudah pasti terpatri. Luka yang tak hilang sepanjang hayat.

Kalau saja Pak Presiden membaca sebuah berita koran lokal, hari ini, Anda pasti merasakan sebuah ketololan sedang dipertontonkan. Penderitaan para korban ditukar dengan dana plesiran. Seorang Wakil Ketua DPRD Klaten, dengan bangga menyatakan, bahwa Monumen Lindu Gedhe bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Entah, acuan moralitas seperti apa yang melatari pernyataan lucu semacam itu.

Kepada anak-cucu, kerabat, teman, kenalan dan kepada dunia, mereka sudah bercerita penderitaan mereka. Kenangan pahit akan buruknya kinerja pemerintah, dari pusat hingga desa, sudah pasti abadi. Itulah yang disebut monumen sejati, Pak Bupati……

Hari-hari ini, sembilan tahun silam, merupakan hari-hari aneh bagi saya. Belasan, mungkin puluhan anak-anak berusia belasan tahun, rajin mendatangi warung internet. Dari pagi hingga malam, bahkan hingga sepekan lebih, silih berganti tiada henti. Tak banyak yang mereka kerjakan kecuali membaca dan menulis surat. Selain buru-buru, kebanyakan mereka tak terlalu melek teknologi, sehingga semua rekaman surat-menyurat mereka tinggalkan di program Eudora atau Telnet (Outlook belum populer saat itu). Kalaupun Inbox sudah kosong, saya bisa membacanya di Sent Items atau folder lain yang tak sempat dihapusnya.

Tema pembicaraan mereka seragam. Semua menanyakan prosedur dan cara memperoleh status permanent resident. Singapura, Australia, Hongkong dan Amerika merupakan negara favorit dalam diskusi mereka. Soal biaya, bukan persoalan lagi bagi mereka. Dan, bukan lantaran mereka berkulit putih dan bermata sipit yang sering diposisikan dengan stereotyping kaya, lantas tidak sensitif akan biaya. Bukan. Sama sekali bukan, meski kebanyakan berasal dari keluarga pengusaha.

Permanent resident yang mereka diskusikan adalah sebuah harapan, sebuah masa depan. Dan, harapan atau masa adalah hak. Hak untuk hidup layak, hak atas keamanan, pendidikan dan semua hak asasi manusia, yang bukan hanya dijamin melalui Deklarasi HAM Perserikatan Bangsa-bangsa dan Undang-undang Dasar 1945. Lebih dari itu, hak yang sudah dijanjikan oleh Allah, pemilik hidup dan kehidupan dan pencipta alam raya.

Karena hak dan keinginan untuk tetap survive itulah mereka membaca dan menulis. Beruntung, di Surakarta sudah ada warnet yang menyatu dengan kantor Indo.Net, satu-satunya internet provider saat itu. Saya tidak membayangkan berapa biaya yang harus mereka keluarkan jika harus menelpon teman-temannya yang berada di luar negeri setiap saat, ‘hanya’untuk tahu seluk-beluk permanent resident.

Harapan hidup sudah nyaris hilang, bahkan di tanah kelahiran mereka sendiri. Ratusan rumah dan tempat usaha keluarga mereka luluh lantak dibakar massa. Kalaupun tak dibakar oleh amarah, harta merekalah yang dijarah. Dan kita tahu, peristiwa pembakaran dan penjarahan seperti sudah terjadwal. Hanya dua hari saja, pada 14-15 Mei 1998, massa mengamuk bagai kesetanan. Warga keturunan China (tapi mereka lebih suka menyebut diri sebagai keturunan Tionghoa, karena kata China identik dengan komunis akibat stigma Orde Baru) dijadikan sasaran bulan-bulanan.

***

Yang tak kalah anehnya, bagi saya, adalah cepatnya suasana berubah. Warga keturunan itu sudah banyak yang keluar rumah tanpa ada yang mengganggu. Seolah-olah, membakar dan menjarah hanyalah ritual sesaat pada hari keramat. Tak ada lagi ‘kejahatan’ yang dipertontonkan kaum ‘pribumi’ kepada saudaranya sendiri, yang oleh jaringan birokrasi dan kekuasaan ketika itu disebut sebagai ‘non-pribumi’.

Nalar saya menuntun pada sebuah pemahaman awam: kalau kemarin mengganggu mereka karena dendam, kenapa sekarang tidak? Belakangan, setelah hampir sepekan, saya baru memperoleh jawaban. Kasak-kusuk yang berseliweran menyebutkan, pembakaran dan penjarahan terjadi karena ada yang memberi komando, ada yang melakukan provokasi. Ibarat preman sewaan, mereka akan berhenti bekerja kalau jangka kontraknya sudah habis. Bisa jadi, sebab hanya disewa dua hari, ya mereka tak lagi mengajak orang untuk marah dan mengamuk pada hari ketiga dan seterusnya……

Seperti mengesankan paham akan prinsip ‘keadilan’, sang desainer kerusuhan melebarkan wilayah kecemasan. Isu demi isu diembuskan, bahwa ada segerombolan warga (entah dari mana) akan kembali menyerang. Lalu, seperti dikomando, warga ‘pribumi’ yang mulai merasakan kesulitan memperoleh sembako, membuat barikade di mulut-mulut gang. Mereka berjaga bergiliran sambil pelan-pelan membangun portal permanen. Tak mudah lewat jalan-jalan kampung, karena di luar warga mereka, setiap pelintas adalah ‘orang asing’ yang harus ditelisik identitas dan tujuan kepergiannya.

Impas?

Begitulah kesan yang hendak dibangun kemudian. Seolah-olah, bukan ‘non-pribumi’ saja yang menderita.

Kini, keadaan kian membaik. Anak-anak yang dulunya lari ke luar negeri karena fasilitas permanent resident, kini sudah kembali. Ada yang meneruskan usaha keluarga, ada pula yang masih membersihkan puing-puing masa lalu. Manekin (yang dulu dijarah) dari toko-toko pakaian sudah tak lagi berserakan di kampung para pemulung. Tak tampak dendam mereka kepada kaum ‘pribumi’ yang pernah membuatnya sengsara.

Namun, masih ada satu monumen yang tersisa, yang selalu mengingatkan saya akan masa-masa pahit, kenangan akan kebiadaban bangsa yang dipertontonkan secara kasat mata ke seluruh penjuru dunia. Saya ingin, tak ada lagi portal dipasang di mulut-mulut gang perkampungan. Sebab portal, bagi saya sama saja dengan ‘Litsus’ dan ‘Screening’, dua instrumen kekuasaan masa lalu yang seperti hantu.

M.A.R.I.D.J.A.N….. Hidupnya religius -meski nyaris dekat dengan klenik, namun memiliki wawasan modern dan futuristik. Sayang, nama baiknya terusik dan terancam oleh karakusan tetangganya sendiri. Saya berharap, informasi ‘pemerasan’ dengan mengatasnamakan Mbah Maridjan hanya sekadar gosip belaka.

Bagi saya, Mbah Maridjan adalah sosok unik. Saat ratusan jurnalis mendatanginya lantaran Gunung Merapi sedang menggeliat, tahun lalu, ia menyodorkan teladan dan nasihat menarik. Saat lava pijar rutin meleleh siang-malam, ia mendaki. Ia sedang menjalankan sebuah laku, membersihkan jalan menuju tempat penting dalam kosmologi kekuasaan Jawa, sebuah tempat dimana sesaji Kerajaan Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat biasa diletakkan.

Mbah Maridjan percaya, sosok gaib Eyang Merapi sedang murka, memberi pepeling alias warning kepada umat manusia, khususnya di sekitar Gunung Merapi. Murka Sang Eyang diterjemahkan Mbah Maridjan sebagai akibat perilaku manusia yang kian rakus. “Kampung ini tak bakal terkena awan panas. Kami pasti selamat,” ujarnya.

Ia yakin, warganya akan selamat dari amarah Eyang Merapi lantaran tak satu pun warga di sana menambang pasir dalam jumlah yang (dalam bahasa Al Qur’an) disebut ‘tidak melampauai batas’. Samadya alias secukupnya saja. Karena menambang pasir dan menjualnya sekadar untuk mempertahankan hidup, maka tak ada perusakan lingkungan di sana.

Berbeda dengan tetangga Mbah Maridjan, ratusan penambang dan penduduk di sepanjang Kali Woro di wilayah Klaten dan sebagian warga penambang di aliran Sungai Gendol di wilayah Magelang, dihampiri kecemasan. cemas, karena sewaktu-waktu lahar panas (dan dingin) bisa tumpah dan mengubur apa saja yang dilaluinya. “Di sana terlalu banyak penambang bernafsu. Bukan semata-mata untuk mempertahakan hidup, banyak alat berat didatangkan untuk membuat dirinya kaya raya karena pasir,” ujar Mbah Maridjan.

Ya, begitulah sosok Mbah Maridjan. Ia tak hanya bicara lewat perlambang. Kepada media-media barat yang mewawancarainya, ia banyak mengekspose perilaku manusia yang rakus harta dan rajin merusak alam. Keyakinan bahwa diri dan lingkungannya yang baik, ramah dan mau merawat alam itulah yang berakibat mereka tak dimurkai Tuhan lewat amuk ‘Sang Eyang’. Karena itu, mereka enggan dievakuasi, meski secara teoretis wilayah mereka tak bakal aman pula.

*** *** ***

Akibat pendiriannya yang teguh (oleh sebagian pejabat dianggap ‘mbalela’ karena mbeguguk ngutha waton) dengan menolak meninggalkan rumah, Mbah Maridjan lantas berubah citra menjadi sosok pembangkang. Ia bahkan -secara terbuka- berani menolak perintah Sultan Hamengkubuwono X, penguasa kultural kerajaan yang dulu memberinya status sebagai abdi dalem dengan tugas menjadi juru kunci Gunung Merapi. Peritah Sultan HB X, bagi dia hanyalah perintah Gubernur, bukan raja.

Belakangan, citra pembangkang lelaki sepuh yang oleh media barat dijuluki The Last Man Standing itu dimanfaatkan untuk keperluan promosi perusahaan yang membutuhkan citra kejantanan. Bayaran yang mahal dari iklan-iklan itu, konon, dibagikan kepada semua warga sedesanya. Mbah Maridjan kian memantapkan diri sebagai sosok yang tidak tergiur kenikmatan duniawi.

Sayang, pada pertengahan April ini saya mendengar kabar tak sedap. Sebagian orang di desanya mengutip sejumlah uang dengan satuan ‘juta’ untuk keperluan sebuah wawancara, kata seorang jurnalis di Yogyakarta. Kalau informasi ini benar, alangkah sayangnya kebaikan dan ketulusan yang sudah ditunjukkan oleh Mbah Maridjan kepada penghuni planet bumi ini, dimanapun mereka berada.

Kalau Anda penikmat seni pertunjukan –khususnya seni tari, mungkin Anda akan memiliki kerisauan seperti yang saya rasakan. Baru mau menonton, kita sudah disuguhi sinopsis yang menggelikan. Sebagian akan memaklumi dan memaafkan karena terlalu biasa membaca ‘pengantar’ pada katalog.

Pertunjukan Membaca Ruang Batu karya Eko Supendi, Surakarta.

Tapi, bagi penonton ‘pemula’ alias orang awam, tak jarang sinopsis justru akan menyesatkan. Setidaknya, mereka bakal dibuat berkerut kening karena imajinasi yang terbangun seusai membaca sinopsis pada buklet bisa jauh meleset dengan kenyataan. Artinya, pertunjukan bisa saja lebih bagus atau sebaliknya.

Meski demikian, ketidaksesuaian sinopsis dengan bentuk garapan merupakan hal yang akan mudah terlupakan. Bahkan dengan amat segera. Kerisauan justru meningkat pada stadium lebih tinggi seiring meningkatnya kuantitas menonton dan kualitas ‘penghayatan’. Bila kebetulan berada pada tataran ini, percayalah, Anda akan dibuat semakin cemas. (Tentu saja, asal tak terlalu berharap banyak, Anda tak akan mengalami kecemasan yang kronis)

Saya berani menyebut demikian lantaran sering menjumpai ‘penyakit’ yang diderita sebagian (besar?) koreografer kita: kecenderungan pamer teknik dan penggunaan vokabuler gerak yang hanpir sama.

Saya tidak menafikan bahwa pergaulan bisa saja menimbulkan keterpengaruhan. Namun, akan menjadi tidak wajar manakala keterpengaruhan semacam itu hanya dicomot begitu saja, sehingga sebuah karya koreografi lantas menjadi ajang pamer kepiawaian merangkai seperti halnya teknik kolase dalam pengertian paling sederhana.

Dulu, pada kurun 1990-an, saya sering terlibat (secara tidak langsung) dalam proses penyusunan komposisi tari sejumlah mahasiswa. Akibat intensitas pergaulan yang demikian tinggi saat itu, saya sering digiring pada sikap menyederhanakan persoalan alias nggebyah uyah. Anehnya, tebakan saya jarang meleset: jenis vokabuler gerak dan gaya (karya) mahasiswa itu pasti akan begitu-begitu saja, tergantung selera dosen pembimbingnya.

Alhasil, mahasiswa seperti menjadi obyek alias alat eksperimen sang dosen. Sebagian mahasiswa mengakui hal itu, sehingga tak jarang mereka memilih ‘kompromi’ selera garapan. Kreatifitas menjadi tumpul lantaran dihadapkan pada pilihan sulit. Kebetulan, hanya terdapat dua opsi untuk mencapai gelar sarjana tari (juga cabang seni lainnya): jalur penciptaan dan jalur karya tulis atau skripsi yang berbasis penelitian.

Ironisnya, jalur penciptaan menjadi pilihan favorit. Selain ‘mudah’, prosesnya tak serumit skripsi yang idealnya berbasis penelitian dan riset pustaka. Dan, asal tahu saja, tak banyak mahasiswa seni (tari) yang suka membaca, apalagi riset pustaka dan melakukan penelitian lapangan.

Jalur penciptaan disebut ‘mudah’ lantaran mereka bisa ‘mencipta’ apa saja, termasuk hanya dengan memodifikasi karya-karya yang sudah ada, entah itu dari wayang orang, tari-tari klasik kraton, atau cabang-cabang seni tradisi etnis dari penjuru Nusantara.

Sesungguhnya, tak ada salahnya memilih jalur penciptaan sepanjang memiliki dasar konsep yang kuat dan mendalam, seperti merekonstruksi jenis-jenis tari yang sudah hampir punah, atau menafsir ulang sebuah karya dengan pendekatan kritis, misalnya menguji kesesuaian karya dengan masa atau produk-produk intelektual yang terkait dengan properti karya itu sendiri.

Pertunjukan Rahwana Wirudha karya Samsuri, Surakarta.

Tentu akan sangat menyedihkan bila kelak, khazanah tari yang diwariskan para seniman kita hanya itu-itu saja, yang hanya bisa diwariskan lewat model pengajaran praktis dari guru ke murid. Sudah saatnya, seniman-seniman yang kebetulan menempati posisi sebagai ‘guru’ mulai membangun tradisi baru lewat sinergi model penciptaan dan penelitian. Saya percaya, sejarah, sosiologi, antropologi, bahkan ekonomi dan politik menjadi faktor yang saling mempengaruhi atas lahirnya produk-produk seni pada suatu masa.

Peradaban, menurut hemat saya, tak pernah hadir serta-merta. Ia merupakan penanda atas sebuah kreatifitas sekumpulan manusia yang selalu bersinggungan dengan alam dan makhluk hidup lainnya.

Adam Air kembali menorehkan catatan buruk bisnis penerbangan di Indonesia. Hilangnya pesawat Boeing 747-400 yang mengangkut 96 penumpang dan enam awaknya dalam rute Surabaya-Manado, Senin (1/1), itu mengingatkan pada tragedi setahun sebelumnya, dimana Adam Air ‘memilih’ lapangan terbang kecil di Tambolaka, Nusa Tenggara Timur untuk mendarat darurat pada 11 Pebruari 2006. Padahal, pesawat yang berangkat dari Jakarta itu seharusnya mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Seperti yang sudah-sudah, riuh rendah komentar bermunculan. Sudah klise pula, manajemen maskapai selalu membela diri. Ironisnya pula, para pejabat –bahkan yang paling memiliki kompetensi seperti Menteri Perhubungan, pun selalu terburu-buru memberi penjelasan, seolah-olah sudah mengetahui duduk persoalan dan faktor utama penyebab kecelakaan.

Lebih menyedihkan lagi, isi pernyataan resmi, baik pemerintah maupun otoritas penyelidik seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), cenderung menguntungkan pengelola usaha. Jauh dari netral, apalagi berorientasi pada hak konsumen. Persoalan cenderung dianggap beres ketika matematika ganti rugi sudah diperoleh, entah itu berupa nominal ganti rugi dari asuransi atau tali asih dari perusahaan.

Benar, kecelakaan pesawat Lion Air jenis MD-82 di Surakarta pada 30 Nopember 2004 (dengan 26 korban tewas, 61 luka berat/ringan) dan Mandala (Boeing 737-200) di Medan pada 5 September 2005 (korban 150 orang tewas, terdiri dari penumpang, awak dan warga sekitar lokasi kejadian) telah mengakibatkan perbaikan regulasi menyangkut keselamatan penerbangan. Penggunaan ban vulkanisir misalnya, mulai dibatasi meski banyak perusahaan penerbangan (terutama pendatang baru) keberatan karena faktor itu memberi kontribusi kenaikan biaya operasional.

Perbaikan regulasi itu pun berlangsung dengan sistem ‘tawar-menawar’. Tidak mulus, lantaran protes terus berdatangan dari para pengusaha angkot udara. Tentu saja, praktek semacam itu berpotensi munculnya prasangka publik. Pemerintah, mau tak mau, harus menanggung konsekwensi berat karena dituduh lebih berpihak kepada pengusaha dibanding konsumen.

Padahal, mandat yang diamanatkan oleh undang-undang oleh rakyat kepada para penyelenggara negara adalah melindungi hak-hak warganya: hak untuk memperoleh kemudahan mengakses transportasi serta hak untuk dijamin keselamatannya (hak hidup dan tetap sehat) selama menggunakan jasa transportasi.

Soal perang tarif akibat tuntutan hukum pasar, silakan, toh hal semacam itu justru akan menguntungkan konsumen. Hanya saja, pemerintah harus lebih tegas membuat kebijakan dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap kelayakan mengudara untuk pesawat terbang.

Kecurigaan praktek penggunaan suku cadang bekas (bogus) oleh oleh operator penerbangan, misalnya, harus dijawab dengan penerbitan kebijakan yang ketat serta pengawasan yang jeli dan terus-menerus. Aparatur yang terlibat dalam pengawasan harus bersih dan jujur, sementara uji kompetensi terhadap orang-orang yang terlibat dalam manajemen penerbangan pun harus lebih diperhatikan.

Saya ingat betul pernyataan seorang lawyer dari Nolan Law Group, Amerika Serikat, yang turut mendampingi para korban kecelakaan Lion Air di Surakarta. Lawyer yang mengkhususkan pada advokasi korban kecelakaan penerbangan itu mengatakan, banyaknya kasus kecelakaan yang mereka terlibat dalam advokasi korban diakibatkan oleh ruwetnya bisnis penerangan.

Rupanya, pemakaian suku cadang bekas hanyalah sebagian kecil bukti yang menunjukkan bisa ditekannya ongkos operasional pesawat. Yang lebih mencengangkan, kata lawyer itu, kecelakaan pesawat juga merupakan potensi sumber pemasukan maskapai penerbangan. Bila awam (khususnya di Indonesia) ‘hanya’ tahu hak ganti rugi diperoleh dari asuransi tiket, namun lebih dari itu sesungguhnya setiap pesawat yang dibeli (atau disewa) sebuah maskapai, sesungguhnya juga sudah (dan seharusnya) diasuransikan (salah satu induk asuransi pesawat di seluruh dunia terdapat di Inggris).

Kini, kita hanya bisa berharap media massa mau beramai-ramai menurukan laporan hasil investigasi mengenai seluk beluk bisnis penerbangan, termasuk kiat-kiat manajemen menyiasati pembiayaan. Dengan demikian, ada ‘wakil publik’ yang memerankan fungsi kontrol di tengah lemahnya sistem pengawasan dari otoritas penerbangan dan para penyelenggara negara.

Di luar itu, kita juga berharap, para jurnalis dan pengelola media massa tidak lagi mengandalkan pernyataan resmi pemilik maskapai dan pejabat negara (yang cenderung bias dan ingin membela diri), sehingga informasi menyesatkan seperti ‘penemuan’ lokasi kecelakaan Adam Air tidak terulang kembali.

* Sumber ilustrasi gambar diambil dari Harian Kompas, edisi 3 Januari 2007

Abu Bakar Ba’asyir selalu menarik perhatian. Yang tidak suka -entah dengan alasan apa, akan mengaitkannya dengan para pelaku Bom Bali I dan aksi-aksi serupa di tanah air. Yang pasti, mulai hari ini pula, media massa (nasional maupun asing) pasti akan diramaikan kembali dengan pro-kontra atas keputusan itu.

Siapa sesungguhnya Ba’asyir dan apa hubungannya dengan Imam Samudera dan kawan-kawan, tak ada salahnya saya mempublikasikan kembali tulisan saya tentang pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Surakarta itu. Agak panjang, memang. Tapi, saya rasa tulisan yang pernah dipublikasikan The Jakarta Post edisi 8 Maret 2003. Semoga bisa menjadi referensi tambahan bagi Anda, terlepas dari setuju dan tidak setuju (sebab saya memang tak ingin Anda mengamini temuan saya).

Saya mengucapkan terima kasih kepada Shalahuddin, seorang sahabat yang sangat membantu saya hingga terwujudnya sebuah tulisan panjang, sehingga saya menjadi lebih paham megenai hubungan Ustad Ba’asyir, Pondok Ngruki dan beberapa hal terkait dengan tindakan kekerasan di Indonesia.

Tulisan berikut dipublikasikan dalam halaman khusus bertajuk Special Report berjudul Abu Bakar Ba’asyir at the center of controversy . Tulisan itu juga merupakan satu-kesatuan gagasan dengan tulisan lain pada edisi yang sama, berjudul Tracking the roots of Jamaah Islamiyah . Berikut tulisan yang saya maksud:

====================================================================================
Ba’asyir Di Simpang Kontroversi

Ngruki adalah ikon gerakan Islam radikal, simbol perjuangan pengagamaan negara dan tata pemerintahan yang menghalalkan segala cara. Setidaknya, itulah stigma yang diberikan oleh negara-negara barat pasca bom Bali yang menewaskan 186 orang lebih, 12 Oktober lalu. Selain nama kampung di pinggiran kota Solo bagian selatan itu, nama Abu Bakar Ba’asyir juga lekat dengan jaringan teroris internasional.

“Ustad Abu (panggilan akrab untuk Ba’asyir) itu orang yang moderat dan bisa menerima perbedaan. Makanya, upaya penerapan syariat Islam di Indonesia dilakukan secara damai dan terbuka melalui pendirian Majelis Mujahidin. Sebagai Amirul Mukminin, ustad melarang pengikutnya melakukan tindakan kekerasan yang menyengsarakan orang tak bersalah,” ujar Achwan.

Muhammad Nursalim, bekas santri Ngruki yang kini memilih menjadi pegawai Departemen Agama di Kabupaten Sragen menguraikan panjang lebar garis perjuangan Abdullah Sungkar melalui tesis untuk memperoleh gelar Master Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam tesis berjudul Faksi Abdullah Sungkar dan NII Pada Masa Orde Baru itu, Nursalim memperlihatkan kiprah politik Sungkar membangun jaringan menurut pilihannya sendiri setelah ia menyatakan keluar dari keterlibatannya di kelompok Negara Islam Indonesia (NII).

Yang jelas, seorang bekas anggota Komando Jihad sumber The Jakarta Post di Jawa Timur yang tak mau disebut identitasnya, menyebut Ba’asyir terlalu kompromi dengan pemerintah Indonesia. Upayanya mensosialisasikan pemberlakuan syariat Islam secara terbuka, bahkan melalui pendirian Majelis Mujahidin adalah sebuah kekeliruan besar.

Sebelum terjadi tragedi bom Bali yang menewaskan 186 orang pada 12 Oktober, sumber The Jakarta Post di Majelis Mujahidin Jawa Timur mengaku sempat diminta Ba’asyir untuk ‘melobi’ sebuah kelompok radikal yang diduga akan melakukan tindakan kekerasan. Mereka melakukan pertemuan hingga 11 kali antara akhir Agustus hingga akhir September. Di antaranya, pertemuan dilakukan di Masjid Mujahidin dan di Jalan Tidar (Surabaya), sebuah tempat di Lamongan dan Mojokerto. Namun, upaya membujuk agar tak ada aksi kekerasan itu kandas.

Meski menghormati Ba’asyir, kata Rodli, mereka tidak memiliki kesetiaan atau ketaatan terhadap Ba’asyir yang dalam tesis tentang Faksi Sungkar disebut-sebut sebagai pengarang Tarbiyah Islamiyah, buku wajib dalam organisasi yang dikembangkan bersama Sungkar. “Kalau hormat (terhadap Ba’asyir) iya, karena Ustad Abu itu orang tua. Tapi soal ketaatan, belum tentu,” ujar Rodli.

Lebih mengagetkan, Ba’asyir juga mengecam dan menolak aksi perusakan terhadap warung-warung yang menjual minuman keras. Alasannya? “Karena kebanyakan penjualnya adalah orang yang lemah secara ekonomi. Oleh karena itu, Ustad Abu menganggap sama berdosanya menghancurkan modal hidup mereka,” ujar Rodli.
====================================================================================

Ibu negara Ani Yudhoyono gembira. Di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, 22 November lalu, ia menerima secara simbolis pengembalian 48 ekor orangutan (pongo pygmaeus) dari pemerintah Thailand yang diwakili oleh duta besar negara itu untuk Indonesia, Atchara Seriputra. Tuntas? Rupanya belum. Pemerintah Indonesia, mestinya segera menelusuri keberadaan puluhan orangutan lainnya, yang diduga hingga kini masih menjalani ‘profesi’ sebagai petinju di sana.

Ya, puluhan orangutan asal Indonesia diduga masih menjalani profesi gila itu di sana, termasuk di Safari World, kebun binatang tersohor di Thailand. Tapi, Anda pasti mafhum, karena orangutan tak mengenal ekonomi uang, maka perputaran baht tak bisa mereka nikmati seluruhnya, apalagi dikirim ke Indonesia sebagai devisa.

Upaya pengembalian satwa dilindungi (bahkan oleh organisasi PBB) itu ke Indonesia, rupanya bukan perkara gampang. Kebetulan, dalam kasus orangutan di Thailand itu terbentur pada tembok kekuasaan yang dibangun Thaksin. Di luar itu, keberpihakan negara –tepatnya para birokrat kita, ternyata masih lemah.

Seorang teman yang kebetulan aktivis perlindungan satwa liar dan satwa langka, bercerita bahwa belum lama ini ketemu dengan orang Belanda yang ingin mengembalikan belasan ekor Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) yang ada di negaranya. Kata orang Belanda itu, ia bahkan punya data lengkap pemilik burung langka itu di seantero Eropa. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, ada 300 ekor lebih! Padahal, di Indonesia tinggal enam pasang yang hidup di habitatnya, sementara tujuh ekor lainnya dipiara perseorangan di Pulau Bali.

“Upaya pengembalian sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Namun, surat-surat yang dikirim ke kementrian terkait tak pernah dibalas hingga kini. Padahal, orang itu ingin mengembalikan secara sukarela, bahkan atas biaya mereka sendiri. Mereka cuma butuh jaminan pemerintah, bahwa burung-burung itu akan dikembalikan ke habitatnya,” ujar sang teman. Itulah Indonesia!

Sang teman masih ingat betul pengalamannya beberapa waktu lalu, ketika melakukan investigasi penjualan satwa liar di Jakarta. Rupanya, mata rantai sindikat penjualan satwa liar sudah sangat ruwet. Bukan hanya oknum di kantor Badan Konservasi Sumberdaya Alam DKI Jakarta, tapi pat-gulipat juga melibatkan aparat bea cukai dan petugas Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah satwa langka yang sudah tertangkap saat hendak diselundupkan, ternyata dijual kembali oleh para oknum tadi.

Kembali pada keberadaan Si Pongo di Thailand, ternyata jumlahnya masih banyak. Pada September 2002 saja, terdeteksi ada 140 ekor orangutan di sana, 120 di antaranya menghuni Safari World, kebun binatang seluas 100 hektar di Bangkok. Investigasi selama setahun sejak Oktober 2002 menunjukkan hasil yang membuat miris. Setidaknya, 5-10 ekor orangutan masih diselundupkan ke Thailand setiap bulan. Diduga, populasi orangutan di habitat aslinya (karena Pongo tidak ditemukan di belahan bumi manapun) di Kalimantan Tengah dan Kaimantan Timur tak lebih dari 7.000 ekor.

Asal tahu saja, penyelundupan kera ke Thailand itu merupakan praktek kotor terbesar di seluruh dunia dalam 50 tahun terakhir! Padahal, menyelundupkan kera jenis ini bukan pekerjaan mudah. Yang paling mungkin adalah menirim bayi-bayi orangutan, sementara untuk bisa memperoleh bayi-bayi itu, mau tidak mau harus dilakukan dengan jalan kekerasan dan sangat tidak bermoral: membunuh induk si bayi! (Sebab Pongo dewasa sangat kuat dan sangat melindungi bagi-bayinya, sehingga tak ada manusia yang sanggup memenangkan perkelahian dengannya tanpa senjata modern dan mematikan).

Rabu (27/9) menjelang subuh, saya menyaksikan film Mad City di HBO. Kelopak mata yang sudah menggelayut sejak malam, mendadak terbelalak. Bukan karena terpesona oleh akting John Travolta dan Dustin Hoffman yang memang ciamik, melainkan cerita film itu yang sesungguhnya telah menggelisahkan saya sejak lima tahun terakhir.

Dikisahkan, Samuel Baily (diperankan John Travolta) sedang berencana ‘membuat perhitungan’ dengan pimpinan sebuah museum. Ia membawa senapan laras panjang dan satu tas berisi dinamit. Rupanya, Sam tak terima diberhentikan dari pekerjaannya sebagai petugas keamanan di musem itu. Ia berusaha meminta penjelasan namun selalu ditolak oleh manajemen museum. Di tengah proses memaksa bicara, senapan yang dibawanya menyalak tanpa disengaja dan mengenai rekannya sesama anggota satpam yang berada di luar gedung.

Kejadian itu dilihat oleh Max Brackett (Dustin Hoffman), seorang reporter stasiun televisi yang gila sensasi. Max -yang sembunyi di balik pintu toilet, dipergoki oleh Sam yang sedang ketakutan. Singkat cerita, Max berhasil membalik dari posisi terancam (karena potensinya menjadi saksi persitiwa penembakan itu) menjadi di atas angin. Ia berjanji membantu meringankan hukuman Sam dengan imbalan menjadikan peristiwa itu sebagai bahas reportase eksklusif di stasiun tempat Max bekerja sebagai reporter freelance. Akur!

Lalu, dimulailah skenario versi Max. Ia menjadikan dirinya sebagai satu-satunya reporter yang berhasil siaran langsung dari lokasi kejadian. Ia mengatur seluruh permainan. Mulai pelepasan sandera (dari belasan anak-anak yang sedang study tour di museum) hingga mengatur kerja polisi. Kepada Sam dan kepala polisi, Max menawarkan iming-iming popularitas, sementara cerita di dalam museum merupakan karangan dia sepenuhnya (yang di dunia jurnalisme dikenal dengan istilah populer di-setting).

Istri Sam dan keluarga korban penembakan tanpa sengaja, pun diarahkan agar menolak seluruh wawancara atau reportase oleh tim dari media lain. Pokoknya, semua harus menurut skenario dan setting-an Max. Apalagi, Max sangat terobsesi menjadi host sebuah acara besar ber-rating tinggi.

Cerita itu, rupanya ada dimana-mana. Semula, saya pikir hal semacam itu tak ada dan tak pernah terjadi di Amerika, seperti dikisahkan melalui film itu (maklum, dalam menilai Amerika, kadang-kadang sering naif. Saya sering menganggap bangsa Amerika itu maju, demokratis, toleran dan sebagainya, meski kini saya menjadi paham, bahwa kebaikan Amerika hanyalah fatamorgana).

Di Indonesia, saya pun kerap menjumpai hal serupa, meski kadarnya agak berbeda. Dan, dunia jurnalisme televisi (terutama di daerah) kita, kadang lebih buruk dibanding yang saya tonton lewat Mad City. Saya masih sering menjumpai jurnalis televisi sering memanipulasi fakta. Sepetak sawah kering diambil secara close up lalu diberitakan kekeringan melanda sekian ribu hektar sawah. Ketika saya komentari bahwa hal semacam itu menyesatkan, sang teman berujar enteng: Ini kan fakta lapangan juga. Silakan saja dihitung dan dijumlahkan dalam satu kabupaten, pasti akan ada sekian ribu hektar yang kekeringan? Simpel dan ngawur, bukan? Anehnya, hasil reportase demikian tetap tayang……

Yang tak kurang parahnya adalah reportase kasus-kasus kriminal. Di sini, simbiosis-mutualisme terjadi antara polisi dan jurnalis (baik televisi, cetak maupun media elektronik lainnya). Sering terjadi, polisi melakukan reka ulang proses interogasi demi permintaan jurnalis atau sebaliknya. Peliput untung dapat materi berita, polisi juga untung karena selain bisa mejeng di layar kaca, juga ada harapan prestasinya terlihat oleh sang atasan. Harapannya, ‘prestasi’ akan mengubah ‘posisi’. Dan, sudah tentu: kenaikan pangkat!

Saking kacaunya, polisi bahkan pernah mengajak jurnalis televisi untuk bersama-sama menggerebek pelaku kriminal dengan menjanjikan akan ada penembakan. (Hasilnya, tentu akan kelihatan dramatis walau sadistis).

Tentu, itu bukan monopoli jurnalis televisi. Beberapa jurnalis foto pun terlalu sering mereka-reka adegan. Si subyek diminta berpose begini atau begitu untuk memberi efek ‘hidup’ dan dramatis menurut imajinasi sang fotografer. Sementara jurnalis media cetak pun tak luput dari kebiasaan bermain-main dengan narasumber. Bentuknya pun beragam.

Tapi, jurnalis Indonesia tak perlu berkecil hati (meski seharusnya tetap malu dan berpantang kalau harus mengabaikan etika jurnalisme dan kode etik jurnalistik). Sebab, menurut pengalaman penulis, banyak jurnalis dari media-media internasional pun kerap menabrak tabu-tabu jurnalisme. Dalam kasus reportase seputar terorisme di Indonesia, misalnya, mereka selalu menggunakan frame yang dibangunnya sendiri (meski biasanya mengacu pada arus utama yang diciptakan Amerika, Australia dan sekutunya). Islam di Indonesia diposisikan sebagai sumber ajaran terorisme, jihad dengan pedang dan sejenisnya.

Bahkan, ketika isu-isu yang sedang dikerjakannya menyangkut Majelis Mujahidin Indonesia, Pondok Ngruki maupun laskar-laskar Islam lainnya, mereka memiliki pola seragam: mengajukan pertanyaan dengan target jawaban antara ya dan tidak, atau mengutip pernyataan secara serampangan demi cerita yang sudah dibangun oleh imajinasinya sendiri.

Pembaca koran atau berita internet, pendengar radio dan penonton televisi sering dilecehkan. Hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang kerap dilanggar….. (Mestinya, seorang editor harus lebih kritis memperhatikan hasil reportase dan perilaku jurnalisnya, sementara perusahaan pers berkewajiban untuk memberikan pelatihan yang cukup untuk para pekerjanya, baik untuk meningkatkan skill jurnalistik maupun dalam rangka mengawal moralitas jurnalisnya).

Update:
Yang ini, saya tahu persis, dia seorang jurnalis beneran =>

Dalam sebuah percakapan ringan sambil main bola sodok, seorang jurnalis televisi bercerita kepada saya. Beberapa teman seprofesinya yang (sesungguhnya) berstatus stringer dari beberapa stasiun televisi mulai kreatif, yakni ‘mempekerjakan’ stringer lain untuk mereka. Selain hemat energi karena tak harus capek-capek liputan, mereka juga untung secara ekonomis dan ‘popularitas’.

Disebut untung secara ekonomis, sebab mereka menyandarkan pendapatan dari selisih harga beli dengan harga jual. (Asal tahu saja, rata-rata stasiun televisi di Jakarta membayar honor stringer antara Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu setiap satu item berita ditayangkan. Nah, stringer ‘kreatif’ yang sejatinya tak tahu-menahu prinsip di lantai bursa itu ‘membeli’ hasil liputan pada kisaran Rp 25 ribu hingga Rp 100 ribu per item. Tentu, mahal-murahnya harga beli itu tergantung tingkat kesalehan sosial sang stringer asli itu) Sementara keuntungan ‘popularitas’ hanyalah sebatas demi menjaga hubungan antara stringer asli terhadap dewan redaksi dimana ia bekerja. Semakin produktif, maka namanya akan berkibar di kantor pusat.

Jadi, believe it or not, itulah reality show yang barangkali selama ini Anda ‘nikmati’ melalui layar kaca, entah sebelum berangkat ngantor, di sela-sela lunch break, menjelang makan malam atau bahkan ketika Anda masih terjaga pada tengah malam. Cobalah perhatikan dengan cermat berita-berita televisi kita. Saya jamin, Anda akan menjumpai hasil reportase dari lokasi yang berjauhan, oleh stringer yang sama, namun bisa ditayangkan pada hari yang sama. (Anda pasti membayangkan kompetisi antas-stasiun televisi kita sudah sedemikian ketatnya, sehingga seorang reporter di daerah pun mesti ‘menyewa helikopter’ supaya tak ketinggalan dalam bersaksi dan melaporkan berbagai peristiwa yang terjadi hampir bersamaan di berbagai tempat berjauhan) Sebagai awam, Anda pasti bingung, kan?

Jangan kaget. Itulah realitas dapur redaksi televisi kita. Dan, sekali-sekali jangan merasa tertipu atas beragam tayangan di televisi hanya karena membaca posting ini. Kalau mau demokratis, gunakan saja hak Anda. Jangan menonton kalau tak percaya, sebab ‘pastisipasi’ kita sebagai penonton pasif juga sering dimanipulasi lembaga pemeringkat rating untuk mendongkrak harga slot iklan pada setiap rubrik di televisi.

Pssttt…. Saya mau ngasih tahu lagi. Banyak stringer di daerah tak pernah ‘dimanusiakan’ oleh perusahaan pers yang memanfaatkan ‘jasa’ mereka. Perusahaan pers lebih senang menerbitkan kartu pers lengkap dengan foto, nama dan logo perusahaan dibanding -misalnya- membekali stringer mereka dengan beragam pengetahuan dasar komunikasi massa, etika jurnalistik, kode etik jurnalistik, dan sebagainya. Kalaupun ingin lebih menegaskan bahwa stringer dimaksud adalah orang yang terakreditasi, maka kepada yang bersangkutan akan diberikan berbagai macam jenis merchandize (seperti kaos, jaket, topi, stiker, dll) yang bisa dijadikan atribut liputan, meski barang itu sesungguhnya cocok untuk gift bagi relasi perusahaan dan berbagai kegiatan promotif lainnya.

Jadi, jangan kaget kalau Anda mendengar satu rekaman panjang (populer dengan sebutan roll) dari seorang stringer jadi-jadian akan dikloning beramai-ramai oleh stringer sungguhan. Untuk mengenali produk beginian juga gampang:angle-nya pasti sama!
(Update dilakukan pada Minggu, 1 Oktober pukul 08.52 WIB)

Bahwa kemerdekaan pers tak ada di Singapura, saya sudah pernah mendengarnya. Bahkan cukup lama. Tapi soal kebebasan mengekspresikan pendapat bagi warga sipil juga dibatasi, saya baru mengetahuinya pada awal bulan September ini. Jauh sebelum September, ratusan organisasi masyarakat sipil (civil society organizations/CSO) yang memiliki perhatian khusus terhadap sepak terjang lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia dan lembaga-lembaga donor lainnya, telah mengajukan ijin untuk menggelar pertemuan publik bertajuk International People’s Forum.

Alih-alih memberi ijin bagi forum ‘tandingan’ terhadap Annual Meeting IMF/World Bank itu, Pemerintah Singapura justru menanggapinya dengan kelewat batas. Banyak cara dilakukan untuk membatalkan International People’s Forum(IPF), termasuk dengan mengintervensi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau agar tidak memberikan ijin penyelenggaraan IPF di Batam, setelah gagal digelar di Singapura.

Gayung bersambut. Polda Kepulauan Riau ‘menurut’ saja pada kemauan Singapura. Dengan dalih pertemuan organisasi masyarakat sipil (juga dikenal dengan sebutan organisasi nonpemerintah/Ornop) itu akan mengganggu iklim investasi di Batam, Kapolda Brigjen Sutarman pun menggertak dengan ancaman bernada kurang percaya diri. Kata Kapolda, pihaknya akan membubarkan paksa, dan jika tak mampu, Polri akan bersama-sama LSM setempat (yang menolak pertemuan Anti-IMF/World Bank) untuk menghadapi peserta IPF.

Pemerintah Singapura, terus saja menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pertemuan CSO/Ornop di Batam. Berbagai isu dikembangkan, seolah-olah pertemuan International People’s Forum di Batam hanyalah kedok untuk mengacaukan Annual Meeting IMF/World Bank yang berlangsung di Suntec City, Singapura. Saya, yang kebetulan terlibat dalam pertemuan itu, termasuk yang direpotkan dengan sejumlah pertanyaan monoton dari berbagai media -terutama media massa dan kantor berita luar negeri: Benarkah peserta IPF akan berbondong-bondong ke Singapura untuk berunjuk rasa?

Memang, tak ada yang salah dari pertanyaan para jurnalis itu. Mereka harus melakukan crosscheck, meski sumbernya hanyalah rumor belaka, yang sepertinya sengaja ditiupkan dari negeri seberang. Apalagi, para jurnalis yang meliput di arena IPF menyaksikan pemandangan tak lazim dan cenderung berlebihan pada dua hari pertama pelaksanaan IPF: sebuah mesin detektor dipasang (entah atas perintah siapa) di pintu masuk utama tempat berlangsungnya acara, Asrama Haji Batam. Puluhan intelijen (dari kepolisian lokal hingga Mabes Polri, kejaksaan dan TNI berbaur dengan sejumlah intelijen Singapura yang menyamar menjadi jurnalis) berkeliaran dari pagi hingga subuh lagi.

Rupanya, Pemerintah Singapura terjebak oleh sikap paranoid yang diciptakannya sendiri. Puncaknya, adalah ketika otoritas keamanan negara itu mengeluarkan keputusan pencegahan masuknya puluhan aktivis organisasi masyarakat sipil ke negara itu. Beberapa, bahkan dideportasi begitu mendarat di Bandar Udara Changi seperti yang dialami dua aktivis Philipina dan seorang asal Amerika Serikat. Sebagian lainnya, diinterogasi aparat setempat bahkan hingga 38 jam. Padahal, sebagian dari puluhan aktivis itu hanya ‘numpang mendarat’ untuk meneruskan perjalanan ke Batam naik ferry, sementara sebagian lainnya memang menjadi peserta resmi civil society organization/CSO meeting yang diorganisir IMF/World Bank.

Seperti belum cukup anggone unjuk kebolehan mengatasi setiap potensi ancaman keamanan, sebuah kapal patroli militer lengkap dengan senjata pun disiagakan di perairan yang memisahkan Pulau Sentosa dengan Pulau Batam. Seorang teman yang hendak ‘berlibur’ setelah mendokumentasi pertunjukan artis Jakarta di Batam Center, pun harus menjalani penggeledahan oleh polisi Singapura di atas ferry Wave Master begitu memasuki perairan Singapura. Dugaan saya, teman asal Jakarta itu diperiksa lantaran memelihara jenggot yang bisa diasosasikan sebagai ‘teroris’. Anehnya lagi, seorang kameraman Reuters yang hendak meliput Annual Meeting IMF/World Bank juga harus menjalani screening hampir satu jam begitu mendarat di Harbour Front, pelabuhan utama Singapura.

Pemandangan kontras terus saya jumpai hingga di sejumlah ruas jalan utama perkotaan Negeri Singa itu. Walaupun umbul-umbul berisi sambutan atas pelaksanaan Annual Meeting IMF/World Bank terpampang di sepanjang jalan hingga di kawasan perbelanjaan, namun banyak fasilitas umum harus ditutup untuk umum, terutama pada acara puncak Annual Meeting IMF/World Bank pada 19-20 September. Banyak ruas jalan, baik untuk pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor, pun ditutup, semata-mata demi ‘kenyamanan’ pertemuan para rentenir dan pengutang itu.

Yang pasti, para petinggi IMF dan World Bank benar-benar dibuat malu oleh tindakan Pemerintah Singapura itu. Kedua lembaga itu bahkan sampai memprotes pemerintahan Singapura atas pencekalan sejumlah aktivis untuk memasuki Singapura. Sebab, partisipasi dan kehadiran CSO dalam pertemuan itu, sedikit banyak akan bermanfaat bagi kedua lembaga itu. Selain bisa dijadikan modal untuk membusungkan dada (sebab dengan begitu IMF/World Bank terkesan terbuka dan tidak antikritik), lebih dari itu, IMF/World Bank juga bisa memperoleh masukan kritis atas kegagalan-kegagalan program pemberian utang mereka di negara-negara miskin, termasuk Indonesia.

Suasana Bandara Hang Nadhim, Batam, 14 September 2006

Orang awam pasti akan kesulitan mencari kaitan hubungan Detasemen Khusus Antiteror Polri (yang dikenal dengan sebutan Densus-88, terutama setelah sukses menangkap banyak anggota jaringan teroris di Indonesia) dengan utang negara, baik Indonesia maupun negara-negara miskin lainnya. Sesuai kekhususannya, anggota detasemen ini bekerja secara rapi, tertutup, dan baru disebut ketika berhasil melakukan operasi.

Foto: AFP/Jay Directo via website Australian Associated Press

Namun, di Kepulauan Riau, keberadaan organisasi ini justru tampil menonjol, terutama sejak pekan kedua September. Banyak media massa, terutama di Batam, memberitakan operasi terbuka organisasi itu. Seperti pada 14 September siang, sebuah mobil station wagon warna gelap diparkir persis di depan terminal kedatangan Bandara Hang Nadim, Batam. Pemilik mobil itu mudah dikenali, sebab di kaca belakang dan di sisi kanan mobil terpampang tulisan berukuran besar dengan warna mencolok, yang menunjuk detasemen khusus institusi kepolisian.

Rupanya, keberadaan Densus-88 di berbagai pintu masuk Batam itu ditujukan untuk ‘mengamankan’ kota kepulauan itu dari serbuan ‘teroris amatir’, yang sesungguhnya berusaha menyuarakan penolakan dominasi dan intervensi lembaga pemberi utang kelas kakap itu terhadap para pengutangnya. Caranya, ya berkumpul bersama para sesama aktivis antiutang dari berbagai negara untuk mendiskusikannya secara bersama.

Soal dipilihnya kota Batam, tak lain dan tak bukan sebab kota itu berbatasan dengan Singapura. Sementara di negeri singa itu sedang berkumpul para petinggi negara dari berbagai penjuru dunia untuk mengikuti pertemuan tahunan IMF/World Bank untuk membicarakan berbagai hal mengenai utang-piutang kelas kakap, para aktivis juga berkumpul untuk mengkritik lembaga rentenir itu.

>>>> Foto: EPA/Komang via Australian Associated Press website

Kembali ke soal kaitan Densus-88 dan utang, boleh jadi karena para kebanyakan polisi kita memang tak tahu-menahu, bahwa sebagian anggaran kepolisian di seluruh Indonesia juga berasal dari utang luar negeri (tahun ini saja, hampir seperlima dari total APBN dialokasikan ‘hanya’ untuk membayar cicilan utang). Puluhan juta orang tetap miskin, bahkan sebagian justru menjadi kian miskin lantaran negara dibelit persoalan harus membayar utang pada saat duit benar-benar sulit dikumpulkan.

Para anggota polisi kita mungkin tak terpikir, saat mereka mengawasi (istilah bakunya mengamankan) unjuk rasa petani yang menolak impor beras, sesungguhnya mereka sedang berhadapan dengan orang-orang yang sedang memperdengarkan suara isi perut mereka yang keoroncongan, sekaligus ratapan akan ketakutan mereka terhadap nasib masa depan generasi mereka.

Dari hati yang paling dalam (wuiih….. sok perasa), saya sungguh berharap gagasan agar polisi berpendidikan minimal setingkat akademi yang pernah bergema pada masa lampau bisa terwujud. Selain bila diajak ngobrol bisa ‘nyambung’, mereka juga akan sanggup memahami kaitan utang dengan nasib sebuah bangsa, selain menjadi lebih mengerti, bahwa ekspresi menentang perilaku IMF dan World Bank (apapun bentuknya, asal cerdas dan beradab), juga termasuk ibadah (itu kalau mau sok religius!)

Catatan:
Supaya asyik, halaman ini diperbaiki dengan menambah foto. Revisi dilakukan pada 15 September pukul 20.51 WIB

Sebagian bangsa kita termasuk abai dan cenderung meremehkan hak cipta beragam karya intelektual, tak terkecuali fotografi. Di sekitar kita, banyak bertebaran beragam bentuk pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang mudah ditemui, kendati undang-undang yang melindungi hak itu sudah ada, tak lama setelah Indonesia meratifikasi konvensi dunia tentang HAKI pada penghujung 1990-an.

Tak usah jauh-jauh. Sejumlah media massa masi ’senang’ menyebut foto karya Si Polan atau Si Badu dengan mencantumkan kata: dok. xxxx di samping foto. Begitu pula dengan beragam kartu pos yang bertebaran di toko-toko buku atau tempat wisata, nyaris menggunakan foto karya anonim, kecuali produk luar negeri atau pemakai foto-foto karya Deniek G. Sukarya.

Tentu, produsen sebagai penerbit merupakan pihak yang harus disalahkan pertama kali, meski harus diakui pula, sebagian besar dari kita sudah terbiasa meremehkan hal-hal demikian. Kita nyaris tak pernah menyuarakan (apalagi meneriakkan) ketidakadilan. (Jangan-jangan, karena perangkat hukum kita tak pernah digunakan secara optimal oleh para hamba wet seperti dalam banyak kasus sehingga kita jadi apatis?!?) Mungkin.

Kita pasti ingat, ketika teknologi fotografi masih sampai pada tahapan seluloid, kita sudah dihadapkan pada ‘kontrak’ tak adil, seperti tertera di balik sampul pesanan di studio-studio cuci-cetak foto. Di sana biasa tertulis (yang menjadi dasar hukum sangat kuat) begini:

Apabila terjadi kerusakan dalam prosesing, kami akan mengganti xxx rol film dengan merk dan jenis yang sama atau Apabila terjadi kehilangan, maka kami akan mengganti xx rol…... Itu pun dengan embel-embel, kita mesti sudah membayar uang muka jasa cuci-cetak itu. Kalau tidak, entah apa yang bakal terjadi. Yang pasti, foto-foto yang dihasilkan dianggap tak bernilai., kendati yang terekam di sana adalah peristiwa sangat bersejarah atau memerlukan dana besar dan energi yang kelewat payah untuk merekam sebuah peristiwanya.

Suka tak suka, itulah potret keseharian kita. (Sejumlah) Media massa sudah telanjur menjadi industri dan cenderung menindas. Begitu pula para pengusaha jasa cuci-cetak, mereka maunya bermain di wilayah aman. Yang lebih ironis, sebenarnya dilakukan oleh para pekerja dan penggiat seni merekam dengan cahaya itu. Dalam banyak kasus lomba foto misalnya, mereka meminta negatif film karya pemenangnya, plus ditambahi embel-embel mereka berhak menggunakannya untuk keperluan promosi dan tetek bengek kepentingan subyektif penyelenggaranya. (Anehnya, orang masih suka berbondong-bondong mengikuti lomba jenis beginian).

Sikap yang tak kalah menyebalkannya, sesungguhnya sering terjadi di kalangan seniman sendiri. Seniman yang dimaksud di sini adalah mereka (sebagian) yang berkredo ’seni untuk seni’, entah dari kalangan seni rupa, seni tari, drama dan seni-seni lainnya. Sebagian dari mereka itu termasuk kelompok yang paling sering melanggar hak cipta (HAKI). Sangat sedikit orang yang mencantumkan nama desainer, fotografer atau ilustrator untuk poster-poster dan booklet pameran atau pertunjukan mereka.

Begitulah kalau kita sering pasrah pada keadaan. Dunia menjadi jungkir balik tak karuan…..

Tempo Interaktif pada Rabu, 30 Agustus 2006 pukul 16:42 WIB menurunkan laporan tentang kewajiban pengelola warung internet mendata pengunjungnya dan melaporkannya kepada Indonesia Security Incident Response Team on Information Infrastructure, sebuah tim bentukan kantor Menteri Komunikasi dan Informatika.

Sekilas, tujuannya memang terkesan mulia, karena pemerintah ingin meminimalisir berbagai bentuk tindak kejahatan melalui sarana internet seperti carding, pembobolan situs dan terorisme (sehingga asumsinya, masyarakat jadi teperhatikan atau dilindungi oleh aparat pemerintah sebagai pemegang mandat mengelola negara). Supaya kelihatan gagah, bahkan disertakan sanksi (lebih tepat disebut ancaman) bagi pengelola warnet yang tak melaporkan identitas pengunjungnya, bila sewaktu-waktu terjadi cybercrime di warnet bersangkutan.

“Saya sudah meneken Peraturan Menteri tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil seperti dikutip Tempo Interaktif.

Di satu sisi, terobosan Pak Menteri lumayan kreatif, meski pada sisi lainnya, kebijakan itu terkesan terburu-buru. Bukan semata-mata karena ‘wajib lapor’ diberlakuan mulai pekan ini dan tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Lebih dari itu, kebijakan ini akan memiliki potensi disalahgunakannya data atau identitas pengguna internet di warung internet, apalagi bila tak ada jaminan yang tegas, bahwa tim akan menjaga kerahasiaan identitas -apapun alasannya, sepanjang tidak membahayakan keselamatan negara.

Tentu, pemerintah harus menyatakan bahwa bila di kemudian hari terjadi penyelewengan atas data yang dimilikinya, maka oknum yang menyalahgunakan itu juga akan memperoleh sanksi pidana dan sanksi administratif sekaligus sebagai jaminan bahwa tim, aturan dan mekanisme pemantauan pengguna internet itu bukan semata-mata dilatari oleh sikap paranoia yang berlebihan, oleh sebab aparatur yang seharusnya bekerja untuk itu ternyata belum mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Menurut hemat saya, kebijakan demikian terlalu berlebihan, apalagi bila menyimak prestasi aparat kepolisian dalam melacak jejak penjahat di internet sangat pantas dibanggakan. Pada sekitar awal 2001 misalnya, polisi bisa menangkap sejumlah carder di Semarang dengan barang bukti berupa sejumlah kacamata merk Oakley dan benda-benda ‘aneh’ lainnya. Begitu pula di Yogyakarta, banyak pembobol kartu kredit berhasil ditangkap, bahkan ketika kata cybercrime belum sepopuler kini.

Mau tahu prestasi lainnya? Yang paling mutakhir, polisi bisa melacak orang-orang yang diduga berada di balik situs-situs yang dijadikan alat propaganda, sarana pelatihan dan pengenalan jenis-jenis senjata serta media rekruitmen anggota baru sebuah jaringan teroris. Kemampuan polisi kita sudah sangat pantas dibanggakan, karena itu sudah sewajarnya masyarakat mengapresiasi dan menghargai kinerja semacam ini.

Jangan sampai, pengusaha warnet menjadi ‘agen’ pengumpul dan penyetor data secara gratisan, sementara kelalaian (pasti tidak disengaja) bisa berbuntut fatal bagi pemilik usaha. Seperti halnya telepon (fixed line maupun yang bergerak) yang merupakan sarana komunikasi personal, maka internet juga harus dibiarkan berkembang sesuai kodrat seperti yang dimaui penemunya.

Kita tahu ada istilah kuno, bahwa teknik dan kemampuan penjahat selalu selangkah lebih maju dibandingkan dengan polisi. Tapi, justru di situlah sesungguhnya maksud Tuhan menghadirkan ‘kejahatan’ supaya yang merasa ‘tidak jahat’ bisa membedakan baik dan buruk, karena itu terus berupaya menjaga dirinya tetap baik. Biarkan kemampuan polisi (untuk menjaga kebaikan tetap ada di muka bumi) terus berkembang secara alamiah daripada berusaha mendikte dan ‘mendidik’ polisi dengan cara memposisikan sesuatu di luar kelompok yang bernama polisi itu sebagai penjahat atau berpotensi berbuat jahat, sehingga harus dicegah ’sejak dini’ dengan segala cara.

Upaya pencegahan terhadap munculnya kejahatan tak boleh dilakukan dengan cara-cara penghakiman. Seperti lazimnya proses peradilan, harus ada berita acara pemeriksaan, ada proses penuntutan dan pembelaan, juga ada majelis hakim yang bertindak sebagai wasit. Jadi, tak perlu ada ketakutan apalagi paranoia terhadap kehadiran sebuah teknologi di tengah kehidupan modern seperti sekarang.

Kemarin dulu, pemilik nomor telepon harus menyetor data pribadi (dengan ancaman dihanguskan). Kini, mau berselancar di dunia maya, juga dipaksa pamer KTP (bayangkan ketampanan atau kecantikan Anda memiliki ekses ditaksir penjaga warnet, bahkan hingga tergila-gila kepada Anda, meski marital status Anda sudah diketahuinya pula, lalu dia nekad mengajak berkencan entah di kamar hotel, apartemen, atau rela bahkan hanya beralaskan rumput ilalang).

Jangan-jangan………………………

(Ah, kenapa Bapak yang satu itu selalu menggodaku supaya mengingat kembali kejadian-kejadian masa lalu?!? Atau sebaliknya, justru saya kelewat serius merespon pancingan humor yang seleranya memang tak selaras dengan sense of humor yang dikaruniakan-Nya untukku?!? Alangkah tolol dan sia-sianya hidup ini…)

Catatan tambahan:
Pernyataan agak berbeda mengenai rencana Menkominfo tentang rencana pengawasan penggunaan saluran internet bisa dilihat di Batam Pos, termasuk pernyataan seorang anggota DPR RI. (Revisi: Selasa, 5 September 2006 pukul 16:59 WIB)

Tahun 1950-an adalah saat-saat menyenangkan bagi pemuda Rachmad. Lahir dari keluarga pengusaha tenun, ia termasuk sedikit dari orang-orang beruntung karena bisa mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Apalagi, ia hanya berasal dari Pedan, sebuah kota kecamatan di pedalaman Klaten, sekitar 25 kilometer di selatan Surakarta.

Seperti umumnya pemuda kelas menengah, dia juga pernah dijangkiti ‘penyakit’ bosan sekolah sehingga ia keluar dari UI. Ia sempat pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Nasional, meski hanya dijalaninya selama tiga tahun. Di jurusan baru itulah, ia menemukan pilihan hidup baru. Ia mempraktekkan pengetahuan yang diperolehnya untuk mengembangkan usaha tenun lurik Atmo Prawiro, yang tak lain ayah kandungnya sendiri. Mulailah ia mencermati gaya hidup orang kota, seperti mode pakaian para tokoh dan kaum kaya juga jenis bahan yang mereka kenakan.

“Saya pernah membeli setelan jas terbuat dari wool untuk saya jiplak,” ujar Rachmad terkekeh, mengenang peristiwa tahun 1954 itu. Pulang ke Pedan, ia sudah memperoleh rumus jumlah benang yang harus dianyamnya dengan menggunakan mesin ayahnya. Singkat cerita, jas asli yang terbuat dari wool dengan motif kotak-kotak hitam-putih itu berhasil dibuatkan tiruannya. “Supaya tak melanggar hak cipta, saya menambahkan jumlah benang sehingga motifnya menjadi lebih besar dibanding aslinya,’ tuturnya. Lalu, jadilah setelah jas berbahan katun. Sekilas, kedua jenis bahan itu sulit dibedakan secara visual. Namun, ketika saya coba merabanya -seperti ditunjukkan Rachmad, 1 Agustus lalu, barulah saya tahu bedanya.

Di Pedan, ‘industri’ tenun lurik manual kini tersisa dua. Satu milik Rachmad yang mempekerjakan 70 orang -kebanyakan berusia lanjut, dan Ibu Diro yang skalanya lebih kecil. Sementara usaha Ibu Diro terseok-seok karena masih bertahan dengan jenis dan motif tradisional -seperti selendang dan jarik-, yang mulai kurang diminati, Rachmad masih menyukai eksperimen.

Saya teringat pernyataan Rachmad ketika saya menemuinya, sepuluh tahun lalu. Ketika itu, ia menyatakan sanggup membuat kain dengan bahan rambut. “Saya yakni bisa mengerjakannya,” tuturnya. Hiperbolis? Mungkin. Tapi, sesumbar Rachmad bukan bualan semata. Ia pernah menenun berbahan eceng gondok atau jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang biasa dipakai untuk bahan tikar atau karung goni. Eksperiman itu bahkan berbuah manis. Pada pertengahan 1980-an, ia keliling Bali dan menjajakan beberapa contoh barang produksinya, yang ketika itu dia buat dengan zat pewarna alami seperti dari dedaunan atau kulit buah mahoni. “Di Bali, saya bertemu orang Jerman. Dia langsung memesan dalam jumlah besar,” kenangnya.

Boleh jadi karena kampanye lingkungan sangat kuat di negeri-negrei barat, produk Rachmad cepat ludes di pasar luar negeri. “Yang saya dengar, kain buatan saya dijual seharga US$ 500 per meter,” ujarnya. Padahal, kepada orang Jerman itu, Rachmad hanya menawarkan harga Rp 5.000 per meter. Meski tahu harga jualnya, Rachmad tak menyesal atau kemaruk meraup untung besar. “Yang penting, produksi kami lancar,” imbuhnya.

Dan, benar. Dari perkenalan itulah, omzet usahanya bisa mencapai Rp 100 juta hingga Rp 120 juta per bulan. Padahal, masa itu merupakan saat paceklik bagi industri tenun. “Akibat banyaknya mesin-mesin tekstil yang menyerbu Indonesia, saya sempat beralih pekerjaan sebagai pemborong padi di Karanganyar. Usaha kami collapse,” tuturnya. Perkenalannya dengan pembeli asal Jerman itu, jelas menjadi sebuah berkah tak ternilai bagi Rachmad, yang pada akhir 1960-an sudah sanggup membeli sepeda motor BMW seri R-27.

Kian lama, kain-kain produksi Rachmad kian diminati konsumen. Pesanan mengalir bukan hanya dari Jerman, namun juga Jepang, Amerika dan beberapa negara Eropa lainnya. Beberapa pemesan, bahkan sangat percaya kepada kepiawaian Rachmad meramu benang-benang buatan dengan pewarna hasil eksperimennya. Kadang-kadang, pemesan hanya mengirim motif kasar melalui faksimili dengan sejumlah catatan dan keterangan yang dikehendakinya. Usahanya pun kerap menjadi ajang observasi atau praktek lapangan mahasiswa jurusan tekstil atau desain interior dari beberapa perguruan tinggi ternama seperti Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) atau Institut Teknologi Bandung (ITB).

Malah, tak jarang mahasiwa datang hanya berbekal uang. “Mereka cuma mempresentasikan keinginannya dan kami yang membuatnya. Mahasiswa tinggal pulang membawa hasil untuk dipresentasikan dalam ujian tugas akhir, lalu jadilah mereka sebagai sarjana,” ujarnya terkekeh.

Tapi, itu hanyalah sepenggal kisah manis masa lalu. Sebab, kini tenun lurik sudah sekarat, digerus kecenderungan konsumen yang kian pragmatis. Bahan-bahan katun, wool, linen atau polyester keluaran pabrik-pabrik modern, jelas memiliki karakteristik yang berbeda dengan kain yang dibuat dengan mesin tenun manual milik Rachmad. Meski menggunakan jenis benang yang sama, hasilnya akan sangat nyata bedanya.

Satu hal yang masih menjadi semangat berkaryanya, hanyalah keinginannya tetap mempertahankan keberadaan tenun lurik Pedan. Kalaupun masih ada siswa sekolah mode bergengsi di Jakarta yang menyambanginya, hal itu hanyalah menjadi pelipur lara. Begitu pula, ketika beberapa motif kainnya dibeli orang Amerika lalu ditambahkan label Ocean Pacific sebelum beredar di butik-butik mahal di kota-kota besar.

Kini, ia tinggal menjadi satu-satunya penjaga agar lurik Pedan tak segera menjadi catatan sejarah. Satu matanya sudah rusak, dan satu lagi terkena katarak akut. Ia menolak dilakukan operasi. “Kalau gagal, dan saya menjadi buta, siapa yang akan mengawasi tenun saya?” ujarnya. Maklum, dari enam anaknya, hanya satu yang tertarik meneruskan usahanya

(Terima kasih kepada Paman Tyo, yang sudah mengingatkan saya untuk tidak bosan membual)

Protes Anti Perang di depan Kedutaan Israel di Seoul, Korea Selatan, 10 Agustus 2006. Foto: JUNG YEON-JE/AFP (Sumber: website Australian Associated Press)

Israel bagai raksasa tak terkalahkan. Kebiadabannya nyaris sempurna karena didukung habis-habisan oleh pemerintah Amerika. Bukan hanya Palestina, Libanon sudah terkena getah murka tentara Yahudi. Suriah dan Iran sudah digertaknya, tinggal menunggu kejutan baru (yang sesungguhnya tak sudah bisa diduga sebelumnya, sebab markas Perserikatan Bangsa-bangsa saja tak luput dari serangan bom mereka). Hampir seluruh penduduk bumi miris, marah dan mengutuk kebiadaban Israel.

Keluarga pengungsi Libanon di sebuah pantai di Libanon bagian selatan, 9 Agustus 2006. Foto: MOHAMED MESSARA/EPA (Sumber: website Australian Associated Press)

Di Indonesia, wacana jihad sudah berseliweran. Gemanya, bahkan mengalahkan rencana pemerintah yang ingin terlibat dalam pengiriman tentara -bersama Malaysia dan Brunei, untuk misi perdamaian di Timur Tengah. Simaklah berita televisi dan koran-koran kita, yang tak henti menyiarkan rencana kelompok ini, laskar itu dan front tertentu ke Palestina/Libanon. Apa yang akan terjadi di tanah seberang bukan lagi jadi pertimbangan. Mati syahid lebih mulia daripada mengutuk dan meratap sepanjang hari. Begitu argumentasi para mujahid.

Banyak orang bisa memahami kegelisahan sebagian masyarakat kita yang ingin berjihad di sana. Tapi, banyak pula pihak yang mulai kuatir dengan besarnya semangat perang sebagian lainnya. Invasi Irak atas Kuwait yang kemudian melibatkan Amerika telah memicu sentimen agama di Indonesia pada awal 1990-an. Seolah-olah, peristiwa itu menjadi kelanjutan Perang Salib.

Tentara Israel menangkap anggota Hisbullah di Libanon Selatan yang berbatasan dengan Israel. Foto: AFP (Sumber: http://news.yahoo.com)

Beberapa tokoh lintas-agama di Surakarta, pun berembug, sekaligus mengantisipasi bila gairah jihad sebagian masyarakat di sekitar Surakarta tak terbendung, baik dalam pengertian kwalitatif maupun potensi jumlah calon mujahid.

Maklum, label bahwa Surakarta merupakan ’sarang teroris’ telanjur mendunia. Dan, anehnya orang percaya pada labelling semacam itu, terlebih setelah pemerintah Amerika Serikat, Australia dan Perserikatan Bangsa-bangsa menyebut Ustad Abu Bakar Ba’asyir bersama sejumlah nama seperti Dulmatin, Umar Patek dan sebagainya sebagai anggota satu jaringan teroris yang harus diburu dan dipenjarakan. (Laporan Sidney Jones tentang Ngruki Network jelas turut memperkeruh suasana dan memunculkan efek baru, yakni lahirnya gerakan radikalisme baru)

Foto: David Furst/AFP (Sumber: http://news.yahoo.com)

Beberapa gagasan antisipasi itu, antara lain adalah membuat sebuah kampanye untuk menegaskan bahwa konflik Israel-Palestina yang kini melebar ke Libanon, bukanlah konflik agama.

Jadi, tak perlu lagi ada pihak-pihak yang ikut-ikutan ‘latihan perang’ atau berekesperimen di dalam negeri, hanya lantaran niatnya berjihad di Paletina-Libanon tak kesampaian karena terkendala dana dan masalah-masalah teknis lainnya.

Secara pribadi, sebenarnya saya merindukan adanya aksi bersama –entah berupa demonstrasi atau bentuk-bentuk kegiatan lainnya– yang diikuti umat Islam dan umat Kristiani di Surakarta untuk mengutuk agresi militer Israel dan menuntut penghentian perang. Juga, mendesak Perserikatan Bangsa-bangsa untuk bertindak tegas dan adil dalam menyikapi konflik di Timur Tengah, meski harus bersikap keras terhadap Israel dan Amerika.

Film terbaru Garin Nugroho –Opera Jawa, baru saja diputar dalam rangka pembukaan semacam Festival Film tingkat Asia (yang dimotori Garin dan NETPAC) di Yogyakarta, Senin (7/8) malam. Banyak yang berdecak kagum, terutama karena film itu dianggap puitis dan gambarnya yang memang sungguh indah (harap maklum, urusan gambar pada film ini ditangani oleh ‘orang bersih’ dari Malaysia, yang selama ini dikenal lewat garapan iklan-iklannya yang mayoritas merupakan produk toiletris dan kosmetik). Namun, tak sedikit pula yang nyeletuk, bahwa film Garin kali ini terlalu nyeni.

Tapi, yang namanya sudah watak saya, film itu tetap saja ‘layak’ diusilin. Soal bahasa, misalnya, telah menerbitkan kecurigaan saya terhadap seorang Garin, keturunan Jawa yang juga cukup lama hidup di Yogyakarta dan Semarang. Jangan-jangan, Garin seperti umumnya generasi Jawa kelahiran 1970-an hingga 1990-an, yang mengenal Bahasa Jawa hanya ‘hanya’ lewat bahasa tutur dalam pergaulan sehari-hari, yang sebagian kosa katanya justru merupakan serapan (kalau tak ingin disebut gado-gado) dari Bahasa Indonesia?!?

Dalam dialog yang berupa tembang (mengadopsi langendriyan), Opera Jawa menggunakan bahasa gado-gado. Bukan Bahasa Jawa halus (inggil) dan tengahan madya, namun bahasa campur aduk antara Jawa dengan kosa kata serapan dari Bahasa Melayu/Indonesia. Akibatnya, watak kata seperti yang seharusnya dikehendaki dan menguatkan suasana menjadi kurang terasa bobotnya. Kurang nges, kata orang Jawa.

Atas keraguan ini, Garin sudah menyatakan secara lisan kepada saya, bahwa pilihan bahasa gado-gado itu memang disengaja. Alasannya, kultur dan pola pikir masyarakat Jawa memang sudah berubah. Ya sudah, tak apalah. Namanya juga teman sendiri…. mosok mau berantem! :p Aku cuma mengingatkan pada dia, bahwa subtitel Bahasa Indonesianya juga banyak yang mengganggu. Untuk orang non-Jawa, mungkin tak ada persoalan. Namun, kalau yang membaca subtitel itu orang Jawa yang masih (sok) nJawani seperti saya, pasti akan misuh-misuh. Beberapa terjemahan dialognya dadi orang muni!

Soal gambar, pasti oke. Kita mafhum dengan selera gambar GN –inisial sutradara yang sempat lama tinggal di Karang Tengah Permai itu. Tapi, kehadiran Theo (eh, Teoh Eng Gian, Director of Photography Opera Jawa) yang hanya beberapa hari menjelang pengambilan gambar, menurut saya menjadi kelemahan atas produk film yang dibuat khusus dalam rangka peringatan 250 tahun komponis besar WA Mozart itu. Teoh seperti fotografer atau kamera person asing yang terjebak pada eksotika kultur, alam dan segala macam yang dijumpainya di Indonesia (seperti juga kecenderungan kita saat berada di tempat yang sama sekali baru dijumpai). Akibatnya, hal yang biasa menurut kita menjadi sangat luar biasa di mata Teoh, sehingga ketika menyaksikan gambar-gambarnya, akan terasa sangat ekstrem. Opera Jawa seperti menyodorkan lukisan surealis, meski subyeknya sudah lama kita kenal sebagai yang realis.

Tapi, ya itulah Garin. Seorang sutradara yang memiliki kemampuan luar biasa, terutama dalam menggabungkan beragam potensi (manusia, alam, produk budaya) yang dijumpainya. GN sangat jitu memilih Rahayu Supanggah, etnomusikolog yang piawai memainkan alat musik rebab (alat ini sangat cocok untuk mengungkapkan perasaan sedih, ngangut, dan ungkapan batin yang mendalam) sebagai penata musik untuk filmnya. Juga pelibatan Eko Supriyanto yang kental keterpengaruhan vokabuler gerak American Dance-nya, atau Martinus Miroto yang cenderung fanatik pada tari tradisi alusan gaya Yogyakarta. Bahkan, keterlibatan sejumlah perupa dan seniman instalasi seperti Sunaryo, Nindityo, Agus Suwage, Tita Rubi, S. Teddy dan almarhum Hendro Suseno, juga turut menghidupkan cerita lewat setting ciptaan mereka.

Andai tak bertemu Rahayu Supanggah, saya yakin Opera Jawa tak bakal seberhasil ini. Bukan semata karena kemampuannya membangun suasana percintaan yang getir melalui suara rebab, namun juga ditopang oleh sosok Mas Panggah yang kaya referensi barat sehingga ia tak sulit menangkap apa yang diinginkan Garin selaku sutradara. [Maklum, kebanyakan (maaf) tukang ngrebab kita adalah seniman-seniman ndesit, yang hanya paham roman agraris, atau roman di balik panggung tobong ketoprak atau wayang orang. Kalaupun agak ‘agung’, paling ya saat ngamen ngiringi karonsih dalam resepsi pernikahan]

Tapi sudahlah, mau apalagi. Wong maunya Opera Jawa memang seperti itu. Apapun, film itu tetap menyisihkan sedikit optimisme pada saya. Bahwa suatu ketika, penonton film itu (terutama yang tidak tinggal di Yogyakarta atau Surakarta), pasti akan terpesona. Kalau sudah begitu, mereka akan segera menghubungi travel agent dan piknik ke Jawa. Berarti, Opera Jawa akan menyemarakkan kembali dunia pariwisata kita, yang terpuruk sejak ada Bom Bali.

Selamat datang devisa!!!

RALAT:
- Nama lengkap Theo sudah dicantumkan
- Komponis Rahayu Supanggah yang semula disebut terlibat dalam film Bulan Tertusuk Ilalang ternyata keliru. Sebab yang menyusun ilustrasi musik dimaksud adalah almarhum Ki Sutarman
(Ralat dibuat pada Kamis, 10 Agustus 2006 pukul 14.47 WIB. Mohon maaf atas kekeliruan tersebut, terima kasih untuk Gunawan Rahardja)

Siapa yang menguasai media (massa), maka dialah yang akan memainkan peran besar dalam berbagai sisi kehidupan publik. Tak aneh, kalau kekuasaan $oeharto yang langgeng tiga dekade karena ditopang kepiawaiannya menguasai media massa lewat produk-produk kebijakan yang mengekang kebebasan pers.

Kini, jaman sudah berubah. Euforia kebebasan menjangkiti semua kalangan, terlebih setelah regulasi media massa dibuka sedemikian longgar sejak era Habibie yang lantas diteruskan oleh pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Banyak orang berlomba-lomba membuat perusahaan pers, dari yang konvensional lewat media cetak, internet dan penyiaran.

Sayangnya, kekuasaan pemilik industri media massa masih kalah dibanding yang dimiliki para pedagang, para content provider dan content developer. Lihatlah saluran seluruh stasiun televisi kita. Kebanyakan jam tayang (slot) sudah dimiliki para pedagang karena alasan yang sangat beragam kendati sesungguhnya bermuara pada dalih yang seragam: keterbatasan sumberdaya manusia!

Maka, tak mengherankan kalau jenis tayangan yang mendominasi televisi kita hanya berupa hiburan, utamanya gosip selebritis [yang baru saja diharamkan oleh para kiai Nahdlatul Ulama karena alasan bergunjing (ghibah) itu merupakan perbuatan dosa]. Selebihnya, berupa sinetron-sinetron murahan yang diproduksi secara massal dengan tema-tema seragam. Tak kurang sinetron kita dibuat oleh tangan-tangan ceroboh, berselera rendah dan tak paham semiotika.

Kekurangan itu, rupanya masih belum cukup, meski kritik sering datang bertubi-tubi. Alhasil, sinetron kita menjadi tambah lucu dan menjengkelkan. Lihat saja sinetron-sinetron ‘Islami’ produksi MD Entertainment dan production house lain di saluran televisi kesayangan Anda. Ada yang seragam namun kerap dilupakan, ‘hanya’ karena dianggap remeh. Penyebutan Pak Ustad hampir selalu hadir. Meski tampak sepele, hal itu sesungguhnya menunjukkan betapa penulis skenario, sutradara dan para artisnya sesungguhnya lemah dalam berbahasa (kendati kalau mau dikuliti lagi, sesungguhnya hal itu menunjukkan keringnya kadar keberagamaan mereka).

Hal-hal lucu lainnya yang sering dilewatkan adalah yang menyangkut detil-detil artistik. Seorang tukang becak yang maunya mewakili kemiskinan misalnya, ditampilkan dengan pakaian bersih dan tampak baru dibuat untuk keperluan shooting. Seorang anak dari keluarga miskin juga diperankan oleh pemain ganteng, berkulit bersih mulus, dan gigi berkawat. (Padahal, sinetron itu ingin menggambarkan keluarga miskin, yang bahkan untuk makan saja susah namun ’sanggup’ membeli kawat gigi berharga jutaan untuk sang anak) .

Ah, mungkin saya terlalu usil dan cerewet………

Sahrul Fuad Nurrohman masih berusia enam bulan. Wajahnya penuh bintik merah, karena dua malam terakhir selalu dikeroyok nyamuk. Jumlah serangga jenis ini mulai berbiak pesat sejak hujan mengguyur Dusun Teluk, Desa Kragilan di Gantiwarno, jauh di selatan Kabupaten Klaten, Sabtu (27/5) malam atau belasan jam setelah gempa berkekuatan 5,9 skala Richter meluluhlantakkan desa berpenghuni 1.000 orang lebih itu. Kotoran hewan, sisa makanan yang tumpah berbaur dengan puing rumah dan perabotan. Sebuah media pembiakan yang tepat bagi tumbuhnya nyamuk-nyamuk yunior.

Jalan utama yang menghubungkan dusun itu dengan dunia luar merekah. Satu-satunya jembatan di desa itu juga hancur, meski masih bisa dilalui kendaraan roda dua. Namun, persoalan yang muncul kemudian bisa ditebak: desa itu tak bisa diakses para relawan untuk sekadar membagi bahan makanan atau obat-obatan. Tragis! Satu-satunya warung yang menyediakan sembako dan kebutuhan sejenis obat nyamuk, pun roboh. Namun, dagangannya habis dijarah pencuri yang datang dari luar desa itu, pada malam pertama, ketika penduduk panik mencari sanak saudara dan mengurus keluarga, khususnya para balita dan orang tua.

Penderitaan mereka -juga ribuan kaum ‘tunawisma’ dadakan di berbagai desa, tak kunjung sirna. Bahkan hingga tiga hari usai gempa, tak kunjung datang bantuan. Jangankan makanan dan obat-obatan. Tenda untuk pengungsi pun belum tersedia. Mereka pun tidur beratap langit, dengan alas tikar seadanya, yang berhasil dikais dari puing-puing bangunan mereka.

Rakyat mulai cemas. Lapar tak bisa ditahan, dahaga tak terbendung. Para orang tua yang memang tak sanggup berbuat apa-apa, lantas membiarkan anak-anak mereka menadahkan tangan setiap ada mobil melintas. Mengemis. Mobil telah ditegaskan sebagai simbol status sosial, sehingga yang papa ‘wajib’ meminta belas kasih kaum kaya. Tak semua dermawan memang. Sebab, kemacetan jalan-jalan menuju lokasi bencana telah dipenuhi wisatawan dadakan. Di balik kaca mobil berpendingin udara, mereka berjalan pelan, melihat kiri-kanan, sesekali mengeluarkan handphone untuk sekadar membantu ingatan, atau dijadikan sekadar kenang-kenangan.

Minimnya bantuan pemerintah menjadi bukti mandulnya kepekaan sosial mereka. Seorang relawan bantuan komunikasi bertutur, sejak gempa terjadi, Bupati Klaten memilih keliling kota. Di Kecamatan Tulung, Selasa (30/5) lalu, ia dijadwalkan menyerahkan bantuan bagi murid-murid SMP di sana, sehingga kedatangan Presiden Yudhoyono hanya disambut Wakil Bupati. Yang tak kalah menyedihkan dan membuat banyak orang geram dan para korban gempa marah adalah keputusan Bupati yang mengatur mekanisme distribusi bantuan: setiap warga diminta membuat proposal permohonan bantuan, lengkap dengan data jumlah korban. Tentu, proposal harus dikuatkan dengan stempel Kantor Desa dan Kantor Kecamatan.

Entah apa yang bakal terjadi kemudian. Ketika para korban membuat rumah-rumahan ala kadarnya, bahkan di lahan persawahan, sementara pejabat pemerintah bersama staf lebih asyik menghitung dan mencatat jumlah bantuan. Semoga, rakyat yang kian lapar tidak marah sehingga meluapkan penderitaannya dengan protes sosial…. Semoga.

Konflik horisontal bukan mustahil akan terjadi, menyusul reaksi berlebihan massa Front Pembela Islam (FPI) terhadap pernyataan KH Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dalam sebuah dialog antaretnis dan agama di Purwakarta, 23 Mei lalu. Di Jakarta, baik pendukung Gus Dur maupun massa FPI sama-sama bersiap diri untuk ‘perang’. Di Jember dan Madiun, Jawa Timur, warga Nahdlatul Ulama sudah show of force, mengumumkan kesiapannya berhadapan dengan massa FPI.

Gus Dur bersama para pengikutnya

Banyak orang tahu, kedua kelompok massa Islam ini sama-sama memiliki militansi tinggi, juga loyalitas yang ekstratinggi terhadap para pemimpinnya. Masih terlintas dalam ingatan kita, sebagian warga NU pernah mendeklarasikan diri sebagai pasukan berani mati untuk membela Gus Dur yang hendak dijatuhkan oleh sebuah konspirasi politik tingkat tinggi.

Sementara FPI, juga memiliki prestasi tinggi, khususnya dalam hal penutupan paksa sejumlah tempat hiburan di Jakarta. Mereka sama sekali tidak surut nyali, bahkan ketika berhadapan dengan para preman yang ‘bekerja’ sebagai semacam ‘tentara’ bayaran bagi para pengusaha tempat hiburan.

Andai bentrokan dua kubu sampai terjadi –meski kita berharap jangan sampai mewujud, maka yang sesungguhnya pantas digugat adalah kinerja dan profesionalitas polisi kita. Sebab, ketidaktegasan aparat kepolisianlah sesungguhnya menjadi pemicu adanya oknum masyarakat yang lantas dengan penuh rasa percaya diri mengambil alih tugas-tugas polisioner hingga ekstrakonstitusional, bahkan dengan cara kekerasan.

Sejumlah aktivis Islam melakukan aksi pemusnahan minuman keras di sebuah rumah makan sekaligus tempat hiburan di pinggiran Surakarta, 18 Oktober 2005

Diakui atau tidak, banyak orang telah diliputi rasa was-was, bahkan ketakutan yang sangat mendalam, terutama oleh tindakan dan potensi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Seolah-olah, Indonesia adalah negara agama, sehingga seluruh pranata sosial, hukum, budaya dan politik harus mengacu pada salah satu agama.

Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 –bahkan yang sudah direvisi, pun masih menjamin kebebasan beragama, yang tentu saja untuk menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sesuai keyakinan dan pilihan masing-masing. Berangkat dari pemahaman bahwa polisi sebagai aparat penegak hukum sehingga harus menjalankan amanat konstitusi secara adil dan tidak diskriminatif, maka sudah saatnya aparat kepolisian segera berbenah diri.

Seluruh masyarakat –apapun etnis dan agamanya, menginginkan dan berhak akan kedamaian dan kebebasan. Sebaliknya, negara dan pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib segera mewujudkan terciptanya kedamaian dan kebebasan itu sebagai hak-hak konstitusional warga negara, sebab rakyat sudah melakukan seluruh kewajiban yang dituntut negara, di antaranya seperti ditunjukkan dengan cara membayar beragam jenis pajak dan lain-lainnya.

Ratusan anggota PDI Perjuangan Surakarta sedang bersiap-siap melakukan unjuk kekuatan menentang aksi razia tempat-tempat hiburan oleh sejumlah aktivis Islam di Surakarta, 23 Oktober 2005

Mayoritas bangsa Indonesia sudah muak dengan aksi-aksi kekerasan dan intimidasi oleh sebagian kelompok kecil masyarakatnya. Sementara, kecemasan terus menggelayuti mayoritas bangsa ini pula, karena para penyelenggara negara tak kunjung melaksanakan kewajiban konstitusionalnya.

Sikap aparat penegak hukum, utamanya polisi, yang lebih sering melakukan mediasi alias mendamaikan dua kelompok yang tengah berseteru atau terlibat konflik, merupakan contoh paling buruk bagi upaya penegakan hukum di Indonesia. Akar persoalan tak pernah tersentuh, karena pihak-pihak yang beperkara cenderung disuruh melupakan masalahnya.

Andai konflik terbuka antara pendukung Gus Dur dan simpatisan FPI sampai terjadi, penulis yakin akan banyak kelompok yang melibatkan diri. Dan orang cenderung memilih berpihak pada kelompok yang selama ini dianggap sebagai ‘sahabat’, dan pasti akan ada satu pihak lagi yang diposisikan sebagai ‘musuh bersama’.

Ketakutan, was-was dan dendam pasti akan berbaur, sementara pilihan yang akan diambil selalu jauh dari pertimbangan akal sehat. Siapa yang akan jadi korban jelas sudah bisa diprediksi sejak dini. Akankah kita tega melihat mereka terluka atau mati sia-sia?

Selama masih menggunakan akal sehat, kita akan berkata tegas: tidak! Tapi, apa yang akan terjadi hari ini atau esok? Wallahu a’lam bishawab

Bagi sebagian orang, Sala atau yang nama resminya Surakarta, merupakan kota kecil yang indah. Tak terlalu bising dan tidak memiliki tingkat kemacetan seperti Yogyakarta, Sala lantas menjadi tempat tetirah yang menyenangkan. Bila mampu mengumpulkan banyak teman, pasti akan kian dalam terpesona.

Secara politis, Sala memiliki sejarah panjang sebagai kota pergerakan. Konflik etnis Jawa dengan keturunan Cina sudah muncul berabad-abad silam. Kedekatan bangsawan kerajaan Surakarta dengan kolonialis Belanda juga telah melahirkan banyak tokoh nasionalis. Dampak perpecahan di dalam Sarekat Islam, bahkan pernah mewarnai sejarah Indonesia kontemporer yang berpuncak pada peristiwa 1965 berikut dampak ikutannya yang menelan ribuan jiwa melayang sia-sia.

Belakangan, kota ini bahkan go international lantaran ‘mampu’ menampilkan sosoknya yang penuh paradoks: kaum fundamentalisnya hidup berdampingan dengan kaum pemadat, pemabuk, meski jumlahnya sama-sama tak terlalu besar. Sudah puluhan jurnalis berkaliber internasional –seperti fotografer spesialis perang James Nachtwey dan jurnalis dari berbagai media (seperti ABC, CNN, El Mundo, Time, The Telegraph dan lain-lain) bolak-balik ke Sala.

Secara sosial-ekonomi, kota itu juga memiliki keunikan yang tak dimiliki kota-kota lain. Perputaran jumlah uang di Surakarta, konon bahkan lebih besar dibanding Semarang, meski terpautnya tak terlalu besar. Cukup beralasan rasanya, kalau status institusi kepolisian harus ditingkatkan, dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) menjadi Kepolisian Kota Besar (Poltabes), sejak awal Maret lalu. Asal tahu saja, kota ini memiliki tingkat kriminalitas tinggi, seperti pembunuhan, peredaran narkotika, perampokan bersenjata api hingga kasus korupsi.

Foto diolah untuk menghindari trial by the press dan menegakkan prinsip prejudice of innocent , selain juga karena alasan kemanusian dan pertemanan :p

Ditilik dari perkembangan budaya, masyarakat kota ini juga memiliki daya pikat. Kaum tradisionalis –untuk menyebut pelaku seni tradisi, hidup berdampingan dengan mereka yang bermadzhab kontemporer. Ibarat toko, Sala adalah toko kelontong: menyediakan beraneka macam kebutuhan. Semua tersedia

Beragam keunikan itulah, barangkali yang telah memikat seorang teman, yang sejak empat tahun lalu mulai senang tetirah, walau cuma sehari dua, menjauhi Jakarta yang bising dan tak bersahabat. Apalagi, ia memiliki keterbatasan, sehingga aktivitasnya sebagai jurnalis kerap terganggu. Entah, sudah berapa banyak karya jurnalistik yang sudah dihasilkannya sejak hampir setahun meneguhkan niat, menetap dan memulai hidup baru di Sala. Saya berteman kian akrab dengannya sejak beberapa tahun terakhir, meski sudah saling kenal sejak belasan tahun silam.

Ia unik dan memiliki semangat hidup yang luar biasa. Bahkan, saya mengagumi kisah hidup dan prestasinya (termasuk sebagai koresponden media asing), meski aku mengenali lewat sosoknya yang pernah ditokohkan oleh MetroTV, sementara sisi lain hidupnya muncul beberapa saat di sebuah program tayangan populer Trans TV.

Tapi, potret hidupnya berubah dan membuat saya kecewa. Setengah percaya, selebihnya heran, ketika tiba-tiba saya mendengarnya sudah mendekam di balik jeruji besi Poltabes Surakarta sejak awal April. Polisi membawanya secara paksa karena ia membelanjakan uang palsu, pecahan Rp 100.000 untuk membeli sebuah tiket tanda masuk seharga Rp 7.500.

Kepala Poltabes sendiri menyatakan kalau teman saya itu baru masuk kategori ‘coba-coba’. Sebab, dari dua orang yang ditangkap sebelumnya untuk kasus serupa, tak memberi petunjuk adanya kerjasama di antara mereka. Tapi, barang bukti berupa scanner, printer dan beberapa lembaran uang palsu yang belum sempat digunting sudah cukup untuk menjatuhkan sanksi hukum berat kepadanya.

Aneh. Sebab saya tahu, seharusnya ia tak perlu melakukan hal tercela semacam itu. Ia bersahabat dengan orang baik dan kaya raya. Bahkan, andai mau, ia bisa meminta (dan pasti dituruti) bila hanya untuk sekadar hidup layak di kota perantauannya yang baru. Ingin rasanya saya menjenguknya. Tapi ketakutan gagal menyembunyikan rasa kecewa, selalu membuat saya mengurungkan niat itu.

Saya memang masih dan akan tetap menganggapnya sebagai teman. Karena itu, saya tak tega menampilkan sosoknya secara utuh, sebagaimana Tommy $oeharto yang jelas-jelas banyak memanfaatkan uang rakyat untuk kepentingan diri dan keluarganya.

Mas, maafkan karena saya belum bisa menyapamu… Saya masih berharap uang palsu itu memang hanya kabar bohong belaka, meski polisi menyebutnya sebagai fakta yang benar adanya.

Ada asap, pasti ada api –entah yang berkobar menjilat-jilat atau yang berlindung di balik sekam. Awam pun hanya bisa menebak-nebak, mereka-reka sosok si pembuat api. Seperti ketika tiba-tiba muncul bantahan dari seorang politisi di Koran Tempo, pekan lalu, bahwa Partai Demokrat tidak pernah menyatakan sedang mencari figur selain Jusuf Kalla untuk mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu 2009.

Memang itu bukan berita besar. Apalagi, menurut isi berita tersebut, sang politisi menyatakan ada kekeliruan sebab ia merasa tidak menyatakan ihwal rencana pergantian pasangan ‘pengantin republik’ itu kepada wartawan sebuah koran berbahasa Inggris yang dijadikan rujukan pemberitaan Koran Tempo. Bukan mustahil, kekeliruan dilakukan oleh sang wartawan. Namun, bukan tidak mungkin pula, pernyataan seperti itu benar adanya. Dan sudah lazim di negeri ini, seorang narasumber membantahnya pernyataannya sendiri dengan menyalahkan wartawan dan medianya, manakala pernyataannya ternyata terbukti kontraproduktif atas kepentingannya sendiri.

Baik. Tak usah menguras energi untuk menerka-nerka. Mendingan kita melihat gaya pasangan pemimpin puncak Indonesia itu. Meski Presiden Republik Indonesia masih Susilo Bambang Yudhoyono, namun pernyataan-pernyataan yang mengisyaratkan adanya kebijakan baru, hampir selalu datang dari Wakilnya, Jusuf Kalla. Isyarat kekalahan Pertamina melawan ExxonMobil dalam pengelolaan ladang minyak Blok Cepu, misalnya, dimunculkan melalui pernyataan bahwa Pertamina tak memiliki cukup uang untuk membiayai rencana eksplorasi.

Kini, kabar terbaru yang tak kalah menyentak adalah keinginan pemerintah mengubah pola konsumsi bahan bakar bagi seluruh mesin pembangkit listrik di Indonesia, dari bahan bakar minyak (solar) menjadi batu bara. Tak tanggung-tanggung, Pak Wapres membuat tenggat selambat-lambatnya dua setengah tahun ke depan, semua mesin pembangkit sudah melahap batu bara. Proyek pembangkit listrik berbahan bakar batu bara senilai US$ 8 miliar bahkan akan dijadikan crash program, dengan dalih akan menghasilkan tambahan pasokan bagi perusahaan setrum negara (PLN) daya sebesar 10 ribu megawatt dan dari proyek itu, pemerintah bisa ‘istirahat’ menaikkan tarif listrik selama lima tahun. Populis? Mungkin.

Dengan mencermati alasannya secara apa adanya, mungkin saja kebijakan itu akan meringankan beban hidup rakyat, yang kebanyakan orang miskin. Tapi, semudah itukah mengimplementasikan kebijakan prestisius dan obsesif itu?

Semoga, Pak Kalla sudah membuat hitung-hitungan matang. Misalnya, seberapa besar cadangan tambang batu bara berikut jumlah produksinya, serta kaitannya dengan peta perdagangan batu bara di pasar internasional. Sebab, mengubah jenis bahan bakar juga berarti harus ada investasi baru bagi pengadaan mesin-mesin pelahap batu bara, untuk menggantikan ‘metabolisme’ tubuh pembangkitan yang sudah berjalan, bahkan berpuluh-puluh tahun.

Belum lagi kalau mengusik pemilik ide pembangkit listrik tenaga batu bara yang tak lain adalah adik Sang Wapres sendiri, Achmad Kalla. Konon, realisasi proyek itu akan menguntungkan perusahaan milik keluarga Kalla dan Kelompok Bakrie milik Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie.

Uniknya, seperti yang sudah-sudah, Presiden de jure seperti kekeuh memegang prinsip ‘diam itu emas’, seperti pendahulunya. Kontroversi tak kunjung ditengahi, diredam atau dicarikan penyelesaiannya. Padahal, meski tak harus disejajarkan dengan hak veto, sikap dan keputusannya dinantikan banyak pihak.

Lebih dari itu, Susilo Bambang Yudhoyono juga perlu segera mengakhiri kebiasaan rakyat mengisi hari-harinya dengan teka-teki, setidaknya ketika harus menjawab pertanyaan siapa Presiden yang sesungguhnya. Membiarkan rakyat dalam kebingungan, jelas bukan merupakan sikap yang bijak. Apalagi, isu pencarian calon pendamping untuknya pada Pemilu 2009 terlanjur terlontar, meski kemudian diralat kembali.

Melalui pengeras suara yang sengaja dikeras-keraskan, seorang orator menyebut tayub, lengger dan tarian sejenisnya sebagai produk manusia tak beradab. Ratusan massa –mayoritas teenagers, lainnya menyahut dengan menyeru kebesaran nama dan kekuasaan Allah SWT. Seolah-olah, profesi penari tayub dan lengger adalah jenis pekerjaan yang dilaknat Tuhan, karena semata-mata hanya bertujuan untuk merangsang nafsu lawan jenisnya.

Penari tayub sedang mendatangi penonton. Tawaran menari diwujudkan melalui penyerahan sampur (selendang) kepada penonton. Kesempatan pertama, biasanya diberikan kepada tokoh masyarakat atau tuan rumah yang mengundang sebagai simbol penghormatan

Dengan logika paling sederhana (meski terkesan agak sufistik): andaikan mereka disimbolkan sebagai yang buruk dan penggoda iman, seseorang justru akan dimudahkan dalam memperoleh pahala ‘hanya’ dengan menahan diri agar tak larut ke dalam suasana yang ditawarkan sang penggoda. Andai setuju cara berpikir demikian, berarti Anda toleran, dan mengakui prinsip pluralisme yang diajarkan pula dalam Islam melalui sebuah ayat yang berbunyi “…bagimu agamamu, bagiku agamaku.”

Tentu saja, hal demikian bukan berarti menyederhanakan persoalan dengan menggunakan analogi asal-asalan, melainkan sekadar meniru kecerdikan Abu Nawas ketika berhadapan dengan orang-orang yang terlalu percaya diri dan merasa dirinya paling benar dan paling baik dibanding yang lain.

Tayub, lengger dan tarian sejenisnya, tetap harus diakui sebagai sebuah produk kebudayaan. Soal baik-buruk, cocok-tak cocok, tergantung ukuran yang dipakai oleh sang penilai, yang tak lain adalah komunitas di luar pelaku itu sendiri. Bisa jadi, penari lengger masa kini tidak ‘sereligius’ Srinthil yang dilukiskan oleh Ahmad Tohari melalui trilogi Ronggeng Dukuh Paruk yang kini sudah disatukan dalam satu novel tebal (memasukkan kembali bagian-bagian yang dulu dianggap berpotensi mengundang amarah Orde Baru). Namun, menempatkan Srinthil dan para ronggeng sejajar dengan pelacur juga terlalu berlebihan.

Seperti halnya tayub dan jaipong, lengger termasuk jenis tari pergaulan. Ia tidak dipertunjukkan secara berjarak seperti pada tarian-tarian produk kerajaan, namun berbaur dengan publiknya. Tarian demikian lebih egaliter, satu dengan yang lain sama-sama menjadi bagian.

Soal pemilihan kostum, gerakan erotis dan bahasa tubuh (seperti lirikan mata penari) yang dianggap mengundang birahi, misalnya, tentu tak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada para penari. Dalam tata krama pergaulan, tak dibenarkan seseorang untuk merusak suasana gembira banyak orang. Apalagi, tarian semacam itu semula sengaja digelar atau diadakan sebagai wujud rasa syukur seusai panen raya, atau hiburan pelengkap pesta pernikahan dan sejenisnya.

Namun, yang namanya piktor atau pikiran kotor, selalu saja dicari alasan untuk menelanjangi lawan jenisnya, bahkan hanya berdasar pada tatapan mata atau suara. Dalam diri seorang piktor, imajinasi dan fantasi akan dibebaskan bahkan dimanjakan seliar-liarnya, betapapun subyeknya tidak merasa atau mengetahui dirinya sedang di-obok-obok Si Piktor.

Srimpi Ludira Madu. Produk kebudayaan Kraton Surakarta yang konon harus dilakukan oleh penari lajang, tidak sedang haid dan masih virgin.

Tahukah Anda, ada sebagian kritikus tari menyebut syarat keperawanan dan tidak haid bagi penari srimpi dan bedaya hanya semata-mata merupakan alasan bagi penguasa kerajaan untuk memanipulasi ketaatan abdi dalem untuk kepentingan hasrat seksualnya secara sewenang-wenang?

Bagi saya, membiarkan orang lain berkreasi adalah bagian dari proses tawar-menawar kebudayaan itu sendiri. Selama kita tidak menempatkan mereka sebagai penggoda dan pengganggu, kita juga akan tetap memiliki hak untuk tidak digoda. Tergantung bagaimana kita menempatkan diri, termasuk ketika berada di tengah-tengah mereka. Biarkan semua proses berjalan alamiah, tanpa pemaksaan dan penindasan.

Tak ada salahnya kita berkaca pada teladan Sunan Kudus, yang melarang santri-santrinya menyembelih sapi lantaran di sekitar tempatnya bermukim terdapat masyarakat Hindu, yang menempatkan sapi sebagai makhluk suci utusan di bumi para dewa. Bahkan, Sang Sunan mengabadikan arsitektur Hindu sebagai ciri masjid yang didirikannya.

Sebuah perbedaan yang indah, bukan?

Senin, 3 Mei 2004, pukul 07:11:22 WIB. Beberapa judul berita sebuah koran pagi baru kubaca, sembari menunggu posisi badan burung besi mendatar sepenuhnya. Tapi aku terpaksa menghentikan scanning judul berita dan mengalihkan pandangan pada satu titik dari lantai berkarpet biru. Setelah kuperhatikan secara saksama, ternyata ada kabel terkelupas. Mungkin akibat karet pelindung yang menutup kabel juga sudah hilang, entah oleh sebab apa.

Letak kabel yang terkelupas

Hampir bisa dipastikan, kabel terkelupas akibat terlalu sering terinjak alas kaki, karena letaknya yang berada di antara bangku penumpang. Pikiran pun melayang, berandai-andai, lantas menerbitkan kekuatiran yang teramat dalam. Kuatir, andai kabel itu merupakan instalasi yang menghubungkan sumber daya (power) listrik dengan perangkat elektronik di cockpit. Tentu saja, nyawa akan tergadai sia-sia karena berada pada ketinggian di atas 3.000 kaki dengan kecepatan lebih dari 500 km/jam.

Sebuah pertanyaan beserta foto kabel sialan itu segera kukirimkan ke bagian hubungan masyarakat dan customer care Garuda . Sial, tak pernah ada jawaban, hingga sekarang. Jangan-jangan, Pak Pujobroto yang jadi manajer Humas dan staf-stafnya tak tahu cara melayani pelanggan, atau tak menghayati kerja public relations. Atau, lebih dari itu, ia tak tahu cara menggunakan surat elektronik?!?

Pesawat Garuda Indonesia sedang bersiap take off di landas pacu Bandara Adi Sumarmo

Keselamatan penerbangan, rupanya belum sepenuhnya menjadi prioritas utama bagi pengelola maskapai penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, perusahaan penerbangan komersial dan terbaik di negeri ‘adil makmoer’ ini. Mungkin, energi para petinggi perusahaan itu sedang terkuras untuk memikirkan cara mengembalikan utang sebesar US$ 800 juta!!!

Apapun alasannya, entah sedang bingung memikirkan utang atau sebab lainnya, pengelola usaha penerbangan tak boleh mengabaikan keselamatan penumpang dan awaknya. Apalagi, dengan dalih efisiensi, lantas menekan anggaran melalui jalan pintas seperti memakai ban vulkanisir atau membeli suku cadang kategori bogus untuk menjalankan armada pesawatnya.

Pesawat jenis MD-82 milik maskapai Lion Air memilih tempat ‘parkir’ yang lebih lapang dibanding jatah yang sudah disediakan oleh PT. Angkasa Pura, pengelola Bandara Adi Sumarmo, Solo, 30 November 2004

Ironis, karena pemerintah baru menerbitkan peraturan mengenai prosedur pemeriksaan pesawat sebelum terbang, larangan penggunaan ban vulkanisir untuk nose landing gear dan sebagainya, setelah banyak jatuh korban nyawa tak berdosa. Beberapa pesawat milik Lion Air, misalnya, terlalu sering mengalami kecelakaan ‘ringan’ justru setelah terjadi peristiwa nyungsep di kuburan tak juh dari Bandar Udara Adi Sumarmo, Solo, akhir November 2004. Mandala Airlines yang dulunya adem ayem, pun menggemparkan dunia akibat gagal terbang sehingga ratusan nyawa terpanggang sia-sia. Begitu pula Adam Air yang mendarat sesuka hati.

Sudah sebegitu o’on-kah para pengusaha ‘angkot udara’ beserta pemegang otoritas penerbangan kita, sehingga untuk menerjemahkan program menekan laju pertumuhan penduduk, pun mereka juga memilih jalan pintas superkonyol?!?

Semoga Allah menghukum orang-orang yang dholim karena mengabaikan hak hidup orang-orang yang telah menghidupi perusahaan penerbangan….. Amin

——-147——–

Sent
31-Mar-2006
00:46:05

Entah siapa penyusunnya, pesan Pak Menteri yang disebarkan melalui jaringan Telkom Flexi sungguh menyebalkan! Dari pesan itu, terdapat beberapa hal yang secara telanjang (bukan bugil lho, Mas Mentrik!) menunjukkan kelemahan diri dan institusinya, bahwa MENKOMINFO -menteri yang menangani tetek bengek arus komunikasi dan informasi, adalah orang atau lembaga yang tak paham komunikasi massa dalam pengertian luas.

Dari sisi bahasa, ia telah menunjukkan dirinya sebagai orang yang tak mampu berbahasa Indonesia yang betul dan tepat. Penggantian kata sambung dan dengan simbol &, jelas merupakan kecerobohan. Yang demikian sangat tidak lazim dalam praktek komunikasi formal. Begitu pula dengan tidak adanya spasi setelah tanda koma (,) di antara kata Indonesia dan internet pada awal kalimat.

Pemakaian tanda seru (!), juga menunjukkan bahwa penyusun kalimat itu memposisikan diri atau memang memiliki kecenderungan situasi psikologis sebagai pemerintah (baca: pangreh alias tukang mrintah). Meski, bisa pula dibaca lain (mungkin agak tendensius), bahwa pesan itu mengisyaratkan bahwa karena secara faktual terdapat beragam infomasi pornografi & hal-hal negatif di dunia maya, maka Sang Pangreh merasa perlu untuk menertibken penggunaan daripada teknologi internet.

Sebab sejak kehadiran daripada teknologi internet di Indonesia, selain sisi positifnya, namun telah dirasakan bahwa teknologi itu juga mengakibatken terjadinya kebebasan daripada informasi yang kebablasen sehingga pada gilirannya mengakibatken moral generasi muda semangkin merosot.

Pesan singkat yang lucu itu…

Dari aspek komunikasi massa, pesan itu juga menunjukkan bahwa Mas Mentri kurang paham psikologi komunikasi dan tidak mengerti teknik komunikasi yang sangkil. Pemilihan waktu pengiriman pada pukul 00:46:05 (WIB) –meski itu dilakukan oleh mesin secara otomatis, bisa dibaca oleh orang awam, terutama yang tak berpendidikan dan belum lama mengunakan telepon nirkabel, bahwa Mas Mentri seperti ‘kurang kerjaan’ atau sebaliknya, Mas Mentri amat sangat sibuk sekali, sehingga baru sempat mengirim pesan PENTING itu pada tengah malam.

Atau memang itu target tersembunyi yang diharapkan? Supaya pendukung RUU Anti Pornografi menganggap Mas Mentri sedang siap-siap memanjatkan doa pada saat orang lain justru tidur lelap atau baru malah sedang sibuk browsing (baca: berputar-putar) mencari tempat dugem yang nyaman?!?

Mas Mentri… Mas Mentri….. Mbok hati-hati kalau bekerja. Siapapun antum, adalah representasi dari pemerintah Republik Indonesia, pembantu presiden yang prestasinya juga ditentukan oleh kinerja Anda dan institusi yang antum pimpin, loh.

Dari pilihan strategi komunikasi saja, Mas Mentri sudah keliru. Kalau memang ingin egaliter dan netral, mbok pesan pendek sampeyan diganti saja. Misalnya menggunakan pesan singkat sebagai berikut:

Klg Ind,internet adlh sbr pengtahuan tp jg undang pornografi & hal2 negatif! Gunakan internet scr bjk & sht!
dr MENKOMINFO

Dijamin lebih ‘lazim’ dan Mas Mentri kelihatan bergaya muda dan egaliter. Kayak ABG, gitu loh…………. OK?

Selamat belajar!